SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
t u g a s p o k o k 
Membantu Sekretaris Mahkamah 
Agung RI dalam merumuskan 
dan melaksanakan kebijakan 
dan standarisasi teknis di 
bidang pembinaan tenaga 
teknis, pembinaan 
administrasi peradilan, 
pranata dan tatalaksana dari 
lingkungan Peradilan Agama 
pada Mahkamah Agung dan 
Pengadilan di lingkungan 
Peradilan Agama
Fungsi Ditjen Badilag 
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga 
teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan 
tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada MA 
dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama; 
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, 
pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana 
perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada MA dan 
Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama; 
c. Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang 
pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, 
pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama 
pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama; 
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; 
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat;

More Related Content

What's hot

9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihankabupaten_pakpakbharat
 
10. contoh isian formulir (eselon iv)
10. contoh isian formulir (eselon iv)10. contoh isian formulir (eselon iv)
10. contoh isian formulir (eselon iv)Reddy Prayudie
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
Prop analisa jabatan
Prop analisa jabatanProp analisa jabatan
Prop analisa jabatanSuwarno Ki
 
9. contoh isian formulir (eselon iii)
9.  contoh isian formulir (eselon iii)9.  contoh isian formulir (eselon iii)
9. contoh isian formulir (eselon iii)Reddy Prayudie
 
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PemerintahanContoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PemerintahanNurul Dharmayanti
 
2. uj sekretaris bkd
2. uj  sekretaris bkd2. uj  sekretaris bkd
2. uj sekretaris bkdchisilia erna
 
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...Ridho Fitrah Hyzkia
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIANNova Oktaharfianto
 
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PembangunanContoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PembangunanNurul Dharmayanti
 
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasikabupaten_pakpakbharat
 
Alur audit chse
Alur audit chseAlur audit chse
Alur audit chseDede Hakim
 

What's hot (19)

9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
 
1. Dinas pendidikan
1. Dinas pendidikan1. Dinas pendidikan
1. Dinas pendidikan
 
10. contoh isian formulir (eselon iv)
10. contoh isian formulir (eselon iv)10. contoh isian formulir (eselon iv)
10. contoh isian formulir (eselon iv)
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
Prop analisa jabatan
Prop analisa jabatanProp analisa jabatan
Prop analisa jabatan
 
9. contoh isian formulir (eselon iii)
9.  contoh isian formulir (eselon iii)9.  contoh isian formulir (eselon iii)
9. contoh isian formulir (eselon iii)
 
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PemerintahanContoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pemerintahan
 
Contoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjabContoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjab
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
2. uj sekretaris bkd
2. uj  sekretaris bkd2. uj  sekretaris bkd
2. uj sekretaris bkd
 
Kasubag umum
Kasubag umumKasubag umum
Kasubag umum
 
Skp kepegawaian
Skp kepegawaianSkp kepegawaian
Skp kepegawaian
 
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
 
Anjab
Anjab Anjab
Anjab
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PembangunanContoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
 
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
 
Alur audit chse
Alur audit chseAlur audit chse
Alur audit chse
 
29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 

Similar to Mengoptimalkan Fungsi Ditjen Badilag untuk Mendukung Peradilan Agama

Bahan rakor dan konsultasi
Bahan rakor dan konsultasiBahan rakor dan konsultasi
Bahan rakor dan konsultasijianibnuzab
 
Bahan Rakor dan Konsultasi Kamar Peradilan Agama MA RI 2017
Bahan Rakor dan Konsultasi Kamar Peradilan Agama MA RI 2017Bahan Rakor dan Konsultasi Kamar Peradilan Agama MA RI 2017
Bahan Rakor dan Konsultasi Kamar Peradilan Agama MA RI 2017jianibnuzab
 
Mekanisme Pembentukan BRIDA 25 Juli 2022.ppt
Mekanisme Pembentukan BRIDA 25 Juli 2022.pptMekanisme Pembentukan BRIDA 25 Juli 2022.ppt
Mekanisme Pembentukan BRIDA 25 Juli 2022.pptLitbangBappedaKotaDe
 
Materi Tata Naskah.pdf
Materi Tata Naskah.pdfMateri Tata Naskah.pdf
Materi Tata Naskah.pdfEkoHarsono7
 
Pelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS Daerah
Pelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS DaerahPelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS Daerah
Pelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS DaerahAli Mohamad
 
Permen No. 38 Tahun 2016 Tentang OTK Kanwil & Kantah
Permen No. 38 Tahun 2016 Tentang OTK Kanwil & KantahPermen No. 38 Tahun 2016 Tentang OTK Kanwil & Kantah
Permen No. 38 Tahun 2016 Tentang OTK Kanwil & KantahFenti Anita Sari
 
Perpres no 24_th_2010
Perpres no 24_th_2010Perpres no 24_th_2010
Perpres no 24_th_2010POOPURNA
 
Tupoksi sekditjen badilag
Tupoksi sekditjen badilagTupoksi sekditjen badilag
Tupoksi sekditjen badilagbadilag
 

Similar to Mengoptimalkan Fungsi Ditjen Badilag untuk Mendukung Peradilan Agama (8)

Bahan rakor dan konsultasi
Bahan rakor dan konsultasiBahan rakor dan konsultasi
Bahan rakor dan konsultasi
 
Bahan Rakor dan Konsultasi Kamar Peradilan Agama MA RI 2017
Bahan Rakor dan Konsultasi Kamar Peradilan Agama MA RI 2017Bahan Rakor dan Konsultasi Kamar Peradilan Agama MA RI 2017
Bahan Rakor dan Konsultasi Kamar Peradilan Agama MA RI 2017
 
Mekanisme Pembentukan BRIDA 25 Juli 2022.ppt
Mekanisme Pembentukan BRIDA 25 Juli 2022.pptMekanisme Pembentukan BRIDA 25 Juli 2022.ppt
Mekanisme Pembentukan BRIDA 25 Juli 2022.ppt
 
Materi Tata Naskah.pdf
Materi Tata Naskah.pdfMateri Tata Naskah.pdf
Materi Tata Naskah.pdf
 
Pelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS Daerah
Pelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS DaerahPelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS Daerah
Pelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS Daerah
 
Permen No. 38 Tahun 2016 Tentang OTK Kanwil & Kantah
Permen No. 38 Tahun 2016 Tentang OTK Kanwil & KantahPermen No. 38 Tahun 2016 Tentang OTK Kanwil & Kantah
Permen No. 38 Tahun 2016 Tentang OTK Kanwil & Kantah
 
Perpres no 24_th_2010
Perpres no 24_th_2010Perpres no 24_th_2010
Perpres no 24_th_2010
 
Tupoksi sekditjen badilag
Tupoksi sekditjen badilagTupoksi sekditjen badilag
Tupoksi sekditjen badilag
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Recently uploaded (14)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

Mengoptimalkan Fungsi Ditjen Badilag untuk Mendukung Peradilan Agama

  • 1.
  • 2. t u g a s p o k o k Membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama
  • 3. Fungsi Ditjen Badilag a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama; c. Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat;