3. Sistem = suatu keseluruhan yang
terdiri atas beberapa bagian
yang mempunyai hubungan
fungsional.
Pemerintahan dalam arti luas =
pemerintah/lembaga-lembaga
negara yang menjalankan segala
tugas pemerintah baik sebagai
lembaga eksekutif, legislatif
amaupun yudikatif.
SISTEM PEMERINTAHAN
5. SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL
Merupakan sistem pemerintahan di
mana kepala pemerintahan dipegang
oleh Presiden dan pemerintah tidak
bertanggung jawab kepada Parlemen
(Legislatif).
CIRI-CIRI:
1.Pemerintahan Presidensial didasarkan pada
prinsip pemisahan kekuasaan.
2.Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk
menyatu dengan legislatif
3.Kabinet bertanggung jawab kepada
Presiden.
4.Eksekutif dipilih melalui pemilu.
Menteri
bertanggung
jawab kepada
Presiden karena
Presiden
berkedudukan
sebagai kepala
negara sekaligus
kepala
pemerintahan.
6. b. Kelebihan dan kekurangan
sistem pemerintahan Presidensial.
* Kelebihan :
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya krn
tdk tergantung pada parlemen.
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dgn
jangka waktu tertentu.
Penyusunan program kerja kabinet mudah
disesuaikan dgn jangka waktu masa jabatannya.
Legeslatif bukan tempat kaderisasi utk jabatan-
jabatan eksekutif krn dpt diisi oleh orang luar
termasuk anggota parlemen sendiri.
7. *Kekurangan :
- Kekuasaan eksekutif diluar
pengawasan langsung legeslatif shg
dpt menciptakan kekuasaan mutlak.
- Sistem pertanggung jawaban kurang
jelas.
- Pembuatan keputusan/ kebijakan publik
umumnya hasil tawar-menawar antara
eksekutif dgn legeslatif shg dpt terjadi
keputusan tidak tegas dan memakan
waktu yang lama.
8. SiStem
pemerintaha
n
parlementer
CIRI-CIRI:
Pemerintahan Parlemen
didasarkan pada prinsip
pembagian kekuasaan.
Adanya tanggung jawab yang
saling menguntungkan antara
legislatif dengan eksekutif, dan
atar presiden dan kabinet.
Eksekutif dipilih oleh kepala
pemerintahan dengan
persetujuan legislatif.
Merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah
(eksekutif) bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam
sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan
yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana
menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
9. b. Kelebihan dan kekurangan
sistem pemerintahan
parlementer * KELEBIHAN :
Pembuatan kebijakan dpt ditangani scr cepat
karena mudah terjadi penyesuaian pendapat
antara legeslatif & eksekutif.(krn dlm satu
partai/koalisi)
Garis tanggung jawab dlm pembuatan &
pelaksanaan kebijakan publik jelas.
Adanya pengawasan yg kuat dari perlemen thdp
kabinet shg kabinet menjadi berhati-hati dlm
menjalankan pemerintahan.
10. *Kekurangan :
Kedudukan badan eksekutif/ kabinet sangat
tergantung pada mayoritas dukungan parlemen shg
sewaktu-waktu kabinet dpt dijatuhkan oleh
parlemen.
Kelangsungan kedudukan badan eksekutif/ kabinet
tak bisa ditentukan berakhir sesuai dgn masa
jabatannya krn sewaktu-waktu kabinet dpt bubar.
Kabinet dpt mengendalikan parlemen.
Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-
jabatan eksekutif.
11. SiStem pemerintahan campuran
DALAM SISTEM PEMERINATAH INI
DIAMBIL HAL-HALYANG TERBAIK
DARI SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL DAN SISTEM
PEMERINTAHAN PARLEMEN. SELAIN
MEMILIKI PRESIDEN SEBAGAI
KEPALA NEGARA, JUGA MEMILIKI
PERDANA MENTERI SEBAGAI KEPALA
PEMERINTAHAN.
CONTOH NEGARA PERANCIS.
13. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
Berdasar UUD 1945 sebelum Diamandemen.
Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar
UUD 1945 sebelum Diamandemen yaitu
Sistem pemerintahan ini tertuang dalam penjelasan
UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan.
Yaitu :
14. 1. Indonesia adalah Negara yang berdasar atas
hukum (rechtsstaat)
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara
yang tertinggi di bawah MPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan
tidak bertanggung jawab terhadap DPR.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
15. Berdasarkan tujuh kunci pokok tersebut, sistem
pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945
menganut sistem pemerintahan presidensial.
Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa
Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden
Suharto.
17. N
o.
Periode Bentuk
Negara
Hub.
Eksekutif vs
Legislatif
Hub. Pem
Pusat vs
Pem.
Daerah
Status &
Keduduk
an
Presiden
Keteranga
n/lain-lain
1.
a)
b)
Sebelum
Kemerdekaan
Belanda
Jepang
- - - - Tidak
memiliki
kedaulatan
&
kemerdeka
an
2.
a)
b)
c)
d)
Pasca Proklamasi
UUD 1945
NRIS
UUDS 1950
Dekrit 5 Juli 1959
Demokrasi
Revolusione
r, Semu
Terpimpin
Semi
parlementer
Parlementer
Presidensiil
Republik
Serikat
Republik
Republik
a) Kpla
negar
a+pm
rinth
n
b) Kpl
negra
c) = a)
d) Idem,
seum
ur
hidup
Secra
yuridis
formal,
presidensiil,
ttp praktek
parlemente
r.
Pasca
dekrit Pres
Soekarno,
dominan,
sigle
fighter,
otoriter
18. o. Negara Eksekutif vs
Legislatif
Pem
Pusat vs
Pem.
Daerah
Kedudukan
Presiden
in-lain
3. Orde Baru Demokrasi
Pancasila
Semi
Presidensiil
Negara
Kesatuan
(sentralis
asi,dekon
sentrasi)
1. Sbg kpla negara
& pemerintahan
Setiap lima tahun
dpt
dipilih/diangkat
kembali
• Presiden
bertggjwb
kpd MPR
• MPR
berhak
memilih,
mgangkat
dan
memberhn
tikan
Presiden
4.
a)
b)
c)
d)
Reformasi
Habibie
Gus Dur
Megawati
SBY I dan
II
Demokrasi
Pancasila
idem
Demokrasi?
Semi
Presidensiil
idem
Presidensiil
Negara
Kesatuan
Dekon
Desen
Idem
idem
Idem
Idem
Idem
Idem ttp
Pemilu
langsung, masa
jabatan
dibatasi 2
Pd masa
Pemerinthn
SBY,
kedaulatan
ditngan
rakyat, bukan
diwakili MPR
lagi.
