Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai profil seseorang bernama Musman Saad beserta riwayat pendidikan dan penugasan militernya, konvensi PBB tentang hukum laut 1982 yang membahas zonasi wilayah kelautan, konsep dasar kesehatan matra laut menurut UU dan peraturan kementerian kesehatan, serta pengertian dan jenis kesehatan lapangan.
1. NAMA : MUSMAN SAAD
PKT/KORPS : LETTU LAUT (K) NRP. 21162/P
JABATAN : KADIVLAM III EOD DISLAMBAIR KOARMADA II
AGAMA : ISLAM
ALAMAT : KOMP. TNI AL TONNY SOEKATON SURABAYA
DIKUM : AKFIS POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR
DIKMIL : SEPA PK XXI TH. 2014, DIKJURSEL LI TH. 2021
PENUGASAN :LANT X JAYAPURA / LANAL BIAK 2014
KOGABWILHAN III TIMIKA 2019
DISLAMBAIR KOARMADA II 2021.
RIWAYAT HIDUP
2. KONVENSI PBB TTG HUKUM LAUT 1982 (UNCLOS)
TERDIRI DARI ;
- PANTAI
- EKOSISTEM LAUT
- TANAH DIBAWAH
LAUT DAN
- SUMBER DAYA ALAM
- KEKAYAAN YANG
BERADA DI BAWAH
LAUT YANG DIATUR
OLEH UNDANG –
UNDANG.
KONVENSI PBB TTG HUKUM LAUT
1982 (UNCLOS) MELAHIRKAN
DELAPAN ZONASI PENGATURAN
HUKUM LAUT YAITU :
1. PERAIRAN PEDALAMAN
(INTERNAL WATERS)
2. PERAIRAN KEPULAUAN
(ARCHIPLEGIC WATERS) TERMASUK
KEDALAMNYA SELAT YANG
DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN
INTERNASIONAL
3. LAUT TERITORIAL (TERRITORIAL
WATERS)
4. ZONA TAMBAHAN (CONTINGOUS
WATERS)
5. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
(EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE)
6. LANDAS KONTINEN
(CONTINENTAL SHELF )
7. LAUT LEPAS (HIGH SEAS)
8.KAWASAN DASAR LAUT
INTERNASIONAL (INTERNATIONAL
SEA-BED AREA).
WILAYAH
KELAUTAN YANG DI
KUASAI OLEH
NEGARA
3.
4.
5. KONSEP DASAR KESEHATAN MATRA LAUT
PENGERTIAN
MATRA LAUT
UU KES
PERMENKES
JENIS KES
MATRA LAUT
6. Pasal 3 ayat (2)
Kes Lap Meliputi :
a. kesehatan perpindahan
penduduk;
b. kesehatan migran;
c. kesehatan haji dan umrah;
d. kesehatan penanggulangan
bencana;
e. kesehatan bawah tanah;
f. kesehatan gangguan keamanan
dan ketertiban masyarakat;
g. kesehatan dalam tugas operasi
dan latihan militer di darat;
h. kesehatan pada arus mudik;
i. kesehatan pada kegiatan di area
tertentu; dan
j. kesehatan dalam penugasan
khusus kepolisian.
PERATURAN MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 61 TAHUN
2013 TENTANG KESEHATAN
MATRA
PASAL 3 (1) JENIS KESEHATAN
MATRA MELIPUTI:
A. KESEHATAN LAPANGAN;
B. KESEHATAN KELAUTAN
DAN BAWAH AIR; DAN
C. KESEHATAN
KEDIRGANTARAAN.
UU KESH &
PERMENKES
7. Ruang Lingkup Kesehatan Matra
meliputi:
a. Kesehatan Lapangan;
b. Kesehatan Kelautan dan Bawah Air;
dan
c. Kesehatan Kedirgantaraan.
INDONESIA NOMOR 61
TAHUN 2013 TENTANG
KESEHATAN MATRA
8. Matra adalah dimensi lingkungan/wahana/media
tempat seseorang atau sekelompok orang
melangsungkan hidup serta melaksanakan kegiatan.
Kesehatan berasal dari kata sehat yg berarti suatu
keadaan/kondisi sejahtera dari badan (fisik), jiwa
(mental), sosial dan spiritual tanpa adanya penyakit
atau kelemahan yang memungkinkan setiap orang
hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Kes Matra adalah : adalah upaya kesehatan dalam
bentuk khusus yang diselenggarakan untuk
meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna
menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang serba
berubah secara bermakna, baik di lingkungan darat,
laut, maupun udara.
9. Undang Undang tentang Kesehatan Lapangan secara umum adalah
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2013 Tentang Kesehatan Matra
DASAR HUKUM
Dalam hal teknis di lapangan pelaksanaan Pos
Kesehatan Lapangan dikembalikan ke Instansi
penyelenggara kegiatan tersebut.
Perpres, Permenkes, Permenhub, Permenhan, Perpang
TNI, PerBan, Perda.
10. Kesehatan Lapangan
Adalah kesehatan matra yang
berhubungan dengan
pekerjaan atau kegiatan di
darat yang bersifat temporer
pada lingkungan yang
berubah.
11. Kesehatan Lapangan meliputi
Pasal 3 ayat 2
a.kesehatan perpindahan penduduk;
b.kesehatan migran;
c.kesehatan haji dan umrah;
d.kesehatan penanggulangan bencana;
e.kesehatan bawah tanah;
f. kesehatan gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat;
g.kesehatan dalam tugas operasi dan latihan militer di
darat;
h.kesehatan pada arus mudik;
i. kesehatan pada kegiatan di area tertentu; dan
j. kesehatan dalam penugasan khusus kepolisian.
12. Keslap dan Penyelenggaraannya
Kesehatan Lap Meliputi :
a. Kes perpindahan penduduk;
b. Kes migran;
c. Kes haji dan umrah;
d. Kes penanggulangan bencana;
e. Kes bawah tanah;
f. Kes gangguan keamanan dan
ketertiban masyarakat;
g. Kes dalam tugas operasi dan
latihan militer di darat;
h. Kes pada arus mudik;
i. Kes pada kegiatan di area
tertentu; dan
j. Kes dalam penugasan khusus
kepolisian
Tahapan penyelenggaraan :
a. Sebelum
datang/kegiatan Ops
dilaksanakan/antisipasi
/Persiapan;
b. Selama Proses
Operasional Kegiatan;
c. Setelah datang/Kegiatan
Ops; Setelah datang,
menempati,
d. Setelah kegiatan
operasional sampai
dengan 24 (dua puluh
empat) jam.
e. Dalam Hal Kedaruratan
Medik.
f. Tata cara pelaksanaan
kegiatan kesehatan
dalam penugasan
khusus sebagaimana
dimaksud sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan.
13. PENCATATAN DAN PELAPORAN
Jenis Pemeriksaan
Pelaksanaan pemeriksaan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Alur Pelayanan
Pencatatan dan pelaporan
Resiko kecelakaan, Kasus
dan pencegahan
ATURAN
PANDUAN
JUKLAK
JUKNIS
JUKGAR
Yang digunakan
Instansi
Penyelenggara