SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Ratio Legis Sinergi Pemkab Sleman
dengan Ormas & LSM dalam Rangka
Percepatan Pemulihan Covid-19
Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.
Disampaikan dalam Seminar Forum Forum Ormas/LSM
“Penguatan Sinergi Ormas dan LSM dengan Pemerintah
Kabupaten Sleman Dalam Rangka Percepatan
Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19””
Senin, 15 November 2021
Nama Andrie Irawan
TTL Banjarmasin, 20 Maret 1986
No. HP & Email 081328777614 andrie.ir@gmail.com
Media Sosial andrieir Andrie Irawan
Pendidikan S1 & S2 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
S3 : Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung
Pekerjaan Akademisi (Dosen tetap Prodi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Surakarta)
Praktisi (Advokat pada Sahabat Anak, Perempuan
dan Keluarga (SAPA))
Alamat SAPA Jl Ringroad Utara No. 279 Gorongan, Kalurahan
Condong Catur, Kapnewon Depok, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Organisasi Kemasyarakatan & LSM
• Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila (Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2013 ttg
Ormas)
• Lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah
organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok
orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan
dari kegiatannya.
• Ormas & LSM dikenal juga dengan NGO sebagai pemegang pilar
demokrasi yg mewujudkan masyarakat sipil (civil society)
• Ormas dan LSM merupakan organisasi legal di mata hukum yang
bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah
Aktor Pembangunan Pilar Demokrasi
di Indonesia
Pemerintah Swasta
Masyarakat
Ormas/LSM
Peran Ormas & LSM dalam
Pembangunan
• Mengelola Aspirasi Masyarakat
• Mendukung Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat
• Mendukung dan Melaksanakan Program
Pembangunan
• Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan
• Mengawasi Proses Pembangunan
• Memelihara Ketertiban dan Keamanan
• Mengembangkan Keahlian Masyarakat
Ratio Legis Sinergi PEMDA dengan
Ormas dan LSM
• Secara Konstitusi sudah jelas keberadaan
Ormas & LSM merupakan hal yg dibutuhkan
dan merupakan hak bagi setiap Warga Negara
(Amanat Pasal 28 C, 28 E dan 28 F UUDNRI
Tahun 1945)
• Keberadaan UU ttg Ormas
• Kewenangan Pemda dalam Pemberdayaan
Masyarakat dan membangun mitra strategis
dalam Pembangunan
Dasar Hukum Sinergi Pemda dengan Ormas
& LSM dalam Penanganan Covid-19
• Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia
No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19)
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE
Mendagri) No. 440/5538/SJ tertanggal 6 Oktober
2020, mengenai Kemitraan antara Pemda dengan
LSM dan Ormas dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah
Amanat SE Mendagri
• Tujuan kerjasamanya berupa:
– Membantu PEMDA dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan
kesehatan dengan meberdayakan kompetensi yang dimiliki oleh Ormas,
– Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pencegahan dan
penanganan Covid-19.
– Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja PEMDA dalam penanganan
Covid-19.
– Memberikan kesempatan pada Ormas termasuk LSM sebagai bentuk
pemberdayaan dalam percepatan penangailan Covid-19.
– Meningkatkan kemarnpuan teknis sumber daya manusia (SDM) Ormas
termasuk LSM dalam penanganan Covid-19.
• Pelaksanaan Swakelola Tipe III dalam pengadaan barang/jasa:
sosialisasi/penyuluhan pencegahan covid-19; sensus dan survei serta
pengolahan data; pengembangan sistem, aplikasi termasuk tata kelola
ataupun standar mutu kesehatan tertentu; pembuatan media
sosialisasi; dan barang/jasa lainnya dalam rangka penanganan covid-19
di daerah
Syarat Ormas & LSM Pengelola Skema
Swakelola Tipe III
• Berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham
• Memiliki perangkat organisasi
• Mempunyai bidang kegiatan yg berhubungan dg
barang/jasa yg diadakan
• Memiliki rencana keuangan diaudit dalam 3 (tiga)
tahun terakhir
• Memiliki alamat yg jelas
• Memiliki kemampuan manajerial & teknis dlm
menyediakan barang/jasa dlm 3 (tiga) tahun
terakhir
Kolaborasi PEMDA dengan Ormas & LSM
Ormas & LSM
• As Explorer
• As Ideator
• As Designer
• As Diffuser
Pemerintah Daerah
• Enabling Environment
for Innovation
• Providing Platfrom
Innovation
• Datang Bersama adalah Permulaan
• Tetap Bersama adalah Kemajuan
• Bekerjasama adalah Keberhasilan

More Related Content

What's hot

Kesiapan dinas kesehatan dan puskesmas dalam rangka eliminasi
Kesiapan dinas kesehatan dan puskesmas dalam rangka eliminasiKesiapan dinas kesehatan dan puskesmas dalam rangka eliminasi
Kesiapan dinas kesehatan dan puskesmas dalam rangka eliminasi
Fikri Kiki
 
PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 (1).pdf
PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 (1).pdfPERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 (1).pdf
PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 (1).pdf
HaerunRizal
 
Rpjpk pembahasan diy
Rpjpk pembahasan diyRpjpk pembahasan diy
Rpjpk pembahasan diy
Abi Muhlies
 

What's hot (20)

Permensos 23 Tahun 2013
Permensos 23 Tahun 2013Permensos 23 Tahun 2013
Permensos 23 Tahun 2013
 
Perdes no. 6 tahun 2017 tentang kibbla
Perdes no. 6 tahun 2017 tentang kibblaPerdes no. 6 tahun 2017 tentang kibbla
Perdes no. 6 tahun 2017 tentang kibbla
 
Kesiapan dinas kesehatan dan puskesmas dalam rangka eliminasi
Kesiapan dinas kesehatan dan puskesmas dalam rangka eliminasiKesiapan dinas kesehatan dan puskesmas dalam rangka eliminasi
Kesiapan dinas kesehatan dan puskesmas dalam rangka eliminasi
 
Permensos 25 tahun 2019 Karang Taruna
Permensos 25 tahun 2019 Karang TarunaPermensos 25 tahun 2019 Karang Taruna
Permensos 25 tahun 2019 Karang Taruna
 
PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 (1).pdf
PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 (1).pdfPERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 (1).pdf
PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 (1).pdf
 
Rpjpk pembahasan diy
Rpjpk pembahasan diyRpjpk pembahasan diy
Rpjpk pembahasan diy
 
Implementasi pemberdayaan masyarakat
Implementasi pemberdayaan masyarakatImplementasi pemberdayaan masyarakat
Implementasi pemberdayaan masyarakat
 
Kapita selekta sjns
Kapita selekta sjnsKapita selekta sjns
Kapita selekta sjns
 
Presentasi bapel jps
Presentasi bapel jpsPresentasi bapel jps
Presentasi bapel jps
 
Model CSR Kabupaten Tuban PBK Kelas A FIA - UB 2015
Model CSR Kabupaten Tuban PBK Kelas A FIA - UB 2015Model CSR Kabupaten Tuban PBK Kelas A FIA - UB 2015
Model CSR Kabupaten Tuban PBK Kelas A FIA - UB 2015
 
Reformasi Puskesmas di Kota Kupang
Reformasi Puskesmas di Kota KupangReformasi Puskesmas di Kota Kupang
Reformasi Puskesmas di Kota Kupang
 
Pedoman karang taruna
Pedoman karang tarunaPedoman karang taruna
Pedoman karang taruna
 
GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"
GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"
GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"
 
Determinan kota sehat dan peranan stakeholder
Determinan kota sehat dan peranan stakeholderDeterminan kota sehat dan peranan stakeholder
Determinan kota sehat dan peranan stakeholder
 
Kebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial iKebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial i
 
Panduan desa siaga
Panduan desa siagaPanduan desa siaga
Panduan desa siaga
 
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukada
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan PemilukadaPeranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukada
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukada
 
Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...
Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...
Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...
 
Dinkes jamkesda
Dinkes jamkesdaDinkes jamkesda
Dinkes jamkesda
 
Buku jamkesda
Buku jamkesdaBuku jamkesda
Buku jamkesda
 

Similar to Ratio Legis Sinergi Pemkab Sleman dg Ormas dan LSM dalam Percepatan Penanggulangan Covid-19

Dokumentasi Pelanggaran HAM pada Pengguna NAPZA Suntik 12 Kota
Dokumentasi Pelanggaran HAM pada Pengguna NAPZA Suntik 12 KotaDokumentasi Pelanggaran HAM pada Pengguna NAPZA Suntik 12 Kota
Dokumentasi Pelanggaran HAM pada Pengguna NAPZA Suntik 12 Kota
Yvonne Sibuea
 
Siaran pers konferensi pers himas 5 agustus 2015 ypb
Siaran pers konferensi pers himas 5 agustus 2015   ypbSiaran pers konferensi pers himas 5 agustus 2015   ypb
Siaran pers konferensi pers himas 5 agustus 2015 ypb
Hutan_Indonesia
 
buku germas.pdf
buku germas.pdfbuku germas.pdf
buku germas.pdf
NilamFajarwati
 
pencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah.pdf
pencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah.pdfpencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah.pdf
pencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah.pdf
AchmadMaoly1
 
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdfstopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
JayaSaragih3
 
Bahan uu ormas pa bachtiar cianjur 25 sept 2013
Bahan uu ormas pa bachtiar cianjur 25 sept 2013Bahan uu ormas pa bachtiar cianjur 25 sept 2013
Bahan uu ormas pa bachtiar cianjur 25 sept 2013
BADAR_HAMID
 
Leaflet hak untuk tahu
Leaflet hak untuk tahuLeaflet hak untuk tahu
Leaflet hak untuk tahu
Ramlan Nugraha
 

Similar to Ratio Legis Sinergi Pemkab Sleman dg Ormas dan LSM dalam Percepatan Penanggulangan Covid-19 (20)

Dokumentasi Pelanggaran HAM di Kelompok Pengguna Narkoba Suntik
Dokumentasi Pelanggaran HAM di Kelompok Pengguna Narkoba SuntikDokumentasi Pelanggaran HAM di Kelompok Pengguna Narkoba Suntik
Dokumentasi Pelanggaran HAM di Kelompok Pengguna Narkoba Suntik
 
Dokumentasi Pelanggaran HAM pada Pengguna NAPZA Suntik 12 Kota
Dokumentasi Pelanggaran HAM pada Pengguna NAPZA Suntik 12 KotaDokumentasi Pelanggaran HAM pada Pengguna NAPZA Suntik 12 Kota
Dokumentasi Pelanggaran HAM pada Pengguna NAPZA Suntik 12 Kota
 
Laporan Pertemuan Nasional Pengurangan Dampak Buruk Narkoba Suntik 2008
Laporan Pertemuan Nasional Pengurangan Dampak Buruk Narkoba Suntik 2008Laporan Pertemuan Nasional Pengurangan Dampak Buruk Narkoba Suntik 2008
Laporan Pertemuan Nasional Pengurangan Dampak Buruk Narkoba Suntik 2008
 
Lima tahun Kinerja Presiden
Lima tahun Kinerja PresidenLima tahun Kinerja Presiden
Lima tahun Kinerja Presiden
 
Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020
 
Siaran pers konferensi pers himas 5 agustus 2015 ypb
Siaran pers konferensi pers himas 5 agustus 2015   ypbSiaran pers konferensi pers himas 5 agustus 2015   ypb
Siaran pers konferensi pers himas 5 agustus 2015 ypb
 
buku germas.pdf
buku germas.pdfbuku germas.pdf
buku germas.pdf
 
pencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah.pdf
pencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah.pdfpencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah.pdf
pencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah.pdf
 
Buletin kanker
Buletin kankerBuletin kanker
Buletin kanker
 
Buletin kanker
Buletin kankerBuletin kanker
Buletin kanker
 
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).ppt
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).pptSTOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).ppt
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).ppt
 
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdfstopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
 
Potensi desa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba 2019 (bnn bkkbn) 2
Potensi desa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba 2019 (bnn   bkkbn) 2Potensi desa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba 2019 (bnn   bkkbn) 2
Potensi desa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba 2019 (bnn bkkbn) 2
 
Bahan uu ormas pa bachtiar cianjur 25 sept 2013
Bahan uu ormas pa bachtiar cianjur 25 sept 2013Bahan uu ormas pa bachtiar cianjur 25 sept 2013
Bahan uu ormas pa bachtiar cianjur 25 sept 2013
 
Pengantar Manajemen krisis kesehatan dan bencana
Pengantar Manajemen krisis kesehatan dan bencanaPengantar Manajemen krisis kesehatan dan bencana
Pengantar Manajemen krisis kesehatan dan bencana
 
Presentasi lobar
Presentasi lobarPresentasi lobar
Presentasi lobar
 
Leaflet hak untuk tahu
Leaflet hak untuk tahuLeaflet hak untuk tahu
Leaflet hak untuk tahu
 
Roadmap Pengendalian Tembakau Indonesia
Roadmap Pengendalian Tembakau IndonesiaRoadmap Pengendalian Tembakau Indonesia
Roadmap Pengendalian Tembakau Indonesia
 
Mencegah Stunting Dari Desa
Mencegah Stunting Dari DesaMencegah Stunting Dari Desa
Mencegah Stunting Dari Desa
 
Peran Kampus dalam Pemberantasan Korupsi
Peran Kampus dalam Pemberantasan KorupsiPeran Kampus dalam Pemberantasan Korupsi
Peran Kampus dalam Pemberantasan Korupsi
 

More from Andrie Irawan

More from Andrie Irawan (7)

Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)
 
Praktik Beracara Peradilan Agama
Praktik Beracara Peradilan AgamaPraktik Beracara Peradilan Agama
Praktik Beracara Peradilan Agama
 
Upaya Progresif dalam Penegakan Perda
Upaya Progresif dalam Penegakan PerdaUpaya Progresif dalam Penegakan Perda
Upaya Progresif dalam Penegakan Perda
 
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
 
PSBB dalam Perspektif Hukum: Keadilan atau Ketertiban?
PSBB dalam Perspektif Hukum: Keadilan atau Ketertiban?PSBB dalam Perspektif Hukum: Keadilan atau Ketertiban?
PSBB dalam Perspektif Hukum: Keadilan atau Ketertiban?
 
Layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban saat pandemi covid 19
Layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban saat pandemi covid 19Layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban saat pandemi covid 19
Layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban saat pandemi covid 19
 
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
 

Ratio Legis Sinergi Pemkab Sleman dg Ormas dan LSM dalam Percepatan Penanggulangan Covid-19

  • 1. Ratio Legis Sinergi Pemkab Sleman dengan Ormas & LSM dalam Rangka Percepatan Pemulihan Covid-19 Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H. Disampaikan dalam Seminar Forum Forum Ormas/LSM “Penguatan Sinergi Ormas dan LSM dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19”” Senin, 15 November 2021
  • 2. Nama Andrie Irawan TTL Banjarmasin, 20 Maret 1986 No. HP & Email 081328777614 andrie.ir@gmail.com Media Sosial andrieir Andrie Irawan Pendidikan S1 & S2 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia S3 : Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Pekerjaan Akademisi (Dosen tetap Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta) Praktisi (Advokat pada Sahabat Anak, Perempuan dan Keluarga (SAPA)) Alamat SAPA Jl Ringroad Utara No. 279 Gorongan, Kalurahan Condong Catur, Kapnewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
  • 3. Organisasi Kemasyarakatan & LSM • Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2013 ttg Ormas) • Lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. • Ormas & LSM dikenal juga dengan NGO sebagai pemegang pilar demokrasi yg mewujudkan masyarakat sipil (civil society) • Ormas dan LSM merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah
  • 4. Aktor Pembangunan Pilar Demokrasi di Indonesia Pemerintah Swasta Masyarakat Ormas/LSM
  • 5. Peran Ormas & LSM dalam Pembangunan • Mengelola Aspirasi Masyarakat • Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat • Mendukung dan Melaksanakan Program Pembangunan • Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan • Mengawasi Proses Pembangunan • Memelihara Ketertiban dan Keamanan • Mengembangkan Keahlian Masyarakat
  • 6. Ratio Legis Sinergi PEMDA dengan Ormas dan LSM • Secara Konstitusi sudah jelas keberadaan Ormas & LSM merupakan hal yg dibutuhkan dan merupakan hak bagi setiap Warga Negara (Amanat Pasal 28 C, 28 E dan 28 F UUDNRI Tahun 1945) • Keberadaan UU ttg Ormas • Kewenangan Pemda dalam Pemberdayaan Masyarakat dan membangun mitra strategis dalam Pembangunan
  • 7. Dasar Hukum Sinergi Pemda dengan Ormas & LSM dalam Penanganan Covid-19 • Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 440/5538/SJ tertanggal 6 Oktober 2020, mengenai Kemitraan antara Pemda dengan LSM dan Ormas dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah
  • 8. Amanat SE Mendagri • Tujuan kerjasamanya berupa: – Membantu PEMDA dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan dengan meberdayakan kompetensi yang dimiliki oleh Ormas, – Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pencegahan dan penanganan Covid-19. – Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja PEMDA dalam penanganan Covid-19. – Memberikan kesempatan pada Ormas termasuk LSM sebagai bentuk pemberdayaan dalam percepatan penangailan Covid-19. – Meningkatkan kemarnpuan teknis sumber daya manusia (SDM) Ormas termasuk LSM dalam penanganan Covid-19. • Pelaksanaan Swakelola Tipe III dalam pengadaan barang/jasa: sosialisasi/penyuluhan pencegahan covid-19; sensus dan survei serta pengolahan data; pengembangan sistem, aplikasi termasuk tata kelola ataupun standar mutu kesehatan tertentu; pembuatan media sosialisasi; dan barang/jasa lainnya dalam rangka penanganan covid-19 di daerah
  • 9. Syarat Ormas & LSM Pengelola Skema Swakelola Tipe III • Berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham • Memiliki perangkat organisasi • Mempunyai bidang kegiatan yg berhubungan dg barang/jasa yg diadakan • Memiliki rencana keuangan diaudit dalam 3 (tiga) tahun terakhir • Memiliki alamat yg jelas • Memiliki kemampuan manajerial & teknis dlm menyediakan barang/jasa dlm 3 (tiga) tahun terakhir
  • 10. Kolaborasi PEMDA dengan Ormas & LSM Ormas & LSM • As Explorer • As Ideator • As Designer • As Diffuser Pemerintah Daerah • Enabling Environment for Innovation • Providing Platfrom Innovation
  • 11. • Datang Bersama adalah Permulaan • Tetap Bersama adalah Kemajuan • Bekerjasama adalah Keberhasilan

Editor's Notes

  1. Pasal 28 C tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28 E (1) tentang kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, (2) hak berserikat, berkumpul dan berpendapat. Pasal 28 F tentang hak berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi & lingkungan UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah-Konsideran: penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Partisipasi Masyarakat dengan melibatkan Ormas dalam penyelenggaraan pemda cek pada 3 UU Pemda
  2. As Explorer : Mengidentifikasi, menemukan, dan mendefinisikan masalah kekinian dalam layanan publik dengan lebih efektif As Ideator: Menyusun konsep terbaik dari penyelesaian masalah As Designer : Mendesain implementasi solusi yang tepat As Diffuser : Mendorong difusi dan adopsi ke masyarakat yang lebih luas