SlideShare a Scribd company logo

Tabloid Publica Pos Edisi 4

•
•
Publica Pos
Publica Pos

Eat Republik merupakan destinasi wisata kuliner baru di Pondok Cabe, Jakarta Selatan yang menyajikan berbagai masakan tradisional Indonesia untuk melestarikan budaya kuliner nasional. Tempat ini diharapkan menjadi pusat kuliner dan tempat berkumpul masyarakat sekitar.

News & Politics
1 of 20
Download to read offline
PUBLICA POS Tabloid Dwi Mingguan Info Publik Terpercaya “Apapun yang dapat engkau lakukan atau impikan dapat engkau lakukan, lakukanlah itu! Keberanian itu punya kuasa, keajaiban, serta kejeniusan di dalamnya” (Friederick Ghoethe) Hal. 5... Mary Jane Hanya Korban Ir. Budi Yuwono: Dari Tulungagung untuk Indonesia Sosok Hal. 20... Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016 Untungkan Indonesia Ekonomi & Bisnis Hal. 7... Hukum Eat Republic, Tempat Kongkow Baru di Selatan Jakarta www.publicapos.com fanpage: publicapos.com @publicaposcom publicapos@gmail.com Terbit 20 Halaman Edisi IV/I/V - 2015 Politik Belah Bambu Jelang Pilkada Foto: Antara Presiden Joko Widodo (tengah) berfoto bersama para pekerja usai penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan (JKN) untuk pekerja di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4). Sebanyak 3.289 KIS dibagikan kepada pekerja beserta keluarga guna menjamin masyarakat kurang mampu untuk dapat mem- peroleh manfaat dari adanya jaminan kesehatan dari pemerintah. Publicapos - Pusat kota biasanya dimanjakan oleh berbagai fasilitas. Dari destinasi belanja sampai kuliner. Jarang sekali kita mendengar daerah pinggir kota jadi tempat nongkrong para kawula muda, seperti halnya daerah Kemang, tujuan kuliner sekaligus tempat kaum urban rehat sejenak dengan sejawatnya. Di pinggir kota Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Pondok Cabe, ada sebuah destinasi kuliner terbaru. Awalnya, agak sulit membayangkan di mana di daerah Pondok Cabe pusat kuliner terbesar di selatan Jakarta ini berada? Lokasinya di depan lapang­an terbang Pondok Cabe memu­dahkan orang yang ingin mencari lokasinya. Perumahan sederhana rakyat dan bisnis tingkat rumahan memadati sisi jalan. Jauh dari pembangunan gencar. Spanduk besar bergambar pakar kuliner terkenal Bondan Winarno mulai tampak di sisi jalan. Hanya wajah Pak Bondan satu- satunya penanda jelas kebe­radaan pusat kuliner ini. Tempat ini bernama Eat Republic (ER). Para pebisnis kuliner memang sering menamai produk resto­ran­nya dengan nama-nama nyeleneh yang ber­ makna besar dan hebat. Namun, untuk Eat Republic,tidaksalah nama ini diberi­ kan. “Eat Republic seperti sebuah negara makanan, yang benar-benar lengkap dengan makan­an,” kata Agus Saepudin, General Manager Eat Republic. Setidaknya ter­dapat 700 menu atau masakan, di mana 90 persen­nya merupakan masakan Nusantara. “Eat Republic men­du­kung misi meles­ta­rikan masakan tradisional Indonesia,” kata Marketing Communi­cation Wiraland Property Group, Anke Dwi Saputro, pada Kamis (23/04). Sementara itu, Bondan Winarno, penggiat kuliner Indonesia yang juga hadir dalam acara peresmian ER mengatakan, dirinya sangat senang ada usaha swasta untuk meles­tarikan gerakan pusaka kuliner Indonesia. “Mau makan makanan Betawi di Jakarta Pusat, siapa yang bisa tunjukkan? Enggak ada kan? Artinya di Jakarta Pusat makanan Betawi sudah terpinggirkan. Kita tanya lagi, di Jakarta Timur ada enggak? Ada, tapi sudah masuk pinggiran, Ragunan, Jagakarsa, Srengseng Sawah,” kata Bondan. Lelaki yang dikenal dengan jargon ‘maknyus’ itu melanjutkan, “Kita lihat, jika kita tidak ada upaya (melestarikan masakan Indonesia),masakankitaakanterpinggirkan.” Sementara itu Anke mene­gas­kan, ER adalah sebuah destinasi kuliner, bukan food court seperti yang banyak terdapat di pusat-pusat perbelanjaan. Ada hal mena­rik lain yang bisa dilakukan para pengunjung. “Dari live music, playground, jogging track sepanjang 500 meter dengan pohon- pohon trembesi yang rindang, destinasi agrowisata The Valley, dan lainnya,” kata Anke. ER diharapkan juga menjadi tempat berkumpul komunitas. “Misi­nya, South City jadi tempat nongkrong masyarakat Tangsel, Jaksel, dan Depok.” tutur anke lagi (tgh) Dok: Publicapos Eat Republik destinasi wisata kuliner baru di bilangan Pondok Cabe, Jakarta selatan
Edisi IV/I/V - 2015S O R O T2 P u b l i c a P o s Publicapos (Jakarta) - Secara menge­jutkan Ketua DPR Setya Novanto menerbitkan Surat Kepu­ tusan (SK) rotasi Fraksi Partai Golkar yang diajukan Kubu Aburizal Bakrie. Dalam dokumen SK yang dikutip dari Kompas.com, Pimpinan DPR menyetujui rotasi anggota Fraksi GolkardariKomisiIhinggaKomisiXI. SK Pimpinan DPR itu bernomor 87/PIMP/III/2014-2015 ter­tanggal 16 April 2015 dan di­tan­da­tangani Setya Novanto. Anggota Fraksi Golkar yang di­rotasi berjumlah 33 orang yang mayoritas pendukung AgungLaksono.LoyalisAgungkeba­ nyak­an ditempatkan di Komisi VIII yang membidangi agama dan sosial serta Komisi IX yang mem­bidangi ketenagaakerjaan. Ada pun anggota Fraksi Golkar yang di ajukan rotasinya adalah: 1. Mahyudin di Komisi I yang sebelumnya di Komisi II 2. Andi Rio Idris di Komisi I yang sebelumnya di Komisi X 3. Yayat Y Biaro di Komisi I yang sebelumnya di Komisi III 4. Agati Sulie Mahyudin di Komisi II yang sebelumnya di Komisi V 5. Charles J. Mesang di Komisi II yang sebelumnya di Komisi IX 6. Saiful Bahri Ruray di Komisi III yang sebelumnya di Komisi VII 7. Setya Novanto di Komisi III yang sebelumnya di Komisi II 8. Delia Pratiwi Sitepu di Komisi V yang sebelumnya di Komisi VIII 9. Elion Numberi di Komisi V yang sebelumnya di Komisi X 10. Meutya Viada Hafid di Komisi VI yang sebelumnya di Komisi I 11. Endang Srikarti di Komisi VI yang sebelumnya di Komisi VIII 12. Agun Gunanjar di Komisi VI yang sebelumnya di Komisi I 13. Mohammad Suryo Alam di Komisi VII yang sebelumnya di Komisi VI 14. Enny Anggraeny Anwar di Komisi VII yang sebelumnya di Komisi II 15. Budi Supriyanto di Komisi VII yang sebelumnya di Komisi IX 16. Saniatul Lativa di Komisi VII yang sebelumnya di Komisi IX 17. Dave Akbar Laksono di Komisi VIII yang sebelumnya di Komisi I 18. Bowo Sidik Pangarso di Komisi VIII yang sebelumnya di Komisi VII 19. Fayakhun Andriadi di Komisi VIII yang sebelumnya di Komisi I 20. Zainudin Amali di Komisi VIII yang sebelumnya di Komisi III Publicapos - Berlarutnya Dua partai politik, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, ter­ancam tak bisa mengikuti pemilihan kepala daerah seren­ tak pada Desember 2015 jika tak menyelesaikan konflik dua­ lisme kepemimpinan di internal partai­nya. Panitia Kerja Komisi II DPR pun merancang mekanisme di Peraturan Komisi Pemilihan Umumyangmengaturpihakmana yang berhak untuk mengikuti pilkada. Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo menjelaskan, PKPU menga­tur agar dua pihak yang ber­sengketa berdamai sebelum pen­daftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditutup. Jika perdamaian tak terjadi, maka di­atur mekanisme lain untuk menen­tukan pihak yang berhak mengi­kuti pilkada. "Apabila parpol itu masih berselisih, maka harus men­dasar­ kan pada putusan penga­dilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Arif, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4). Jika hingga pendaftaran peserta pilkada pada 26-28 Juli berakhir dan belum ada keputusan yang ber­kekuatan tetap, maka akan Foto: Antara Bandung - Suasana acara Peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/4) Dua Partai Terancam Absen Pilkadadi­pakai putusan pengadilan yang sudah ada saat itu. Putusan hukum yang berkekuatan tetap baru akan digunakan pada pilkada periode selanjutnya. "Jadi bagi parpol yang sedang sengketa, siapa pun yang nanti diputuskanpengadilandanputus­ an terbit sebelum pen­daftar­ an pilkada, maka bisa dipakai," katanya. Mekanisme mengenai dualis­ me parpol yang berhak mengi­ kuti pilkada ini sempat mem­ buat pembahasan PKPU di Panja Komisi II alot. Akhirnya, pem­ bahas­an selesai pada Jumat (24/4) sore ini. Arif yakin aturan ini akan diterima oleh KPU yang sejak awal juga ikut membahas PKPU ini bersama-sama. Apalagi, keten­ tuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, dan DPRD yang mengatur rapat antara pihak luar dan DPR bersifat mengikat. "Saya kira KPU tentu akan menyusun PKPU dengan bijak dan tidak dengan melanggar UU," katanya. Terpisah, anggota Komisi Pemi­lihan Umum Ida Budiarti, jika merujuk pada UU Partai Politik, yang dapat mengusung calon kepala daerah adalah ke­ pengurusan parpol yang telah diakui pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Persoalannya, ke­putus­an Menkumham terkait kepe­ngu­ rusan kedua parpol itu tengah menjadi objek sengketa di Penga­ dilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Dalam rapat panja minggu lalu, kami sudah sampaikan skenario apabila parpol menempuh upaya hukum di TUN, dan kejadian TUN menangguhkan pelaksanaan (keputusan) Kumham, maka kami nyatakan dalam PKPU bahwa parpol tidak dapat diterima pen­ daftarannya," kata Ida, saat di­ jumpai di Kompleks Parlemen, Kamis (16/4) malam. Ida menambahkan, parpol yang bersengketa baru dapat mengu­ sung calon kepala daerah apabila telah menempuh jalur per­damai­ an. KPU menegaskan hanya akan menerima calon kepala daerah yang diusung oleh parpol dengan satu kepengurusan. "Tugas KPU hanya mengikuti ketentuan norma UU sebagai sebuah norma untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu juga ada sisi lain dari aspek ke­manfaat­ an dan keadilan," kata dia.(tgh) Mesin Legislasipun Bergerak 21. Endang Maria Astuti di Komisi VIII yang sebelumnya di Komisi I 22. Melchias Markus Mekeng di Komisi IX yang sebelumnya di Komisi XI 23. GDE Sumarjaya Linggih di Komisi IX yang sebelumnya di Komisi VI 24. Adies Kadir di Komisi IX yang sebelumnya di Komisi III 25. Sarmuji di Komisi IX yang sebelumnya di Komisi VI 26. Dito Ganinduto di Komisi X yang sebelumnya di Komisi VII 27. Gatot Sudjito di Komisi IX yang sebelumnya di Komisi V 28. Azhar Romli di Komisi IX yang sebelumnya di Komisi II 29. Mujib Rohmat di Komisi X yang sebelumnya di Komisi VIII 30. Idris Laena di Komisi XI yang sebelumnya di Komisi VI 31. Edison Betaubun di Komisi XI yang sebelumnya di Komisi II 32. Aditya Anugrah Moha di Komisi XI yang sebelumnya di Komisi IX 33. Neni Moerniaeni di Komisi XI yang sebelumnya di Komisi VII. Sekretaris Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, mengatakan, dengan adanya rotasi ini, maka tidak ada alasan bagi loyalis Agung Laksono untuk tetap bertahan di komisi sebelumnya. "Maka selanjutnya, sesuai tatib dan UU MD3, pimpinan rapat atau komisi dapat meminta bantuan kea­ manan atau Pamdal untuk menge­ luarkan anggota yang meng­ganggu jalannya rapat," kata Bambang, saat dihubungi, Senin (20/4). Jika ada anggota Fraksi Golkar yang tidak mematuhi keputusan rotasiitu,merekabisadikeluarkan dari ruang rapat karena dianggap mengganggu. Kubu Agung tak khawatir dengan diterbitkannya surat keputusan (SK) rotasi Fraksi Partai Golkar yang diterbitkan Ketua DPR Setya Novanto. "Mohon maaf bukan balik ancam ya, justru Surat FPG dan Surat Ketua DPR itu yang potensial untuk dapat sanksi administratif, sanksi pidana dan saksi organisasi partai," kata Ketua DPP Kubu Agung Laksono, Agun Gunanjar Sudarsa, saat dihubungi, Senin (20/5). Menurut dia, SK Ketua DPR itu diterbitkan berdasarkan per­ mintaan dari pengurus DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie. Sementara, kepengurusan Aburizal belum diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu langkah terbaik Peme­ rintahan Jokowi untuk mencari jalan tengah konflik yang mendera dua partai. Akankah bisa, ataukah konflik itu akan dipelihara? (tgh) Publicapos (Jakarta) - Faktor eksternal diduga turut memicu konflik internal di tubuh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebab, perpecahan di tubuh dua parpol itu bisa menguntungkan sejumlah pihak lain. Keuntungannya bukan hanya dalam urusan pencalonan pilkada, tetapi juga dalam pembentukan peta kekuatan politik di pusat. DirekturRisetPolMarkIndonesia Eko Bambang Subiantoro mengatakan, praktik membelah partai politik memang selalu didasari kepentingan tertentu. Konflik bisa dibuat oleh pemegang kekuasaan dan dijadikan untuk memperkuat kendali mereka. "Bisa saja partai yang sedang berkuasa sengaja membuat agenda itu terjadi," tuturnya. Eko menyebut konflik yang terjadi di Golkar dan PPP dapat menguntungkan pihak-pihak atau Politik Belah Bambu Upaya Menyandera Presiden partai yang tidak berkonflik. Itu bisa dikaitkan dengan semakin dekatnya pilkada Desember men­datang. "Itu memanfaatkan konflik yang menguntungkan," ucapnya. Ada asumsi bahwa Koalisi Indonesia Hebat (KIH) punya andil dalam perpecahan parpol-parpol Koalisi Merah Putih. "Mereka tampaknya ingin menguasai presiden. Sehingga praktik politik pecah belah partai ini terjadi," ujar Eko Bambang Kegagalan KIH mengatur presiden, kata Bambang, disebabkan suara mereka di parlemen tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan kekuatan KMP. Apalagi"hubungan presiden dengan KMP belakangan mulai lengket, terutama saat pembahasan APBNP 2015. "KIH ketika itu berusaha mengulur- ulur waktu. Namun, mereka akhirnya tidak berdaya karena KMP di parlemen kompak membantu pemerintah dengan mengesahkan APBNP 2015 tepat waktu," katanya. UpayauntukmenggembosiKMP, lanjut Eko Bambang, dilakukan melalui politik pecah belah. PPP yang pertama menggelar muktamar dikondisikan dengan memi­liki kepengurusan ganda. Selan­jutnya, Partai Golkar menjadi sasaran dengan menge­ sahkan salah satu kubu meski putusan mahkamah partai tidak memenangkan salah satu kubu mana pun. "Jadi, sebenarnya sederhana sekali. Politik pecah belah partai ini adalah upaya menguasai presiden dengan tetap memaksanya menjadi petugas partai. Bukan merelakannya menjadi petugas untuk rakyat dari Sabang sampai Merauke," tandasnya. (tgh)
3P u b l i c a P o sEdisi IV/I/V - 2015 S O R O T Terbit sejak 15 Januari 2015, Publica Pos hadir sebagai tabloid dwi mingguan yang bertekad men­ jadi rujukan informasi publik ter­ percaya. Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Publica Pos. Semua wartawan Publica Pos dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun me­ mintaimbalandarisiapapun.Semua Tabloid Dwi Mingguan Publica Pos isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Dewan Redaksi: Ujianto Singgih Pr, Mohammad Mulyadi, Achmad M Fahham, Sahat Aditua Silalahi, Prianter J. Hairi, Ansel Alaman Pemimpin Umum: Achmad M Fahham Pemimpin Perusahaan: Abdul Mukhit KD, Pemimpin Redaksi: Ahmad DH Redaktur Pelaksana Tabloid: T. Kurniawan, Redaktur Pelaksana Online: Dawam Multazam Staf Redaksi: Helmi Yusuf, Fikry Rakatamala, Arik Dj, Abdul Kholik, Abu Roiz, Muhammad Ainuzzaki, Abas Firdaus Basuni Manajer Keuangan: Miftachul Chusnah Manajer Iklan dan Pemasaran: M. Arief Setiawan, Ahmad Amin Penerbit: PT Publica Media Utama Alamat Redaksi / Iklan : Ruko Taman Cinangka A-5, Cinangka, Sawangan, Depok, 16516 Telp. 021-49116822 Email Redaksi: publicapos@gmail.com PDI-P VS Jokowi Publicapos (Jakarta) - PDI-P mengakui adanya keretakan hubungandankomunikasidengan Presiden Jokowi beserta partai pendukung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Karena itulah, PDI-P berencana membentuk sekretariat gabungan (setgab). "Ya begitulah. Perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi," ungkap Wasekjen PDI-P, Ahmad Basarah, di Jakarta, Selasa (14/4). Anggota Komisi I DPR RI itu menyebut, untuk menjalin komunikasi antara KIH dan Jokowi, PDI-P segera membentuk setgab. Setgab diharapkan bisa membentuk suatu pola komunikasi yang efektif antara Jokowi dengan partai pendukung. Foto: Antara Gedung DPR/ MPR di Senayan "Selama ini belum terbentuk suatu pola koordinasi dan komunikasi yang efektif antarpartai pengusung dengan pemerintah. Karena itu, perlu dilakukan satu upaya untuk menyepakati model komunikasi dan model koordinasi yang efektif," tegasnya. Bahkan, kata dia, diskusi tentang hal ini sempat dibahas saat Kongres PDI-P di Bali pada beberapa waktu lalu. "Di Kongres PDIP kemarin pun disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDI-P, partai pengusung, dan pemerintah. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk setgab atau nama lain," simpulnya. (tgh) Publicapos (Jakarta) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kebi­jakannya banyak yang tidak berpihak kepada rakyat karena tersandera para bandar yang mem­biayainya saat kampanye Pilpres 2014. "Penyanderaandanperampasan hak prerogatif semacam itu ingin ditepis oleh Jokowi saat menjadi presiden. Karena itu Jokowi sejak awal bertekat untuk tidak menyusun kabinet transaksional dan sebaliknya ingin menbentuk kabinet kerja (zaken cabinet) dan kabinet ahli," Koordinator Forum Relawan Pemenangan Jokowi-JK, Indro Tjahyono dalam pernyataan kepada Publicapos. Menurut Indro, gembar gembor ini tentu dianggap naif karena tanpa sadar sejak menjadi wali­ kota solo, Jokowi telah dide­kati oleh para promotor jika tidak bisa di sebut bandar. "Para promotor ini tetap menempel Jokowi ketika mengi­kuti kontes pencalonan dan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mereka yang melakukan konso­li­dasi elit saat Jokowi menca­lonkan diri sebagai presiden," ungkap Indro. Kata Indro, ara promotor terus menerus memberi fasilitas kampanye dan materi kampanye yang nyata dan bisa diukur (tangible). Mereka berusaha menu­tup segala upaya yang tidak terukur (intangible) seperti mobili­sasi dan kampanye door to door yang dilakukan para relawan. "Dengan cara demikian para promotor ini bisa menampilkan diri, misalnya dengan membentuk Rumah Transisi, seolah-olah mereka paling berjasa dalam peme­nangan dengan menun­ jukkan berapa besar uang yang telah mereka keluarkan. Lanjut Indro, dalam kondisi ini peluang relawan untuk ikut serta menjalankan amanat Trisakti dan mengimplementasikan Trisakti akan semakin kecil. "Apalagi jika Jokowi telah di­ hip­notis oleh atraksi-atraksi mereka yang seolah-olah ingin ber­peran sebagai kelompok inti (core group), tetapi dari hari ke hari posisi politik Jokowi semakin kedodoran," pungkas Indro.(Ahn) Publicapos (Jakarta) - Mulai cair­nya hubungan partai politik (parpol) yang tergabung dalam KoalisiMerahPutih(KMP)dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinyalir mengun­dang reaksi negatif dari kelompok tertentu terhadap kondisi tersebut. Politisi Golkar, Bambang Soesatyo menyampaikan bentuk reaksi negatif itu ditunjukkan dengan upaya menggembosi partai politik (parpol) yang ter­ gabung dalam barisan KMP. Tujuan­nya, kata Bambang untuk mening­katkan posisi tawar kelom­ pok tersebut di mata Jokowi. “Bagaimana cara menggembosi kekuatan KMP di parlemen agar posisi tawar mereka tinggi dihadapan presiden? Ya dengan politik pecah belah (partai) ala Belanda dulu,” kata Bambang melalui jaringan Whats up. Dia menyebutkan salah satu indikasi cairnya hubungan Jokowi dengan KMP dalam pem­ ba­hasan APBN-P 2015. Pada kesem­patan itu, kata dia, KMP kompak mendukung pemerintah, sementara fraksi di DPR yang ter­ gabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berusaha mengulur- ngulur waktu. “Namun, mereka akhirnya tidak berdaya karena KMP di parlemen kompak membantu pemerintah dan presiden untuk menguta­ makan kepentingan rakyat dengan menge­sahkan APBN-P 2015 tepat waktu,” ucapnya. Dia mengungkapkan, upaya peng­gem­bosan itu dilakukan dengan memecah belah parpol Presiden Tersandera Para Bandar Pecah Belah Partai, Naikan Posisi Tawar di Mata Jokowiyang ter­gabung dalam KMP, yaitu Partai Golkar dan Partai Persatuan Pemba­ngunan (PPP). Bambang Soesatyo menge­ muka­kan, praktik politik belah partai yang terjadi selama ini seperti dialami Golkar dan PPP muncul karena adanya pihak yang ingin menaikan ’bargaining posisition’ atau posisi tawar mereka terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selama ini, kendati telah men­ dapatkan beberapa kursi menteri dalam kabinet dan direksi atau komi­sarisdisejumlahperu­sa­haan BUMN serta konsesi bisnis triliun­ an, tampaknya ada kelompok yang belum merasa puas dan ingin mengua­sai presiden. Kelompoktersebutkerapgeram dan galau karena sampai saat ini mereka merasa sulit mengatur presiden. “Kondisi tersebut tampak jelas dalam pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kongres PDIP di Bali kemarin yang berkali-kali menekankan bahwa para anggota DPR, penteri termasuk presiden adalah petugas partai dan harus tunduk pada aturan, misi dan visi partai,” kata Bambang. Ia menjelaskan kelompok- kelompok tersebut merasa sulit menun­duk­kan presiden karena suara mereka di parlemen tidak terlalu kuat dibandingkan dengan keku­atan Koalisi Merah Putih (KMP). Apalagi hubungan presiden dengan KMP belakangan mulai lengket, terutama saat pembahasan APBN-P 2015. “Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ketika itu berusaha untuk mengulur-ulur waktu. Namun mereka akhir­nya tidak berdaya karena KMP di parlemen kompak mem­bantu peme­rintah dan presiden mengu­tamakan kepen­ tingan rakyat dengan menge­sah­ kan APBN-P 2015 tepat waktu,” ujarnya. Dia menganalisa cara kelompok tersebut menggembosi kekuatan KMP di parlemen agar posisi tawar mereka tinggi dihadapan presiden yaitu dengan politik pecah belah. Pertama, karena PPP lebih dulu bermuktamar (Munas) maka partai tua berlambang Ka’bah inilah yang lebih dahulu disikat dengan men­ciptakan kepe­ngu­rusan ganda. Selan­jut­kan dengan menciptakan kepe­ngu­ rusan ganda di tubuh Golkar. Mereka berhasil dengan meman­faatkan kekuasaan dan kewe­nangan yang diberikan UU kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly sebagai petugas partai untuk memecah belah partai Golkar. “Jadi, sebenarnya sederhana sekali untuk dapat mengambil kesimpulan tentang apa yang terjadi dari praktik ’politik belah partai’ saat ini yakni, kerakusan atas keinginan menguasai ’kekuasaan istana’ seluruhnya. Termasuk menguasai presiden dengan me­mak­sanya tetap menjadi petugas partai. Bukan merelakannya menjadi petugas rakyat yang melayani rakyat dari Sabang sampai Merauke,” tutur anggota Komisi III DPR ini.(tgh) Foto: Antara Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf kalla saat di arak menuju Istana negara usai pelantikan
Edisi IV/I/V - 2015P O L I T I K4 P u b l i c a P o s Foto: Antara Mantan Presiden RI ke - 6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua umum Partai Demokrat Publicapos (Jakarta) - Pengamat politik sekaligus Direktur Parlemen Watch Jatim Umar Salahudin mengi­ngatkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mewaspadai upaya pen­je­ galan dirinya agar tidak bisa maju lagi di Pilkada Surabaya 2015. "Risma harus punya plan (peren­canaan) A, B, C dan sete­ rusnya, jika saat injury time tiba-tiba PDI-P membatalkan. Risma perlu menjalin komunikasi politik dengan partai-partai lain. Berlakulah seperti politisi, bukan birokrat," katanya kepada Antara di Surabaya, Sabtu. Insting politik yang ada selama ini, jika Risma akan diberikan rekomendasi dari PDI-P, maka disya­ratkan harus bersedia meng­ gandeng Wisnu Sakti Buana yang sekarang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surabaya dan sekaligus Ketua DPC PDI-P Surabaya. Jika Risma demi rekomendasi lantas bersedia menggandeng Wisnu Sakti lagi perlu diper­tanya­ kan, karena selama ini Risma tidak cocok dengan Wisnu. "Itu namanya kawin politik yang dipaksakan. Tapi kalau PDIP melepas Risma risiko tinggi karena pasti ditangkap oleh partai lain," katanya. Ia juga menilai jangan-jangan Publicapos - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sulit ditandingi oleh siapapun dalam pemilihan Ketua Umum di Kongres Partai Demokrat. "SBY masih kuat. Kalaupun Marzuki mau maju suaranya tidak besar. Saat Kongres di Bandung saja masih kalah sama dengan Anas, apalagi lawan SBY," kata penga­ mat politik Sahirul Alem kepada Publicapos.com,Sabtu(25/4). Menurut Alem, sosok Marzuki tidak pantas memimpin partai ber­ lambang bintang mercy itu karena kharisma­nya masih kalah dengan Kongres Partai Demokrat: SBY Sulit Dilawan SBY. "Harusnya Marzuki tahu diri jika seluruh kader menghendaki SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat,"ungkapAlem. Selain itu, Alem meminta kader Partai Demokrat untuk menjaga kesolidan agar tidak dipecah oleh rezimpenguasa. "Saat ini rezim penguasa suka meme­cah belah partai. Penguasa selalu ber­pihak kepada seseorang ingin mem­bawa partai tertentu ber­­ gabungkepenguasa,"pungkasAlem. SBY juga menyatakan siap untuk kembali mengemban tugas sebagai KetuaUmumPartaiDemokrat. "Saya dengar apa yang kader sampai­­­kan agar saya bersedia me­ mim­pin kembali Partai Demokrat. Mana­kala itu harapan dan per­ mintaan dari mayoritas kuat para kader I­nsya Allah saya terima dan akan saya jalankan," kata dia, Jumat (24/4). Deklarasi ini sekaligus menga­ mini pernyataan mayoritas elite Demokrat yang menghendaki SBY kembali memimpin demi mengem­ balikan kejayaan partai seperti saat memenangkanPemilu2009.(ahn) Siaga Satu Risma untuk Surabaya Rismaharini diberikan angin surga­wi seakan-akan PDI-P Surabaya sudah diinstruksikan oleh pusat agar tetap menjadikan Risma sebagai calon wali kota. "Ketika Risma merasa men­ dapat angin surgawi dan yakin mendapat rekomendasi dari PDI-P, kemudian Risma lalai dalam membangun komunikasi politik dengan partai-partai lainnya serta menolak lamar­an partai lainnya," katanya. Namun, pada saat "injury time" PDI-P memberikan rekomendasi ke Wisnu Sakti sebagai calon wali kota, sementara partai-partai lain berkoalisi sudah punya calon lain dan pendaftaran calon independen ditutup, maka di­ pasti­kan peluang Risma maju kembali tidak ada. Pengajuan PDI-P diperkirakan ada dua yang diserahkan ke pusat yang terutama paket Risma- Wisnu dan paket kedua adalah Wisnu dengan calon lain. Apalagi berdasarkan penga­ laman Pilkada Surabaya sebe­lum­ nya, calon yang semula dipastikan dapat rekomendasi yakni Saleh Mukadar (Ketua DPC PDI-P Surabaya saat itu) dan Bambang DH, namun menjelang detik-detik akhir malah yang mendapatkan rekomendasi Rismaharini dan Publicapos (Jakarta) - Yusril Ihza Mahendra akhirnya memim­ pin Partai Bulan Bintang (PBB) karena Rhoma Irama tidak hadir untuk menyatakan kesiapan sebagai Ketua Umum. "Karena Rhoma Irama tidak datang dalam penetapan calon Ketum PBB yang membutuhkan pernyataan kesiapan dari yang bersangkutan, maka pimpinan sidang menyatakan bahwa Yusril terpilih sebagai ketua umum," kata Mantan Ketua Umum PBB MS Kaban di Jakarta, Minggu. Sebelum menetapkan Yusril sebagai Ketua Umum PBB, lanjut Kaban, pimpinan sidang sudah memberi waktu selama lima menit untuk menunggu Rhoma Irama di rapat sidang. Namun hingga batas waktu yang berikan habis, Raja Dangdut tersebut tidak datang untuk memberikan pernyataan kesiapannya untuk dimajukan sebagai calon Ketua Umum PBB. Kaban yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro menga­takan, Yusril terpilih secara demokratis. Suara yang didapat juga menunjukkan Yusril terpilih menjadi Ketua Umum PBB. "Kita sudah menunggu Bang Rhoma untuk menyampaikan ke­ sediaannya memimpin PBB. Tapi sudah ditunggu selama 5 menit tidak datang juga," ujarnya. Yusril Kembali Pimpin PBB Terkait pencalonan Rhoma, sambung Kaban sebelumnya juga sudah mengadakan pertemuan dengan pengurus PBB. Namun sepertinya Rhoma tidak datang saatpemungutansuara."Jadiyang bersemangat para pendukungnya saja," ujarnya. Dari informasi yang dihimpun Antara, jumlah suara yang didapat Yusril untuk maju sebagai calon Ketum PBB adalah 386 suara sedangkan Rhoma 122 suara dan calon lainnya kurang dari 100 sehingga tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Penetapan calon tersebut ber­ dasar­kan pasal 5 ayat 3 AD/ART PBB, setiap calon harus men­dapat 100 suara dukungan. Karena hanya ada dua nama yang muncul maka ditetapkan dua calon yakni Yusril Ihza Mahendra dan Rhoma Irama. Namun saat perhitungan suara usai dan para bakal calon Ketum dimintai komitmen dan pernyataan kesiapannnya untuk dijadikan calon, Rhoma Irama tidak datang. "Saya juga tidak tahu alasannya, yang jelas Rhoma berkali-kali sudah menyatakan tidak maju jika Yusril juga mencalonkan Ketum, namun ini kan pendukungnya saja yang dorong terus. Kami sampai saat ini masih membuka pintu untuk Rhoma," ujarnya.(tgh/ant) Bambang DH. Hal itu tentu saja bisa terulang kembali. Apalagi saat ini sudah beredar spanduk yang tersebar di sejumlah titik dengan slogan "We love Surabaya" yang disingkat WS (Wisnu Sakti). Jika PDI-P serius mengusung Risma, maka spanduk yang tersebar seharusnya adalah Risma-Wisnu, bukan WS. Selain itu, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati bisa membaca ketidaksetiaan Rismaharini ter­ hadap partai, sehingga buruk­nya komunikasi antara Risma dengan PDIP di Surabaya mem­buat tidak ada kontribusi bagi PDI-P. "Itulah politik, tidak ada kawan yang abadi. Sulit membedakan antara menjatuhkan teman atau tetap merangkul teman. Seribu langkah dilakukan dengan tujuan yang sama yakni kekuasaan bisa di­raih," ujarnya. Inilah strategi jitu mengganjal Risma maju di pentas Pilkada Surabaya 2015. Dengan demikian para pimpinan partai akan mengo­cok ulang dan bertempur secara kompetitif karena calon yang di­anggap kuat dan sebagai momok yang ditakuti sudah tidak ada lagi, sehingga masing-masing partai me­miliki peluang yang sama. "Dilema juga bagi seorang Rismaharini di sisi lain karena punya passion marketable dan elektabilitas tinggi, di sisi lain kelemahan Risma bukan lahir dari kalangan politisi, tapi seorang birokrat. Dia bukan kader politik partai, apalagi kader ideologis," katanya. Untuk itu, Rismaharini dan timnya perlu membaca kemung­ kinan-ke­mung­kinan itu dengan menyiapkan antisipasi atau mem­ buat opsi-opsi lain. Ia menilai banyak orang-orang pintar di sekitar Risma yang tahu dan bisa membaca kemungkinan-ke­mung­ kinan seperti itu. Jika tetap maju dengan PDI-P tentunya harus ada MoU yang jelas, legal dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.Bilatidak,makasebaiknya Risma segera berkomunikasi dengan partai-partai lain. Apalagi, momen penting Kongres Partai Demokrat yang akan digelar di Surabaya pekan depan bisa dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan dengan para elite Partai Demokrat. Jika independen, sebaikanya mulai saat ini sudah mem­per­ siapkan diri dengan persyaratan sebagai calon independen. "Setidaknya dalam politik itu harus baca yang terburuk dan bagaimana antisipasi yang ter­ buruk. Kalau mau aman ya maju pakai kendaraan politik," katanya. Terakhir, Umar berpesan kepada Risma agar sadar bahwa sekarang dirinya bukan sekadar birokrat profesional tapi adalah politisi. "Lakukan langkah-langkah politik yang cerdas. Dia harus sadar bahwa dia banyak diincar orang. Apa mau men­jatuhkan atau menaikkan. Kalau itu naluri harus jalan," katanya (tgh/ant) Foto: Antara Ketua Umum Partai Bulan bintang terpilih, yusril Ihza Mahendra
5P u b l i c a P o sEdisi IV/I/V - 2015 H U K U M Foto: Antara Cilacap - Pengacara duo balinine Todung Mulya Lubis, sambil menunjukkan lukisan potret terpidana mati Myuran Sukumaran berjudul “second last day” menjelaskan kepada wartawan, di dermaga penyeberangan Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (27/4). Publicapos(Jakarta) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengu­ sulkan agar Sekretariat Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ber­tempat di Sekretariat Negara untuk menghindari tekanan dan intervensi dari kepen­tingan politik yang anti­pemberantasan korupsi. "Pemilihan Sekretariat Pansel Capim KPK adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Penga­la­man sebelumnya, Sekretariat Pansel pernah di Kemenkumham dan Kemen­terian PAN RB," kata Koor­ dinator Badan Pekerja ICW Adnan Topan Husada dihubungi di Jakarta, Selasa. Adnan mengatakan secara umum menteri atau pejabat yang me­ mimpin tempat kesek­retariatan ICW Usulkan Sekretariat Pansel KPK di Setneg Pansel Capim KPK secara "ex officio" menjadi ketua pansel. Karena itu, harus dipilih kementerian yang bebas dari kepentingan, terutama terhadap KPK. Namun, ICW mencatat, dua kementerian yang sebelumnya menjadi sekretariat, yaitu Kemen­ kumham dan Kementerian PAN RB, saat ini dipimpin menteri yang berasal dari partai politik. "Menkumham Yasonna Laoly berasal dari PDI Perjuangan dan Menteri PAN RB Yudhi Crisnandi berasaldariPartaiHanura,"tutur­nya. Karena itu, untuk menghindari politisasi dalam proses seleksi calon pimpinan KPK, ICW mengu­sulkan sekretariat pansel ditempatkan di Setneg sekaligus menunjuk Men­sesneg Pratikno sebagai ketua pansel. "KamimenilaiPratiknoadalahfigur nonpartaiyangberintegritas,kredibel dan memiliki komitmen terhadap gerakanantikorupsi,"ujarnya. Salah satu sinyal bahwa Pratikno berkomitmen terhadap gerakan antikorupsi adalah per­ nya­taannya ketika pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai kapolri beberapa waktu lalu bermasalah karena pene­ tapan status tersangka oleh KPK. "Ketikaitu,Pratiknomenya­rankan Budi Gunawan untuk mengun­ durkan diri dari penca­lonan. Itu menunjukkan komit­mennya dalam gerakan anti­korupsi daripada kebanyakan anggota DPR yang justru menye­tujui Budi Gunawan menjadi kapolri," katanya.(tgh) Publicapos.com (Jakarta) - Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menilai buruh migran asal Filipina, Mary Jane hanya korban dari sindikat narkoba. "Saya merasa terpanggil untuk bersurat kepada Bapak (Presiden), karena menurut berita yang ber­ kembang dia adalah korban perda­ gangan orang yang di­manfaatkan sindikat narkoba," kata Jumhur dalam pernyataan kepada Publica­ pos, Senin (27/4). Menurut Jumhur, ada puluhan TKI yang sebagian di antaranya juga korban perdagangan orang. "Keluguan para TKI, menjadi bagianyangdimanfaatkansindikat narkoba internasional. Salah satu modusnya, sindikat ini me­minta TKI membawa tas yang ternyata berisi narkoba," ungkap Jumhur. Jumhur: Marry Jane Hanya Korban Jumhur mengetuk pintu hati Bapak untuk bisa menggunakan kekuasaan Bapak membebaskan Mary Jane dari hukuman mati yang fatal ini. "Saya yakin bila Bapak menga­ bulkan permohonan ini, yang juga disuarakan oleh banyak pihak, maka sama sekali tidak akan mengurangi wibawa Bapak bah­ kan sebaliknya akan men­dapat dukungan karena Bapak dinilai sebagai sosok yang tegas, arif dan bijaksana," ujar Jumhur. Jumhur mengingatkan kembali untuk memberikan grasi bagi ter­ pidana mati. "Memberi atau tidak memberi grasi bagi terpidana mati adalah ke­kuasaan penuh Presiden yang memang harus dilakukan dengan per­timbangan subjektif disertai dengansegalakearifandankebijak­ sanaan seorang presiden," pungkas Jumhur.(ahn) Publicapos(Jakarta)-MenteriSosial Khofifah Indar Parawansa menga­ t­akan bahwa pengedar narkoba termasuksalahsatujenisterorisyang mengancamjiwabangsaIndonesia. "Pengedarnarkobajugatermasuk teroris, karena bisa mem­­bunuh banyak jiwa dan meru­sak moral," kata Khofifah ketika mengunjungi Pondok Pesan­tren Pendidikan Al- QuranCijantung,Ciamis,JawaBarat, Minggu (26/4). Ia menjelaskan narkoba seperti Publicapos (Jakarta) - Pangdam II/Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Iskandar M Sahil minta supaya prajurit TNI dan Polri harus selalu ber­­sinergi agar keamanan selalu ter­ cipta. Sinergitas TNI dan Polri meru­ pakan modal dasar untuk men­ cipta­kan suasana kondusif, kata Pangdam saat ber­silatu­rahim dengan jajaran­nya ber­sama anggota Polresta Bandar Lampung, Jumat. Begitu juga dengan seluruh komponen masyarakat harus selalu kompak terutama dalam Narkoba Sama Seperti Teroris bom, karena bentuknya bisa di­ masuk­kan ke berbagai jenis makan­ an yang tidak diketahui pembeli­nya. "Kasus terakhir narkoba dan ganja bisa beredar dalam bentuk kue,inisangatberbahaya,"ujarnya. Ia meminta semua pihak harus rajin dalam memberi pengawasan terhadap putra-putrinya dalam hal gerakan antinarkoba. Selain itu, dalam kunjungan tersebut, Kementerian Sosial juga memberi bantuan kepada pondok Sinergi TNI dan Polri men­jaga lingkungan masing- masing, ujar Pangdam. Selain itu Pangdam minta dalam menjalan tugas anggota harus perpedoman pada Intruksi Presiden tentang gangguan kea­ manan dan nota kesepahaman antara TNI dan Polri pada 2013. MoU antara TNI dan Polri itu antara lain berisikan masalah mekanisme permintaan tugas perbantuan. Hal ini karena nota kese­paham­ an itu mengatur tugas antara TNI dan Polri terutama dalam tugas perbantuan, kata dia. Foto: Antara Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi sebelum memberikan ketergangan kepada wartawan sebelum diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/4). Penyidik Bareskrim Polri memanggil Sarpin Rizaldi untuk diminta keterangan sebagai saksi pelapor, terkait aduan pence- maran nama baik dan fitnah yang diduga dilakukan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan komisioner Taufiqurrahman Syahuri. pesantren senilai Rp20 juta. Bantuan tersebut digunakan untuk siswa-siswi berprestasi sertabiayaoperasionalpesantren. Ia berharap, melalui pendidikan pesantren,karaktergenerasimuda bangsa bisa dibentuk menjadi generasi yang berakhlak mulia. Dengan begitu, perang dalam membasminarkobabisadimulaidari diri sendiri dan lingkungan sekitar, yang mendukung mental terhadap kegiatanbelajarsiswa.(dwm/ant) Memang, lanjut dia, TNI dan Polri di wilayah Kota Bandar Lampung menjadicontohbagimasyarakatluas baik kekom­pakan, keharmonisan dan tindak­an. Dia minta, hindari per­­se­li­sihan yang menjurus pada pelang­garan hukum dan bila terjadi masalah agar diselesaikan dengan cara-cara yang bijak, beradab dan tuntas, Hindari cara-cara kekerasan dan main hakim sendiri, ujar jenderal TNI berbintang dua itu. Lebih lanjut dia mengatakan, apalagi TNI dan Polri merupakan perekatbangsadanunsurpenyangga NKRIsehinggaharusmampumenge­ depankankete­ladanan.(tgh) Publicapos (JAKARTA)- Koor­di­ nator Kontras Haris Azhar menye­ but, terpidana kasus narkoba Zainal Abidin yang dieksekusi Rabu (30/4)dinihari, ternyata proses hukumnya belum selesai. Berkas peninjauan kembali (PK) Zainal diketahui terselip sampai 10 tahun. Haris Azhar mengaku miris akan adanya fakta hukum tersebut. Menurut dia, seandainya peme­ rintah mau melakukan eksekusi mati, semua hak hukum korban harusnya sudah terpenuhi. "Ini kacau, mereka mau menunjukkan ketegasan tapi di atas lumpur yang kotor," ujarnya kepada media di Jakarta, Kamis (30/4). Haris menyalahkan pihak Kejak­saan Agung karena, tidak mene­liti secara rinci, sehingga berkas PK Zainal pun masih ada. "Kenapa sih Jaksa Agung ngebet bener. Jaksa Agung haus darah," sebut­nya. Menurut Haris Jaksa Agung M. Prasetyo telah melakukan pem­ bohongan publik dengan menga­ takan upaya hukum Zainal sudah selesai. Terlebih, kata dia, Prasetyo mem­fitnah sejumlah terpidana mati yang melakukan upaya hukum dikatakan hanya untuk mengu­lur waktu. "Kok Jaksa Agung meng­halangi orang cari upaya hukum," katanya. Berkas PK Zainal Abidin Yang Diabaikan Hakim Menurut Haris, Jaksa Agung telah melakukan suatu hal yang fatal dengan mengeksekusi ter­ pidana yang masih bisa mela­ kukan proses hukum. Dia meni­ lai, eksekusi yang dijatuhkan kepada Zainal adalah sebuah pem­bunuhan, bukan penegakkan hukum. "Itu pembunuhan yang di­sponsori negara," ucapnya. Oleh karena itu, dia meminta agar Jaksa Agung M. Prasetyo segera diperiksa. "Polisi harus panggil Jaksa Agung," ucap Haris. Haris juga meminta Presiden Joko Widodo segera memanggil Mahkamah Agung, Komnas HAM, dan Komisi Yudisial untuk meme­ riksa semua berkas ter­pidana yang akan dieksekusi mati. "Negara yang menerapkan hukum­an mati harus bisa memas­ tikan hak hukum terpidana di­ penuhi," tuturnya. Hal itu, katanya, juga berlaku bagi terpida mati asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso yang proses hukumnya masih berjalan. Dia meminta agar eksekusi tidak segera dilakukan hingga proses hukum selesai. Sementara itu, Kontras terus mela­kukan pendampingan hukum bagi Mary Jane. Apalagi, se­be­ lumnya, kepolisian dan Kejak­saan seakan tutup mata untuk mencari gembong yang sebe­narnya. "Ini belum selesai," ujarnya. (Wan/dio)
Edisi IV/I/V - 2015KESEJAHTERAAN & SOSIAL6 P u b l i c a P o s Foto: Antara Pasuruan-RibuanpelajarSMPdidampingiorangtuanyamengikutidoabersamadanistighosahmenjelangUjianNasional(UN)2015diGORUntungSuropati,Pasuruan, JawaTimur,Jumat(24/4).AcaratersebutdigelaruntukmemohonkelancarandanmemantapkanmentalparasiswayangakanmengikutiUNpada4-7Mei2015. Publicapos (Yogyakarta)- Komisi PemberantasanKorupsi(KPK)mem­ berikan apresiasi kepada lima siswa asal SMA 3 Yogyakarta. Apre­siasi diberikankarenakebe­ranianmereka melaporkan duga­an ter­jadinya kebocoransoalUjianNasional. Kelima siswa itu adalah Zar Bela Hanifa, Khalid Umar, Daffa Abhista, Inria Astari Zahra dan Tsaqif Wismadi. Sebelum pelaksanaan UN, Tsaqif dan teman-temannya menda­patkan tautan di sebuah situs berbagi yang berisi soal mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada awalnya, mereka mengira itu merupakan soal latihan. Ada seba­gian yang mengunduh untuk latihan, ada yang tidak. Namun ternyata saat hari Kisah Memukau Dibalik Ujianpertama UN, Senin 13 April, Tsaqif menyadari soal-soal dari link tersebut sama 100 persen dengan soal UN yang dihadapinya. Sepulang sekolah di hari itu juga, Tsaqif mengirimkan email kepada Universitas Gajah Mada. Dia mengaku emosi dan sangat kecewa. "Saya saat itu sangat emosi dan kecewa. Saya ingin mencari keadilan,"ujarTsaqifdikutipDream dari laman kpk.go.id, Kamis 23 Tsaqif mengatakan keputusan untuk berani melaporkan terkait bocoranUNmunculkarenater­gerak melihat lingkungan di seki­tarnya. "Saya lihat teman-teman sudah belajar dengan serius untuk per­ siapan UN dan menyita waktu dan dana orang tua maka saya putuskan untuk mencari keadilan dengan mela­porkannya, jadi saya berpikir takbisadiam,"ungkapnya. Sebagai bentuk apresiasi, KPK diberikan dalam bentuk penye­ matan pin "Berani Jujur Hebat" oleh Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyan­ mas) Pauline Arifin. KPK juga memberikan peng­ hargaan bagi SMA Negeri 3 Yogya­ karta yang memberikan penga­jaran kejujuran pada siswa­nya. "Mereka ini berani jujur dan menyuarakannya, sehingga harus­ nya memang menjadi role bagi masya­rakat yang jujur namun masih diam. KPK mengapresiasi kebe­ranian siswa-siswa ini untuk bersuara," kata Pauline.(tgh) Publicapos (Jawa tengah) - Hari itu, Selasa (21/04) tepat dihari Kartini, ter­hitung sudah 310 hari perem­puan Rembang, Jawa Tengah ber­tenda menolak pem­ bangunan pabrik dan penam­ bangan oleh PT. Semen Indonesia. Panas, ke­dinginan, kehujanan dan hembus­an angin kencang mereka hadapi. Mereka juga diteror, diintimidasi, dipukul dan menjadi korban ke­kerasan. Sukinah, warga Tegaldowo, Rembang, memilih untuk datang ke makan RA. Kartini. Di depan makam, ia menabur bunga dan ber­doa seraya memohon agar per­juangan perempuan Kendeng yang terus mempertahankan ke­ les­­tarian alam khususnya Pegu­ nungan Kendeng dikabulkan. Warga Kendeng telah berjuang sesuai saran Gubernur Jateng yakni untuk menggugat ijin ling­ ku­ngan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun gugatan kami tidak diterima. “Sampai kapanpun kami tidak akan mundur dan lelah. Per­ juangan kami untuk alam adalah suatu keharusan. Sumber air dari Pegunungan Kendeng kami gunakan untuk lahan pertanian, ternak dan kehidupan sehari- hari. Kami tidak ingin itu semua hilang karena pertambangan,” kata Sukinah. Sementara itu di Kabupaten Pati, puluhan perempuan Pegu­nungan Kendeng punya cara tersendiri memperingati hari Kartini. Mereka memakai baju kebaya dan bercaping ber­tulis­kan “Tolak Pabrik Semen” ber­bondong- bondong ke sawah, men­ca­buti rumput-rumput liar sembari bernyanyi lagu Ibu Kita Kartini. Tokoh perempuan Sedulur Sikep Gunarti mengatakan mereka berharap ingin hidup sejah­tera yang tidak diukur dengan uang, yaitu hidup tentram dan tanpa ancaman. Ia mengatakan negara kuat karena kedaulatan pangan dan tentu karena petani, sehingga per­ tanian harus tetap ada, dan para perempuan juga bertugas men­ didik anak mereka untuk bertani secara merdeka. Di sawah itu, para perempuan Pegunungan Kendeng juga mem­ bacakan surat yang mareka tulis: Kami Kartini Pegunungan Kendeng tak ingin tunduk kepada pabrik semen yang akan merebut tanah leluhur kami, yang akan merusak persaudaraan kami. Kami ingin bangun dan mem­ per­juangkan kemerdekaan sejati sebagai rakyat Indonesia bebas Perjuangan Kartini Kendeng dari rasa takut, bebas dari ancam­ an kelaparan dan kemis­kinan. Kami tidak sendiri dalam memperjuangkan apa yang kami yakini bahwa Petani, Buruh, Mahasiswa dan semua rakyat Indonesia yang mencintai Indonesia akan bersama kami. Dan juga seluruh isi alam semesta, hewan, tumbuhan, sungai, batu dan gua di seluruh dunia akan bersama kai, karena mereka juga ingin merdeka seperti kami. Mari kita bersatu untuk kemerdekaan rakyat Indonesia yang sejati. Lestari Kendengku, Lestari Indonesiaku. Sementara itu, Muhnur Satyaprabu, kuasa hukum warga Kendenga dari Walhi mengatakan perjuangan perempuan adalah mengambilalih kepemimpinan atas sumberdaya lingkungan yang semakin terancam. Sedangkan aktivis perempuan dan pimpinan redaksi Jurnal Perempuan, Dewi Candraningrum mengatakan ada hubungan genetis Kartini dengan perempuan Kendeng yaitu kepe­mim­pinan perempuan dan kepe­kaan yang dalam terhadap ke­a­dilan. Ia menambahkan negara banyak melanggar hak selama perem­puan itu bertenda men­ duduki tapak pabrik semen, antara lain hak pangan, air, hak kesehatan repoduksi, hak atas perlindungan dan hak atas pertisipasi. Perempuan-perem­ puan adalah warga negara, mereka tidak boleh ditinggalkan, perem­puan harus diajak bicara dan diajak memutuskan bersama. Kawasan Pegunungan Kendeng di Kabupaten Blora, Grobogan, Pati dan Rembang teran­cam rusak karena hadirnya pertam­ bangan karst. Di Pati PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) sebagai anak perusahaan PT. Indocement akan melakukan penambangan di dua kecamatan yakni Kayen dan Tambakromo dengan luas lahan 2025 hektar. Di Grobogan sejak tahun 2013 dua pabrik semen yakni PT. Vanda Prima lIsti dan PT Semen Merah Putih (Thailand) akan melakukan penambangan dengan luas wilayah 5125 hektar. Di Kabupaten Blora perusahaan semen akan memakai wilayah dan menambang karst seluas 5700 hektar yakni PT. Alam Blora Lestari dan PT. Artha Parama Indonesia yang merupakan bagian dari Tomy Winata Group. Sedangkan di Kabupetan Rembang PT Semen Indonesia akan melakukan penambangan karst seluas 900 hektar.(tgh) “Sampai kapanpun kami tidak akan mundur dan lelah. Per­juangan kami untuk alam adalah suatu keharusan. Sumber air dari Pegunungan Kendeng kami gunakan untuk lahan pertanian, ternak dan kehidupan sehari-hari. Kami tidak ingin itu semua hilang karena pertambangan,” kata Sukinah. Publicapos (Jakarta) - Menteri Pen­didikan dan Kebudayaan Anies Baswedan telah menerima hasil UjianNasional(UN)tingkatsekolah Menengah Atas (SMA) hari ini, Sabtu pukul 14.00 WIB diserah­kan oleh Majelis Rektor PTN Indonesia. "Penyerahan hasil UN sudah sesuai dengan jadwal, ini awal yang bagus," kata Anies Baswedan ketika serah terima hasil nilai UN di Kemendikbud, Jakarta, Sabtu. Ia mengatakan, tidak ada masalah besar dalam pelaksanaan Mendikbud Terima Hasil UN SMAUN tahun ini. Sementara itu, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) Indonesia, Hery Suhardiyanto menga­takan, baru kali ini penyerahan hasil ujian sesuai dengan jadwal. "Ini pertama kali sesuai dengan jadwal, tidak mundur atau pun maju," kata Hery. Nantinya, nilai ujian tersebut akan menjadi pertim­ bangan sebagai syarat mema­suki perguruan tinggi. "Nilaiinisalahsatusyarat,namun bukan nilai mutlak, semua ada pertimbangan sendiri," kata­nya. Ia menjelaskan, kompo­sisi nilai di setiap sekolah bisa ber­beda-beda, tergantung situasi dan daerah. Menurutnya, tidak ada patokan dalam menentukan standar nilai yang baku, semua tergantung pada sekolah masing-masing. "Nilai sembilan di sekolah A, belum tentu bobotnya sama dengan nilai sembilan di sekolah B yang terdapat di pelosok daerah," tuturnya. (tgh/ant) Publicapos (Jakarta) - Hasil riset yang dilakukan lembaga sosial "Save The Children" di 10 provinsi di Indonesia menunjukkan seba­ nyak 93 persen anak-anak pernah mengalami tindak keke­rasan baik di rumah maupun di sekolah. Pendiri Yayasan Pendidikan Indonesia Heritage Foundation (IHF) Ratna Megawangi menga­ takan di Jakarta, Sabtu, banyak riset terkait hal itu menunjukkan bahwa tindak kekerasan menjadi pen­dorong tumbuhnya emosi negatif anak di Indonesia. "Emosi negatif bahkan sudah menjadi bagian hidup sebagian besar anak Indonesia," kata Ratna yang juga Ketua Bagian Tumbuh Kembang Anak di Fakultas Riset: 93 Persen Anak Alami Tindak Kekerasan Ekologi Manusia IPB. Bahkan ada studi lain serupa yakni Plan Internasional di 18 provinsi pada 2005 menyim­pul­ kan sekolah bisa menjadi tempat yang berbahaya untuk anak-anak, karena banyak ragam bentuk kekerasan di sekolah. Ratna mengatakan prihatin dengan kondisi itu mengingat kekerasan pada anak bisa menjadi sumber timbulnya sikap apatis, motivasi rendah, minder, resah, dan khawatir. "Sekolah juga bisa menjadi sumber bagi timbulnya sikap- sikap itu karena berbagai sebab," kata­nya. Ia mencontohkan banyak seko­ lah yang menerapkan materi ter­ lalu abstrak (menghafal, drilling, rote learning), orientasi terlalu akademik, orientasi nilai/ranking, hingga terlalu banyak pekerjaan rumah dan beban pelajaran. "Selain itu juga banyak sekolah menerapkan one-way teaching, teacher centered, juga mendorong belajar karena takut, khawatir. Di samping banyak pula sistem sekolah yang terlalu terstruktur," katanya. Halitu,katadia,sangatmungkin untuk menghambat potensi krea­ tivitas anak. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnyamengembangkanpen­ didikan karakter secara eksplisit dan implisit. (tgh)
7P u b l i c a P o sEdisi IV/I/V - 2015 E K O N O M I & B I S N I S Publicapos (Jakarta) - Pemerintahan Joko Widodo dinilai tidak berpihak kepada pelaku industri hasil tembakau (IHT). Itu telihat dari Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Induk Pem­ bangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035. Pelaku industri hasil tem­ bakau yang tergabung dalam Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menya­ takan dalam draft draft RPP yang disusun Kementerian Perin­ dustrian terung­kap upaya meng­ hilangkan IHT dari RPP RIPIN. Padahal, dalam penjabaran yang tertera di tabel 1 tentang “Sasaran Pem­bangunan Industri Tahun 2015-2035” pemerin­tah telah men­ja­barkan, tembakau masih menjadi para­meter pertum­buhan industri. “Tidak dimasukkannya IHT ke dalam RIPIN, berpotensi tidak adanya perlindungan terhadap IHT. Karena Pasal 1 ayat 2 poin G draft RPP RIPIN menyebutkan, salah satu fungsi RIPIN sebagai pem­berdayaan, pengamanan dan penyelamatan Industri,” ujar Ketua Umum Gappri Ismanu Soemiran dalam keterangan ter­ tulisnya yang diterima JPNN.com, Selasa (3/3). Tetapi anehnya kata Simanu, pada bagian lain dalam RPP tersebut, ada Lampiran angka IV bagian C, menyebutkan, IHT tidak termasuk dalam 10 industri prioritas yang menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam RIPIN 2015-2035. Secara detil dipaparkan dalam RIPIN2015-2035 bahwa yang termasuk industri andalan antara lain Industri Pangan; Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan; Industri Tekstil, Kulit, Ripin 2015: Upaya sistematis Memangkas TembakauAlas Kaki dan Aneka; Industri Alat Transportasi; Industri Elektronika dan Telematika (ICT); dan Industri Pembangkit Energi Sedangkan yang termasuk industripendukungyakniIndustri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong. Terakhir, yang masuk dalam industri hulu, ter­ catat Industri Hulu Agro; Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan Industri Kimia Dasar (Hulu dan Antara). Ismanu mengaku heran dengan kebijakan pemerintahan saat ini. Pasalnya, kata Ismanu, sejak pemerintahan Presiden Soeharto hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, IHT selalu menjadi prioritas dan andal­an bagi penerimaan negara. Apa­ lagi, RIPIN disusun sebagai pelak­ sanaan amanat Pasal 8 ayat 1 dan mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Seperti diketahui, RIPIN 2015- 2035 ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan merupakan pedoman bagi Peme­ rintah, Pemerintah Daerah dan pelakuIndustridalamperen­canaan dan pembangunan Industri. Karena itu, “Ketika IHT tidak masuk RPP RIPIN 2015-2035 ada kesan upaya memberangus IHT sebagai usaha rakyat. Saya men­­duga adanya penyelundupan program kesehatan yang begitu kuat sebagai alasan menying­kir­ kan IHT,” ujar Ismanu. Padahal IHT terbukti sebagai industri yang tahan krisis, mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang sangat signifikan, mulai dari petani tembakau, petani cengkeh, pekerja pabrik rokok, distributor hingga pengecer. Publicapos(Jakarta) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pelaksanaanMasyarakatEkonomi ASEAN (MEA) pada 2016 dapat menguntungkan Indonesia. "Pertama pasar kita luas, punya `resources` yang lebih baik, kita juga punya tenaga kerja yang lebih kompetitif," kata Jusuf Kalla usai menghadiri"retreat"danpenutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-26 di Kualalumpur dan Langkawi, Malaysia, Senin malam. Namun, lanjut Jusuf Kalla, pelak­sanaan MEA ini juga mem­ berikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Dia menegaskan Indonesia harus membenahi sektor yang lemah untuk menhadapi MEA 2016 dan juga melaksanakan efesiensi. "MEA menyebabkan persaingan lebih ketat. Nah di sini letaknya masalah efisiensi. Kita harus bicara efesiensi," tegas wapres. Dia mengatakan pelaksanaan MEA memang tidak akan mem­ buat negara-negara ASEAN memi­ liki pergerakan yang sama karena ada yang tidak efesien. "MEA persiapannya sudah 10 tahun, dan ini akan membuka pasar menjadikompetitif,"tegasJusufKalla yang datang menggantikan Presiden JokoWidododalamKTTASEANini. Terkait perbedaan pertum­ buhan ekonomi antar negara anggota ASEAN yang masih tinggi, Jusuf Kalla mengatakan bahwa tidak akan mudah terselesaikan secara bersamaan. Kontribusi IHT terhadap pen­ dapatan negara juga sangat besar dari sisi cukai dan perpajakan lainnya, yakni hampir 10 persen dari total Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara. Untuk cukai rokok saja, tahun lalu industri setor ke pemerintah mencapai Rp 112 triliun. Untuk tahun ini cukai rokok dikerek naik sebesar 27 persen, atau mencapai Rp 140 triliun. Belum lagi pajak yang disetor sebagai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang besarannya mencapai 10 persen dari target cukai. “Kondisi ini menunjukkan betapa IHT jadi andalan Ditjen Bea dan Cukai dalam memenuhi target penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp188,9 triliun,” ujarnya. Melihat potensi cukai rokok yang sangat besar tersebut, menurut Ismanu akan lebih baik jika pemerintah lebih memperhatikan dan memasukkan dalam prioritas RIPIN 2015-2035. Apalagi, tahun ini target produksi rokok lokal dipatok di angka 358 miliar batang, naik dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 345 miliar batang. “Rokok ini porsinya sangat besar dan tidak ada komoditi lain yang bisa lawan. Contohnya minuman beralkohol saja hanya di sekitar Rp 4 triliun sampai Rp 5 triliun," tandasnya. Karena itu, Ismanu meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk lebih memperhatikan industri hasil tembakau dengan me­masukkan sebagai program prioritas dalam RPP RIPIN 2015- 2035. “Jika Presiden masih cinta bangsa ini serta peduli akan nasib petani dan buruh tembakau, harusnya Presiden merevisi RIPIN 2015-2035,” tandasnya. (wan) Foto: Antara Sejumlah petani tembakau melintas di pinggiran kebun tembakau miliknya. Tidak masuknya tembakau dalam RIPIN 2015 dianggagap tidak berpihak pada petani tembakau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016 Untungkan Indonesia "Pelaksanaan MEA kan terjadi kompetitif atau `advantage` yang akan timbul nanti," ungkap Jusuf Kalla. Wapres juga mengungkapkan bahwa dalam "retreat" KTT ASEAN telah dibicarakan mengenai pertum­ buhan ekonomi ASEAN yang menu­ run akibat perekonomian global dan mmilikikomoditiyanghampirsama. Keduanya, kata Jusuf Kalla, KTT ASEAN juga mengusulkan pem­ bentukan tim bersama dalam mem­ berikan bantuan terhadap korban gempabumidiNepal. Wapres juga mengungkapkan bahwa pertemuan sembilan kepala negaraanggotaASEANinijugamem­ bahas upaya-upaya untuk meng­ hadapiradikalismedanterorisme. KTT ASEAN ke-26 yang diselenggarakan pada 26-29 April ini telah ditutup oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Langkawi Convention Centre. Dalam pidato penutupannya, Najib Razak mengungkapkan bahwa KTT ke-26 ini telah menye­ pakati deklarasi penguatan kerja sama ASEAN dan upaya pengu­ atan pelaksanaan MEA 2016. Usai menghadiri KTT ASEAN, Jusuf Kalla juga melakukan pertemuan dengan para Kepala Negara/Pemerintahan dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) pada Selasa. (tgh) Publicapos (Jakarta) - Indonesia dan Slowakia sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral, dengan berfokus merea­ lisasikan kerja sama ekonomi, demikian menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Selasa. "Hubungan kerja sama politik yangtelahberlangsungbaikantara RI-Slowakia perlu diper­kuat dengan tindak lanjut kerja sama bilateral yang konkret, khusus­nya di bidang ekonomi," kata Direktur Jenderal Kawasan Amerika Eropa Kemlu Dian Triansyah Djani. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat bertemu dengan Direktur bidang Politik Kementerian Luar Negeri dan Urusan Eropa Republik Slowakia, ubomír Rehák, dalam Forum Konsultasi Bilateral RI-Slowakia ke-4 di Jakarta pada Senin (27/4). Menurut Rehák, Slowakia memandangIndonesiasebagaimitra pentingdikawasanAsiaTenggara. Olehkarenaitu,katadia,Slowakia akan terus upayakan peningkatan hubungan kerja sama bilateral ekonomi dengan Indonesia di berbagai sektor, khususnya sektor energi, pertanian dan pertahanan. Pada sektor pertanian, kedua negara bekerjasama dalam pene­ litian dan pengembangan bibit gandum tropis di Padang. Itu merupakan contoh konkret kerja sama bilateral yang dapat men­ dukung upaya ketahanan dan keman­dirian pangan. Dalampertemuantersebut,kedua pihak sepakat memperkuat kerja sama ekonomi melalui pening­katan kontak antar pelaku usaha kedua negara, serta kerja sama investasi Slowakia di Indonesia dan juga sebaliknya. Selain itu, kedua pihak juga sepa­kat meningkatkan nilai perda­ gangan bilateral RI-Slowakia. Terkait peningkatan nilai perdagangan, Dirjen Dian Triansyah Djani mendorong produk-produk Indonesia agar dapat masuk pasar Slowakia, seperti ban dan minyak sawit . Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Slowakia pada 2014 tercatatsebesar29,91jutadolarAS, dengan surplus di pihak Indonesia sebesar 4,94 juta dolar AS. Pada pertemuan itu, Dirjen Amerop Kemlu itu menekankan bahwa Indonesia dan Slowakia merupakan kedua negara yang memiliki kelebihan strategis. Indonesia adalah pintu masuk pasar ASEAN yang merupakan peluang besar dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sementaraitu,Slowakiayangsedang menduduki presidensi kelompok negara-negara Visegrad atau V4 (Slowakia, Polandia, Hongaria dan Ceko) adalah pintu masuk pasar kawasan negara-negara tersebut dan sekitarnya.(wan) Indonesia-Slowakia Sepakat Tingkatkan Realisasi Kerja Sama Ekonomi
Edisi IV/I/V - 2015MEGAPOLITAN8 P u b l i c a P o s Publicapos (Jakarta) - Pemprov DKI Jakrata memastikan bahwa nilai bantuan keuangan yang akan diberikan kepada daerah sekitar jakarta yang menjadi mitra Ibu Kota tidak akan di­ penuhi sesuai usulan dari masing-masing daerah tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Ke­u­ang­an dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono. Heru menjelaskan, pihaknya mem­berikan rekomendasi bantu­ an keuangan ke daerah mitra tidak seperti apa yang diusulkan oleh mereka. "Rekomendasi itu arti­nya nilai bantuan yang kami beri­kan kepada mitra daerah," ungkapnya. Lebih lanjut Heru menyebutkan nilai total usulan untuk daerah mitra ini mencapai Rp3,4 triliun. Sementara Pemprov DKI hanya mem­berikan rekomendasi total sebesar Rp399,3 miliar. Berikut rincian bantuan yang diberikan, Kabupaten Bogor yang sebelumnya mengusulkan Rp100,4 miliar hanya mendapat reko­mendasi sebesar Rp67,4 miliar; Kota Bogor dari Rp121 miliar mendapat rekomendasi sebesar Rp13 miliar. Kabupaten Tangerang yang sebe­lumnya mengusulkan Rp67 juta men­dapat rekomendasi sebe­ sar Rp17,7 juta; Kota Tangerang meng­usulkan Rp2,4 triliun DKI Tak Bisa Penuhi Bantuan Keuangan Sesuai Permintaan Mitra Daerah Foto: Kompas.com Gubernur DKI Jakarta saat bertemu dengan walikota Tangerang selatan, Airin Rachmi daini beberapa waktu lalu hanya men­dapatkan rekomen­ dasi sebesar Rp100 miliar; Kota Tangerang Selatan yang mengu­ sulkanRp164,8miliardirekomen­ dasikan menjadi Rp74,8 miliar. Sementara untuk Kota Bekasi yang mengusulkan Rp200 miliar mendapatkan rekomendasi sebe­ sar Rp98,1 miliar dan Kabu­paten Bekasi mendapat rekomendasi se­besar Rp18,8 miliar dari usu­ lan­nya sebesar Rp100 miliar. Kabupaten Cianjur mengu­ sulkan Rp26,4 miliar hanya men­ da­patkan Rp9,4 miliar. "Itu sudah di­sesuaikan dengan kebu­tuhan prioritas daerah mitra dalam mena­ngani banjir, macet dan transportasi," ujar Heru. Bantuan keuangan kepada daerah mitra Kota Bogor, Kabu­ paten Bogor, Kota Tangerang, Kabu­paten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi akan dapat di­ cairkan sebelum Juni men­datang. Adapun pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut, Heru mengatakan bahwa telah mem­ bentuk tim pemantau selain me­ lihat hasil laporan pertanggung jawaban dari masing-masing daerah mitra. Apabila peng­ guna­an bantuan keuangan tidak terserap, kata Heru, daerah mitra bisa mengembalikannya dengan catatan pengembalian dan dimasukan kembali dalam anggaran tahun depan.(adh) Publicapos (Bekasi) – Sekitar 250 pedagang kaki lima yang biasa berjualan di sekitar Pasar Baru, Jalan Ir H Djuanda, Bekasi Timut, Sabtu (02/05) ditertibkan oleh aparat gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Bekasi. "Penertiban ini dalam rangka menegakan Peraturan Daerah ter­kait kebersihan dan ketertiban lingkungan," ujar Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu saat memimpin penertiban. Langkah ini diambil dengan harapan memberikan kenya­man­ andidaerahBekasi"Pena­ta­anPKL ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi aktivitas ekonomi di Kota Bekasi," Aparat Gabungan Tertibkan 250 PKL Bekasi katanya. Penertiban ini merupakan kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh pihak Pemkot Bekasi, namun ratusan pedagang liar di lokasi itu terus kembali berjualan di area badan jalan dan trotoar hingga menghambat lalu lintas kendaraan di lokasi itu. Lebihlanjut Saikhumengatakan bahwa ini sebagai langkah untuk upaya meningkatkan program K3 serta penataan kota."Penertiban PKL yang berjualan secara liar sudah menjadi tanggung jawab Pemkot Bekasi untuk mener­ tibkannya," jelasnya. Dalam penertiban tersebut aparat gabungan tidak hanya mengu­sir dan membongkar lapak Foto: Kompas.com Sejumlah aparat gabungan Satpol PP dan Personil kepolisian membongkar lapak pedagang kaki lima peda­gang di Jalan Ir H Djuanda, tapi aparat juga melakukan akti­ vitas yang sama di sekitar Jalan M Yamin yang berdekatan dengan Pasar Baru Bekasi. Penertiban itu sendiri berjalan kondusif dengan disaksikan para pemilik lapak dan juga masya­ rakat umum yang melintas di kawasan itu. "Totalnya di Jalan Ir H Djuanda dan Jalan M Yamin ada 250 PKL yang kita tertibkan," ujar salah satu petugas Satpol PP Kota Bekasi, Deri, di lokasi. Untuk selanjutanya ratusan PKL yang ditertibkan tersebut akan relokasikeBlokIIPasarBaruBekasi, yang dikhususkan bagi pedagang sayur dan daging potong. (adh) Pemprov DKI Jakrata memastikan bahwa nilai ban- tuan keuangan yang akan diberikan kepada daerah sekitar jakarta yang menjadi mitra Ibu Kota tidak akan di­penuhi sesuai usulan dari masing-masing daerah tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Ke­u­ang­an dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono. Publicapos (Jakarta) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memintapihakpenge­lolaapartemen atau rumah susun sederhana milik (rusunami) secara rutin mela­kukan pendataan terhadap para peng­ huninya. Hal tersebut disampaikan Basuki setelah mendapatkan laporan dari Polda Metro Jaya terkait ada­ nya dugaan praktik prostitusi di kawasan hunian apartemen Kalibata City di Jakarta Selatan. "Karena seharusnya pihak pengelola bisa membatasi, siapa saja dan orang seperti apa saja yang bisa tinggal di apartemen yang dikelolanya, sekaligus juga Gubernur Minta Pengelola Apartemen Rutin Lakukan Pendataan mengawasinya," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa. Dia menuturkan pengawasan serta pendataan tersebut dila­ kukan untuk mencegah ter­jadinya praktik prostitusi, pere­daran narkoba dan aksi terorisme di lingkungan pemu­kiman warga, terutama apartemen. "Sebetulnya, RT dan RW juga harus ikut aktif melakukan penga­wasan dan pendataan para peng­huni apartemen. Sehingga, semua­nya terdaftar dan kita tahu siapa saja penghuninya," tutur Basuki. Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Menurut dia, pengelola apartemen harus melakukan pen­da­taan secara menye­luruh terhadap para peng­ huni apar­temen. "Di apartemen tidak boleh lagi ada eksklusivitas, sehingga seluruh penghuni harus diketahui identitasnya. Oleh karena itu, pihak pengelola harus rajin-rajin melakukan pendataan," ujar Djarot. Dia menambahkan pihak penge­lola apartemen juga tidak boleh tertutup dengan RT, RW mau­pun pihak kelurahan. Seluruh data penghuni harus diketahui, sehingga pengawasan juga dapat dilakukan bersama-sama.(wan) Langkah ini diambil dengan harapan memberikan kenya­man­an di daerah Bekasi "Pena­ta­an PKL ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi aktivitas ekonomi di Kota Bekasi," katanya.
9P u b l i c a P o sEdisi IV/I/V - 2015 MEGAPOLITAN Publicapos (Surabaya)- PT Angkasa Pura 1 (Persero) akan membangun Terminal 3 Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur. Untuk pembangunan tersebut dibutuhkan sekitar 2.000 hektar lahan. Direktur Operasional PT Angkasa Pura 1, Yushan S, saat berkunjung di Bandara Juanda, Jumat (1/5), mengatakan, saat ini studi kelayakan untuk pembuatan terminal baru tersebut sedang diselesaikan oleh beberapa ahli. "Saat ini, studi kelayakannya sedang diselesaikan oleh bebe­rapa ahli dan diperkirakan pada tahun ini sudah diselesaikan. Rencana­ nya, terminal baru tersebut akan Publicapos (Depok)- Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail di­ dampingi Kepala Badan Pem­ber­ dayaan Perempuan dan Keluarga (BPMK) Widyati Riyandani dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Misbahul Munir mencanangkan Pen­dataan Keluarga Kota Depok tahun 2015. Pencanangan dimulainya pen­ dataanditandaidenganpenjelasan Kepala BPMK tentang tujuan pendataan dan arahan Walikota Depok. Sebagai permulaan, petu­ gas melakukan pen­dataan pada keluarga Walikota. Kegiatan ini berlangsung di kediaman Wali­ kota di Komplek Griya Tugu Asri Cimanggis, Jumat 1 Mei 2015. Tujuan pendataan guna menda­ patkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat diper­ tanggungjawabkan. Proses­nya meli­­puti pengumpulan, pengo­ lahan, penyajian, penyim­panan, serta peman­­faatan data dan infor­ masi kepen­du­dukan serta keluarga. Program tersebut meru­­pakan program secara nasional yang digu­ lir­kan Badan Kepen­dudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) “Pendataan ini sama sekali tidak terkait dengan proses Pemilukada,” kata Kepala BPMK. Sementara, Walikota Depok Publicapos (Depok) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok mela­kukan transformasi pen­ didikan dengan pembelajaran ber­ basis teknologi informasi. Nama­ nya E-Sabak. E-Sabak adalah kepanjangan dari Elektronik Sarana Anak Belajar Aktif dan Kreatif. Program ini diciptakan untuk pembelajaran interaktif antara guru dan murid dengan visualisasi. Berangkat dari kepedulian terhadap dunia pen­didikan, enam orang lulus­an teknologi informatika men­cip­ta­kan program ini. E-Sabak bercermin dariKorea,Kanada,danInggrisyang memulai trans­formasi pendidikan dengan digi­talisasi buku. “Korea melakukan hal seperti itu sejak tahun 1997. Kanada dan Inggris juga melakukan hal yang sama, mereka melakukan transformasi pendidikan selalu bermulamendigitalisasibuku,”kata salah seorang pembuat program, yang tidak mau disebutkan namanya, kepada Depoknews.com. Dia mengatakan bahwa program E-Sabakbukanhanyameng­gantikan Depok Mulai Terapkan E-Sabak Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau biasa disapa Haji lulung usai memenuhi panggilan Bareskrim terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pengadaan UPS pada APBD DKI Jakarta TA. 2014 lalu. Sejauh ini Lulung masih sebatas sebagai saksi Foto: Kompas.com buku paket, namun bisa juga membuat pembelajaran menjadi lebih aktif, interaktif, dan efektif. “Guru itu berfungsi sebagai fasilitator, itu yang kita namakan pem­belajaran menggunakan E-Sabak.Sayatidakmauinidisebut meng­gantikan buku,” ucapnya. Program yang telah diriset sejak 2010 ini mempunyai banyak fungsi, baik untuk siswa, guru, maupun kepala sekolah. Dia menambahkan bahwa E-Sabak memuat audio dan videoyangbisadimanfaatkanuntuk lebih cepat memahami konsep. “Di sini ada buku yang kita buat kategorinya dengan folder-folder, jadi kalau siswa mau belajar bukunya sudah tersedia,” jelasnya. Dengan program ini, siswa juga akantervisualisasibagaimanaproses pembelahan sel dari kecil sampai besar karena disini juga ada video tentang pembelahan sel. Sementara, fungsi audio dalam program ini bisa mempermudah siswa dalam mempelajari bahasa, seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab. Siswa tinggal pakai headset langsung di­ dengarkanpercakapannya. Selain itu, batasan antara pemerintah dengan siswa ataupun gurudisekolahdapatdiatasi,misalnya dengan upacara online bersama, doa bersama, ataupun pesan moral dan sikap yang di­sam­paikan secara langsung oleh para pimpinan peme­ rintahan. E-Sabak akan ter­hubung ke semua siswa sehingga merasakan kepe­dulian dan dukungan peme­ rintah dalam pendidikan. Ini sebagai tero­bosan untuk melakukan pendi­ dikan karak­ter dan revolusi mental di duniapendidikan. “Jadi, nanti Kepala Dinas Pen­ didikan cukup say ‘hello’ dari Tablet ke semua anak-anak. Nanti semua anak-anak yang terkoneksi di sistem itu akan mendengarkan message-nya,” ungkapnya. Saat ini Disdik Kota Depok sudah melakukanrintisandilimasekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK meggunakan E-Sabak. Program ini sudah berjalan di Kota Depok sejak Januari 2015. “Kami sosialisasi ke orangtua murid di SMP 16 Depok, SMP 19 Depok, SMP 6 Depok, dan SMP 1 Depok,”tutupnya.(tgh) Walikota Canangkan Pendataan Keluarga Depok 2015 mengimbaukepadaseluruhwarga Depok agar bisa bekerjasama dengan petugas pendata. Warga harus memberikan semua infor­ masi yang dibutuhkan secara jujur untuk kepentingan bersama. “Pendataan ini akan banyak manfaatnya, baik untuk kepen­ tingan pemerintah maupun untuk warga yang memberikan data. Maka,sayaberharapwargabisaikut membantu pendataan ini dengan memberikan data yang benar dan lengkap,” kata Nur Mahmudi. Sementara, Kepala Disdukcapil mengatakan bahwa program pen­ dataan tersebut berbasis Kartu Keluarga (KK) warga Kota Depok. Karena itu, warga yang tinggal di Depok namun tidak memiliki KK Kota Depok, tidak termasuk dalam pendataan ini. Kegiatan pendataan di keluarga Walikota sendiri berlangsung hangat. Keakraban tampak dari Wali­kota dan istri dengan petugas pendata yang didampingi Ketua RT dan RW setempat. Walikota terdaftar sebagai warga RT01 RW19 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok dengan satu istri dan tiga orang anak. Usai pendataan, Nur Mahmudi beserta istrimenem­pelkanstikerpendataan di pintu rumah sebagai tanda keluarganya sudah didata. (tgh) Terminal 3 Bandara Juanda Siap di Bangun dibangundisisiutaratimurterminal yang sudah saat ini," katanya. Dalam pembangunan tersebut, kata dia, pihaknya akan mem­ bangun landasan pacu baru untuk melengkapi satu landasan pacu yang saat ini digunakan dua terminal sebelumnya (T1 dan T2). "Kami juga belum menentukan kapan target penyelesaian pembangunan karena harus dibicarakan dengan investor mengingat biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit," katanya. Nantinya, kata dia, terminal baru tersebut akan dihubungkan dengan sentra pergudangan, tempat bermain, dan juga dengan jaringan kereta api. "Intinya kami akan meng­ hubung­kan dengan Kota Surabaya supaya bisa memu­dah­kan akses penumpang yang akan meng­ gunakan fasilitas di Bandara Juanda," katanya. Selain Bandara Juanda, pihaknya saat ini sudah melakukan pem­ bangunan terminal baru bandara di Semarang, dan juga di Banjarmasin. "Untuk bandara di Semarang sudah mulai melakukan pem­ba­ ngunan dengan dana investasi seba­nyak Rp 1,1 triliun dan untuk pembangunan terminal di Banjarmasin rencananya akan di­ bangunpadaakhirbulaninidengan danayangdibutuhkansebanyakRp 1,3 tiriliun," katanya.() Publicapos (Jakarta) - Instagram, yang dengan cepat menjadi platform media sosial favorit para bintang, Rabu (29/04), melun­cur­ kan saluran yang didedikasikan khusus untuk musik. Akun @Music – saluran konten khusus pertama dari jenisnya yang dijalankan oleh Instagram - pada setiap pekannya akan menyoroti perkembangan para artis atau memperlihatkan kehi­ dupan di balik layar para musisi. Akun baru tersebut akan “dikhu­suskan untuk menjelajahi musik di seluruh dunia, mulai dari mereka yang menciptakannya hingga komunitas di sekitarnya,” tulis pendiri dan CEO Instagram, Kevin Systrom, di blog-nya. Instagram, yang berfokus pada visual, terus melonjak sejak dilun­ curkan 2010 lalu. Pelonjakan itu terjadi berkat tren selfie yang me­ wabah di seluruh dunia, kualitas kamera smartphone yang terus meningkat serta tema reguler pengguna yang menarik seperti Instagram Luncurkan Saluran Musik Foto: Antara Bus Transjakarta- Mulai Rabu (6/5) bus Transjakarta akan menambah jam operasionalnya hingga dini hari pukul 24.00 wib “#ThrowbackThursday”. Banyak musisi yang memiliki akun Instagram. Sebagian besar dari mereka menggunakannya sebagai alat untuk berkomunikasi dengan para penggemar, dengan menawarkan berbagai hal mulai dari foto profesional hingga snapshot kehidupan mereka sehari-hari. Facebook, yang memiliki lebih dari satu miliar pengguna dan melihat pertumbuhannya yang matang, membeli Instagram pada 2012 dengan nilai 1 miliar dolar Amerika (sekitar Rp12,9 triliun). Sementara, jejaring media sosial besar lainnya seperti Twitter, masih berupaya untuk mene­mukan strategi di bidang musik yang bisa menghasilkan pen­dapatan. Sunil Singhvi dari divisi Twitter Inggris pekan ini mengatakan bahwa ia akan datang ke markas Twitter di AS untuk mengambil alih bagian musik perusahaan tersebut.(adj/AFP)
Edisi IV/I/V - 2015O P I N I10 P u b l i c a P o s Sumber Daya Air Pasca-Pembatalan MK Ansel Alaman Tenaga Ahli di Komisi Infrastruktur DPR RI Isi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 18 Februari 2015, pertama,UU. No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air ber­ tentangan dengan UUD 1945; kedua, UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air tidak me­ miliki kekuatan hukum mengikat; ketiga, UU 11/1974 tentang Pengairan berlaku kembali. Pertanyaannya mengapa amar putu­san MK seperti itu dan apa yang mesti segera disikapi para pihak, khususnya DPR RI dan Pemerintah yang berwenang mem­ buat undang-undang? Komersialisasi Inti dari putusan MK adalah mengenai pengusahaan air dan hak guna air dalam beberapa Pasal di .UU 7/2004 yang dinilai potensial melakukan komersialisasi air dan meng­hilangkan peran Pemerintah untuk menga­tur. Sebab itu MK menetapkan 6 (enam) prinsip dasar pembatasan penge­ lolaan sumber daya air. Pertama, Pengu­ saha­an atas air tidak boleh mengganggu, menge­sampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air; kedua, Negara harus meme­ nuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi ter­sendiri. Ketiga, Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Ke­ empat, Pengawasan dan pengendalian oleh Negaraatasairsifatnyamutlak;kelima,prio­ ritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD; dan keenam, Pemerintah masih dimung­kinkan untuk mem­berikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengu­sahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu. Pertanyaan kita, bagaimana bentuk komer­sialisasi atau privatisasi air itu selama ini? Salah satu bentuk penguasaan air sebagai bentuk komersialisasi adalah izin pengusahaan air mineral besar-besar­ an di seluruh Indonesia oleh swasta. Bah­ kan di beberapa tempat pengusahaan tidak memiliki izin yang jelas. Merk produk air kemasan beraneka ragam, seperti Aqua, Saqua, dan lain. Lihat saja iklan-iklan di ibukota dengan bangganya para pengu­saha air menyebut sumber-sumber air yang di­ eksploitasi menjadi air mineral untuk kese­ hatan dan kejayaan anak-anak bangsa. Di sisi lain perusahaan air kemasan isi ulang di­khawatirkan bukan air yang layak di­ konsumsi. Ada kasus lain ialah privatisasi air dan mata air oleh warga pemilik tanah yang di topang oleh pengusaha air mineral. Padahal air yang terkandung di dalam tanah itu adalah ‘barang publik” (public goods) yang dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 2 UUD 1945). Masih ada perilaku orang atau sekelompok orang yang menutup saluran air irigasi dengan alasan jaringan irigasi melalui kebun mereka, padahal sudah lama mereka sepakat itu. Akibatnya, irigasi/ bendungan yang sudah lama berfungsi terpaksa dibuat per­janjian ulang dengan pemilik tanah. Masih banyak kasus lain yang meng­ in­dikasikan komersialisasi, privatisasi dan peng­hambatan tata kelola air oleh sekelompok pemilik modal atau masya­ rakat. Persoalannya, apakah seluruh isi UU. 7/2004 yang sudah berlaku sepuluh tahun itu dibatalkan atau seharusnya perubahan terbatas? Apakah UU.No. 7 Tahun 2004 tidak melakukan antisipasi terhadap peri­ laku komersialisasi itu? Sikap DPR dan Pemerintah Banyak kalangan mempertanyakan per­ timbangan substansi atas pembatalan UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kalangan DPR seperti di Komisi V (Infrastruktur) menyesalkan, mem­per­ tanyakan bahkan mempersoalkan per­tim­ bangan Mahkamah Konsitusi. Beberapa anggota PDI Perjuangan menyatakan ter­ kejut dan tidak mengerti bagaimana per­ tim­bangan MK sampai memutuskan pem­ batalan seperti itu. Budi Yuwono, Anggota PDI Perjuangan dari Dapil Jatim VI (Blitar, Tulungagung, Kediri) yang menjadi tim Panja Pemerintah saat penyusunan UU. No. 7/2004, dalam Rapat Gabungan antara Komisi V dengan Kementerian PU dan Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tanggal 31 Maret 2015 lalu mem­pertanyakan pasal yang dianggap ber­peluang besar bagi komersialisasi air menurut pertimbangan MK. Padahal dalam UU. No. 7/2004 itu menurut Budi, telahmemberi perhatian besarpadaaspekpengelolaanSumberDaya Air (SDA) dengan menekankan tiga hal penting yakni pertama, konservasi; kedua, pen­dayagunaan SDA; dan ketiga pengen­ dalian daya rusak air. Untuk konservasi SDA menurut Budi Yuwono dilakukan dengan tiga jalan yakni perindungan dan peles­tarian sumber air, pengawetan air dan penge­lolaan kualitas air dan pengendali­ an pencemaran air. Untuk pendayagunaan SDAdilakukan dengan penatagunaan SDA, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan SDA. Sedang pengendali­ an daya rusak air dengan pencegahan sebe­ lum terjadi banjir/ bencana, penanggulang­ an saat bencana dan pemulihan pasca bencana, sebagaimana disebut juga oleh Robert Kodoatie dan Roestam Sjarif (Tata Ruang Air, 2010). Walau memprihatinkan Budi memiliki harapan besar karena keputusan MK memberi peran besar kepada BUMN dan BUMD untuk tata kelola dan konservasi tanpa menutup peluang untuk memberi izin bagi swasta, sekalipun izin khusus dan selektif. Kader PDI Perjuangan lain yang getol mempersoalkanPutusanMKadalahYoseph Umarhadi, Sadarestuwati, Sukur Nababan, Rendy Lamadjido, Sudjadi dan Lasarus. Umarhadi yang juga tim penyusun UU 7/2004 dari kalangan DPR memper­soalkan putusanMKyangmenyatakanbahwaUUNo. 7/2004 bertentangan dengan UUD 1945. Ia menunjuk Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan lain jelas menunjukkan komitmen kebangsaan yang dinyatakan dalam kewenangan Negara mengelola SDA, pengusahaan dan tata­ kelola ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 33 UUD 1945. Bagi banyak kalangan sulit dipahami kalau seluruh UU No. 7/2004 dibatalkan sementara MK memerintahkan untuk mem­ber­lakukan kembali UU No. 11/ 1974 tentang Pengairan 40 tahun lalu, yang cakupan isi dan daya jangkau normanya pun jauh dari kondisi zaman ini. Walau demikian baik Budi Yuwono, Umarhadi, maupun kawan-kawannya taat pada putusan MK yang bersifat “final dan mengikat”. Khusus proyek SDA yang me­le­ wati kawasan hutan yang kini masih ber­ operasi, anggota DPR minta pemerintah (menteri LHK) untuk mencari jalan agar tidak menghambat. Pemerintah, khusus­ nya Kementerian PU-PR dan Kementeri­an Lingkungan Hidup dan Kehutanan ber­janji menjalin kerjasama khususnya menangani proyek-proyek seperti irigasi, yang ada dalam kawasan hutan lindung. Demikian pula upaya-upaya menjaga ketersedia­an air dalam bentuk perlindungan sumber- sumber air, perlindungan daya air seperti pem­bangkit listrik (PLTA), waduk, embung, situ untuk ketersediaan air minum, air baku dan sanitasi dipastikan tidak akan ter­ganggu. Waspadai darurat air Jika kita kaitkan Putusan MK di atas dengan hasil beberapa survey yang menunjukkan ada sekitar 100 juta pen­ duduk kita belum mempunyai akses air minum yang aman. Pada tahun 2.000 keter­ sediaan air di Jawa hanya 1.750 m3 per kapita/ tahun dan tahun 2020 akan turun menjadi 1.200 m3 saja. Jika di hulu hutan masih lebat, akan dapat menyerap air hujanantara75%sampai95%.Tetapijikadi hulu dan ditengah sudah berubah menjadi perkebunan, maka daya serap di lahan datar masih 50%-70% tetapi diperbukitan hanya menyerap sekitar 5%-25% air. Di Indonesia masih ada 17. 010 desa (24,6% total jumlah desa) mengalami rawan hingga darurat air, seperti NTT, NTB, Malut. Padahal secara potensial kita memiliki kekayaan sumber daya air yang amat besar. Hingga tahun 2013 kita memiliki sekitar 18 Wilayah Sungai (WS) yakni kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air, dan 700 lebih Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni wilayah daratan yang merupakan satu-kesatuan dengan sungai dan anak sungai (Kementerian PU, Buku Informasi Statistik, 2013). Selain itu, andalan kita ke depan juga ialah masih memiliki 1.548 danau yang dijadikan Situ (untuk air baku dan irigasi) dengan kapasitas tampung antara 7 juta hingga 600 juta m3. Namun diakui, banyak danau/ situ yang harus direvitalisasi karena dalam kondisi kritis akibat ulah manusia, seperti Danau Toba, Maninjau, Singkarak, Kerinci, Batur, Poso dan Sentani. Akibat semua itu tidak hanya banyak lahan tidak produktif, tetapi rusak dan berakibat pada ketidakmampuan petani meningkatkan produktivitas air. Produktivitas dimaksud sesuai dengan 3 (tiga) tingkat pemanfaatan air, yakni primer, sekunder dan manfaat tersier. Air bagi kebutuhan primer digunakan untuk air minum, irigasi pertanian serta industri dan jasa. Sementara air berkaitan kebutuhan sekunder adalah energi terbarukan, untuk perikanan darat dan hortikultura. Dan air dalam kebutuhan tersier adalah demi kesehatan lingkungan, keselamatan lingkungan dan kebutuhan kepariwisataan. Dalam kurun 2004 -2012 Indonesia telah melakukan pembangunan dan peningkatan fungsi irigasi dan irigasi air tanah seluas 814,3 ribu Ha, reklamasi rawa dan tambak seluas 146 ribu Ha, rehabilitasi irigasi dan irigasi air tanah seluas 2.698,3 ribu hektar serta rehabilitasi reklamasi rawa dan tambak seluas 1.448,4 ribu hektar. Memang potensi SDA kita sebagaimana hasil kajian Bappenas (Bappenas, 2009) sangat berlimpah dengan jumlah total sekitar 3.900 miliar m3 per tahun, tersebar di 7.956 sungai dan 521 danau.Dari total itu, barusekitar14miliarm3atausekitar57m3 per kapita air baku yang baru dapat dikelola. Sedang infrastruktur tampungan air terdiri atas284 buah bendungan ditambah 1.063 buah embung. Jika dihitung dari konsumen air, 65% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa dengan kapasitas airnya hanya 4,5%, 60 dari 470 DAS yang ada di Pulau Jawa dalam kondisi amat kritis. Sementara di luar Jawa khusus daerah tandus seperti NTT, NTB, Malut, Babel, dan lain menderita bukan saja kelangkaan pasokan tetapi juga kurang diperhatikan dalam tata kelola air secara nasional. Revolusi Tata Kelola SDA ‘Revolusi’ tata kelola air mulai dari penataan kembali sumber-sumber air berciri eco-region dengan perinsip Integrated Water Resources Management (IWRM). Dengan perinsip itu, tata kelola air semacam itu akan terintegrasi antara kebutuhan air baku untuk rumah tangga dan untuk irigasi. Perencanaan air baku, air industri, irigasi untuk pertanian dan lain secara terpadu agar efektif penggunaan sarana seperti waduk, embung dan situ. Dengan membarui tata kelola air, kita mampu mewujudkan ketahanan air berbasis sungai. Modal dasar kita ialah hingga tahun 2013 memiliki 257 bendungan yang tersebar seluruh tanah air dengan volume sampai 2,6 juta m3. Selain itu, ada 1.437 bendung untuk layanan irigasi seluas 10,6 juta ha (di Bali), atau 9,4 juta ha di Jabar. Kita juga memiliki sekitar 944 Embung dengan kapasitas tampung sampai 219,6 juta m3 seperti di Maluku. Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan untuk RAPBN 2015 pemerintah mengangkat isu strategis yakni peningkatan ketahanan air, pangan dan energi. Langkah strategisnya antara lain peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa, dengan sasaran untuk peningkatan kapasitas tampungdari14milyarm3menjadi17milyar m3, peningkatan layanan irigasi melalui waduk dari 11% menjadi 20%, perbaikan daerah irigasi yang rusak, peningkatan layanan air baku dari 56 m3/detik menjadi 109,54 m3/detik, pembangunan waduk-waduk untuk perlindungan banjir, pembentukan unit pengelola irigasi dan unit pengelola bendungan, penyusunan Pedoman Perencanaan Terintegrasi Pembangunan Waduk atau Pembangkit Listrik Tenaga Air, dan lain. Persoalannya, dengan dibatalkannya UU No. 7/2004 itu masih mungkinkah program itu berjalan mulus? Itu persoalan kita bersama, DPR dan Pemerintah kini berkejaran dengan waktu untuk menata kembali Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan UU 17/1974, serta menyesuaikan PP turunan UU No.7/2004 dengahUUNo.17/1974agarbisadiperbarui sesuai standar kebutuhan air saat ini. Pemerintahan Jokowi-JK telah berikrar untuk memperjuangkan kedaulatan pangan denganmemaksimalkanperaninfrastruktur dasar seperti irigasi, waduk, embung dan lain. Pemerintah bertekad mencetak 10 juta hektarsawahbaru,karenanyaharusdimulai dari pembenahan tata kelola SDA, khusus berkaitan dengan infrastruktur pertanian. Program-program bagus itu harus sedikit bersabar untuk dieksekusi, dengan tenggat waktu setidaknya 6 (enam) bulan ke depan DPR dan Pemerintah telah menghasilkan Undang-Undang baru pengganti UU.72004. Semuapersoalan itu harus mengabdi hak setiap warga sebagai “barang publik” (public goods) yang wajib dikelola sesuai perintah Konstitusi seperti alinea IV Pembukaan UUD 1945 …” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa…” Demikian juga yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, agar semua public goods itu dikelola bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita tolak privatisasi air, kita tolak ‘swastanisasi penuh’ kecuali kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang selektif dan persyaratan ketat. Dan seeprti seperti sikap Budi Yuwono, kita mendukung peran BUMN dan BUMD untuk diberi tanggung jawab besar terhadap tata kelola air seperti Perusahaan air Minum Daerah (PDAM). Sebaliknya perilaku rakyatpun harus berubah, sikap permisif, tidak perduli kerusakan mataair, sungai, danau, dan sumber air lainnya. Apalagi kalau mudah disuap, tokoh-tokoh adat mudah dirayu oleh pemilik modal. Rakyat harus mengeritisi perilaku oknum pejabat pemerintah, pejabat negara, pejabat pemda, BUMN dan BUMD yang memberi peluang komersialisasi air!
11P u b l i c a P o sEdisi IV/I/V - 2015 O P I N I Surat dari Cinangka Gubuk Nusantara Kakek Pardi 60 Tahun Hubungan RI - Tiongkok* Awan Kurniawan Pemerhati Sosial Budaya Hari Senin (13/4), 65 tahun silam Republik Indonesia (RI) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) resmi menjalin hubungan diplomatik. Hubungan yang dijalin Indonesia dengan Tiongkok merupakan komitmen nyata kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, dalam konstelasi perang dingin kala itu. Era Soekarno menjadi tonggak penting hubungan persahabatan Indonesia- Tiongkok. Liu Hong, dalam China and the Shaping of Indonesia, 1949-1965, mengungkap pada masa itu Tiongkok bagaikan mercusuar, penunjuk ke arah mana dan bagaimana Indonesia harus dibangun. Model pembangunan ala Tiongkok diperbincangkan para cendekiawan. Kisah- kisah mengenai Tiongkok dimuat dalam surat-surat kabar, dan bahkan karya- karya sastra, sehingga menyentuh luas di masyarakat. Tidak berlebihan apabila masa itu dijuluki sebagai masa bulan madu hubungan Indonesia-Tiongkok. Interaksi dan pertukaran bukan hanya terjadi di tingkat elite, melainkan juga di akar rumput. Hubungan kedua negara terus menunjukkan perkembangan positif, dengan kehadiran Perdana Menteri Tiongkok Zhou En Lai pada Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 18-25 April 1955. Dalam KAA Bandung "Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai" yang dikemukakan Tiongkok dan disponsori bersama Pemerintah India dan Myanmar, mendapat dukungan dari para peserta. Indonesia dan Tiongkok pun sepakat untuk mempererat hubungan yang telah berjalan baik kala itu, ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan serta persetujuan kerja sama kebudayaan pada 1 April 1961. Dalam konteks hubungan luar negeri yang lebih luas, Indonesia amat penting bagi Tiongkok yang saat itu bukan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tiongkok, bagi Indonesia, juga tak kalah penting, apalagi setelah Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB pada awal 1965. Keduanya menjalin suatu kemitraan dalam membangun solidaritas di antara negara-negara New Emerging Forces (NEFO).Pola interaksi saling menguntungkan ini terus berulang dalam evolusi hubungan bilateral keduanya. Namun, pada 30 Oktober 1967 kedua negara membekukan hubungan. Berawal dari Tokyo 22 tahun kemudian, tepatnya pada 24 Februari 1989, ketika Presiden Soeharto bertemu Menteri Luar Negeri Tiongkok saat itu Qian Qichen, dalam upacara pemakaman Kaisar Hirohito di Tokyo, dibahaslah kemungkinan normalisasi hubungan kedua negara yang tengah membeku. Pembahasan dilanjutkan dalam pertemuan Menlu Ali Alatas dan Qian Qichen pada 4 Oktober 1989 di Tokyo. Hasilnya, pada 3 Juli 1990 kedua menlu menandatangani Komunike Bersama "The Resumption of The Diplomatic between The Two Countries" di Beijing, diikuti kunjungan Perdana Menteri Li Peng ke Indonesia sekaligus menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman Pemulihan Hubungan Diplomatik kedua negara pada 8 Agustus 1990. Pada era Soeharto, normalisasi hubungan Indonesia-Tiongkok pada awal 1990-an amat bernilai bagi Tiongkok, yang saat itu tengah dikecam Barat setelah peristiwa Tiananmen. Presiden Soeharto pun melakukan kunjungan balasan pada 14-18 November 1990, dan menyaksikan penandatanganan pembentukan Komisi Bersama Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Kerja Sama Teknik. Normalisasi hubungan tersebut kemudian secara bertahap membuka hubungan ASEAN dan Tiongkok, hingga akhirnya pada 1996 Tiongkok menjadi mitra dialog penuh ASEAN. Bagi Indonesia, dalam sektor ekonomi, hubungan dengan Tiongkok menjadi sangat penting, terutama setelah negara ini dihantam badai krisis finansial Asia pada 1997. Di lain pihak, era tersebut menjadi saksi perekonomian Tiongkok, pasca reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping pada 1978, hingga tinggal landas dengan pertumbuhan ekonomi dua digit tiap tahun. Interaksi positif antara kedua negara pun dilanjutkan pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di masanya, Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional, beragam atribut dan simbol berbau Tiongkok mulai bermunculan di Nusantara. Gus Dur yang menetapkan Tiongkok sebagai negara tujuan pertama lawatannya keluarnegerisetelahdilantiksebagaiorang nomor Indonesia, bahkan mengusulkan pembentukan poros Jakarta-Beijing-New Delhi. "Tiongkok negara besar dengan potensi kekuatan ekonomi yang besar. Jadi, kita justru rugi jika tidak berhubungan dengan Tiongkok," katanya, tentang kunjungannya ke Tiongkok pada 1-3 Desember 1999. Kunjungan Presiden Wahid ke RRT tersebutmenandaibabakbarupeningkatan hubungan antara kedua negara, ditandai kesediaan Tiongkok memberi bantuan keuangan serta fasilitas kredit termasuk kerja sama keuangan, pariwisata, dan imbal beli atau counter trade di bidang energi, yaitu menukar LNG dengan produk- produk Tiongkok. Selanjutnya, dalam wacana publik, ikon kedekatan hubungan Indonesia-Tiongkok terpelihara melalui "diplomasi dansa" Megawati. Di era kepemimpinan Megawati kedua sepakat membentuk forum energi yang merupakan payung investasi Tiongkok di Indonesia di bidang energi. Mitra strategis Beberapa capaian yang sudah dirintis tersebut kemudian dikelola lebih baik oleh Susilo Bambang Yudhoyono, dalam dua periode kepemimpinannya. Dalam periode itu, dua perjanjian penting, monumen kedekatan hubungan Indonesia-Tiongkok ditandatangani yaitu Kemitraan Strategis pada 25 April 2005, yang kemudian ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada Oktober 2013. Sejak itu hubungan politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya kedua negara terus meningkat. Makin eratnya hubungan Indonesia- Tiongkok juga ditunjukkan kedua pihak pada forum internasional, semisal dalam penetapan "Declaration of Conduct of Parties in The South China Sea (DoC)" pada 2002, termasuk dalam "Guidelines for The Implementation of DoC" pada 2011. Indonesia dan Tiongkok juga sepakat menandatangani protokol "Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ)" pada 2011. Keduanya juga sepakat untuk menjadikan ASEAN sebagai the main driving force dalam pembentukan forum Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Timur. Tiongkok senantiasa menghargai dan mendukung setiap keputusan yang diambil ASEAN. "Hubungan Indonesia dan Tiongkok yang telah berjalan enam dekade lebih, senantiasa mengedepankan prinsip saling menghormati, menghargai, sebagai bangsa yang setara, yang bertanggung jawab atas perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Presiden Tiongkok Xi Jinping, saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Balai Agung Rakyat pada 25 Maret 2015. HubunganantaraIndonesiadanTiongkok adalah yang paling dinamis di Asia Pasifik, katanya. Selain menyepakati delapan nota kerja sama, pada kunjungan Presiden Jokowi pada Maret silam, Indonesia dan Tiongkok terus menyinergikan ide Poros Maritim Dunia milik Indonesia dengan Jalur Sutra Maritim milik Tiongkok. "Kita ingin memberikan makna lebih dalamsebagaimitrastrategiskomprehensif, dengan rangkaian kerja sama yang lebih nyata, memberikan manfaat nyata bagi kemakmuran masyarakat kedua negara," kata Presiden Jokowi kepada mitranya Presiden Xi Jinping. Hubungan antarwarga Kokohnya hubungan sebuah negara dengan lainnya, tidak melulu didominasi interaksi pejabat resmi yang cenderung elitis.Meksikebijakanluarnegeriutamanya tetap menjadi domain para birokrat, publik termasuk pemegang saham utama yang dapat mempengaruhi secara signifikan, baik pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan luar negeri. Maka interaksi antarwarga kedua bangsa akan sangat menentukan dinamika hubungan Indonesia-Tiongkok. Amat penting mendorong warga kedua bangsa untuk dapat lebih saling memahami, setelah hubungan kedua negara sempat membeku selama dua dekade lebih. "Kami ini masih Merah Putih, meski kami kini jauh dari Indonesia," kata Huang Hui Lan,seorangwargaTionghoayangterpaksa meninggalkan tempat kelahirannya di Takengon, Aceh pada 1967, menyusul kisruh politik di Indonesia pada 1965. Ia bersama tujuh saudaranya, sang ibu dan kakek, menumpang kapal yang dikirim Tiongkok untuk membawa para warga keturunan karena situasi politik yang kurang bersahabat di Indonesia, kembali ke tanah leluhurnya di Negeri Panda. Wanita kelahiran 7 Juli 1950 itu, mengatakan,"saatnya kedua bangsa, kedua negara berjalan bersama menatap masa depan lebih baik. Sejarah kelam, jadikan pelajaran untuk lebih baik". Karena rasa cintanya kepada Indonesia, Huang Hui Lan membuat sanggar tari tradisional Indonesia di Guangzhou. Kecintaan kepada Indonesia juga kuat melekat di hati Kenny Lai, warga keturunan Tionghoa yang juga terpaksa meninggalkan Jakarta pada 1966. "Situasi saat itu memang tidak mudah bagi kami. Di Indonesia, kami mendapat perlakuan tidak bersahabat, saat tiba di tanah leluhur kami di Tiongkok, kami pun dicurigai, terlebih kala itu di Tiongkok juga tengah mengalami revolusi budaya," ungkapnya. Kini,lanjutKenny,meskihubungankedua negara terus mengalami peningkatan positif, tetap harus didukung hubungan antarmasyarakat kedua bangsa yang lebih baik. Ketua "China Overseas Harbin" Chi Guo Qiang mengatakan masih banyak warga Tiongkok, khususnya Harbin, yang belum mengenal Indonesia. "Hubungan kedua negara telah berjalan baik, tetapi saling pemahaman antara masyarakat kedua bangsa juga sangat penting. Cara pandang masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok, dan sebaliknya akan sangat menentukan dinamika hubungan kedua negara, berdasar saling menghormati dan saling menguntungkan di masa depan," katanya. * Tulisan ini juga terbit dalam versi online www.Publicapos.com Disamping kantor ada kebun yang cukup luas. Ada 700 batang pohon jati jenis jati emas Cordia subcordata (Cordia sebestena) yang berderet disana. Tepat dibawah pada bagian yang menjorok ada beberapa rumpun bambu dari jenis bambu tali dan bambu wulung sejenis bambu berwarna hitam. Ada sungai Pesanggrahan mengalir di bawah rumpun bambu itu, airnya masih cukup jernih. Tepat diantara tepi sungai dan rumpun bambu ada sebuah rumah milik kakek Pardi. Rumah atau lebih tepatnya gubuk milik kakek Pardi terbuat dari bambu, peker­jaannya meraut batang bambu men­jadikan dia mudah untuk membuat rumah dari bambu pula. Rumah itu cukup luas berukuran 6 X 5 meter, tepat berada di pinggir kali Pesanggrahan, menghadap air. Untuk mencegah banjir, kakek Pardi membuat tanggul, masih dari batang bambu. Batas antara beranda dan tepi sungai di buatlah tanggul, dan ditimbun dengan tanah. Sejak sore, hujan turun lebat.Tapi kakek Pardi justru bersantai saja di Mushola Cinangka.Ia begitu yakin tanggul yang dipasangnya di depan beranda rumahnya akan mampu menahan banjir.Namun apa lacur, ternyata banjir menerjang rumah kakekPardijustrumenghanyutkanbagian belakang rumahnya. Bagian yang selama ini diyakini paling aman oleh kakek Pardi. Sejenak apa yang terjadi pada kakek Pardi seperti kondisi sekarang. Saat ini Frekuensi Publik dipenuhi pemberitaan yang serba heboh dan mengejutkan. Satu hal besar menurut saya sedang terjadi di negeri ini, entah apa. Tapi rentetan kehebohan ini seperti di­sengaja. Kita dibuat terlena, ikut larut meng­hujat, mengkritik, memaki dan geram pada kehebohan demi kehebohan yang muncul. Sementara itu tanpa sadar kita seperti kakek Pardi, yang mem­ bentengi beranda depan rumah, sedang di belakang rumah kita justru erosi besar sedang terjadi menggerogoti belakang rumah kita dan hanyut bersama banjir. Nalar hukum dan logika politik kita seperti halnya tanggul yang dipasang oleh kakek Pardi. Kita begitu yakin banjir akan melalui beranda depan rumah, dan kita tenang saja karena kita telah membangun tanggul itu begitu kuat. Asyik kita terlena, rupanya skenario banjir besar yang di­ main­kan para ‘’Perampok ‘’ negeri ini jauh melampaui logika yang kita yakini. Tanggul yang kita pasang diberanda tetap kokoh, tetapi belakang rumah kita habis digerus. Sedikit saja meme lucu, komentar nyentrik tokoh ‘’ UPS itu USB’’, atau PSK Online yang mati mengenaskan menjadi alat ampuh membuat kita terlena. Di samping gaya cengengesan pemimpin yang kerap salah ucap yang kemudian menjadi headline berita. Skenario banjir ‘’perampokan’’ dimainkan begitu rapih di kemas elok didukung media. Ah sudahlah, "banjir besar" yang mem­ buat lalai itu bisa tokoh, bisa isu peris­ tiwa, bisa juga batu akik dan hal lain yang berserak. Dan tanggul nalar logika kita sekuat apapun tidak akan bisa mem­ bendungnya karena kita telah di­buat terlena.SepertikakekPardidanrumah­nya. Sudah cukup kakek Pardi yang tergerus rumahnya, kita boleh terusik dengan isu yang berkembang. Tetapi pikiran dan energi kita jangan ikut terkuras habis mengurusi isu tersebut. Kewaspadaan dan nalar kritis harus tetap terjaga. Kita harus tetap bereaksi, bersikap dan tapi jangan terlena. Banyak yang harus dibenahi. Selamat merawat energi peduli. Salam dari Cinangka.
Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4

Recommended

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
iniPurwokerto
 
UU 24 tahun 2011 tentang BPJS
UU 24 tahun 2011 tentang BPJSUU 24 tahun 2011 tentang BPJS
UU 24 tahun 2011 tentang BPJSM Ungang
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 1, Tahun 2014,
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 1, Tahun 2014, Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 1, Tahun 2014,
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 1, Tahun 2014,
BPJS Kesehatan RI
 
Kepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013Kepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013
IdnJournal
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJSSurya Siawang
 
Buku jamkesda
Buku jamkesdaBuku jamkesda
Buku jamkesda
pandirambo900
 
Dinkes jamkesda
Dinkes jamkesdaDinkes jamkesda
Dinkes jamkesda
pandirambo900
 
perda nomor 8 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
perda nomor 8 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anakperda nomor 8 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
perda nomor 8 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
fionarazqa
 

Recommended

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
iniPurwokerto
 
UU 24 tahun 2011 tentang BPJS
UU 24 tahun 2011 tentang BPJSUU 24 tahun 2011 tentang BPJS
UU 24 tahun 2011 tentang BPJSM Ungang
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 1, Tahun 2014,
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 1, Tahun 2014, Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 1, Tahun 2014,
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 1, Tahun 2014,
BPJS Kesehatan RI
 
Kepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013Kepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013
IdnJournal
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJSSurya Siawang
 
Buku jamkesda
Buku jamkesdaBuku jamkesda
Buku jamkesda
pandirambo900
 
Dinkes jamkesda
Dinkes jamkesdaDinkes jamkesda
Dinkes jamkesda
pandirambo900
 
perda nomor 8 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
perda nomor 8 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anakperda nomor 8 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
perda nomor 8 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
fionarazqa
 
Makalah bpjs
Makalah bpjsMakalah bpjs
Makalah bpjs
Acun Nasrul
 
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jknAnalisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
Danin Jaya
 
Permensos no. 29 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 29 tahun 2012 idn journalPermensos no. 29 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 29 tahun 2012 idn journalIdnJournal
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 6, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 6, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 6, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 6, Tahun 2014
BPJS Kesehatan RI
 
Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013
IdnJournal
 
Bab 1 revisi
Bab 1 revisiBab 1 revisi
Bab 1 revisiUNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017
Muh Saleh
 
Naskah akademik
Naskah akademikNaskah akademik
Naskah akademikasmadibeny
 
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
dikakakaa
 
Pengertian bpjs
Pengertian bpjsPengertian bpjs
Pengertian bpjs
prayoga945
 
Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013
IdnJournal
 
Perda perlindungan perempuan dan anak
Perda perlindungan perempuan dan anakPerda perlindungan perempuan dan anak
Perda perlindungan perempuan dan anak
Arifuddin Ali.
 
Juknis jamkesmas 2011
Juknis jamkesmas 2011Juknis jamkesmas 2011
Juknis jamkesmas 2011
Lintas Rakyat
 
10 perda 2015 ttg tanggung jawab sosial perusahaan
10 perda 2015 ttg tanggung jawab sosial perusahaan10 perda 2015 ttg tanggung jawab sosial perusahaan
10 perda 2015 ttg tanggung jawab sosial perusahaan
fionarazqa
 
perda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
perda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemisperda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
perda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
fionarazqa
 
Pkl bab 2
Pkl bab 2Pkl bab 2
Pkl bab 2
Wahyudi Sigit
 
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSNUndang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
Nur Fadillah
 
Permensos no 07 tahun 2013 idn journal
Permensos no 07 tahun 2013 idn journalPermensos no 07 tahun 2013 idn journal
Permensos no 07 tahun 2013 idn journalIdnJournal
 
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Muh Saleh
 
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosialPermensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosialDewi Kartika
 
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid Bnn
 
profil-partai-buruh.pdf
profil-partai-buruh.pdfprofil-partai-buruh.pdf
profil-partai-buruh.pdf
RiekyansahEriek
 

More Related Content

What's hot

Makalah bpjs
Makalah bpjsMakalah bpjs
Makalah bpjs
Acun Nasrul
 
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jknAnalisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
Danin Jaya
 
Permensos no. 29 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 29 tahun 2012 idn journalPermensos no. 29 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 29 tahun 2012 idn journalIdnJournal
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 6, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 6, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 6, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 6, Tahun 2014
BPJS Kesehatan RI
 
Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013
IdnJournal
 
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017
Muh Saleh
 
Naskah akademik
Naskah akademikNaskah akademik
Naskah akademikasmadibeny
 
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
dikakakaa
 
Pengertian bpjs
Pengertian bpjsPengertian bpjs
Pengertian bpjs
prayoga945
 
Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013
IdnJournal
 
Perda perlindungan perempuan dan anak
Perda perlindungan perempuan dan anakPerda perlindungan perempuan dan anak
Perda perlindungan perempuan dan anak
Arifuddin Ali.
 
Juknis jamkesmas 2011
Juknis jamkesmas 2011Juknis jamkesmas 2011
Juknis jamkesmas 2011
Lintas Rakyat
 
10 perda 2015 ttg tanggung jawab sosial perusahaan
10 perda 2015 ttg tanggung jawab sosial perusahaan10 perda 2015 ttg tanggung jawab sosial perusahaan
10 perda 2015 ttg tanggung jawab sosial perusahaan
fionarazqa
 
perda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
perda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemisperda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
perda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
fionarazqa
 
Pkl bab 2
Pkl bab 2Pkl bab 2
Pkl bab 2
Wahyudi Sigit
 
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSNUndang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
Nur Fadillah
 
Permensos no 07 tahun 2013 idn journal
Permensos no 07 tahun 2013 idn journalPermensos no 07 tahun 2013 idn journal
Permensos no 07 tahun 2013 idn journalIdnJournal
 
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Muh Saleh
 
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosialPermensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosialDewi Kartika
 

What's hot (20)

Makalah bpjs
Makalah bpjsMakalah bpjs
Makalah bpjs
 
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jknAnalisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
 
Permensos no. 29 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 29 tahun 2012 idn journalPermensos no. 29 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 29 tahun 2012 idn journal
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 6, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 6, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 6, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 6, Tahun 2014
 
Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013
 
Bab 1 revisi
Bab 1 revisiBab 1 revisi
Bab 1 revisi
 
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Majene Tahun 2017
 
Naskah akademik
Naskah akademikNaskah akademik
Naskah akademik
 
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
 
Pengertian bpjs
Pengertian bpjsPengertian bpjs
Pengertian bpjs
 
Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013
 
Perda perlindungan perempuan dan anak
Perda perlindungan perempuan dan anakPerda perlindungan perempuan dan anak
Perda perlindungan perempuan dan anak
 
Juknis jamkesmas 2011
Juknis jamkesmas 2011Juknis jamkesmas 2011
Juknis jamkesmas 2011
 
10 perda 2015 ttg tanggung jawab sosial perusahaan
10 perda 2015 ttg tanggung jawab sosial perusahaan10 perda 2015 ttg tanggung jawab sosial perusahaan
10 perda 2015 ttg tanggung jawab sosial perusahaan
 
perda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
perda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemisperda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
perda nomor 4 tahun 2013 ttg pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis
 
Pkl bab 2
Pkl bab 2Pkl bab 2
Pkl bab 2
 
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSNUndang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
 
Permensos no 07 tahun 2013 idn journal
Permensos no 07 tahun 2013 idn journalPermensos no 07 tahun 2013 idn journal
Permensos no 07 tahun 2013 idn journal
 
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
 
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan SosialPermensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No.17 Thn. 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
 

Similar to Tabloid Publica Pos Edisi 4

Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid Bnn
 
profil-partai-buruh.pdf
profil-partai-buruh.pdfprofil-partai-buruh.pdf
profil-partai-buruh.pdf
RiekyansahEriek
 
Digital surya 03 desember 2013
Digital surya 03 desember 2013Digital surya 03 desember 2013
Digital surya 03 desember 2013Portal Surya
 
Media Indonesia 21 Maret 2014
Media Indonesia 21 Maret 2014Media Indonesia 21 Maret 2014
Media Indonesia 21 Maret 2014hastapurnama
 
Final press release media briefing aman
Final press release media briefing amanFinal press release media briefing aman
Final press release media briefing aman
Panji Kharisma Jaya
 
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RIPernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI
RepublikaDigital
 
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdfPernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf
shirizkiku
 
Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014hastapurnama
 
Comments from perspective of patient movements
Comments from perspective of patient movementsComments from perspective of patient movements
Comments from perspective of patient movements
Bagus Utomo
 
Suara Merdeka 24 Februari 2014
Suara Merdeka 24 Februari 2014Suara Merdeka 24 Februari 2014
Suara Merdeka 24 Februari 2014hastapurnama
 
Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Portal Surya
 
Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014hastapurnama
 
E magz september Kemenkop 2019
E magz september Kemenkop 2019 E magz september Kemenkop 2019
E magz september Kemenkop 2019
kemenkop
 
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD MalangTugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
dilla1515
 
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Tugas bahasa indonesia
Tugas bahasa indonesiaTugas bahasa indonesia
Tugas bahasa indonesia
SeputarIlmuku
 
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubunganAsosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
rintoriyan19
 
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014hastapurnama
 

Similar to Tabloid Publica Pos Edisi 4 (20)

Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
 
profil-partai-buruh.pdf
profil-partai-buruh.pdfprofil-partai-buruh.pdf
profil-partai-buruh.pdf
 
Digital surya 03 desember 2013
Digital surya 03 desember 2013Digital surya 03 desember 2013
Digital surya 03 desember 2013
 
Media Indonesia 21 Maret 2014
Media Indonesia 21 Maret 2014Media Indonesia 21 Maret 2014
Media Indonesia 21 Maret 2014
 
Final press release media briefing aman
Final press release media briefing amanFinal press release media briefing aman
Final press release media briefing aman
 
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RIPernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI
 
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdfPernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf
 
Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014
 
Comments from perspective of patient movements
Comments from perspective of patient movementsComments from perspective of patient movements
Comments from perspective of patient movements
 
Suara Merdeka 24 Februari 2014
Suara Merdeka 24 Februari 2014Suara Merdeka 24 Februari 2014
Suara Merdeka 24 Februari 2014
 
Majalah Detik
Majalah Detik Majalah Detik
Majalah Detik
 
Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013
 
Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014
 
E magz september Kemenkop 2019
E magz september Kemenkop 2019 E magz september Kemenkop 2019
E magz september Kemenkop 2019
 
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD MalangTugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
 
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
 
Tugas bahasa indonesia
Tugas bahasa indonesiaTugas bahasa indonesia
Tugas bahasa indonesia
 
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubunganAsosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
 
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
 

Tabloid Publica Pos Edisi 4

  • 1. PUBLICA POS Tabloid Dwi Mingguan Info Publik Terpercaya “Apapun yang dapat engkau lakukan atau impikan dapat engkau lakukan, lakukanlah itu! Keberanian itu punya kuasa, keajaiban, serta kejeniusan di dalamnya” (Friederick Ghoethe) Hal. 5... Mary Jane Hanya Korban Ir. Budi Yuwono: Dari Tulungagung untuk Indonesia Sosok Hal. 20... Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016 Untungkan Indonesia Ekonomi & Bisnis Hal. 7... Hukum Eat Republic, Tempat Kongkow Baru di Selatan Jakarta www.publicapos.com fanpage: publicapos.com @publicaposcom publicapos@gmail.com Terbit 20 Halaman Edisi IV/I/V - 2015 Politik Belah Bambu Jelang Pilkada Foto: Antara Presiden Joko Widodo (tengah) berfoto bersama para pekerja usai penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan (JKN) untuk pekerja di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4). Sebanyak 3.289 KIS dibagikan kepada pekerja beserta keluarga guna menjamin masyarakat kurang mampu untuk dapat mem- peroleh manfaat dari adanya jaminan kesehatan dari pemerintah. Publicapos - Pusat kota biasanya dimanjakan oleh berbagai fasilitas. Dari destinasi belanja sampai kuliner. Jarang sekali kita mendengar daerah pinggir kota jadi tempat nongkrong para kawula muda, seperti halnya daerah Kemang, tujuan kuliner sekaligus tempat kaum urban rehat sejenak dengan sejawatnya. Di pinggir kota Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Pondok Cabe, ada sebuah destinasi kuliner terbaru. Awalnya, agak sulit membayangkan di mana di daerah Pondok Cabe pusat kuliner terbesar di selatan Jakarta ini berada? Lokasinya di depan lapang­an terbang Pondok Cabe memu­dahkan orang yang ingin mencari lokasinya. Perumahan sederhana rakyat dan bisnis tingkat rumahan memadati sisi jalan. Jauh dari pembangunan gencar. Spanduk besar bergambar pakar kuliner terkenal Bondan Winarno mulai tampak di sisi jalan. Hanya wajah Pak Bondan satu- satunya penanda jelas kebe­radaan pusat kuliner ini. Tempat ini bernama Eat Republic (ER). Para pebisnis kuliner memang sering menamai produk resto­ran­nya dengan nama-nama nyeleneh yang ber­ makna besar dan hebat. Namun, untuk Eat Republic,tidaksalah nama ini diberi­ kan. “Eat Republic seperti sebuah negara makanan, yang benar-benar lengkap dengan makan­an,” kata Agus Saepudin, General Manager Eat Republic. Setidaknya ter­dapat 700 menu atau masakan, di mana 90 persen­nya merupakan masakan Nusantara. “Eat Republic men­du­kung misi meles­ta­rikan masakan tradisional Indonesia,” kata Marketing Communi­cation Wiraland Property Group, Anke Dwi Saputro, pada Kamis (23/04). Sementara itu, Bondan Winarno, penggiat kuliner Indonesia yang juga hadir dalam acara peresmian ER mengatakan, dirinya sangat senang ada usaha swasta untuk meles­tarikan gerakan pusaka kuliner Indonesia. “Mau makan makanan Betawi di Jakarta Pusat, siapa yang bisa tunjukkan? Enggak ada kan? Artinya di Jakarta Pusat makanan Betawi sudah terpinggirkan. Kita tanya lagi, di Jakarta Timur ada enggak? Ada, tapi sudah masuk pinggiran, Ragunan, Jagakarsa, Srengseng Sawah,” kata Bondan. Lelaki yang dikenal dengan jargon ‘maknyus’ itu melanjutkan, “Kita lihat, jika kita tidak ada upaya (melestarikan masakan Indonesia),masakankitaakanterpinggirkan.” Sementara itu Anke mene­gas­kan, ER adalah sebuah destinasi kuliner, bukan food court seperti yang banyak terdapat di pusat-pusat perbelanjaan. Ada hal mena­rik lain yang bisa dilakukan para pengunjung. “Dari live music, playground, jogging track sepanjang 500 meter dengan pohon- pohon trembesi yang rindang, destinasi agrowisata The Valley, dan lainnya,” kata Anke. ER diharapkan juga menjadi tempat berkumpul komunitas. “Misi­nya, South City jadi tempat nongkrong masyarakat Tangsel, Jaksel, dan Depok.” tutur anke lagi (tgh) Dok: Publicapos Eat Republik destinasi wisata kuliner baru di bilangan Pondok Cabe, Jakarta selatan
  • 2. Edisi IV/I/V - 2015S O R O T2 P u b l i c a P o s Publicapos (Jakarta) - Secara menge­jutkan Ketua DPR Setya Novanto menerbitkan Surat Kepu­ tusan (SK) rotasi Fraksi Partai Golkar yang diajukan Kubu Aburizal Bakrie. Dalam dokumen SK yang dikutip dari Kompas.com, Pimpinan DPR menyetujui rotasi anggota Fraksi GolkardariKomisiIhinggaKomisiXI. SK Pimpinan DPR itu bernomor 87/PIMP/III/2014-2015 ter­tanggal 16 April 2015 dan di­tan­da­tangani Setya Novanto. Anggota Fraksi Golkar yang di­rotasi berjumlah 33 orang yang mayoritas pendukung AgungLaksono.LoyalisAgungkeba­ nyak­an ditempatkan di Komisi VIII yang membidangi agama dan sosial serta Komisi IX yang mem­bidangi ketenagaakerjaan. Ada pun anggota Fraksi Golkar yang di ajukan rotasinya adalah: 1. Mahyudin di Komisi I yang sebelumnya di Komisi II 2. Andi Rio Idris di Komisi I yang sebelumnya di Komisi X 3. Yayat Y Biaro di Komisi I yang sebelumnya di Komisi III 4. Agati Sulie Mahyudin di Komisi II yang sebelumnya di Komisi V 5. Charles J. Mesang di Komisi II yang sebelumnya di Komisi IX 6. Saiful Bahri Ruray di Komisi III yang sebelumnya di Komisi VII 7. Setya Novanto di Komisi III yang sebelumnya di Komisi II 8. Delia Pratiwi Sitepu di Komisi V yang sebelumnya di Komisi VIII 9. Elion Numberi di Komisi V yang sebelumnya di Komisi X 10. Meutya Viada Hafid di Komisi VI yang sebelumnya di Komisi I 11. Endang Srikarti di Komisi VI yang sebelumnya di Komisi VIII 12. Agun Gunanjar di Komisi VI yang sebelumnya di Komisi I 13. Mohammad Suryo Alam di Komisi VII yang sebelumnya di Komisi VI 14. Enny Anggraeny Anwar di Komisi VII yang sebelumnya di Komisi II 15. Budi Supriyanto di Komisi VII yang sebelumnya di Komisi IX 16. Saniatul Lativa di Komisi VII yang sebelumnya di Komisi IX 17. Dave Akbar Laksono di Komisi VIII yang sebelumnya di Komisi I 18. Bowo Sidik Pangarso di Komisi VIII yang sebelumnya di Komisi VII 19. Fayakhun Andriadi di Komisi VIII yang sebelumnya di Komisi I 20. Zainudin Amali di Komisi VIII yang sebelumnya di Komisi III Publicapos - Berlarutnya Dua partai politik, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, ter­ancam tak bisa mengikuti pemilihan kepala daerah seren­ tak pada Desember 2015 jika tak menyelesaikan konflik dua­ lisme kepemimpinan di internal partai­nya. Panitia Kerja Komisi II DPR pun merancang mekanisme di Peraturan Komisi Pemilihan Umumyangmengaturpihakmana yang berhak untuk mengikuti pilkada. Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo menjelaskan, PKPU menga­tur agar dua pihak yang ber­sengketa berdamai sebelum pen­daftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditutup. Jika perdamaian tak terjadi, maka di­atur mekanisme lain untuk menen­tukan pihak yang berhak mengi­kuti pilkada. "Apabila parpol itu masih berselisih, maka harus men­dasar­ kan pada putusan penga­dilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Arif, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4). Jika hingga pendaftaran peserta pilkada pada 26-28 Juli berakhir dan belum ada keputusan yang ber­kekuatan tetap, maka akan Foto: Antara Bandung - Suasana acara Peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/4) Dua Partai Terancam Absen Pilkadadi­pakai putusan pengadilan yang sudah ada saat itu. Putusan hukum yang berkekuatan tetap baru akan digunakan pada pilkada periode selanjutnya. "Jadi bagi parpol yang sedang sengketa, siapa pun yang nanti diputuskanpengadilandanputus­ an terbit sebelum pen­daftar­ an pilkada, maka bisa dipakai," katanya. Mekanisme mengenai dualis­ me parpol yang berhak mengi­ kuti pilkada ini sempat mem­ buat pembahasan PKPU di Panja Komisi II alot. Akhirnya, pem­ bahas­an selesai pada Jumat (24/4) sore ini. Arif yakin aturan ini akan diterima oleh KPU yang sejak awal juga ikut membahas PKPU ini bersama-sama. Apalagi, keten­ tuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, dan DPRD yang mengatur rapat antara pihak luar dan DPR bersifat mengikat. "Saya kira KPU tentu akan menyusun PKPU dengan bijak dan tidak dengan melanggar UU," katanya. Terpisah, anggota Komisi Pemi­lihan Umum Ida Budiarti, jika merujuk pada UU Partai Politik, yang dapat mengusung calon kepala daerah adalah ke­ pengurusan parpol yang telah diakui pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Persoalannya, ke­putus­an Menkumham terkait kepe­ngu­ rusan kedua parpol itu tengah menjadi objek sengketa di Penga­ dilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Dalam rapat panja minggu lalu, kami sudah sampaikan skenario apabila parpol menempuh upaya hukum di TUN, dan kejadian TUN menangguhkan pelaksanaan (keputusan) Kumham, maka kami nyatakan dalam PKPU bahwa parpol tidak dapat diterima pen­ daftarannya," kata Ida, saat di­ jumpai di Kompleks Parlemen, Kamis (16/4) malam. Ida menambahkan, parpol yang bersengketa baru dapat mengu­ sung calon kepala daerah apabila telah menempuh jalur per­damai­ an. KPU menegaskan hanya akan menerima calon kepala daerah yang diusung oleh parpol dengan satu kepengurusan. "Tugas KPU hanya mengikuti ketentuan norma UU sebagai sebuah norma untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu juga ada sisi lain dari aspek ke­manfaat­ an dan keadilan," kata dia.(tgh) Mesin Legislasipun Bergerak 21. Endang Maria Astuti di Komisi VIII yang sebelumnya di Komisi I 22. Melchias Markus Mekeng di Komisi IX yang sebelumnya di Komisi XI 23. GDE Sumarjaya Linggih di Komisi IX yang sebelumnya di Komisi VI 24. Adies Kadir di Komisi IX yang sebelumnya di Komisi III 25. Sarmuji di Komisi IX yang sebelumnya di Komisi VI 26. Dito Ganinduto di Komisi X yang sebelumnya di Komisi VII 27. Gatot Sudjito di Komisi IX yang sebelumnya di Komisi V 28. Azhar Romli di Komisi IX yang sebelumnya di Komisi II 29. Mujib Rohmat di Komisi X yang sebelumnya di Komisi VIII 30. Idris Laena di Komisi XI yang sebelumnya di Komisi VI 31. Edison Betaubun di Komisi XI yang sebelumnya di Komisi II 32. Aditya Anugrah Moha di Komisi XI yang sebelumnya di Komisi IX 33. Neni Moerniaeni di Komisi XI yang sebelumnya di Komisi VII. Sekretaris Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, mengatakan, dengan adanya rotasi ini, maka tidak ada alasan bagi loyalis Agung Laksono untuk tetap bertahan di komisi sebelumnya. "Maka selanjutnya, sesuai tatib dan UU MD3, pimpinan rapat atau komisi dapat meminta bantuan kea­ manan atau Pamdal untuk menge­ luarkan anggota yang meng­ganggu jalannya rapat," kata Bambang, saat dihubungi, Senin (20/4). Jika ada anggota Fraksi Golkar yang tidak mematuhi keputusan rotasiitu,merekabisadikeluarkan dari ruang rapat karena dianggap mengganggu. Kubu Agung tak khawatir dengan diterbitkannya surat keputusan (SK) rotasi Fraksi Partai Golkar yang diterbitkan Ketua DPR Setya Novanto. "Mohon maaf bukan balik ancam ya, justru Surat FPG dan Surat Ketua DPR itu yang potensial untuk dapat sanksi administratif, sanksi pidana dan saksi organisasi partai," kata Ketua DPP Kubu Agung Laksono, Agun Gunanjar Sudarsa, saat dihubungi, Senin (20/5). Menurut dia, SK Ketua DPR itu diterbitkan berdasarkan per­ mintaan dari pengurus DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie. Sementara, kepengurusan Aburizal belum diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu langkah terbaik Peme­ rintahan Jokowi untuk mencari jalan tengah konflik yang mendera dua partai. Akankah bisa, ataukah konflik itu akan dipelihara? (tgh) Publicapos (Jakarta) - Faktor eksternal diduga turut memicu konflik internal di tubuh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebab, perpecahan di tubuh dua parpol itu bisa menguntungkan sejumlah pihak lain. Keuntungannya bukan hanya dalam urusan pencalonan pilkada, tetapi juga dalam pembentukan peta kekuatan politik di pusat. DirekturRisetPolMarkIndonesia Eko Bambang Subiantoro mengatakan, praktik membelah partai politik memang selalu didasari kepentingan tertentu. Konflik bisa dibuat oleh pemegang kekuasaan dan dijadikan untuk memperkuat kendali mereka. "Bisa saja partai yang sedang berkuasa sengaja membuat agenda itu terjadi," tuturnya. Eko menyebut konflik yang terjadi di Golkar dan PPP dapat menguntungkan pihak-pihak atau Politik Belah Bambu Upaya Menyandera Presiden partai yang tidak berkonflik. Itu bisa dikaitkan dengan semakin dekatnya pilkada Desember men­datang. "Itu memanfaatkan konflik yang menguntungkan," ucapnya. Ada asumsi bahwa Koalisi Indonesia Hebat (KIH) punya andil dalam perpecahan parpol-parpol Koalisi Merah Putih. "Mereka tampaknya ingin menguasai presiden. Sehingga praktik politik pecah belah partai ini terjadi," ujar Eko Bambang Kegagalan KIH mengatur presiden, kata Bambang, disebabkan suara mereka di parlemen tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan kekuatan KMP. Apalagi"hubungan presiden dengan KMP belakangan mulai lengket, terutama saat pembahasan APBNP 2015. "KIH ketika itu berusaha mengulur- ulur waktu. Namun, mereka akhirnya tidak berdaya karena KMP di parlemen kompak membantu pemerintah dengan mengesahkan APBNP 2015 tepat waktu," katanya. UpayauntukmenggembosiKMP, lanjut Eko Bambang, dilakukan melalui politik pecah belah. PPP yang pertama menggelar muktamar dikondisikan dengan memi­liki kepengurusan ganda. Selan­jutnya, Partai Golkar menjadi sasaran dengan menge­ sahkan salah satu kubu meski putusan mahkamah partai tidak memenangkan salah satu kubu mana pun. "Jadi, sebenarnya sederhana sekali. Politik pecah belah partai ini adalah upaya menguasai presiden dengan tetap memaksanya menjadi petugas partai. Bukan merelakannya menjadi petugas untuk rakyat dari Sabang sampai Merauke," tandasnya. (tgh)
  • 3. 3P u b l i c a P o sEdisi IV/I/V - 2015 S O R O T Terbit sejak 15 Januari 2015, Publica Pos hadir sebagai tabloid dwi mingguan yang bertekad men­ jadi rujukan informasi publik ter­ percaya. Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Publica Pos. Semua wartawan Publica Pos dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun me­ mintaimbalandarisiapapun.Semua Tabloid Dwi Mingguan Publica Pos isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Dewan Redaksi: Ujianto Singgih Pr, Mohammad Mulyadi, Achmad M Fahham, Sahat Aditua Silalahi, Prianter J. Hairi, Ansel Alaman Pemimpin Umum: Achmad M Fahham Pemimpin Perusahaan: Abdul Mukhit KD, Pemimpin Redaksi: Ahmad DH Redaktur Pelaksana Tabloid: T. Kurniawan, Redaktur Pelaksana Online: Dawam Multazam Staf Redaksi: Helmi Yusuf, Fikry Rakatamala, Arik Dj, Abdul Kholik, Abu Roiz, Muhammad Ainuzzaki, Abas Firdaus Basuni Manajer Keuangan: Miftachul Chusnah Manajer Iklan dan Pemasaran: M. Arief Setiawan, Ahmad Amin Penerbit: PT Publica Media Utama Alamat Redaksi / Iklan : Ruko Taman Cinangka A-5, Cinangka, Sawangan, Depok, 16516 Telp. 021-49116822 Email Redaksi: publicapos@gmail.com PDI-P VS Jokowi Publicapos (Jakarta) - PDI-P mengakui adanya keretakan hubungandankomunikasidengan Presiden Jokowi beserta partai pendukung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Karena itulah, PDI-P berencana membentuk sekretariat gabungan (setgab). "Ya begitulah. Perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi," ungkap Wasekjen PDI-P, Ahmad Basarah, di Jakarta, Selasa (14/4). Anggota Komisi I DPR RI itu menyebut, untuk menjalin komunikasi antara KIH dan Jokowi, PDI-P segera membentuk setgab. Setgab diharapkan bisa membentuk suatu pola komunikasi yang efektif antara Jokowi dengan partai pendukung. Foto: Antara Gedung DPR/ MPR di Senayan "Selama ini belum terbentuk suatu pola koordinasi dan komunikasi yang efektif antarpartai pengusung dengan pemerintah. Karena itu, perlu dilakukan satu upaya untuk menyepakati model komunikasi dan model koordinasi yang efektif," tegasnya. Bahkan, kata dia, diskusi tentang hal ini sempat dibahas saat Kongres PDI-P di Bali pada beberapa waktu lalu. "Di Kongres PDIP kemarin pun disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDI-P, partai pengusung, dan pemerintah. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk setgab atau nama lain," simpulnya. (tgh) Publicapos (Jakarta) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kebi­jakannya banyak yang tidak berpihak kepada rakyat karena tersandera para bandar yang mem­biayainya saat kampanye Pilpres 2014. "Penyanderaandanperampasan hak prerogatif semacam itu ingin ditepis oleh Jokowi saat menjadi presiden. Karena itu Jokowi sejak awal bertekat untuk tidak menyusun kabinet transaksional dan sebaliknya ingin menbentuk kabinet kerja (zaken cabinet) dan kabinet ahli," Koordinator Forum Relawan Pemenangan Jokowi-JK, Indro Tjahyono dalam pernyataan kepada Publicapos. Menurut Indro, gembar gembor ini tentu dianggap naif karena tanpa sadar sejak menjadi wali­ kota solo, Jokowi telah dide­kati oleh para promotor jika tidak bisa di sebut bandar. "Para promotor ini tetap menempel Jokowi ketika mengi­kuti kontes pencalonan dan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mereka yang melakukan konso­li­dasi elit saat Jokowi menca­lonkan diri sebagai presiden," ungkap Indro. Kata Indro, ara promotor terus menerus memberi fasilitas kampanye dan materi kampanye yang nyata dan bisa diukur (tangible). Mereka berusaha menu­tup segala upaya yang tidak terukur (intangible) seperti mobili­sasi dan kampanye door to door yang dilakukan para relawan. "Dengan cara demikian para promotor ini bisa menampilkan diri, misalnya dengan membentuk Rumah Transisi, seolah-olah mereka paling berjasa dalam peme­nangan dengan menun­ jukkan berapa besar uang yang telah mereka keluarkan. Lanjut Indro, dalam kondisi ini peluang relawan untuk ikut serta menjalankan amanat Trisakti dan mengimplementasikan Trisakti akan semakin kecil. "Apalagi jika Jokowi telah di­ hip­notis oleh atraksi-atraksi mereka yang seolah-olah ingin ber­peran sebagai kelompok inti (core group), tetapi dari hari ke hari posisi politik Jokowi semakin kedodoran," pungkas Indro.(Ahn) Publicapos (Jakarta) - Mulai cair­nya hubungan partai politik (parpol) yang tergabung dalam KoalisiMerahPutih(KMP)dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinyalir mengun­dang reaksi negatif dari kelompok tertentu terhadap kondisi tersebut. Politisi Golkar, Bambang Soesatyo menyampaikan bentuk reaksi negatif itu ditunjukkan dengan upaya menggembosi partai politik (parpol) yang ter­ gabung dalam barisan KMP. Tujuan­nya, kata Bambang untuk mening­katkan posisi tawar kelom­ pok tersebut di mata Jokowi. “Bagaimana cara menggembosi kekuatan KMP di parlemen agar posisi tawar mereka tinggi dihadapan presiden? Ya dengan politik pecah belah (partai) ala Belanda dulu,” kata Bambang melalui jaringan Whats up. Dia menyebutkan salah satu indikasi cairnya hubungan Jokowi dengan KMP dalam pem­ ba­hasan APBN-P 2015. Pada kesem­patan itu, kata dia, KMP kompak mendukung pemerintah, sementara fraksi di DPR yang ter­ gabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berusaha mengulur- ngulur waktu. “Namun, mereka akhirnya tidak berdaya karena KMP di parlemen kompak membantu pemerintah dan presiden untuk menguta­ makan kepentingan rakyat dengan menge­sahkan APBN-P 2015 tepat waktu,” ucapnya. Dia mengungkapkan, upaya peng­gem­bosan itu dilakukan dengan memecah belah parpol Presiden Tersandera Para Bandar Pecah Belah Partai, Naikan Posisi Tawar di Mata Jokowiyang ter­gabung dalam KMP, yaitu Partai Golkar dan Partai Persatuan Pemba­ngunan (PPP). Bambang Soesatyo menge­ muka­kan, praktik politik belah partai yang terjadi selama ini seperti dialami Golkar dan PPP muncul karena adanya pihak yang ingin menaikan ’bargaining posisition’ atau posisi tawar mereka terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selama ini, kendati telah men­ dapatkan beberapa kursi menteri dalam kabinet dan direksi atau komi­sarisdisejumlahperu­sa­haan BUMN serta konsesi bisnis triliun­ an, tampaknya ada kelompok yang belum merasa puas dan ingin mengua­sai presiden. Kelompoktersebutkerapgeram dan galau karena sampai saat ini mereka merasa sulit mengatur presiden. “Kondisi tersebut tampak jelas dalam pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kongres PDIP di Bali kemarin yang berkali-kali menekankan bahwa para anggota DPR, penteri termasuk presiden adalah petugas partai dan harus tunduk pada aturan, misi dan visi partai,” kata Bambang. Ia menjelaskan kelompok- kelompok tersebut merasa sulit menun­duk­kan presiden karena suara mereka di parlemen tidak terlalu kuat dibandingkan dengan keku­atan Koalisi Merah Putih (KMP). Apalagi hubungan presiden dengan KMP belakangan mulai lengket, terutama saat pembahasan APBN-P 2015. “Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ketika itu berusaha untuk mengulur-ulur waktu. Namun mereka akhir­nya tidak berdaya karena KMP di parlemen kompak mem­bantu peme­rintah dan presiden mengu­tamakan kepen­ tingan rakyat dengan menge­sah­ kan APBN-P 2015 tepat waktu,” ujarnya. Dia menganalisa cara kelompok tersebut menggembosi kekuatan KMP di parlemen agar posisi tawar mereka tinggi dihadapan presiden yaitu dengan politik pecah belah. Pertama, karena PPP lebih dulu bermuktamar (Munas) maka partai tua berlambang Ka’bah inilah yang lebih dahulu disikat dengan men­ciptakan kepe­ngu­rusan ganda. Selan­jut­kan dengan menciptakan kepe­ngu­ rusan ganda di tubuh Golkar. Mereka berhasil dengan meman­faatkan kekuasaan dan kewe­nangan yang diberikan UU kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly sebagai petugas partai untuk memecah belah partai Golkar. “Jadi, sebenarnya sederhana sekali untuk dapat mengambil kesimpulan tentang apa yang terjadi dari praktik ’politik belah partai’ saat ini yakni, kerakusan atas keinginan menguasai ’kekuasaan istana’ seluruhnya. Termasuk menguasai presiden dengan me­mak­sanya tetap menjadi petugas partai. Bukan merelakannya menjadi petugas rakyat yang melayani rakyat dari Sabang sampai Merauke,” tutur anggota Komisi III DPR ini.(tgh) Foto: Antara Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf kalla saat di arak menuju Istana negara usai pelantikan
  • 4. Edisi IV/I/V - 2015P O L I T I K4 P u b l i c a P o s Foto: Antara Mantan Presiden RI ke - 6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua umum Partai Demokrat Publicapos (Jakarta) - Pengamat politik sekaligus Direktur Parlemen Watch Jatim Umar Salahudin mengi­ngatkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mewaspadai upaya pen­je­ galan dirinya agar tidak bisa maju lagi di Pilkada Surabaya 2015. "Risma harus punya plan (peren­canaan) A, B, C dan sete­ rusnya, jika saat injury time tiba-tiba PDI-P membatalkan. Risma perlu menjalin komunikasi politik dengan partai-partai lain. Berlakulah seperti politisi, bukan birokrat," katanya kepada Antara di Surabaya, Sabtu. Insting politik yang ada selama ini, jika Risma akan diberikan rekomendasi dari PDI-P, maka disya­ratkan harus bersedia meng­ gandeng Wisnu Sakti Buana yang sekarang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surabaya dan sekaligus Ketua DPC PDI-P Surabaya. Jika Risma demi rekomendasi lantas bersedia menggandeng Wisnu Sakti lagi perlu diper­tanya­ kan, karena selama ini Risma tidak cocok dengan Wisnu. "Itu namanya kawin politik yang dipaksakan. Tapi kalau PDIP melepas Risma risiko tinggi karena pasti ditangkap oleh partai lain," katanya. Ia juga menilai jangan-jangan Publicapos - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sulit ditandingi oleh siapapun dalam pemilihan Ketua Umum di Kongres Partai Demokrat. "SBY masih kuat. Kalaupun Marzuki mau maju suaranya tidak besar. Saat Kongres di Bandung saja masih kalah sama dengan Anas, apalagi lawan SBY," kata penga­ mat politik Sahirul Alem kepada Publicapos.com,Sabtu(25/4). Menurut Alem, sosok Marzuki tidak pantas memimpin partai ber­ lambang bintang mercy itu karena kharisma­nya masih kalah dengan Kongres Partai Demokrat: SBY Sulit Dilawan SBY. "Harusnya Marzuki tahu diri jika seluruh kader menghendaki SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat,"ungkapAlem. Selain itu, Alem meminta kader Partai Demokrat untuk menjaga kesolidan agar tidak dipecah oleh rezimpenguasa. "Saat ini rezim penguasa suka meme­cah belah partai. Penguasa selalu ber­pihak kepada seseorang ingin mem­bawa partai tertentu ber­­ gabungkepenguasa,"pungkasAlem. SBY juga menyatakan siap untuk kembali mengemban tugas sebagai KetuaUmumPartaiDemokrat. "Saya dengar apa yang kader sampai­­­kan agar saya bersedia me­ mim­pin kembali Partai Demokrat. Mana­kala itu harapan dan per­ mintaan dari mayoritas kuat para kader I­nsya Allah saya terima dan akan saya jalankan," kata dia, Jumat (24/4). Deklarasi ini sekaligus menga­ mini pernyataan mayoritas elite Demokrat yang menghendaki SBY kembali memimpin demi mengem­ balikan kejayaan partai seperti saat memenangkanPemilu2009.(ahn) Siaga Satu Risma untuk Surabaya Rismaharini diberikan angin surga­wi seakan-akan PDI-P Surabaya sudah diinstruksikan oleh pusat agar tetap menjadikan Risma sebagai calon wali kota. "Ketika Risma merasa men­ dapat angin surgawi dan yakin mendapat rekomendasi dari PDI-P, kemudian Risma lalai dalam membangun komunikasi politik dengan partai-partai lainnya serta menolak lamar­an partai lainnya," katanya. Namun, pada saat "injury time" PDI-P memberikan rekomendasi ke Wisnu Sakti sebagai calon wali kota, sementara partai-partai lain berkoalisi sudah punya calon lain dan pendaftaran calon independen ditutup, maka di­ pasti­kan peluang Risma maju kembali tidak ada. Pengajuan PDI-P diperkirakan ada dua yang diserahkan ke pusat yang terutama paket Risma- Wisnu dan paket kedua adalah Wisnu dengan calon lain. Apalagi berdasarkan penga­ laman Pilkada Surabaya sebe­lum­ nya, calon yang semula dipastikan dapat rekomendasi yakni Saleh Mukadar (Ketua DPC PDI-P Surabaya saat itu) dan Bambang DH, namun menjelang detik-detik akhir malah yang mendapatkan rekomendasi Rismaharini dan Publicapos (Jakarta) - Yusril Ihza Mahendra akhirnya memim­ pin Partai Bulan Bintang (PBB) karena Rhoma Irama tidak hadir untuk menyatakan kesiapan sebagai Ketua Umum. "Karena Rhoma Irama tidak datang dalam penetapan calon Ketum PBB yang membutuhkan pernyataan kesiapan dari yang bersangkutan, maka pimpinan sidang menyatakan bahwa Yusril terpilih sebagai ketua umum," kata Mantan Ketua Umum PBB MS Kaban di Jakarta, Minggu. Sebelum menetapkan Yusril sebagai Ketua Umum PBB, lanjut Kaban, pimpinan sidang sudah memberi waktu selama lima menit untuk menunggu Rhoma Irama di rapat sidang. Namun hingga batas waktu yang berikan habis, Raja Dangdut tersebut tidak datang untuk memberikan pernyataan kesiapannya untuk dimajukan sebagai calon Ketua Umum PBB. Kaban yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro menga­takan, Yusril terpilih secara demokratis. Suara yang didapat juga menunjukkan Yusril terpilih menjadi Ketua Umum PBB. "Kita sudah menunggu Bang Rhoma untuk menyampaikan ke­ sediaannya memimpin PBB. Tapi sudah ditunggu selama 5 menit tidak datang juga," ujarnya. Yusril Kembali Pimpin PBB Terkait pencalonan Rhoma, sambung Kaban sebelumnya juga sudah mengadakan pertemuan dengan pengurus PBB. Namun sepertinya Rhoma tidak datang saatpemungutansuara."Jadiyang bersemangat para pendukungnya saja," ujarnya. Dari informasi yang dihimpun Antara, jumlah suara yang didapat Yusril untuk maju sebagai calon Ketum PBB adalah 386 suara sedangkan Rhoma 122 suara dan calon lainnya kurang dari 100 sehingga tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Penetapan calon tersebut ber­ dasar­kan pasal 5 ayat 3 AD/ART PBB, setiap calon harus men­dapat 100 suara dukungan. Karena hanya ada dua nama yang muncul maka ditetapkan dua calon yakni Yusril Ihza Mahendra dan Rhoma Irama. Namun saat perhitungan suara usai dan para bakal calon Ketum dimintai komitmen dan pernyataan kesiapannnya untuk dijadikan calon, Rhoma Irama tidak datang. "Saya juga tidak tahu alasannya, yang jelas Rhoma berkali-kali sudah menyatakan tidak maju jika Yusril juga mencalonkan Ketum, namun ini kan pendukungnya saja yang dorong terus. Kami sampai saat ini masih membuka pintu untuk Rhoma," ujarnya.(tgh/ant) Bambang DH. Hal itu tentu saja bisa terulang kembali. Apalagi saat ini sudah beredar spanduk yang tersebar di sejumlah titik dengan slogan "We love Surabaya" yang disingkat WS (Wisnu Sakti). Jika PDI-P serius mengusung Risma, maka spanduk yang tersebar seharusnya adalah Risma-Wisnu, bukan WS. Selain itu, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati bisa membaca ketidaksetiaan Rismaharini ter­ hadap partai, sehingga buruk­nya komunikasi antara Risma dengan PDIP di Surabaya mem­buat tidak ada kontribusi bagi PDI-P. "Itulah politik, tidak ada kawan yang abadi. Sulit membedakan antara menjatuhkan teman atau tetap merangkul teman. Seribu langkah dilakukan dengan tujuan yang sama yakni kekuasaan bisa di­raih," ujarnya. Inilah strategi jitu mengganjal Risma maju di pentas Pilkada Surabaya 2015. Dengan demikian para pimpinan partai akan mengo­cok ulang dan bertempur secara kompetitif karena calon yang di­anggap kuat dan sebagai momok yang ditakuti sudah tidak ada lagi, sehingga masing-masing partai me­miliki peluang yang sama. "Dilema juga bagi seorang Rismaharini di sisi lain karena punya passion marketable dan elektabilitas tinggi, di sisi lain kelemahan Risma bukan lahir dari kalangan politisi, tapi seorang birokrat. Dia bukan kader politik partai, apalagi kader ideologis," katanya. Untuk itu, Rismaharini dan timnya perlu membaca kemung­ kinan-ke­mung­kinan itu dengan menyiapkan antisipasi atau mem­ buat opsi-opsi lain. Ia menilai banyak orang-orang pintar di sekitar Risma yang tahu dan bisa membaca kemungkinan-ke­mung­ kinan seperti itu. Jika tetap maju dengan PDI-P tentunya harus ada MoU yang jelas, legal dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.Bilatidak,makasebaiknya Risma segera berkomunikasi dengan partai-partai lain. Apalagi, momen penting Kongres Partai Demokrat yang akan digelar di Surabaya pekan depan bisa dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan dengan para elite Partai Demokrat. Jika independen, sebaikanya mulai saat ini sudah mem­per­ siapkan diri dengan persyaratan sebagai calon independen. "Setidaknya dalam politik itu harus baca yang terburuk dan bagaimana antisipasi yang ter­ buruk. Kalau mau aman ya maju pakai kendaraan politik," katanya. Terakhir, Umar berpesan kepada Risma agar sadar bahwa sekarang dirinya bukan sekadar birokrat profesional tapi adalah politisi. "Lakukan langkah-langkah politik yang cerdas. Dia harus sadar bahwa dia banyak diincar orang. Apa mau men­jatuhkan atau menaikkan. Kalau itu naluri harus jalan," katanya (tgh/ant) Foto: Antara Ketua Umum Partai Bulan bintang terpilih, yusril Ihza Mahendra
  • 5. 5P u b l i c a P o sEdisi IV/I/V - 2015 H U K U M Foto: Antara Cilacap - Pengacara duo balinine Todung Mulya Lubis, sambil menunjukkan lukisan potret terpidana mati Myuran Sukumaran berjudul “second last day” menjelaskan kepada wartawan, di dermaga penyeberangan Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (27/4). Publicapos(Jakarta) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengu­ sulkan agar Sekretariat Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ber­tempat di Sekretariat Negara untuk menghindari tekanan dan intervensi dari kepen­tingan politik yang anti­pemberantasan korupsi. "Pemilihan Sekretariat Pansel Capim KPK adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Penga­la­man sebelumnya, Sekretariat Pansel pernah di Kemenkumham dan Kemen­terian PAN RB," kata Koor­ dinator Badan Pekerja ICW Adnan Topan Husada dihubungi di Jakarta, Selasa. Adnan mengatakan secara umum menteri atau pejabat yang me­ mimpin tempat kesek­retariatan ICW Usulkan Sekretariat Pansel KPK di Setneg Pansel Capim KPK secara "ex officio" menjadi ketua pansel. Karena itu, harus dipilih kementerian yang bebas dari kepentingan, terutama terhadap KPK. Namun, ICW mencatat, dua kementerian yang sebelumnya menjadi sekretariat, yaitu Kemen­ kumham dan Kementerian PAN RB, saat ini dipimpin menteri yang berasal dari partai politik. "Menkumham Yasonna Laoly berasal dari PDI Perjuangan dan Menteri PAN RB Yudhi Crisnandi berasaldariPartaiHanura,"tutur­nya. Karena itu, untuk menghindari politisasi dalam proses seleksi calon pimpinan KPK, ICW mengu­sulkan sekretariat pansel ditempatkan di Setneg sekaligus menunjuk Men­sesneg Pratikno sebagai ketua pansel. "KamimenilaiPratiknoadalahfigur nonpartaiyangberintegritas,kredibel dan memiliki komitmen terhadap gerakanantikorupsi,"ujarnya. Salah satu sinyal bahwa Pratikno berkomitmen terhadap gerakan antikorupsi adalah per­ nya­taannya ketika pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai kapolri beberapa waktu lalu bermasalah karena pene­ tapan status tersangka oleh KPK. "Ketikaitu,Pratiknomenya­rankan Budi Gunawan untuk mengun­ durkan diri dari penca­lonan. Itu menunjukkan komit­mennya dalam gerakan anti­korupsi daripada kebanyakan anggota DPR yang justru menye­tujui Budi Gunawan menjadi kapolri," katanya.(tgh) Publicapos.com (Jakarta) - Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menilai buruh migran asal Filipina, Mary Jane hanya korban dari sindikat narkoba. "Saya merasa terpanggil untuk bersurat kepada Bapak (Presiden), karena menurut berita yang ber­ kembang dia adalah korban perda­ gangan orang yang di­manfaatkan sindikat narkoba," kata Jumhur dalam pernyataan kepada Publica­ pos, Senin (27/4). Menurut Jumhur, ada puluhan TKI yang sebagian di antaranya juga korban perdagangan orang. "Keluguan para TKI, menjadi bagianyangdimanfaatkansindikat narkoba internasional. Salah satu modusnya, sindikat ini me­minta TKI membawa tas yang ternyata berisi narkoba," ungkap Jumhur. Jumhur: Marry Jane Hanya Korban Jumhur mengetuk pintu hati Bapak untuk bisa menggunakan kekuasaan Bapak membebaskan Mary Jane dari hukuman mati yang fatal ini. "Saya yakin bila Bapak menga­ bulkan permohonan ini, yang juga disuarakan oleh banyak pihak, maka sama sekali tidak akan mengurangi wibawa Bapak bah­ kan sebaliknya akan men­dapat dukungan karena Bapak dinilai sebagai sosok yang tegas, arif dan bijaksana," ujar Jumhur. Jumhur mengingatkan kembali untuk memberikan grasi bagi ter­ pidana mati. "Memberi atau tidak memberi grasi bagi terpidana mati adalah ke­kuasaan penuh Presiden yang memang harus dilakukan dengan per­timbangan subjektif disertai dengansegalakearifandankebijak­ sanaan seorang presiden," pungkas Jumhur.(ahn) Publicapos(Jakarta)-MenteriSosial Khofifah Indar Parawansa menga­ t­akan bahwa pengedar narkoba termasuksalahsatujenisterorisyang mengancamjiwabangsaIndonesia. "Pengedarnarkobajugatermasuk teroris, karena bisa mem­­bunuh banyak jiwa dan meru­sak moral," kata Khofifah ketika mengunjungi Pondok Pesan­tren Pendidikan Al- QuranCijantung,Ciamis,JawaBarat, Minggu (26/4). Ia menjelaskan narkoba seperti Publicapos (Jakarta) - Pangdam II/Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Iskandar M Sahil minta supaya prajurit TNI dan Polri harus selalu ber­­sinergi agar keamanan selalu ter­ cipta. Sinergitas TNI dan Polri meru­ pakan modal dasar untuk men­ cipta­kan suasana kondusif, kata Pangdam saat ber­silatu­rahim dengan jajaran­nya ber­sama anggota Polresta Bandar Lampung, Jumat. Begitu juga dengan seluruh komponen masyarakat harus selalu kompak terutama dalam Narkoba Sama Seperti Teroris bom, karena bentuknya bisa di­ masuk­kan ke berbagai jenis makan­ an yang tidak diketahui pembeli­nya. "Kasus terakhir narkoba dan ganja bisa beredar dalam bentuk kue,inisangatberbahaya,"ujarnya. Ia meminta semua pihak harus rajin dalam memberi pengawasan terhadap putra-putrinya dalam hal gerakan antinarkoba. Selain itu, dalam kunjungan tersebut, Kementerian Sosial juga memberi bantuan kepada pondok Sinergi TNI dan Polri men­jaga lingkungan masing- masing, ujar Pangdam. Selain itu Pangdam minta dalam menjalan tugas anggota harus perpedoman pada Intruksi Presiden tentang gangguan kea­ manan dan nota kesepahaman antara TNI dan Polri pada 2013. MoU antara TNI dan Polri itu antara lain berisikan masalah mekanisme permintaan tugas perbantuan. Hal ini karena nota kese­paham­ an itu mengatur tugas antara TNI dan Polri terutama dalam tugas perbantuan, kata dia. Foto: Antara Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi sebelum memberikan ketergangan kepada wartawan sebelum diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/4). Penyidik Bareskrim Polri memanggil Sarpin Rizaldi untuk diminta keterangan sebagai saksi pelapor, terkait aduan pence- maran nama baik dan fitnah yang diduga dilakukan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan komisioner Taufiqurrahman Syahuri. pesantren senilai Rp20 juta. Bantuan tersebut digunakan untuk siswa-siswi berprestasi sertabiayaoperasionalpesantren. Ia berharap, melalui pendidikan pesantren,karaktergenerasimuda bangsa bisa dibentuk menjadi generasi yang berakhlak mulia. Dengan begitu, perang dalam membasminarkobabisadimulaidari diri sendiri dan lingkungan sekitar, yang mendukung mental terhadap kegiatanbelajarsiswa.(dwm/ant) Memang, lanjut dia, TNI dan Polri di wilayah Kota Bandar Lampung menjadicontohbagimasyarakatluas baik kekom­pakan, keharmonisan dan tindak­an. Dia minta, hindari per­­se­li­sihan yang menjurus pada pelang­garan hukum dan bila terjadi masalah agar diselesaikan dengan cara-cara yang bijak, beradab dan tuntas, Hindari cara-cara kekerasan dan main hakim sendiri, ujar jenderal TNI berbintang dua itu. Lebih lanjut dia mengatakan, apalagi TNI dan Polri merupakan perekatbangsadanunsurpenyangga NKRIsehinggaharusmampumenge­ depankankete­ladanan.(tgh) Publicapos (JAKARTA)- Koor­di­ nator Kontras Haris Azhar menye­ but, terpidana kasus narkoba Zainal Abidin yang dieksekusi Rabu (30/4)dinihari, ternyata proses hukumnya belum selesai. Berkas peninjauan kembali (PK) Zainal diketahui terselip sampai 10 tahun. Haris Azhar mengaku miris akan adanya fakta hukum tersebut. Menurut dia, seandainya peme­ rintah mau melakukan eksekusi mati, semua hak hukum korban harusnya sudah terpenuhi. "Ini kacau, mereka mau menunjukkan ketegasan tapi di atas lumpur yang kotor," ujarnya kepada media di Jakarta, Kamis (30/4). Haris menyalahkan pihak Kejak­saan Agung karena, tidak mene­liti secara rinci, sehingga berkas PK Zainal pun masih ada. "Kenapa sih Jaksa Agung ngebet bener. Jaksa Agung haus darah," sebut­nya. Menurut Haris Jaksa Agung M. Prasetyo telah melakukan pem­ bohongan publik dengan menga­ takan upaya hukum Zainal sudah selesai. Terlebih, kata dia, Prasetyo mem­fitnah sejumlah terpidana mati yang melakukan upaya hukum dikatakan hanya untuk mengu­lur waktu. "Kok Jaksa Agung meng­halangi orang cari upaya hukum," katanya. Berkas PK Zainal Abidin Yang Diabaikan Hakim Menurut Haris, Jaksa Agung telah melakukan suatu hal yang fatal dengan mengeksekusi ter­ pidana yang masih bisa mela­ kukan proses hukum. Dia meni­ lai, eksekusi yang dijatuhkan kepada Zainal adalah sebuah pem­bunuhan, bukan penegakkan hukum. "Itu pembunuhan yang di­sponsori negara," ucapnya. Oleh karena itu, dia meminta agar Jaksa Agung M. Prasetyo segera diperiksa. "Polisi harus panggil Jaksa Agung," ucap Haris. Haris juga meminta Presiden Joko Widodo segera memanggil Mahkamah Agung, Komnas HAM, dan Komisi Yudisial untuk meme­ riksa semua berkas ter­pidana yang akan dieksekusi mati. "Negara yang menerapkan hukum­an mati harus bisa memas­ tikan hak hukum terpidana di­ penuhi," tuturnya. Hal itu, katanya, juga berlaku bagi terpida mati asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso yang proses hukumnya masih berjalan. Dia meminta agar eksekusi tidak segera dilakukan hingga proses hukum selesai. Sementara itu, Kontras terus mela­kukan pendampingan hukum bagi Mary Jane. Apalagi, se­be­ lumnya, kepolisian dan Kejak­saan seakan tutup mata untuk mencari gembong yang sebe­narnya. "Ini belum selesai," ujarnya. (Wan/dio)
  • 6. Edisi IV/I/V - 2015KESEJAHTERAAN & SOSIAL6 P u b l i c a P o s Foto: Antara Pasuruan-RibuanpelajarSMPdidampingiorangtuanyamengikutidoabersamadanistighosahmenjelangUjianNasional(UN)2015diGORUntungSuropati,Pasuruan, JawaTimur,Jumat(24/4).AcaratersebutdigelaruntukmemohonkelancarandanmemantapkanmentalparasiswayangakanmengikutiUNpada4-7Mei2015. Publicapos (Yogyakarta)- Komisi PemberantasanKorupsi(KPK)mem­ berikan apresiasi kepada lima siswa asal SMA 3 Yogyakarta. Apre­siasi diberikankarenakebe­ranianmereka melaporkan duga­an ter­jadinya kebocoransoalUjianNasional. Kelima siswa itu adalah Zar Bela Hanifa, Khalid Umar, Daffa Abhista, Inria Astari Zahra dan Tsaqif Wismadi. Sebelum pelaksanaan UN, Tsaqif dan teman-temannya menda­patkan tautan di sebuah situs berbagi yang berisi soal mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada awalnya, mereka mengira itu merupakan soal latihan. Ada seba­gian yang mengunduh untuk latihan, ada yang tidak. Namun ternyata saat hari Kisah Memukau Dibalik Ujianpertama UN, Senin 13 April, Tsaqif menyadari soal-soal dari link tersebut sama 100 persen dengan soal UN yang dihadapinya. Sepulang sekolah di hari itu juga, Tsaqif mengirimkan email kepada Universitas Gajah Mada. Dia mengaku emosi dan sangat kecewa. "Saya saat itu sangat emosi dan kecewa. Saya ingin mencari keadilan,"ujarTsaqifdikutipDream dari laman kpk.go.id, Kamis 23 Tsaqif mengatakan keputusan untuk berani melaporkan terkait bocoranUNmunculkarenater­gerak melihat lingkungan di seki­tarnya. "Saya lihat teman-teman sudah belajar dengan serius untuk per­ siapan UN dan menyita waktu dan dana orang tua maka saya putuskan untuk mencari keadilan dengan mela­porkannya, jadi saya berpikir takbisadiam,"ungkapnya. Sebagai bentuk apresiasi, KPK diberikan dalam bentuk penye­ matan pin "Berani Jujur Hebat" oleh Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyan­ mas) Pauline Arifin. KPK juga memberikan peng­ hargaan bagi SMA Negeri 3 Yogya­ karta yang memberikan penga­jaran kejujuran pada siswa­nya. "Mereka ini berani jujur dan menyuarakannya, sehingga harus­ nya memang menjadi role bagi masya­rakat yang jujur namun masih diam. KPK mengapresiasi kebe­ranian siswa-siswa ini untuk bersuara," kata Pauline.(tgh) Publicapos (Jawa tengah) - Hari itu, Selasa (21/04) tepat dihari Kartini, ter­hitung sudah 310 hari perem­puan Rembang, Jawa Tengah ber­tenda menolak pem­ bangunan pabrik dan penam­ bangan oleh PT. Semen Indonesia. Panas, ke­dinginan, kehujanan dan hembus­an angin kencang mereka hadapi. Mereka juga diteror, diintimidasi, dipukul dan menjadi korban ke­kerasan. Sukinah, warga Tegaldowo, Rembang, memilih untuk datang ke makan RA. Kartini. Di depan makam, ia menabur bunga dan ber­doa seraya memohon agar per­juangan perempuan Kendeng yang terus mempertahankan ke­ les­­tarian alam khususnya Pegu­ nungan Kendeng dikabulkan. Warga Kendeng telah berjuang sesuai saran Gubernur Jateng yakni untuk menggugat ijin ling­ ku­ngan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun gugatan kami tidak diterima. “Sampai kapanpun kami tidak akan mundur dan lelah. Per­ juangan kami untuk alam adalah suatu keharusan. Sumber air dari Pegunungan Kendeng kami gunakan untuk lahan pertanian, ternak dan kehidupan sehari- hari. Kami tidak ingin itu semua hilang karena pertambangan,” kata Sukinah. Sementara itu di Kabupaten Pati, puluhan perempuan Pegu­nungan Kendeng punya cara tersendiri memperingati hari Kartini. Mereka memakai baju kebaya dan bercaping ber­tulis­kan “Tolak Pabrik Semen” ber­bondong- bondong ke sawah, men­ca­buti rumput-rumput liar sembari bernyanyi lagu Ibu Kita Kartini. Tokoh perempuan Sedulur Sikep Gunarti mengatakan mereka berharap ingin hidup sejah­tera yang tidak diukur dengan uang, yaitu hidup tentram dan tanpa ancaman. Ia mengatakan negara kuat karena kedaulatan pangan dan tentu karena petani, sehingga per­ tanian harus tetap ada, dan para perempuan juga bertugas men­ didik anak mereka untuk bertani secara merdeka. Di sawah itu, para perempuan Pegunungan Kendeng juga mem­ bacakan surat yang mareka tulis: Kami Kartini Pegunungan Kendeng tak ingin tunduk kepada pabrik semen yang akan merebut tanah leluhur kami, yang akan merusak persaudaraan kami. Kami ingin bangun dan mem­ per­juangkan kemerdekaan sejati sebagai rakyat Indonesia bebas Perjuangan Kartini Kendeng dari rasa takut, bebas dari ancam­ an kelaparan dan kemis­kinan. Kami tidak sendiri dalam memperjuangkan apa yang kami yakini bahwa Petani, Buruh, Mahasiswa dan semua rakyat Indonesia yang mencintai Indonesia akan bersama kami. Dan juga seluruh isi alam semesta, hewan, tumbuhan, sungai, batu dan gua di seluruh dunia akan bersama kai, karena mereka juga ingin merdeka seperti kami. Mari kita bersatu untuk kemerdekaan rakyat Indonesia yang sejati. Lestari Kendengku, Lestari Indonesiaku. Sementara itu, Muhnur Satyaprabu, kuasa hukum warga Kendenga dari Walhi mengatakan perjuangan perempuan adalah mengambilalih kepemimpinan atas sumberdaya lingkungan yang semakin terancam. Sedangkan aktivis perempuan dan pimpinan redaksi Jurnal Perempuan, Dewi Candraningrum mengatakan ada hubungan genetis Kartini dengan perempuan Kendeng yaitu kepe­mim­pinan perempuan dan kepe­kaan yang dalam terhadap ke­a­dilan. Ia menambahkan negara banyak melanggar hak selama perem­puan itu bertenda men­ duduki tapak pabrik semen, antara lain hak pangan, air, hak kesehatan repoduksi, hak atas perlindungan dan hak atas pertisipasi. Perempuan-perem­ puan adalah warga negara, mereka tidak boleh ditinggalkan, perem­puan harus diajak bicara dan diajak memutuskan bersama. Kawasan Pegunungan Kendeng di Kabupaten Blora, Grobogan, Pati dan Rembang teran­cam rusak karena hadirnya pertam­ bangan karst. Di Pati PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) sebagai anak perusahaan PT. Indocement akan melakukan penambangan di dua kecamatan yakni Kayen dan Tambakromo dengan luas lahan 2025 hektar. Di Grobogan sejak tahun 2013 dua pabrik semen yakni PT. Vanda Prima lIsti dan PT Semen Merah Putih (Thailand) akan melakukan penambangan dengan luas wilayah 5125 hektar. Di Kabupaten Blora perusahaan semen akan memakai wilayah dan menambang karst seluas 5700 hektar yakni PT. Alam Blora Lestari dan PT. Artha Parama Indonesia yang merupakan bagian dari Tomy Winata Group. Sedangkan di Kabupetan Rembang PT Semen Indonesia akan melakukan penambangan karst seluas 900 hektar.(tgh) “Sampai kapanpun kami tidak akan mundur dan lelah. Per­juangan kami untuk alam adalah suatu keharusan. Sumber air dari Pegunungan Kendeng kami gunakan untuk lahan pertanian, ternak dan kehidupan sehari-hari. Kami tidak ingin itu semua hilang karena pertambangan,” kata Sukinah. Publicapos (Jakarta) - Menteri Pen­didikan dan Kebudayaan Anies Baswedan telah menerima hasil UjianNasional(UN)tingkatsekolah Menengah Atas (SMA) hari ini, Sabtu pukul 14.00 WIB diserah­kan oleh Majelis Rektor PTN Indonesia. "Penyerahan hasil UN sudah sesuai dengan jadwal, ini awal yang bagus," kata Anies Baswedan ketika serah terima hasil nilai UN di Kemendikbud, Jakarta, Sabtu. Ia mengatakan, tidak ada masalah besar dalam pelaksanaan Mendikbud Terima Hasil UN SMAUN tahun ini. Sementara itu, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) Indonesia, Hery Suhardiyanto menga­takan, baru kali ini penyerahan hasil ujian sesuai dengan jadwal. "Ini pertama kali sesuai dengan jadwal, tidak mundur atau pun maju," kata Hery. Nantinya, nilai ujian tersebut akan menjadi pertim­ bangan sebagai syarat mema­suki perguruan tinggi. "Nilaiinisalahsatusyarat,namun bukan nilai mutlak, semua ada pertimbangan sendiri," kata­nya. Ia menjelaskan, kompo­sisi nilai di setiap sekolah bisa ber­beda-beda, tergantung situasi dan daerah. Menurutnya, tidak ada patokan dalam menentukan standar nilai yang baku, semua tergantung pada sekolah masing-masing. "Nilai sembilan di sekolah A, belum tentu bobotnya sama dengan nilai sembilan di sekolah B yang terdapat di pelosok daerah," tuturnya. (tgh/ant) Publicapos (Jakarta) - Hasil riset yang dilakukan lembaga sosial "Save The Children" di 10 provinsi di Indonesia menunjukkan seba­ nyak 93 persen anak-anak pernah mengalami tindak keke­rasan baik di rumah maupun di sekolah. Pendiri Yayasan Pendidikan Indonesia Heritage Foundation (IHF) Ratna Megawangi menga­ takan di Jakarta, Sabtu, banyak riset terkait hal itu menunjukkan bahwa tindak kekerasan menjadi pen­dorong tumbuhnya emosi negatif anak di Indonesia. "Emosi negatif bahkan sudah menjadi bagian hidup sebagian besar anak Indonesia," kata Ratna yang juga Ketua Bagian Tumbuh Kembang Anak di Fakultas Riset: 93 Persen Anak Alami Tindak Kekerasan Ekologi Manusia IPB. Bahkan ada studi lain serupa yakni Plan Internasional di 18 provinsi pada 2005 menyim­pul­ kan sekolah bisa menjadi tempat yang berbahaya untuk anak-anak, karena banyak ragam bentuk kekerasan di sekolah. Ratna mengatakan prihatin dengan kondisi itu mengingat kekerasan pada anak bisa menjadi sumber timbulnya sikap apatis, motivasi rendah, minder, resah, dan khawatir. "Sekolah juga bisa menjadi sumber bagi timbulnya sikap- sikap itu karena berbagai sebab," kata­nya. Ia mencontohkan banyak seko­ lah yang menerapkan materi ter­ lalu abstrak (menghafal, drilling, rote learning), orientasi terlalu akademik, orientasi nilai/ranking, hingga terlalu banyak pekerjaan rumah dan beban pelajaran. "Selain itu juga banyak sekolah menerapkan one-way teaching, teacher centered, juga mendorong belajar karena takut, khawatir. Di samping banyak pula sistem sekolah yang terlalu terstruktur," katanya. Halitu,katadia,sangatmungkin untuk menghambat potensi krea­ tivitas anak. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnyamengembangkanpen­ didikan karakter secara eksplisit dan implisit. (tgh)
  • 7. 7P u b l i c a P o sEdisi IV/I/V - 2015 E K O N O M I & B I S N I S Publicapos (Jakarta) - Pemerintahan Joko Widodo dinilai tidak berpihak kepada pelaku industri hasil tembakau (IHT). Itu telihat dari Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Induk Pem­ bangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035. Pelaku industri hasil tem­ bakau yang tergabung dalam Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menya­ takan dalam draft draft RPP yang disusun Kementerian Perin­ dustrian terung­kap upaya meng­ hilangkan IHT dari RPP RIPIN. Padahal, dalam penjabaran yang tertera di tabel 1 tentang “Sasaran Pem­bangunan Industri Tahun 2015-2035” pemerin­tah telah men­ja­barkan, tembakau masih menjadi para­meter pertum­buhan industri. “Tidak dimasukkannya IHT ke dalam RIPIN, berpotensi tidak adanya perlindungan terhadap IHT. Karena Pasal 1 ayat 2 poin G draft RPP RIPIN menyebutkan, salah satu fungsi RIPIN sebagai pem­berdayaan, pengamanan dan penyelamatan Industri,” ujar Ketua Umum Gappri Ismanu Soemiran dalam keterangan ter­ tulisnya yang diterima JPNN.com, Selasa (3/3). Tetapi anehnya kata Simanu, pada bagian lain dalam RPP tersebut, ada Lampiran angka IV bagian C, menyebutkan, IHT tidak termasuk dalam 10 industri prioritas yang menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam RIPIN 2015-2035. Secara detil dipaparkan dalam RIPIN2015-2035 bahwa yang termasuk industri andalan antara lain Industri Pangan; Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan; Industri Tekstil, Kulit, Ripin 2015: Upaya sistematis Memangkas TembakauAlas Kaki dan Aneka; Industri Alat Transportasi; Industri Elektronika dan Telematika (ICT); dan Industri Pembangkit Energi Sedangkan yang termasuk industripendukungyakniIndustri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong. Terakhir, yang masuk dalam industri hulu, ter­ catat Industri Hulu Agro; Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan Industri Kimia Dasar (Hulu dan Antara). Ismanu mengaku heran dengan kebijakan pemerintahan saat ini. Pasalnya, kata Ismanu, sejak pemerintahan Presiden Soeharto hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, IHT selalu menjadi prioritas dan andal­an bagi penerimaan negara. Apa­ lagi, RIPIN disusun sebagai pelak­ sanaan amanat Pasal 8 ayat 1 dan mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Seperti diketahui, RIPIN 2015- 2035 ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan merupakan pedoman bagi Peme­ rintah, Pemerintah Daerah dan pelakuIndustridalamperen­canaan dan pembangunan Industri. Karena itu, “Ketika IHT tidak masuk RPP RIPIN 2015-2035 ada kesan upaya memberangus IHT sebagai usaha rakyat. Saya men­­duga adanya penyelundupan program kesehatan yang begitu kuat sebagai alasan menying­kir­ kan IHT,” ujar Ismanu. Padahal IHT terbukti sebagai industri yang tahan krisis, mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang sangat signifikan, mulai dari petani tembakau, petani cengkeh, pekerja pabrik rokok, distributor hingga pengecer. Publicapos(Jakarta) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pelaksanaanMasyarakatEkonomi ASEAN (MEA) pada 2016 dapat menguntungkan Indonesia. "Pertama pasar kita luas, punya `resources` yang lebih baik, kita juga punya tenaga kerja yang lebih kompetitif," kata Jusuf Kalla usai menghadiri"retreat"danpenutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-26 di Kualalumpur dan Langkawi, Malaysia, Senin malam. Namun, lanjut Jusuf Kalla, pelak­sanaan MEA ini juga mem­ berikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Dia menegaskan Indonesia harus membenahi sektor yang lemah untuk menhadapi MEA 2016 dan juga melaksanakan efesiensi. "MEA menyebabkan persaingan lebih ketat. Nah di sini letaknya masalah efisiensi. Kita harus bicara efesiensi," tegas wapres. Dia mengatakan pelaksanaan MEA memang tidak akan mem­ buat negara-negara ASEAN memi­ liki pergerakan yang sama karena ada yang tidak efesien. "MEA persiapannya sudah 10 tahun, dan ini akan membuka pasar menjadikompetitif,"tegasJusufKalla yang datang menggantikan Presiden JokoWidododalamKTTASEANini. Terkait perbedaan pertum­ buhan ekonomi antar negara anggota ASEAN yang masih tinggi, Jusuf Kalla mengatakan bahwa tidak akan mudah terselesaikan secara bersamaan. Kontribusi IHT terhadap pen­ dapatan negara juga sangat besar dari sisi cukai dan perpajakan lainnya, yakni hampir 10 persen dari total Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara. Untuk cukai rokok saja, tahun lalu industri setor ke pemerintah mencapai Rp 112 triliun. Untuk tahun ini cukai rokok dikerek naik sebesar 27 persen, atau mencapai Rp 140 triliun. Belum lagi pajak yang disetor sebagai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang besarannya mencapai 10 persen dari target cukai. “Kondisi ini menunjukkan betapa IHT jadi andalan Ditjen Bea dan Cukai dalam memenuhi target penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp188,9 triliun,” ujarnya. Melihat potensi cukai rokok yang sangat besar tersebut, menurut Ismanu akan lebih baik jika pemerintah lebih memperhatikan dan memasukkan dalam prioritas RIPIN 2015-2035. Apalagi, tahun ini target produksi rokok lokal dipatok di angka 358 miliar batang, naik dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 345 miliar batang. “Rokok ini porsinya sangat besar dan tidak ada komoditi lain yang bisa lawan. Contohnya minuman beralkohol saja hanya di sekitar Rp 4 triliun sampai Rp 5 triliun," tandasnya. Karena itu, Ismanu meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk lebih memperhatikan industri hasil tembakau dengan me­masukkan sebagai program prioritas dalam RPP RIPIN 2015- 2035. “Jika Presiden masih cinta bangsa ini serta peduli akan nasib petani dan buruh tembakau, harusnya Presiden merevisi RIPIN 2015-2035,” tandasnya. (wan) Foto: Antara Sejumlah petani tembakau melintas di pinggiran kebun tembakau miliknya. Tidak masuknya tembakau dalam RIPIN 2015 dianggagap tidak berpihak pada petani tembakau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016 Untungkan Indonesia "Pelaksanaan MEA kan terjadi kompetitif atau `advantage` yang akan timbul nanti," ungkap Jusuf Kalla. Wapres juga mengungkapkan bahwa dalam "retreat" KTT ASEAN telah dibicarakan mengenai pertum­ buhan ekonomi ASEAN yang menu­ run akibat perekonomian global dan mmilikikomoditiyanghampirsama. Keduanya, kata Jusuf Kalla, KTT ASEAN juga mengusulkan pem­ bentukan tim bersama dalam mem­ berikan bantuan terhadap korban gempabumidiNepal. Wapres juga mengungkapkan bahwa pertemuan sembilan kepala negaraanggotaASEANinijugamem­ bahas upaya-upaya untuk meng­ hadapiradikalismedanterorisme. KTT ASEAN ke-26 yang diselenggarakan pada 26-29 April ini telah ditutup oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Langkawi Convention Centre. Dalam pidato penutupannya, Najib Razak mengungkapkan bahwa KTT ke-26 ini telah menye­ pakati deklarasi penguatan kerja sama ASEAN dan upaya pengu­ atan pelaksanaan MEA 2016. Usai menghadiri KTT ASEAN, Jusuf Kalla juga melakukan pertemuan dengan para Kepala Negara/Pemerintahan dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) pada Selasa. (tgh) Publicapos (Jakarta) - Indonesia dan Slowakia sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral, dengan berfokus merea­ lisasikan kerja sama ekonomi, demikian menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Selasa. "Hubungan kerja sama politik yangtelahberlangsungbaikantara RI-Slowakia perlu diper­kuat dengan tindak lanjut kerja sama bilateral yang konkret, khusus­nya di bidang ekonomi," kata Direktur Jenderal Kawasan Amerika Eropa Kemlu Dian Triansyah Djani. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat bertemu dengan Direktur bidang Politik Kementerian Luar Negeri dan Urusan Eropa Republik Slowakia, ubomír Rehák, dalam Forum Konsultasi Bilateral RI-Slowakia ke-4 di Jakarta pada Senin (27/4). Menurut Rehák, Slowakia memandangIndonesiasebagaimitra pentingdikawasanAsiaTenggara. Olehkarenaitu,katadia,Slowakia akan terus upayakan peningkatan hubungan kerja sama bilateral ekonomi dengan Indonesia di berbagai sektor, khususnya sektor energi, pertanian dan pertahanan. Pada sektor pertanian, kedua negara bekerjasama dalam pene­ litian dan pengembangan bibit gandum tropis di Padang. Itu merupakan contoh konkret kerja sama bilateral yang dapat men­ dukung upaya ketahanan dan keman­dirian pangan. Dalampertemuantersebut,kedua pihak sepakat memperkuat kerja sama ekonomi melalui pening­katan kontak antar pelaku usaha kedua negara, serta kerja sama investasi Slowakia di Indonesia dan juga sebaliknya. Selain itu, kedua pihak juga sepa­kat meningkatkan nilai perda­ gangan bilateral RI-Slowakia. Terkait peningkatan nilai perdagangan, Dirjen Dian Triansyah Djani mendorong produk-produk Indonesia agar dapat masuk pasar Slowakia, seperti ban dan minyak sawit . Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Slowakia pada 2014 tercatatsebesar29,91jutadolarAS, dengan surplus di pihak Indonesia sebesar 4,94 juta dolar AS. Pada pertemuan itu, Dirjen Amerop Kemlu itu menekankan bahwa Indonesia dan Slowakia merupakan kedua negara yang memiliki kelebihan strategis. Indonesia adalah pintu masuk pasar ASEAN yang merupakan peluang besar dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sementaraitu,Slowakiayangsedang menduduki presidensi kelompok negara-negara Visegrad atau V4 (Slowakia, Polandia, Hongaria dan Ceko) adalah pintu masuk pasar kawasan negara-negara tersebut dan sekitarnya.(wan) Indonesia-Slowakia Sepakat Tingkatkan Realisasi Kerja Sama Ekonomi
  • 8. Edisi IV/I/V - 2015MEGAPOLITAN8 P u b l i c a P o s Publicapos (Jakarta) - Pemprov DKI Jakrata memastikan bahwa nilai bantuan keuangan yang akan diberikan kepada daerah sekitar jakarta yang menjadi mitra Ibu Kota tidak akan di­ penuhi sesuai usulan dari masing-masing daerah tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Ke­u­ang­an dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono. Heru menjelaskan, pihaknya mem­berikan rekomendasi bantu­ an keuangan ke daerah mitra tidak seperti apa yang diusulkan oleh mereka. "Rekomendasi itu arti­nya nilai bantuan yang kami beri­kan kepada mitra daerah," ungkapnya. Lebih lanjut Heru menyebutkan nilai total usulan untuk daerah mitra ini mencapai Rp3,4 triliun. Sementara Pemprov DKI hanya mem­berikan rekomendasi total sebesar Rp399,3 miliar. Berikut rincian bantuan yang diberikan, Kabupaten Bogor yang sebelumnya mengusulkan Rp100,4 miliar hanya mendapat reko­mendasi sebesar Rp67,4 miliar; Kota Bogor dari Rp121 miliar mendapat rekomendasi sebesar Rp13 miliar. Kabupaten Tangerang yang sebe­lumnya mengusulkan Rp67 juta men­dapat rekomendasi sebe­ sar Rp17,7 juta; Kota Tangerang meng­usulkan Rp2,4 triliun DKI Tak Bisa Penuhi Bantuan Keuangan Sesuai Permintaan Mitra Daerah Foto: Kompas.com Gubernur DKI Jakarta saat bertemu dengan walikota Tangerang selatan, Airin Rachmi daini beberapa waktu lalu hanya men­dapatkan rekomen­ dasi sebesar Rp100 miliar; Kota Tangerang Selatan yang mengu­ sulkanRp164,8miliardirekomen­ dasikan menjadi Rp74,8 miliar. Sementara untuk Kota Bekasi yang mengusulkan Rp200 miliar mendapatkan rekomendasi sebe­ sar Rp98,1 miliar dan Kabu­paten Bekasi mendapat rekomendasi se­besar Rp18,8 miliar dari usu­ lan­nya sebesar Rp100 miliar. Kabupaten Cianjur mengu­ sulkan Rp26,4 miliar hanya men­ da­patkan Rp9,4 miliar. "Itu sudah di­sesuaikan dengan kebu­tuhan prioritas daerah mitra dalam mena­ngani banjir, macet dan transportasi," ujar Heru. Bantuan keuangan kepada daerah mitra Kota Bogor, Kabu­ paten Bogor, Kota Tangerang, Kabu­paten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi akan dapat di­ cairkan sebelum Juni men­datang. Adapun pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut, Heru mengatakan bahwa telah mem­ bentuk tim pemantau selain me­ lihat hasil laporan pertanggung jawaban dari masing-masing daerah mitra. Apabila peng­ guna­an bantuan keuangan tidak terserap, kata Heru, daerah mitra bisa mengembalikannya dengan catatan pengembalian dan dimasukan kembali dalam anggaran tahun depan.(adh) Publicapos (Bekasi) – Sekitar 250 pedagang kaki lima yang biasa berjualan di sekitar Pasar Baru, Jalan Ir H Djuanda, Bekasi Timut, Sabtu (02/05) ditertibkan oleh aparat gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Bekasi. "Penertiban ini dalam rangka menegakan Peraturan Daerah ter­kait kebersihan dan ketertiban lingkungan," ujar Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu saat memimpin penertiban. Langkah ini diambil dengan harapan memberikan kenya­man­ andidaerahBekasi"Pena­ta­anPKL ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi aktivitas ekonomi di Kota Bekasi," Aparat Gabungan Tertibkan 250 PKL Bekasi katanya. Penertiban ini merupakan kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh pihak Pemkot Bekasi, namun ratusan pedagang liar di lokasi itu terus kembali berjualan di area badan jalan dan trotoar hingga menghambat lalu lintas kendaraan di lokasi itu. Lebihlanjut Saikhumengatakan bahwa ini sebagai langkah untuk upaya meningkatkan program K3 serta penataan kota."Penertiban PKL yang berjualan secara liar sudah menjadi tanggung jawab Pemkot Bekasi untuk mener­ tibkannya," jelasnya. Dalam penertiban tersebut aparat gabungan tidak hanya mengu­sir dan membongkar lapak Foto: Kompas.com Sejumlah aparat gabungan Satpol PP dan Personil kepolisian membongkar lapak pedagang kaki lima peda­gang di Jalan Ir H Djuanda, tapi aparat juga melakukan akti­ vitas yang sama di sekitar Jalan M Yamin yang berdekatan dengan Pasar Baru Bekasi. Penertiban itu sendiri berjalan kondusif dengan disaksikan para pemilik lapak dan juga masya­ rakat umum yang melintas di kawasan itu. "Totalnya di Jalan Ir H Djuanda dan Jalan M Yamin ada 250 PKL yang kita tertibkan," ujar salah satu petugas Satpol PP Kota Bekasi, Deri, di lokasi. Untuk selanjutanya ratusan PKL yang ditertibkan tersebut akan relokasikeBlokIIPasarBaruBekasi, yang dikhususkan bagi pedagang sayur dan daging potong. (adh) Pemprov DKI Jakrata memastikan bahwa nilai ban- tuan keuangan yang akan diberikan kepada daerah sekitar jakarta yang menjadi mitra Ibu Kota tidak akan di­penuhi sesuai usulan dari masing-masing daerah tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Ke­u­ang­an dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono. Publicapos (Jakarta) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memintapihakpenge­lolaapartemen atau rumah susun sederhana milik (rusunami) secara rutin mela­kukan pendataan terhadap para peng­ huninya. Hal tersebut disampaikan Basuki setelah mendapatkan laporan dari Polda Metro Jaya terkait ada­ nya dugaan praktik prostitusi di kawasan hunian apartemen Kalibata City di Jakarta Selatan. "Karena seharusnya pihak pengelola bisa membatasi, siapa saja dan orang seperti apa saja yang bisa tinggal di apartemen yang dikelolanya, sekaligus juga Gubernur Minta Pengelola Apartemen Rutin Lakukan Pendataan mengawasinya," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa. Dia menuturkan pengawasan serta pendataan tersebut dila­ kukan untuk mencegah ter­jadinya praktik prostitusi, pere­daran narkoba dan aksi terorisme di lingkungan pemu­kiman warga, terutama apartemen. "Sebetulnya, RT dan RW juga harus ikut aktif melakukan penga­wasan dan pendataan para peng­huni apartemen. Sehingga, semua­nya terdaftar dan kita tahu siapa saja penghuninya," tutur Basuki. Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Menurut dia, pengelola apartemen harus melakukan pen­da­taan secara menye­luruh terhadap para peng­ huni apar­temen. "Di apartemen tidak boleh lagi ada eksklusivitas, sehingga seluruh penghuni harus diketahui identitasnya. Oleh karena itu, pihak pengelola harus rajin-rajin melakukan pendataan," ujar Djarot. Dia menambahkan pihak penge­lola apartemen juga tidak boleh tertutup dengan RT, RW mau­pun pihak kelurahan. Seluruh data penghuni harus diketahui, sehingga pengawasan juga dapat dilakukan bersama-sama.(wan) Langkah ini diambil dengan harapan memberikan kenya­man­an di daerah Bekasi "Pena­ta­an PKL ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi aktivitas ekonomi di Kota Bekasi," katanya.
  • 9. 9P u b l i c a P o sEdisi IV/I/V - 2015 MEGAPOLITAN Publicapos (Surabaya)- PT Angkasa Pura 1 (Persero) akan membangun Terminal 3 Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur. Untuk pembangunan tersebut dibutuhkan sekitar 2.000 hektar lahan. Direktur Operasional PT Angkasa Pura 1, Yushan S, saat berkunjung di Bandara Juanda, Jumat (1/5), mengatakan, saat ini studi kelayakan untuk pembuatan terminal baru tersebut sedang diselesaikan oleh beberapa ahli. "Saat ini, studi kelayakannya sedang diselesaikan oleh bebe­rapa ahli dan diperkirakan pada tahun ini sudah diselesaikan. Rencana­ nya, terminal baru tersebut akan Publicapos (Depok)- Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail di­ dampingi Kepala Badan Pem­ber­ dayaan Perempuan dan Keluarga (BPMK) Widyati Riyandani dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Misbahul Munir mencanangkan Pen­dataan Keluarga Kota Depok tahun 2015. Pencanangan dimulainya pen­ dataanditandaidenganpenjelasan Kepala BPMK tentang tujuan pendataan dan arahan Walikota Depok. Sebagai permulaan, petu­ gas melakukan pen­dataan pada keluarga Walikota. Kegiatan ini berlangsung di kediaman Wali­ kota di Komplek Griya Tugu Asri Cimanggis, Jumat 1 Mei 2015. Tujuan pendataan guna menda­ patkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat diper­ tanggungjawabkan. Proses­nya meli­­puti pengumpulan, pengo­ lahan, penyajian, penyim­panan, serta peman­­faatan data dan infor­ masi kepen­du­dukan serta keluarga. Program tersebut meru­­pakan program secara nasional yang digu­ lir­kan Badan Kepen­dudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) “Pendataan ini sama sekali tidak terkait dengan proses Pemilukada,” kata Kepala BPMK. Sementara, Walikota Depok Publicapos (Depok) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok mela­kukan transformasi pen­ didikan dengan pembelajaran ber­ basis teknologi informasi. Nama­ nya E-Sabak. E-Sabak adalah kepanjangan dari Elektronik Sarana Anak Belajar Aktif dan Kreatif. Program ini diciptakan untuk pembelajaran interaktif antara guru dan murid dengan visualisasi. Berangkat dari kepedulian terhadap dunia pen­didikan, enam orang lulus­an teknologi informatika men­cip­ta­kan program ini. E-Sabak bercermin dariKorea,Kanada,danInggrisyang memulai trans­formasi pendidikan dengan digi­talisasi buku. “Korea melakukan hal seperti itu sejak tahun 1997. Kanada dan Inggris juga melakukan hal yang sama, mereka melakukan transformasi pendidikan selalu bermulamendigitalisasibuku,”kata salah seorang pembuat program, yang tidak mau disebutkan namanya, kepada Depoknews.com. Dia mengatakan bahwa program E-Sabakbukanhanyameng­gantikan Depok Mulai Terapkan E-Sabak Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau biasa disapa Haji lulung usai memenuhi panggilan Bareskrim terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pengadaan UPS pada APBD DKI Jakarta TA. 2014 lalu. Sejauh ini Lulung masih sebatas sebagai saksi Foto: Kompas.com buku paket, namun bisa juga membuat pembelajaran menjadi lebih aktif, interaktif, dan efektif. “Guru itu berfungsi sebagai fasilitator, itu yang kita namakan pem­belajaran menggunakan E-Sabak.Sayatidakmauinidisebut meng­gantikan buku,” ucapnya. Program yang telah diriset sejak 2010 ini mempunyai banyak fungsi, baik untuk siswa, guru, maupun kepala sekolah. Dia menambahkan bahwa E-Sabak memuat audio dan videoyangbisadimanfaatkanuntuk lebih cepat memahami konsep. “Di sini ada buku yang kita buat kategorinya dengan folder-folder, jadi kalau siswa mau belajar bukunya sudah tersedia,” jelasnya. Dengan program ini, siswa juga akantervisualisasibagaimanaproses pembelahan sel dari kecil sampai besar karena disini juga ada video tentang pembelahan sel. Sementara, fungsi audio dalam program ini bisa mempermudah siswa dalam mempelajari bahasa, seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab. Siswa tinggal pakai headset langsung di­ dengarkanpercakapannya. Selain itu, batasan antara pemerintah dengan siswa ataupun gurudisekolahdapatdiatasi,misalnya dengan upacara online bersama, doa bersama, ataupun pesan moral dan sikap yang di­sam­paikan secara langsung oleh para pimpinan peme­ rintahan. E-Sabak akan ter­hubung ke semua siswa sehingga merasakan kepe­dulian dan dukungan peme­ rintah dalam pendidikan. Ini sebagai tero­bosan untuk melakukan pendi­ dikan karak­ter dan revolusi mental di duniapendidikan. “Jadi, nanti Kepala Dinas Pen­ didikan cukup say ‘hello’ dari Tablet ke semua anak-anak. Nanti semua anak-anak yang terkoneksi di sistem itu akan mendengarkan message-nya,” ungkapnya. Saat ini Disdik Kota Depok sudah melakukanrintisandilimasekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK meggunakan E-Sabak. Program ini sudah berjalan di Kota Depok sejak Januari 2015. “Kami sosialisasi ke orangtua murid di SMP 16 Depok, SMP 19 Depok, SMP 6 Depok, dan SMP 1 Depok,”tutupnya.(tgh) Walikota Canangkan Pendataan Keluarga Depok 2015 mengimbaukepadaseluruhwarga Depok agar bisa bekerjasama dengan petugas pendata. Warga harus memberikan semua infor­ masi yang dibutuhkan secara jujur untuk kepentingan bersama. “Pendataan ini akan banyak manfaatnya, baik untuk kepen­ tingan pemerintah maupun untuk warga yang memberikan data. Maka,sayaberharapwargabisaikut membantu pendataan ini dengan memberikan data yang benar dan lengkap,” kata Nur Mahmudi. Sementara, Kepala Disdukcapil mengatakan bahwa program pen­ dataan tersebut berbasis Kartu Keluarga (KK) warga Kota Depok. Karena itu, warga yang tinggal di Depok namun tidak memiliki KK Kota Depok, tidak termasuk dalam pendataan ini. Kegiatan pendataan di keluarga Walikota sendiri berlangsung hangat. Keakraban tampak dari Wali­kota dan istri dengan petugas pendata yang didampingi Ketua RT dan RW setempat. Walikota terdaftar sebagai warga RT01 RW19 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok dengan satu istri dan tiga orang anak. Usai pendataan, Nur Mahmudi beserta istrimenem­pelkanstikerpendataan di pintu rumah sebagai tanda keluarganya sudah didata. (tgh) Terminal 3 Bandara Juanda Siap di Bangun dibangundisisiutaratimurterminal yang sudah saat ini," katanya. Dalam pembangunan tersebut, kata dia, pihaknya akan mem­ bangun landasan pacu baru untuk melengkapi satu landasan pacu yang saat ini digunakan dua terminal sebelumnya (T1 dan T2). "Kami juga belum menentukan kapan target penyelesaian pembangunan karena harus dibicarakan dengan investor mengingat biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit," katanya. Nantinya, kata dia, terminal baru tersebut akan dihubungkan dengan sentra pergudangan, tempat bermain, dan juga dengan jaringan kereta api. "Intinya kami akan meng­ hubung­kan dengan Kota Surabaya supaya bisa memu­dah­kan akses penumpang yang akan meng­ gunakan fasilitas di Bandara Juanda," katanya. Selain Bandara Juanda, pihaknya saat ini sudah melakukan pem­ bangunan terminal baru bandara di Semarang, dan juga di Banjarmasin. "Untuk bandara di Semarang sudah mulai melakukan pem­ba­ ngunan dengan dana investasi seba­nyak Rp 1,1 triliun dan untuk pembangunan terminal di Banjarmasin rencananya akan di­ bangunpadaakhirbulaninidengan danayangdibutuhkansebanyakRp 1,3 tiriliun," katanya.() Publicapos (Jakarta) - Instagram, yang dengan cepat menjadi platform media sosial favorit para bintang, Rabu (29/04), melun­cur­ kan saluran yang didedikasikan khusus untuk musik. Akun @Music – saluran konten khusus pertama dari jenisnya yang dijalankan oleh Instagram - pada setiap pekannya akan menyoroti perkembangan para artis atau memperlihatkan kehi­ dupan di balik layar para musisi. Akun baru tersebut akan “dikhu­suskan untuk menjelajahi musik di seluruh dunia, mulai dari mereka yang menciptakannya hingga komunitas di sekitarnya,” tulis pendiri dan CEO Instagram, Kevin Systrom, di blog-nya. Instagram, yang berfokus pada visual, terus melonjak sejak dilun­ curkan 2010 lalu. Pelonjakan itu terjadi berkat tren selfie yang me­ wabah di seluruh dunia, kualitas kamera smartphone yang terus meningkat serta tema reguler pengguna yang menarik seperti Instagram Luncurkan Saluran Musik Foto: Antara Bus Transjakarta- Mulai Rabu (6/5) bus Transjakarta akan menambah jam operasionalnya hingga dini hari pukul 24.00 wib “#ThrowbackThursday”. Banyak musisi yang memiliki akun Instagram. Sebagian besar dari mereka menggunakannya sebagai alat untuk berkomunikasi dengan para penggemar, dengan menawarkan berbagai hal mulai dari foto profesional hingga snapshot kehidupan mereka sehari-hari. Facebook, yang memiliki lebih dari satu miliar pengguna dan melihat pertumbuhannya yang matang, membeli Instagram pada 2012 dengan nilai 1 miliar dolar Amerika (sekitar Rp12,9 triliun). Sementara, jejaring media sosial besar lainnya seperti Twitter, masih berupaya untuk mene­mukan strategi di bidang musik yang bisa menghasilkan pen­dapatan. Sunil Singhvi dari divisi Twitter Inggris pekan ini mengatakan bahwa ia akan datang ke markas Twitter di AS untuk mengambil alih bagian musik perusahaan tersebut.(adj/AFP)
  • 10. Edisi IV/I/V - 2015O P I N I10 P u b l i c a P o s Sumber Daya Air Pasca-Pembatalan MK Ansel Alaman Tenaga Ahli di Komisi Infrastruktur DPR RI Isi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 18 Februari 2015, pertama,UU. No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air ber­ tentangan dengan UUD 1945; kedua, UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air tidak me­ miliki kekuatan hukum mengikat; ketiga, UU 11/1974 tentang Pengairan berlaku kembali. Pertanyaannya mengapa amar putu­san MK seperti itu dan apa yang mesti segera disikapi para pihak, khususnya DPR RI dan Pemerintah yang berwenang mem­ buat undang-undang? Komersialisasi Inti dari putusan MK adalah mengenai pengusahaan air dan hak guna air dalam beberapa Pasal di .UU 7/2004 yang dinilai potensial melakukan komersialisasi air dan meng­hilangkan peran Pemerintah untuk menga­tur. Sebab itu MK menetapkan 6 (enam) prinsip dasar pembatasan penge­ lolaan sumber daya air. Pertama, Pengu­ saha­an atas air tidak boleh mengganggu, menge­sampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air; kedua, Negara harus meme­ nuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi ter­sendiri. Ketiga, Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Ke­ empat, Pengawasan dan pengendalian oleh Negaraatasairsifatnyamutlak;kelima,prio­ ritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD; dan keenam, Pemerintah masih dimung­kinkan untuk mem­berikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengu­sahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu. Pertanyaan kita, bagaimana bentuk komer­sialisasi atau privatisasi air itu selama ini? Salah satu bentuk penguasaan air sebagai bentuk komersialisasi adalah izin pengusahaan air mineral besar-besar­ an di seluruh Indonesia oleh swasta. Bah­ kan di beberapa tempat pengusahaan tidak memiliki izin yang jelas. Merk produk air kemasan beraneka ragam, seperti Aqua, Saqua, dan lain. Lihat saja iklan-iklan di ibukota dengan bangganya para pengu­saha air menyebut sumber-sumber air yang di­ eksploitasi menjadi air mineral untuk kese­ hatan dan kejayaan anak-anak bangsa. Di sisi lain perusahaan air kemasan isi ulang di­khawatirkan bukan air yang layak di­ konsumsi. Ada kasus lain ialah privatisasi air dan mata air oleh warga pemilik tanah yang di topang oleh pengusaha air mineral. Padahal air yang terkandung di dalam tanah itu adalah ‘barang publik” (public goods) yang dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 2 UUD 1945). Masih ada perilaku orang atau sekelompok orang yang menutup saluran air irigasi dengan alasan jaringan irigasi melalui kebun mereka, padahal sudah lama mereka sepakat itu. Akibatnya, irigasi/ bendungan yang sudah lama berfungsi terpaksa dibuat per­janjian ulang dengan pemilik tanah. Masih banyak kasus lain yang meng­ in­dikasikan komersialisasi, privatisasi dan peng­hambatan tata kelola air oleh sekelompok pemilik modal atau masya­ rakat. Persoalannya, apakah seluruh isi UU. 7/2004 yang sudah berlaku sepuluh tahun itu dibatalkan atau seharusnya perubahan terbatas? Apakah UU.No. 7 Tahun 2004 tidak melakukan antisipasi terhadap peri­ laku komersialisasi itu? Sikap DPR dan Pemerintah Banyak kalangan mempertanyakan per­ timbangan substansi atas pembatalan UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kalangan DPR seperti di Komisi V (Infrastruktur) menyesalkan, mem­per­ tanyakan bahkan mempersoalkan per­tim­ bangan Mahkamah Konsitusi. Beberapa anggota PDI Perjuangan menyatakan ter­ kejut dan tidak mengerti bagaimana per­ tim­bangan MK sampai memutuskan pem­ batalan seperti itu. Budi Yuwono, Anggota PDI Perjuangan dari Dapil Jatim VI (Blitar, Tulungagung, Kediri) yang menjadi tim Panja Pemerintah saat penyusunan UU. No. 7/2004, dalam Rapat Gabungan antara Komisi V dengan Kementerian PU dan Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tanggal 31 Maret 2015 lalu mem­pertanyakan pasal yang dianggap ber­peluang besar bagi komersialisasi air menurut pertimbangan MK. Padahal dalam UU. No. 7/2004 itu menurut Budi, telahmemberi perhatian besarpadaaspekpengelolaanSumberDaya Air (SDA) dengan menekankan tiga hal penting yakni pertama, konservasi; kedua, pen­dayagunaan SDA; dan ketiga pengen­ dalian daya rusak air. Untuk konservasi SDA menurut Budi Yuwono dilakukan dengan tiga jalan yakni perindungan dan peles­tarian sumber air, pengawetan air dan penge­lolaan kualitas air dan pengendali­ an pencemaran air. Untuk pendayagunaan SDAdilakukan dengan penatagunaan SDA, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan SDA. Sedang pengendali­ an daya rusak air dengan pencegahan sebe­ lum terjadi banjir/ bencana, penanggulang­ an saat bencana dan pemulihan pasca bencana, sebagaimana disebut juga oleh Robert Kodoatie dan Roestam Sjarif (Tata Ruang Air, 2010). Walau memprihatinkan Budi memiliki harapan besar karena keputusan MK memberi peran besar kepada BUMN dan BUMD untuk tata kelola dan konservasi tanpa menutup peluang untuk memberi izin bagi swasta, sekalipun izin khusus dan selektif. Kader PDI Perjuangan lain yang getol mempersoalkanPutusanMKadalahYoseph Umarhadi, Sadarestuwati, Sukur Nababan, Rendy Lamadjido, Sudjadi dan Lasarus. Umarhadi yang juga tim penyusun UU 7/2004 dari kalangan DPR memper­soalkan putusanMKyangmenyatakanbahwaUUNo. 7/2004 bertentangan dengan UUD 1945. Ia menunjuk Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan lain jelas menunjukkan komitmen kebangsaan yang dinyatakan dalam kewenangan Negara mengelola SDA, pengusahaan dan tata­ kelola ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 33 UUD 1945. Bagi banyak kalangan sulit dipahami kalau seluruh UU No. 7/2004 dibatalkan sementara MK memerintahkan untuk mem­ber­lakukan kembali UU No. 11/ 1974 tentang Pengairan 40 tahun lalu, yang cakupan isi dan daya jangkau normanya pun jauh dari kondisi zaman ini. Walau demikian baik Budi Yuwono, Umarhadi, maupun kawan-kawannya taat pada putusan MK yang bersifat “final dan mengikat”. Khusus proyek SDA yang me­le­ wati kawasan hutan yang kini masih ber­ operasi, anggota DPR minta pemerintah (menteri LHK) untuk mencari jalan agar tidak menghambat. Pemerintah, khusus­ nya Kementerian PU-PR dan Kementeri­an Lingkungan Hidup dan Kehutanan ber­janji menjalin kerjasama khususnya menangani proyek-proyek seperti irigasi, yang ada dalam kawasan hutan lindung. Demikian pula upaya-upaya menjaga ketersedia­an air dalam bentuk perlindungan sumber- sumber air, perlindungan daya air seperti pem­bangkit listrik (PLTA), waduk, embung, situ untuk ketersediaan air minum, air baku dan sanitasi dipastikan tidak akan ter­ganggu. Waspadai darurat air Jika kita kaitkan Putusan MK di atas dengan hasil beberapa survey yang menunjukkan ada sekitar 100 juta pen­ duduk kita belum mempunyai akses air minum yang aman. Pada tahun 2.000 keter­ sediaan air di Jawa hanya 1.750 m3 per kapita/ tahun dan tahun 2020 akan turun menjadi 1.200 m3 saja. Jika di hulu hutan masih lebat, akan dapat menyerap air hujanantara75%sampai95%.Tetapijikadi hulu dan ditengah sudah berubah menjadi perkebunan, maka daya serap di lahan datar masih 50%-70% tetapi diperbukitan hanya menyerap sekitar 5%-25% air. Di Indonesia masih ada 17. 010 desa (24,6% total jumlah desa) mengalami rawan hingga darurat air, seperti NTT, NTB, Malut. Padahal secara potensial kita memiliki kekayaan sumber daya air yang amat besar. Hingga tahun 2013 kita memiliki sekitar 18 Wilayah Sungai (WS) yakni kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air, dan 700 lebih Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni wilayah daratan yang merupakan satu-kesatuan dengan sungai dan anak sungai (Kementerian PU, Buku Informasi Statistik, 2013). Selain itu, andalan kita ke depan juga ialah masih memiliki 1.548 danau yang dijadikan Situ (untuk air baku dan irigasi) dengan kapasitas tampung antara 7 juta hingga 600 juta m3. Namun diakui, banyak danau/ situ yang harus direvitalisasi karena dalam kondisi kritis akibat ulah manusia, seperti Danau Toba, Maninjau, Singkarak, Kerinci, Batur, Poso dan Sentani. Akibat semua itu tidak hanya banyak lahan tidak produktif, tetapi rusak dan berakibat pada ketidakmampuan petani meningkatkan produktivitas air. Produktivitas dimaksud sesuai dengan 3 (tiga) tingkat pemanfaatan air, yakni primer, sekunder dan manfaat tersier. Air bagi kebutuhan primer digunakan untuk air minum, irigasi pertanian serta industri dan jasa. Sementara air berkaitan kebutuhan sekunder adalah energi terbarukan, untuk perikanan darat dan hortikultura. Dan air dalam kebutuhan tersier adalah demi kesehatan lingkungan, keselamatan lingkungan dan kebutuhan kepariwisataan. Dalam kurun 2004 -2012 Indonesia telah melakukan pembangunan dan peningkatan fungsi irigasi dan irigasi air tanah seluas 814,3 ribu Ha, reklamasi rawa dan tambak seluas 146 ribu Ha, rehabilitasi irigasi dan irigasi air tanah seluas 2.698,3 ribu hektar serta rehabilitasi reklamasi rawa dan tambak seluas 1.448,4 ribu hektar. Memang potensi SDA kita sebagaimana hasil kajian Bappenas (Bappenas, 2009) sangat berlimpah dengan jumlah total sekitar 3.900 miliar m3 per tahun, tersebar di 7.956 sungai dan 521 danau.Dari total itu, barusekitar14miliarm3atausekitar57m3 per kapita air baku yang baru dapat dikelola. Sedang infrastruktur tampungan air terdiri atas284 buah bendungan ditambah 1.063 buah embung. Jika dihitung dari konsumen air, 65% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa dengan kapasitas airnya hanya 4,5%, 60 dari 470 DAS yang ada di Pulau Jawa dalam kondisi amat kritis. Sementara di luar Jawa khusus daerah tandus seperti NTT, NTB, Malut, Babel, dan lain menderita bukan saja kelangkaan pasokan tetapi juga kurang diperhatikan dalam tata kelola air secara nasional. Revolusi Tata Kelola SDA ‘Revolusi’ tata kelola air mulai dari penataan kembali sumber-sumber air berciri eco-region dengan perinsip Integrated Water Resources Management (IWRM). Dengan perinsip itu, tata kelola air semacam itu akan terintegrasi antara kebutuhan air baku untuk rumah tangga dan untuk irigasi. Perencanaan air baku, air industri, irigasi untuk pertanian dan lain secara terpadu agar efektif penggunaan sarana seperti waduk, embung dan situ. Dengan membarui tata kelola air, kita mampu mewujudkan ketahanan air berbasis sungai. Modal dasar kita ialah hingga tahun 2013 memiliki 257 bendungan yang tersebar seluruh tanah air dengan volume sampai 2,6 juta m3. Selain itu, ada 1.437 bendung untuk layanan irigasi seluas 10,6 juta ha (di Bali), atau 9,4 juta ha di Jabar. Kita juga memiliki sekitar 944 Embung dengan kapasitas tampung sampai 219,6 juta m3 seperti di Maluku. Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan untuk RAPBN 2015 pemerintah mengangkat isu strategis yakni peningkatan ketahanan air, pangan dan energi. Langkah strategisnya antara lain peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa, dengan sasaran untuk peningkatan kapasitas tampungdari14milyarm3menjadi17milyar m3, peningkatan layanan irigasi melalui waduk dari 11% menjadi 20%, perbaikan daerah irigasi yang rusak, peningkatan layanan air baku dari 56 m3/detik menjadi 109,54 m3/detik, pembangunan waduk-waduk untuk perlindungan banjir, pembentukan unit pengelola irigasi dan unit pengelola bendungan, penyusunan Pedoman Perencanaan Terintegrasi Pembangunan Waduk atau Pembangkit Listrik Tenaga Air, dan lain. Persoalannya, dengan dibatalkannya UU No. 7/2004 itu masih mungkinkah program itu berjalan mulus? Itu persoalan kita bersama, DPR dan Pemerintah kini berkejaran dengan waktu untuk menata kembali Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan UU 17/1974, serta menyesuaikan PP turunan UU No.7/2004 dengahUUNo.17/1974agarbisadiperbarui sesuai standar kebutuhan air saat ini. Pemerintahan Jokowi-JK telah berikrar untuk memperjuangkan kedaulatan pangan denganmemaksimalkanperaninfrastruktur dasar seperti irigasi, waduk, embung dan lain. Pemerintah bertekad mencetak 10 juta hektarsawahbaru,karenanyaharusdimulai dari pembenahan tata kelola SDA, khusus berkaitan dengan infrastruktur pertanian. Program-program bagus itu harus sedikit bersabar untuk dieksekusi, dengan tenggat waktu setidaknya 6 (enam) bulan ke depan DPR dan Pemerintah telah menghasilkan Undang-Undang baru pengganti UU.72004. Semuapersoalan itu harus mengabdi hak setiap warga sebagai “barang publik” (public goods) yang wajib dikelola sesuai perintah Konstitusi seperti alinea IV Pembukaan UUD 1945 …” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa…” Demikian juga yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, agar semua public goods itu dikelola bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita tolak privatisasi air, kita tolak ‘swastanisasi penuh’ kecuali kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang selektif dan persyaratan ketat. Dan seeprti seperti sikap Budi Yuwono, kita mendukung peran BUMN dan BUMD untuk diberi tanggung jawab besar terhadap tata kelola air seperti Perusahaan air Minum Daerah (PDAM). Sebaliknya perilaku rakyatpun harus berubah, sikap permisif, tidak perduli kerusakan mataair, sungai, danau, dan sumber air lainnya. Apalagi kalau mudah disuap, tokoh-tokoh adat mudah dirayu oleh pemilik modal. Rakyat harus mengeritisi perilaku oknum pejabat pemerintah, pejabat negara, pejabat pemda, BUMN dan BUMD yang memberi peluang komersialisasi air!
  • 11. 11P u b l i c a P o sEdisi IV/I/V - 2015 O P I N I Surat dari Cinangka Gubuk Nusantara Kakek Pardi 60 Tahun Hubungan RI - Tiongkok* Awan Kurniawan Pemerhati Sosial Budaya Hari Senin (13/4), 65 tahun silam Republik Indonesia (RI) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) resmi menjalin hubungan diplomatik. Hubungan yang dijalin Indonesia dengan Tiongkok merupakan komitmen nyata kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, dalam konstelasi perang dingin kala itu. Era Soekarno menjadi tonggak penting hubungan persahabatan Indonesia- Tiongkok. Liu Hong, dalam China and the Shaping of Indonesia, 1949-1965, mengungkap pada masa itu Tiongkok bagaikan mercusuar, penunjuk ke arah mana dan bagaimana Indonesia harus dibangun. Model pembangunan ala Tiongkok diperbincangkan para cendekiawan. Kisah- kisah mengenai Tiongkok dimuat dalam surat-surat kabar, dan bahkan karya- karya sastra, sehingga menyentuh luas di masyarakat. Tidak berlebihan apabila masa itu dijuluki sebagai masa bulan madu hubungan Indonesia-Tiongkok. Interaksi dan pertukaran bukan hanya terjadi di tingkat elite, melainkan juga di akar rumput. Hubungan kedua negara terus menunjukkan perkembangan positif, dengan kehadiran Perdana Menteri Tiongkok Zhou En Lai pada Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 18-25 April 1955. Dalam KAA Bandung "Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai" yang dikemukakan Tiongkok dan disponsori bersama Pemerintah India dan Myanmar, mendapat dukungan dari para peserta. Indonesia dan Tiongkok pun sepakat untuk mempererat hubungan yang telah berjalan baik kala itu, ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan serta persetujuan kerja sama kebudayaan pada 1 April 1961. Dalam konteks hubungan luar negeri yang lebih luas, Indonesia amat penting bagi Tiongkok yang saat itu bukan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tiongkok, bagi Indonesia, juga tak kalah penting, apalagi setelah Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB pada awal 1965. Keduanya menjalin suatu kemitraan dalam membangun solidaritas di antara negara-negara New Emerging Forces (NEFO).Pola interaksi saling menguntungkan ini terus berulang dalam evolusi hubungan bilateral keduanya. Namun, pada 30 Oktober 1967 kedua negara membekukan hubungan. Berawal dari Tokyo 22 tahun kemudian, tepatnya pada 24 Februari 1989, ketika Presiden Soeharto bertemu Menteri Luar Negeri Tiongkok saat itu Qian Qichen, dalam upacara pemakaman Kaisar Hirohito di Tokyo, dibahaslah kemungkinan normalisasi hubungan kedua negara yang tengah membeku. Pembahasan dilanjutkan dalam pertemuan Menlu Ali Alatas dan Qian Qichen pada 4 Oktober 1989 di Tokyo. Hasilnya, pada 3 Juli 1990 kedua menlu menandatangani Komunike Bersama "The Resumption of The Diplomatic between The Two Countries" di Beijing, diikuti kunjungan Perdana Menteri Li Peng ke Indonesia sekaligus menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman Pemulihan Hubungan Diplomatik kedua negara pada 8 Agustus 1990. Pada era Soeharto, normalisasi hubungan Indonesia-Tiongkok pada awal 1990-an amat bernilai bagi Tiongkok, yang saat itu tengah dikecam Barat setelah peristiwa Tiananmen. Presiden Soeharto pun melakukan kunjungan balasan pada 14-18 November 1990, dan menyaksikan penandatanganan pembentukan Komisi Bersama Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Kerja Sama Teknik. Normalisasi hubungan tersebut kemudian secara bertahap membuka hubungan ASEAN dan Tiongkok, hingga akhirnya pada 1996 Tiongkok menjadi mitra dialog penuh ASEAN. Bagi Indonesia, dalam sektor ekonomi, hubungan dengan Tiongkok menjadi sangat penting, terutama setelah negara ini dihantam badai krisis finansial Asia pada 1997. Di lain pihak, era tersebut menjadi saksi perekonomian Tiongkok, pasca reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping pada 1978, hingga tinggal landas dengan pertumbuhan ekonomi dua digit tiap tahun. Interaksi positif antara kedua negara pun dilanjutkan pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di masanya, Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional, beragam atribut dan simbol berbau Tiongkok mulai bermunculan di Nusantara. Gus Dur yang menetapkan Tiongkok sebagai negara tujuan pertama lawatannya keluarnegerisetelahdilantiksebagaiorang nomor Indonesia, bahkan mengusulkan pembentukan poros Jakarta-Beijing-New Delhi. "Tiongkok negara besar dengan potensi kekuatan ekonomi yang besar. Jadi, kita justru rugi jika tidak berhubungan dengan Tiongkok," katanya, tentang kunjungannya ke Tiongkok pada 1-3 Desember 1999. Kunjungan Presiden Wahid ke RRT tersebutmenandaibabakbarupeningkatan hubungan antara kedua negara, ditandai kesediaan Tiongkok memberi bantuan keuangan serta fasilitas kredit termasuk kerja sama keuangan, pariwisata, dan imbal beli atau counter trade di bidang energi, yaitu menukar LNG dengan produk- produk Tiongkok. Selanjutnya, dalam wacana publik, ikon kedekatan hubungan Indonesia-Tiongkok terpelihara melalui "diplomasi dansa" Megawati. Di era kepemimpinan Megawati kedua sepakat membentuk forum energi yang merupakan payung investasi Tiongkok di Indonesia di bidang energi. Mitra strategis Beberapa capaian yang sudah dirintis tersebut kemudian dikelola lebih baik oleh Susilo Bambang Yudhoyono, dalam dua periode kepemimpinannya. Dalam periode itu, dua perjanjian penting, monumen kedekatan hubungan Indonesia-Tiongkok ditandatangani yaitu Kemitraan Strategis pada 25 April 2005, yang kemudian ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada Oktober 2013. Sejak itu hubungan politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya kedua negara terus meningkat. Makin eratnya hubungan Indonesia- Tiongkok juga ditunjukkan kedua pihak pada forum internasional, semisal dalam penetapan "Declaration of Conduct of Parties in The South China Sea (DoC)" pada 2002, termasuk dalam "Guidelines for The Implementation of DoC" pada 2011. Indonesia dan Tiongkok juga sepakat menandatangani protokol "Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ)" pada 2011. Keduanya juga sepakat untuk menjadikan ASEAN sebagai the main driving force dalam pembentukan forum Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Timur. Tiongkok senantiasa menghargai dan mendukung setiap keputusan yang diambil ASEAN. "Hubungan Indonesia dan Tiongkok yang telah berjalan enam dekade lebih, senantiasa mengedepankan prinsip saling menghormati, menghargai, sebagai bangsa yang setara, yang bertanggung jawab atas perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Presiden Tiongkok Xi Jinping, saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Balai Agung Rakyat pada 25 Maret 2015. HubunganantaraIndonesiadanTiongkok adalah yang paling dinamis di Asia Pasifik, katanya. Selain menyepakati delapan nota kerja sama, pada kunjungan Presiden Jokowi pada Maret silam, Indonesia dan Tiongkok terus menyinergikan ide Poros Maritim Dunia milik Indonesia dengan Jalur Sutra Maritim milik Tiongkok. "Kita ingin memberikan makna lebih dalamsebagaimitrastrategiskomprehensif, dengan rangkaian kerja sama yang lebih nyata, memberikan manfaat nyata bagi kemakmuran masyarakat kedua negara," kata Presiden Jokowi kepada mitranya Presiden Xi Jinping. Hubungan antarwarga Kokohnya hubungan sebuah negara dengan lainnya, tidak melulu didominasi interaksi pejabat resmi yang cenderung elitis.Meksikebijakanluarnegeriutamanya tetap menjadi domain para birokrat, publik termasuk pemegang saham utama yang dapat mempengaruhi secara signifikan, baik pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan luar negeri. Maka interaksi antarwarga kedua bangsa akan sangat menentukan dinamika hubungan Indonesia-Tiongkok. Amat penting mendorong warga kedua bangsa untuk dapat lebih saling memahami, setelah hubungan kedua negara sempat membeku selama dua dekade lebih. "Kami ini masih Merah Putih, meski kami kini jauh dari Indonesia," kata Huang Hui Lan,seorangwargaTionghoayangterpaksa meninggalkan tempat kelahirannya di Takengon, Aceh pada 1967, menyusul kisruh politik di Indonesia pada 1965. Ia bersama tujuh saudaranya, sang ibu dan kakek, menumpang kapal yang dikirim Tiongkok untuk membawa para warga keturunan karena situasi politik yang kurang bersahabat di Indonesia, kembali ke tanah leluhurnya di Negeri Panda. Wanita kelahiran 7 Juli 1950 itu, mengatakan,"saatnya kedua bangsa, kedua negara berjalan bersama menatap masa depan lebih baik. Sejarah kelam, jadikan pelajaran untuk lebih baik". Karena rasa cintanya kepada Indonesia, Huang Hui Lan membuat sanggar tari tradisional Indonesia di Guangzhou. Kecintaan kepada Indonesia juga kuat melekat di hati Kenny Lai, warga keturunan Tionghoa yang juga terpaksa meninggalkan Jakarta pada 1966. "Situasi saat itu memang tidak mudah bagi kami. Di Indonesia, kami mendapat perlakuan tidak bersahabat, saat tiba di tanah leluhur kami di Tiongkok, kami pun dicurigai, terlebih kala itu di Tiongkok juga tengah mengalami revolusi budaya," ungkapnya. Kini,lanjutKenny,meskihubungankedua negara terus mengalami peningkatan positif, tetap harus didukung hubungan antarmasyarakat kedua bangsa yang lebih baik. Ketua "China Overseas Harbin" Chi Guo Qiang mengatakan masih banyak warga Tiongkok, khususnya Harbin, yang belum mengenal Indonesia. "Hubungan kedua negara telah berjalan baik, tetapi saling pemahaman antara masyarakat kedua bangsa juga sangat penting. Cara pandang masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok, dan sebaliknya akan sangat menentukan dinamika hubungan kedua negara, berdasar saling menghormati dan saling menguntungkan di masa depan," katanya. * Tulisan ini juga terbit dalam versi online www.Publicapos.com Disamping kantor ada kebun yang cukup luas. Ada 700 batang pohon jati jenis jati emas Cordia subcordata (Cordia sebestena) yang berderet disana. Tepat dibawah pada bagian yang menjorok ada beberapa rumpun bambu dari jenis bambu tali dan bambu wulung sejenis bambu berwarna hitam. Ada sungai Pesanggrahan mengalir di bawah rumpun bambu itu, airnya masih cukup jernih. Tepat diantara tepi sungai dan rumpun bambu ada sebuah rumah milik kakek Pardi. Rumah atau lebih tepatnya gubuk milik kakek Pardi terbuat dari bambu, peker­jaannya meraut batang bambu men­jadikan dia mudah untuk membuat rumah dari bambu pula. Rumah itu cukup luas berukuran 6 X 5 meter, tepat berada di pinggir kali Pesanggrahan, menghadap air. Untuk mencegah banjir, kakek Pardi membuat tanggul, masih dari batang bambu. Batas antara beranda dan tepi sungai di buatlah tanggul, dan ditimbun dengan tanah. Sejak sore, hujan turun lebat.Tapi kakek Pardi justru bersantai saja di Mushola Cinangka.Ia begitu yakin tanggul yang dipasangnya di depan beranda rumahnya akan mampu menahan banjir.Namun apa lacur, ternyata banjir menerjang rumah kakekPardijustrumenghanyutkanbagian belakang rumahnya. Bagian yang selama ini diyakini paling aman oleh kakek Pardi. Sejenak apa yang terjadi pada kakek Pardi seperti kondisi sekarang. Saat ini Frekuensi Publik dipenuhi pemberitaan yang serba heboh dan mengejutkan. Satu hal besar menurut saya sedang terjadi di negeri ini, entah apa. Tapi rentetan kehebohan ini seperti di­sengaja. Kita dibuat terlena, ikut larut meng­hujat, mengkritik, memaki dan geram pada kehebohan demi kehebohan yang muncul. Sementara itu tanpa sadar kita seperti kakek Pardi, yang mem­ bentengi beranda depan rumah, sedang di belakang rumah kita justru erosi besar sedang terjadi menggerogoti belakang rumah kita dan hanyut bersama banjir. Nalar hukum dan logika politik kita seperti halnya tanggul yang dipasang oleh kakek Pardi. Kita begitu yakin banjir akan melalui beranda depan rumah, dan kita tenang saja karena kita telah membangun tanggul itu begitu kuat. Asyik kita terlena, rupanya skenario banjir besar yang di­ main­kan para ‘’Perampok ‘’ negeri ini jauh melampaui logika yang kita yakini. Tanggul yang kita pasang diberanda tetap kokoh, tetapi belakang rumah kita habis digerus. Sedikit saja meme lucu, komentar nyentrik tokoh ‘’ UPS itu USB’’, atau PSK Online yang mati mengenaskan menjadi alat ampuh membuat kita terlena. Di samping gaya cengengesan pemimpin yang kerap salah ucap yang kemudian menjadi headline berita. Skenario banjir ‘’perampokan’’ dimainkan begitu rapih di kemas elok didukung media. Ah sudahlah, "banjir besar" yang mem­ buat lalai itu bisa tokoh, bisa isu peris­ tiwa, bisa juga batu akik dan hal lain yang berserak. Dan tanggul nalar logika kita sekuat apapun tidak akan bisa mem­ bendungnya karena kita telah di­buat terlena.SepertikakekPardidanrumah­nya. Sudah cukup kakek Pardi yang tergerus rumahnya, kita boleh terusik dengan isu yang berkembang. Tetapi pikiran dan energi kita jangan ikut terkuras habis mengurusi isu tersebut. Kewaspadaan dan nalar kritis harus tetap terjaga. Kita harus tetap bereaksi, bersikap dan tapi jangan terlena. Banyak yang harus dibenahi. Selamat merawat energi peduli. Salam dari Cinangka.