PSBB dalam Perspektif Hukum: Keadilan atau Ketertiban ? Dimana adegium hukum yang utama dalam kondisi poandemi ini adalah Salus Populi Suprema Lex Esto namun konfliknya adalah menyelamatkan Kesehatan atau Ekonomi, problem yg problematik

1. Andrie Irawan, SH., MH
Disampaikan dalam Diskusi Eksternal EGSA UGM
“Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Sudut
Pandang Kesehatan, Hukum,
dan Geografi”
Minggu, 16 Mei 2020
PSBB dalam
Perspektif Hukum:
Keadilan atau
Ketertiban ?

2. Pembatasan Sosial Berskala Besar
• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
• Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan
• Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Dalam Keadaan Tertentu
• Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)
• Keputusan Presidin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan
Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)

3. Karantina Kewilayahan
• Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan
menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau
faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
• Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian
kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan
ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau
kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir,
pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme,
dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan
berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

4. • Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan
tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi
penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk
mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau
kontaminasi. (UU Kekarantinaan Kesehatan)
• Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan
tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-191 sedemikian rupa untuk
mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-I9)
• Pertimbangan PSBB: berdasarkan epidemiologis, besarnya
ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis
operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan.

5. PSBB meliputi:
• Pembatasan Pemberlajaran di sekolah dan
instansi pendidikan
• Pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja
• Pembatasan kegiatan keagamaan
• Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum
• Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
• Pembatasan moda transportasi
• Pembatasan jam operasional dan kegiatan lainnya
terkait aspek pertahanan dan keamanan

6. Layanan Penting yg masih aktif
• Pasar, toko, bbm, komunikasi, layanan
kesehatan, keuangan dll masih berjalan
seperti biasa
• Transportasi umum dengan memperhatikan
jumlah penumpang
• Layanan ini aktif dengan menerapkan protokol
kesehatan yang ketat melalui physical
distancing

8. Data Covid 19 Di Indonesia tgl 16 Mei 2020
1. DKI Jakarta
Terkonfirmasi: 5881Meninggal: 460Sembuh: 1295
2. Jawa Timur Terkonfirmasi: 2105Meninggal: 183Sembuh: 302
3. Jawa Barat Terkonfirmasi: 1618Meninggal: 100Sembuh: 262
4. Jawa Tengah Terkonfirmasi: 1140Meninggal: 70Sembuh: 247
5. Sulawesi Selatan
Terkonfirmasi: 917Meninggal: 52Sembuh: 312
6. Banten Terkonfirmasi: 626Meninggal: 61Sembuh: 158
7. Sumatera Selatan
Terkonfirmasi: 458Meninggal: 11Sembuh: 73
8. Sumatera Barat Terkonfirmasi: 396Meninggal: 22Sembuh: 91
9. Kalimantan Selatan
Terkonfirmasi: 370Meninggal: 9Sembuh: 24
10. Nusa Tenggara Barat
Terkonfirmasi: 365Meninggal: 7Sembuh: 188
11. Papua Terkonfirmasi: 350Meninggal: 6Sembuh: 48
12. Bali Terkonfirmasi: 346Meninggal: 4Sembuh: 243
13. Kalimantan Timur
Terkonfirmasi: 253Meninggal: 3Sembuh: 63
14. Kalimantan Tengah
Terkonfirmasi: 227Meninggal: 11Sembuh: 87
15. Sumatera Utara Terkonfirmasi: 202Meninggal: 24Sembuh: 53
16. DI Yogyakarta Terkonfirmasi: 194Meninggal: 8Sembuh: 77
17. Sulawesi Tenggara
Terkonfirmasi: 189Meninggal: 5Sembuh: 24
18. Kalimantan Utara
Terkonfirmasi: 153Meninggal: 1Sembuh: 29
19. Kalimantan Barat Terkonfirmasi: 131Meninggal: 3Sembuh: 22
20. Kepulauan Riau
Terkonfirmasi: 116Meninggal: 11Sembuh: 80
21. Sulawesi Utara Terkonfirmasi: 114Meninggal: 6Sembuh: 31
22. Sulawesi Tengah
Terkonfirmasi: 113Meninggal: 4Sembuh: 22
23. Papua Barat Terkonfirmasi: 102Meninggal: 1Sembuh: 5
24. Riau Terkonfirmasi: 95Meninggal: 6Sembuh: 54
25. Maluku Utara Terkonfirmasi: 88Meninggal: 4Sembuh: 12
26. Jambi Terkonfirmasi: 79Meninggal: 0Sembuh: 3
27. Sulawesi Barat Terkonfirmasi: 75Meninggal: 2Sembuh: 23
28. Lampung Terkonfirmasi: 66Meninggal: 5Sembuh: 26
29. Maluku Terkonfirmasi: 62Meninggal: 4Sembuh: 17
30. Bengkulu Terkonfirmasi: 56Meninggal: 2Sembuh: 1
31. Nusa Tenggara Timur
Terkonfirmasi: 47Meninggal: 1Sembuh: 2
32. Kep. Bangka Belitung
Terkonfirmasi: 29Meninggal: 1Sembuh: 7
33. Gorontalo Terkonfirmasi: 23Meninggal: 1Sembuh: 15
34. Lokasi belum diketahui
Terkonfirmasi: 21Meninggal: 0Sembuh: 0
35. Aceh Terkonfirmasi: 18Meninggal: 1Sembuh: 15
Sumber data: covid19.go.id

9. 31 wilayah yg menerapkan PSBB terbagi atas 4 provinsi dan 27
kabupaten/kota per 15 Mei 2020, yaitu: Propinsi DKI Jakarta, Sumatera Barat,
Gorontalo, Jawa Barat, detail berikut:

10. Catatan tentang PSBB
• PSBB merupakan kebijakan jalan tengah dan local
wisdom Indonesia
• PSBB merupakan kebijakan yang solutif untuk
saat ini namun sangat disayangkan di beberapa
daerah tidak berjalan optimal
• Ketegasan pemangku kebijakan dipertanyakan
karena sanksi yang masih tidak jelas dan bersifat
desentralisasi
• Relaksasi PSBB menjadi bumerang karena banyak
permasalahan lanjutan pasca tersebut

11. Keadilan atau Ketertiban Hukum ?
• Kondisi darurat dalam Pandemi Covid-19
tentunya penegakan hukum tidak dapat
dikondisikan semestinya atau kondisi normal
• Kondisi darurat ini tentunya secara hukum
melihatnya menggunakan 2 (dua) pendekatan:
– Salus Populi Suprema Lex Esto ((Kesehatan
(kesejahteraan, kebaikan, keselamatan,
kebahagiaan) harus menjadi hukum tertinggi,
Biarlah kebaikan (atau keselamatan) rakyat menjadi
hukum tertinggi (atau tertinggi)) prinsip yang
disampaikan De Legibus Cicero
– “Tiada seorang pun dapat lebih baik tanpa orang
lain menjadi buruk” teori Quiteus Politik

12. Keadilan atau Ketertiban Hukum ?
• Penegakan hukum saat PSBB ini terkesan dengan
penegakan hukum yg responsif, seharusnya penegakan
hukum yg represif agar tegas, terukur dan terarah
• Penegakan hukum yg represif memang menjadi menjadi
hal yg tidak populis, namun jika upaya ini digunakan
untuk ketertiban masyarakat guna menyelamatkan
masyarakat maka memang diperlukan
• Sehingga saat PSBB ini yang menjadi fokus adalah
mewujudkan ketertiban hukum agar semuanya
terkendali dengan baik
• Selain itu pilihan Kesehatan menjadi hal utama
dibandingkan pilihan ekonomi

13. Dampak PSBB dari Perspektif Hukum
• Kebijakan yg diambil pemerintah menjadi kebijakan SIMALAKAMA
karena:
– Wilayah yg luas, penduduknya heterogen, pemahaman informasinya
beragam, banyak HOAX
• Perlu ada Gerakan Disiplin Nasional (Jaga Jarak, Rajin Cuci Tangan
dan Menggunakan Masker) disertai sanksi tegas dan terukur
• Penetapan kebijakan PSBB saat ini bukan dalam kondisi negara
“normal” sehingga jika menggunakan pendekatan normalitas
maka tidak ideal, diantara kebijakan yg tidak memberikan kriteria
khusus kedarutatan, durasi waktunya, jumlah kasus dan berapa
jumlah korban agar PSBB diberlakukan
• Penetapan PSBB bukan Karantina Wilayah dan memang
Pemerintah tidak mengambil pilihan tersebut
• Pemerintah tetap harus terus evaluasi kebijkan yg terukur,
konsiten dan transparan sampai dengan ditemukan anti virus
Covid-19 dan tentunya keselamatan Warga Negara hal yg
terpenting (Salus Populi Suprema Lex Esto )

15. @andrieir
0812-2635-0008