Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sleman dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam upaya percepatan pemulihan dampak pandemi Covid-19. Kerjasama ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan tujuannya adalah untuk memanfaatkan peran Ormas dan LSM sebagai mitra strategis dalam membantu penanganan Covid-19 di daerah.
Kota Yogyakarta Menuju Kota Ramah Lansia : Program Asistensi Lanjut UsiaSyahriel Falahudin
Merupakan salah satu tugas Mata Kuliah Kebijakan Sosial yang diampu oleh Bayu Mitra A Kusuma, S.AP, M.AP, M.Pol.Sc. Materi yang disampaikan masih dalam tahap pembelajaran, bila ada kesalahan bisa dikoreksi.
Data Kementerian Sosial dalam Angka 13Dewi Kartika
Publikasi ini menyajikan rekomendasi analisis data kemiskinan
berdasarkan data PPLS 2011. Diharapkan, buku ini dapat digunakan
sebagai sumber informasi dalam memahami data PPLS 2011. Semoga
laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Selain itu, adanya perubahan sosial di masyarakat berdampak pada meningkatnya masalah sosial dan disertai dengan munculnya masalah sosial baru. Masalah sosial yang dialami atau dihadapi selama ini oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat belum diberikan pelayanan yang sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial serta ketersediaan Pekerja Sosial yang tidak sebanding dengan jumlah Klien.
Kota Yogyakarta Menuju Kota Ramah Lansia : Program Asistensi Lanjut UsiaSyahriel Falahudin
Merupakan salah satu tugas Mata Kuliah Kebijakan Sosial yang diampu oleh Bayu Mitra A Kusuma, S.AP, M.AP, M.Pol.Sc. Materi yang disampaikan masih dalam tahap pembelajaran, bila ada kesalahan bisa dikoreksi.
Data Kementerian Sosial dalam Angka 13Dewi Kartika
Publikasi ini menyajikan rekomendasi analisis data kemiskinan
berdasarkan data PPLS 2011. Diharapkan, buku ini dapat digunakan
sebagai sumber informasi dalam memahami data PPLS 2011. Semoga
laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Selain itu, adanya perubahan sosial di masyarakat berdampak pada meningkatnya masalah sosial dan disertai dengan munculnya masalah sosial baru. Masalah sosial yang dialami atau dihadapi selama ini oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat belum diberikan pelayanan yang sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial serta ketersediaan Pekerja Sosial yang tidak sebanding dengan jumlah Klien.
Aneka Program Jaminan Sosial
Jaminan pemeliharaan kesehatan disaat aktif bekerja;
Jaminan pemeliharaan kesehatan disaat usia Pensiun;
Santunan untuk Keluarga
Santunan untuk melahirkan;
Santunan Kecelakaan;
Program Hari Tua;
Program untuk para janda;
Santunan untuk para Yatim Piatu
Program Hari Tua
Santunan Duka
Santunan ketidak mampuan kerja karena cacat tetap akibat sakit atau Kecelakaan;
Santunan untuk para penganggur
Program santunan kecelakaan di perjalanan
Program khusus untuk para petani terhadap resiko kegagalan panen
Santunan khusus akibat bencana alam
Pengalaman program reformasi puskesmas di Kota Kupang. Presentasi Jonas Salean Walikota Kupang pada Pertemuan Provincial Program Coordination (PCC) AIPMNH NTT.
ILO (dalam ILO Convention 102, dalam Sulastomo) menyatakan bahwa:
social security is the protection which society provides for its members through a series of public measures: To offset the absence or substansial reduction of income from work resulting from various contingencies (notable sickness, maternity, employment injury, unployment, invalidity, old age and death of breadwinner); To provide people with healthcare; To provide benefit for families with children.
Guy Standing menyatakan bahwa: social security is a system for providing income to desal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment, invalidity, old age and death, the propision of medicalcare and the pprovision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000);
Jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistem, yaitu harus beraturan, sistematis, dan terukur. Peran negara dan masyarakat tergantung pada filosofi buat apa negara negara itu didirikan.
Secara lebih plastis, jaminan sosial adalah serangkaian langkah wajib yang dilakukan negara dan atau masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga dari segala akibat yang timbul karena gangguan yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukadamusniumar
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) merupakan wadah kelembagaan demokrasi yang dibangun sebagai jembatan untuk menghubungkan antara masyarakat bawah dengan para elit pengambil keputusan.
Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...musniumar
DKI Jakarta adalah ibukota negara Republik Indonesia. Sebagai ibukota negara, suka tidak suka dan mau tidak mau harus aman. Tidak hanya aman, tetapi warganya harus pula sejahtera.
Oleh karena itu, diperlukan perubahan dengan orientasi utama pada pemberdayaan masyarakat supaya tercipta keadilan. Kalau sudah adil, maka akan aman.
Aneka Program Jaminan Sosial
Jaminan pemeliharaan kesehatan disaat aktif bekerja;
Jaminan pemeliharaan kesehatan disaat usia Pensiun;
Santunan untuk Keluarga
Santunan untuk melahirkan;
Santunan Kecelakaan;
Program Hari Tua;
Program untuk para janda;
Santunan untuk para Yatim Piatu
Program Hari Tua
Santunan Duka
Santunan ketidak mampuan kerja karena cacat tetap akibat sakit atau Kecelakaan;
Santunan untuk para penganggur
Program santunan kecelakaan di perjalanan
Program khusus untuk para petani terhadap resiko kegagalan panen
Santunan khusus akibat bencana alam
Pengalaman program reformasi puskesmas di Kota Kupang. Presentasi Jonas Salean Walikota Kupang pada Pertemuan Provincial Program Coordination (PCC) AIPMNH NTT.
ILO (dalam ILO Convention 102, dalam Sulastomo) menyatakan bahwa:
social security is the protection which society provides for its members through a series of public measures: To offset the absence or substansial reduction of income from work resulting from various contingencies (notable sickness, maternity, employment injury, unployment, invalidity, old age and death of breadwinner); To provide people with healthcare; To provide benefit for families with children.
Guy Standing menyatakan bahwa: social security is a system for providing income to desal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment, invalidity, old age and death, the propision of medicalcare and the pprovision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000);
Jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistem, yaitu harus beraturan, sistematis, dan terukur. Peran negara dan masyarakat tergantung pada filosofi buat apa negara negara itu didirikan.
Secara lebih plastis, jaminan sosial adalah serangkaian langkah wajib yang dilakukan negara dan atau masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga dari segala akibat yang timbul karena gangguan yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukadamusniumar
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) merupakan wadah kelembagaan demokrasi yang dibangun sebagai jembatan untuk menghubungkan antara masyarakat bawah dengan para elit pengambil keputusan.
Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...musniumar
DKI Jakarta adalah ibukota negara Republik Indonesia. Sebagai ibukota negara, suka tidak suka dan mau tidak mau harus aman. Tidak hanya aman, tetapi warganya harus pula sejahtera.
Oleh karena itu, diperlukan perubahan dengan orientasi utama pada pemberdayaan masyarakat supaya tercipta keadilan. Kalau sudah adil, maka akan aman.
Kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh peningkatan produktivitas di segala bidang. Untuk itu diperlukan daya saing yang tinggi terutama dari sisi kemudahan perizinan maupun sumber daya manusia yang kompetitif.
Peringkat daya saing global (GCI) Indonesia turun dari posisi 45 (2018) ke 50 (2019), karena turunnya skor dari 64,9 (2018) menjadi 64,6 (2019). Salah satu penyebabnya adalah masalah kesehatan, keterampilan, dan pasar tenaga kerja. Meski demikian, kemampuan Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi daya saing dunia usaha (enterprises) terus meningkat, ditunjukkan oleh naiknya peringkat daya saing IMD.
1. Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng
2. mplikasi Omnibus Law terhadap Upaya Penataan Ruang dan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
3. Prinsip Berdikari: Menggeser Narasi Pemberdayaan
4. Pelatihan Audit Sosial: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan
5. Moeldoko dan JMPPK Bahas Kajian Pegunungan Kendeng
buku panduan gerakan masyarakat hidup sehat. germas merupakan gerakan masyarakathidup sehat seperti meningkatkan aktivitas fisik, konsumsi makanan bergi, istirahat cukup, konsumsi sayur dan buah buahan. aktivitas fisik dilakukan minimal 30 menit per hari. Sejak dicanangkan pada 2016, Germas kini telah memasuki
usia ketiga. Beberapa langkah telah dilalui. Keberhasilankeberhasilan kecil dicapai setelah berbagai persoalan dijawab.
Ada provinsi yang berjalan lebih depan, ada yang masih
mencoba menyusul.
Buku ini merupakan ringkasan singkat pencapaian-pencapaian
tersebut. Semoga catatan kecil ini bisa menjadi pengingat
kemajuan langkah-langkah kecil yang telah diayunkan secara
bersama-sama dalam kerangka Germas ini. Dengan membaca
buku ini mudah-mudahan pengalaman inisiasi, penjabaran,
dan prospek gerakan ini di lapangan dapat menjadi pelajaran
berharga sekaligus pendorong untuk terus bergerak, dan
menjadikan jargon ‘lebih baik mencegah daripada mengobati’
dijalankan dengan senang hati. Kementerian Kesehatan telah menempatkan program Germas menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan kesehatan dalam
rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia
yang unggul. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta yang menunjukkan
angka kematian akibat penyakit tidak menular telah meningkat setiap
tahunnya. Kondisi ini cenderung akan terus berlanjut sejalan dengan
perubahan perilaku hidup masyarakat yang tidak sehat, antara lain pola
makan yang tidak mengikuti pola gizi seimbang, kurangnya aktivitas
fisik dan meningkatnya kebiasaan merokok.
Buku ini membahas pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah
serta kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha,
akademisi dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung germas.
Isi GERMAS FINAL.indd 6 1/3/20 2:07 PM
KATA P E NGANTAR vii
Melalui kegiatan germas diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi
upaya penurunan prevalensi penyakit tidak menular dan peningkatan
kesehatan masyarakat pada umumnya.
Stunting merupakan persoalan serius yang mengancam generesai penerus bangsa dan masih banyak terjadi di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018 mencatat bahwa terdapat ± 9 juta atau 37,2% dari jumlah balita di Indonesia menderita stunting. Dengan angka yang demikian, Indonesia tercatat sebagai negara peringkat kelima di dunia dengan angka kasus stunting terbanyak. Parahnya di Indonesia, stunting tak hanya dialami oleh keluarga kurang mampu saja, tetapi juga dialami oleh balita dari keluarga yang mampu karena penerapan pola asuh yang tidak tepat.
Korupsi adalah masalah serius di banyak negara-negara Asia; Perkembangan tindak pidana korupsi sudah begitu meluas dalam masyarakat; Pemberantasan korupsi telah menjadi strategi terpenting untuk mewujudkan kesejahteraan dan memperkuat demokrasi; Perang melawan korupsi, bukan hanya tugas penegak hukum, tapi menjadi agenda bersama; https://catatanbaihaqi.blogspot.com
Similar to Ratio Legis Sinergi Pemkab Sleman dg Ormas dan LSM dalam Percepatan Penanggulangan Covid-19 (20)
Materi matrikulasi yang disampaikan bagi mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta yang latar belakang S1 bukan berasal dari pendidikan Ilmu Hukum, sehingga wajib menempuh beberapa mata kuliah dasar, salah satunya Hukum Pidana
Materi praktik yg disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan I atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dengan PERADI "Rumah Bersama Advokat" tahun 2021
Berawal dari keresahan keberadaan kos-kosan LV, penginapan short time, dll di kawasan Kabupaten Sleman, maka paparan yg disampiakan dalam FGD ini menyarankan model Penegakan Perda tidak lagi sebatas Preventif dan Represif, namun dengan beberapa model pendekatan yg lebih progresif dengan berdasarkan kepentingan setiap pihak yaitu:
Pendekatan normatif yang humanis; Pendekatan sosial dan budaya; Pendekatan sosio-religi
Materi kuliah Pengantar Ilmu Hukum yang digunakan baik untuk prodi ilmu hukum maupun prodi ilmu sosial terkait yang akan membahas dasar-dasar pengenalan hukum di dunia juga di Indonesia yg menjadi dasar awal dalam mengenal hukum bagi mahasiswa, semoga bermanfaat
PSBB dalam Perspektif Hukum: Keadilan atau Ketertiban?Andrie Irawan
PSBB dalam Perspektif Hukum: Keadilan atau Ketertiban ?
Dimana adegium hukum yang utama dalam kondisi poandemi ini adalah Salus Populi Suprema Lex Esto namun konfliknya adalah menyelamatkan Kesehatan atau Ekonomi, problem yg problematik
Layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban saat pandemi covid 19Andrie Irawan
Prosedur dan mekanisme layanan bantuan hukum terutama oleh advokat dan penegak hukum lainnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan saat Pandemi Covid-19
Mata kuliah wajib yang diberikan tidak hanya untuk mahasiswa hukum tetapi juga bagi mahasiswa di bidang ekonomi dengan tujuan mempertajam pengetahuan hukum yang hadir dalam dunia ekonomi dan bisnis
Ratio Legis Sinergi Pemkab Sleman dg Ormas dan LSM dalam Percepatan Penanggulangan Covid-19
1. Ratio Legis Sinergi Pemkab Sleman
dengan Ormas & LSM dalam Rangka
Percepatan Pemulihan Covid-19
Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.
Disampaikan dalam Seminar Forum Forum Ormas/LSM
“Penguatan Sinergi Ormas dan LSM dengan Pemerintah
Kabupaten Sleman Dalam Rangka Percepatan
Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19””
Senin, 15 November 2021
2. Nama Andrie Irawan
TTL Banjarmasin, 20 Maret 1986
No. HP & Email 081328777614 andrie.ir@gmail.com
Media Sosial andrieir Andrie Irawan
Pendidikan S1 & S2 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
S3 : Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung
Pekerjaan Akademisi (Dosen tetap Prodi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Surakarta)
Praktisi (Advokat pada Sahabat Anak, Perempuan
dan Keluarga (SAPA))
Alamat SAPA Jl Ringroad Utara No. 279 Gorongan, Kalurahan
Condong Catur, Kapnewon Depok, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Organisasi Kemasyarakatan & LSM
• Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila (Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2013 ttg
Ormas)
• Lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah
organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok
orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan
dari kegiatannya.
• Ormas & LSM dikenal juga dengan NGO sebagai pemegang pilar
demokrasi yg mewujudkan masyarakat sipil (civil society)
• Ormas dan LSM merupakan organisasi legal di mata hukum yang
bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah
5. Peran Ormas & LSM dalam
Pembangunan
• Mengelola Aspirasi Masyarakat
• Mendukung Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat
• Mendukung dan Melaksanakan Program
Pembangunan
• Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan
• Mengawasi Proses Pembangunan
• Memelihara Ketertiban dan Keamanan
• Mengembangkan Keahlian Masyarakat
6. Ratio Legis Sinergi PEMDA dengan
Ormas dan LSM
• Secara Konstitusi sudah jelas keberadaan
Ormas & LSM merupakan hal yg dibutuhkan
dan merupakan hak bagi setiap Warga Negara
(Amanat Pasal 28 C, 28 E dan 28 F UUDNRI
Tahun 1945)
• Keberadaan UU ttg Ormas
• Kewenangan Pemda dalam Pemberdayaan
Masyarakat dan membangun mitra strategis
dalam Pembangunan
7. Dasar Hukum Sinergi Pemda dengan Ormas
& LSM dalam Penanganan Covid-19
• Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia
No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19)
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE
Mendagri) No. 440/5538/SJ tertanggal 6 Oktober
2020, mengenai Kemitraan antara Pemda dengan
LSM dan Ormas dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah
8. Amanat SE Mendagri
• Tujuan kerjasamanya berupa:
– Membantu PEMDA dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan
kesehatan dengan meberdayakan kompetensi yang dimiliki oleh Ormas,
– Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pencegahan dan
penanganan Covid-19.
– Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja PEMDA dalam penanganan
Covid-19.
– Memberikan kesempatan pada Ormas termasuk LSM sebagai bentuk
pemberdayaan dalam percepatan penangailan Covid-19.
– Meningkatkan kemarnpuan teknis sumber daya manusia (SDM) Ormas
termasuk LSM dalam penanganan Covid-19.
• Pelaksanaan Swakelola Tipe III dalam pengadaan barang/jasa:
sosialisasi/penyuluhan pencegahan covid-19; sensus dan survei serta
pengolahan data; pengembangan sistem, aplikasi termasuk tata kelola
ataupun standar mutu kesehatan tertentu; pembuatan media
sosialisasi; dan barang/jasa lainnya dalam rangka penanganan covid-19
di daerah
9. Syarat Ormas & LSM Pengelola Skema
Swakelola Tipe III
• Berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham
• Memiliki perangkat organisasi
• Mempunyai bidang kegiatan yg berhubungan dg
barang/jasa yg diadakan
• Memiliki rencana keuangan diaudit dalam 3 (tiga)
tahun terakhir
• Memiliki alamat yg jelas
• Memiliki kemampuan manajerial & teknis dlm
menyediakan barang/jasa dlm 3 (tiga) tahun
terakhir
10. Kolaborasi PEMDA dengan Ormas & LSM
Ormas & LSM
• As Explorer
• As Ideator
• As Designer
• As Diffuser
Pemerintah Daerah
• Enabling Environment
for Innovation
• Providing Platfrom
Innovation
11. • Datang Bersama adalah Permulaan
• Tetap Bersama adalah Kemajuan
• Bekerjasama adalah Keberhasilan
Editor's Notes
Pasal 28 C tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat, bangsa dan negaranya.
Pasal 28 E (1) tentang kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, (2) hak berserikat, berkumpul dan berpendapat.
Pasal 28 F tentang hak berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi & lingkungan
UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah-Konsideran: penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
Partisipasi Masyarakat dengan melibatkan Ormas dalam penyelenggaraan pemda cek pada 3 UU Pemda
As Explorer : Mengidentifikasi, menemukan, dan mendefinisikan masalah kekinian dalam layanan publik dengan lebih efektif
As Ideator: Menyusun konsep terbaik dari penyelesaian masalah
As Designer : Mendesain implementasi solusi yang tepat
As Diffuser : Mendorong difusi dan adopsi ke masyarakat yang lebih luas