Buku Kebijakan JAMKESDA

1. KEBIJAKAN JAMKESDA
JAMINAN KESEHATAN
BAGI PESERTA
PENERIMA BANTUAN
IURAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

2. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur, kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas rahmatnya sehingga buku Kebijakan Kepala
Daerah tentang JKN bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jamkesda Kabupaten Pakpak Bharat dapat diselesaikan.
Penyusunan buku ini, sebagai upaya tindak lanjut dalam
rangka memenuhi hak masyarakat miskin dalam pelayanan
kesehatan.
Pelaksanaan JKN pada Jamkesda Kabupaten Pakpak
Bharat telah berjalanan selama 5 (lima) tahun dan
memberikan banyak manfaat bagi peningkatan akses
pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu.
Dimana, tiap tahun ada penambahan peserta Jamkesda
Kabupaten Pakpak Bharat mulai Tahun 2010 sebanyak 200
jiwa sampai Tahun 2014 menjadi 1200 jiwa. Buku kebijakan ini
menjelaskan tentang aspek-aspek peyelenggaraan Jamkesda
Kabupaten Pakpak Bharat.
Akhir kata, kami menghargai dan berterima kasih atas
kontribusi semua pihak dalam penyusunan buku ini. Masukan
dan saran dengan senang hati kami terima untuk
penyempurnaan buku ini.
Salak,
Kadis Kesehatan Kab. Pakpak
Bharat

3. ii
BUPATI PAKPAK BHARAT
SAMBUTAN
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda) Kabupaten Pakpak Bharat adalah salah satu
program penanggulangan kemiskinan dan masyarakat yang
kurang mampu yang belum menjadi peserta Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), maupun Askes
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan Pemerintah ini
prioritas dimanfaatkan untuk promotif, preventif dan
pelayanan kesehatan (pengobatan) secara gratis disemua
fasilitas kesehatan.
Buku kebijakan ini dikeluarkan agar para pembaca
dapat melihat perkembangan dari program Jamkesda yang
sudah terlaksana sejak Tahun 2010 hingga pada saat
sekarang ini. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
berkomitmen menganggarkan dana untuk pelaksanaan
Jamesda setiap tahunnya. Dilihat dari jumlah yang
ditampung menjadi peserta Jamkesda juga mengalami
penambahan dimana Tahun 2010 peserta Jamkesda

4. iii
Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 2.200 jiwa dan
bertambah sampai menjadi 12.000 jiwa pada Tahun 2014.
Sedangkan Tahun 2015 peserta jamkesda dianggarkan
sebanyak 18.000 jiwa.
Kepada seluruh petugas kesehatan baik di tingkat
puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa,
juga yang ada di rumah sakit agar memberikan pelayanan
yang maksimal dan profesional bagi peserta yang telah
memiliki kartu jaminan kesehatan tanpa membedakan latar
belakang..
Demikian sambutan ini saya sampaikan, kiranya
buku kebijakan ini dapat memberikan motivasi dalam
meningkatkan pelayanan kesehatan. Pada kesempatan ini
saya mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah
merampungkan penyusunan Buku Kebijakan Kepala
Daerah Tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014.
Salak,
Bupati Pakpak Bharat,
Remigo Yolando Berutu, MBA

5. iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
1. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menjamin
akses penduduk miskin dan tidak mampu agar
mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah
dan gratis.
2. Jumlah peserta Jamkesda Kabupaten Pakpak Bharat
selalu bertambah setiap tahunnya. Tahun 2012
Jamkesda Kabupaten Pakpak Bharat dikenal dengan
nama Jamkesda “Njuah Karina”.
3. Tahun 2010 peserta Jamkesda berjumlah 2.200
orang dengan biaya premi yang ditanggung oleh
pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak Rp.
10.000 per jiwa perbulannya.
4. Tahun 2011 terjadi penambahan peserta sebanyak
4.000 jiwa sehingga jumlahnya menjadi 6.200 jiwa
dengan biaya premi yang ditanggung oleh pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak Rp. 10.000 per
jiwa perbulannya.
5. Tahun 2012 jumlah masyarakat yang mendapat
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bertambah lagi
2.000 jiwa sehingga jumlahnya menjadi 8.000 jiwa
dengan biaya premi yang ditanggung oleh pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak Rp. 10.000 per
jiwa perbulannya.
6. Tahun 2013 bertambah lagi sebanyak 4.000 jiwa
sehingga total peserta Jamkesda “Njuah Karina
menjadi 12.000 jiwa dengan biaya premi yang

6. v
ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat sebanyak Rp.12.000/jiwa/ bulan” .
7. Tahun 2014 peserta Jamkesda sebanyak 12.000 jiwa
dengan premi sebesar Rp. 19.225 dengan total
anggaran sebanyak Rp.2.768.000.000,-.
8. Manfaat Jamkesda dilihat dari ruang lingkupnya
antara lain :
a. Pelayanan kesehatan di FKTP.
b. Pelayanan Kesehatan di FKRTL/Rujukan Tindak
Lanjutan.
c. Manfaat Pelayanan Promotif dan Preventif.
d. Manfaat Pelayanan Kebidanan dan Neonatal dan
JKN.
e. Pelayanan Alat Kesehatan.
9. Untuk mendukung Kebijakan Strategis Kepala
Daerah, telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian
Kerjasama antara PT. Askes (Persero) Cabang Karo
dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Umum (PJKMU) di Kabupaten Pakpak Bharat setiap
tahunnya.
10.Dampak yang dirasakan oleh peserta Jamkesda
adalah peserta Jamkesda sangat terbantu karena
bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara
gratis dari pemberi pelayanan kesehatan. Petugas
kesehatan tidak membeda-bedakan pelayanan
kepada peserta Jamkesda maupun non Jamkesda.

7. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Buku kecil ini merupakan buku yang berisi kebijakan
Kepala Daerah terhadap suatu Satuan Perangkat Kerja
Daerah (SKPD) yang menggambarkan pembangunan yang
telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah
tersebut.
Buku kecil ini berisi kebijakan dibidang kesehatan
khususnya kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah di
Kabupaten Pakpak Bharat. Meskipun demikian, buku ini
juga memuat data tentang masyarakat yang mendapatkan
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Askes
bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dibuatnya buku ini adalah agar
diperoleh gambaran mengenai mayarakat Pakpak Bharat
yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat.

8. 2
1.3. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup buku ini membahas tentang kebijakan
Kepala Derah Pakpak Bharat tentang peserta Jaminan
Kesehatan (Jamkesda), yang selanjutnya akan dibahas
secara lengkap pada bab-bab berikutnya.
1.4. Peraturan perundangan
Kebijakan Pemerintah Pakpak Bharat tentang peserta
Jamkesda mengacu pada :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran

9. 3
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5372). Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2014 tentang Penggunaan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah.

10. 4
BAB II
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
2.1. Gambaran Umum Kabupaten
2.1.1. Visi Misi
Visi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah
terwujudnya masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang
sejahtera serta kepemimpinan yang adil dan demokrasi
didukung pemerintahan yang profesional yang berfokus
kepada peningkatan perekonomian masyarakat, Sumber
Daya Manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi
serta kesehatan dengan menjunjung tinggi nilai budaya
Pakpak dan agama.
Misi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah :
1. Mewujudkan percepatan peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat;
2. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, kreatif dan
fasilitatif;
3. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pendidikan
masyarakat;
4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat;

11. 5
5. Memantapkan tata hubungan yang dinamis dengan
pemerintah atasan dan kerja sama saling
menguntungkan dalam peningkatan aksesbilitas
dengan daerah lain khususnya yang berbatasan
langsung;
6. Meningkatkan iklim keterbukaan dan partisipatif dalam
sosial dan birokrasi;
7. Meningkatkan sinergitas para pihak dalam
pemberdayaan masyarakat;
8. Meningkatkan kualitas hidup dan menguatkan peran
perempuan dalam pembangunan;
9. Mewujudkan komitmen bersama dalam penegakan
hukum secara konsisten dan konsekuen;
10. Mengembangkan hubungan yang dinamis dengan
masyarakat Pakpak perantau;
11. Menjadikan budaya Pakpak sebagai landasan dalam
kebijakan publik;
12. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam
menggali sumber Pendapatan Asli Daerah.
2.1.2. Geografis
Kabupaten Pakpak Bharat secara geografis terletak
pada garis 2°15’00” - 3°32’00” Lintang Utara dan 90°00’-

12. 6
98°31’ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan
Kabupaten Dairi, sebelah Timur dengan Kabupaten Toba
Samosir, sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Singkil
dan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan sebelah Barat
dengan Kabupaten Aceh Singkil. Bila dilihat dari letak
geografisnya yang terletak di dekat garis khatulistiwa maka
Kabupaten pakpak Bharat dapat digolongkan sebagai
daerah beriklim tropis, dengan rata-rata suhu 28 °C dengan
curah hujan per tahun sebesar 311 MM.
2.1.3. Administratif
Dilihat dari luas wilayahnya, Kabupaten Pakpak
Bharat memiliki luas wilayah 1.218,30 km². secara
umum topografi wilayah Kabupaten Pakpak Bharat
merupakan daerah perbukitan dan lembah serta
dataran tinggi antara 700-1.400 m diatas permukaan
laut. Sedangkan secara administratif Kabupaten Pakpak
Bharat sejak Tahun 2007 memiliki 8 (delapan)
Kecamatan dan 52 (lima puluh dua) Desa.
2.1.4. Kependudukan
Kabupaten Pakpak Bharat memiliki penduduk
sebanyak 50.954 jiwa Tahun 2014. Secara umum
penduduk yang berumur 10 Tahun lebih banyak tamat

13. 7
pada tingkat pendidikan SD/MI (23,74%) kemudian
SMA/SMK/SMA (18,62%), SMP/MTs (16,78%) dan
pada tingkat akademi/universitas hanya sekitar 3,39 %.
Di Kabupaten Pakpak Bharat, jumlah penduduk
miskin dari data BPS Kabupaten Pakpak Bharat adalah
26.022 jiwa yang terbanyak terdapat di Kecamatan
sitellu Tali Urang Jehe yaitu sebesar 6.206 jiwa dan
yang terkecil penduduk miskinnya adalah Kecamatan
Pagindar sebesar 2.184 jiwa. Tahun 2012 penduduk
miskin yang tercatat telah memiliki kartu Jamkesmas
sebanyak 23.243 jiwa.
2.1.5. Sosial Ekonomi Kemasyarakatan
Dilihat dari mata pencahariannya, masyarakat
Kabupaten Pakpak Bharat bermata pencaharaian
sebagai petani sebanyak 16.517 orang,
bangunan/konstruksi sebanyak 205 orang, berdagang
sebanyak 974 orang, angkutan/transportasi 257 orang,
keuangan 29 orang, jasa kemasyarakatan 1.782 orang,
listrik, gas dan air bersih 51 orang.
2.2. Gambaran Jamkesda Kabupaten Pakpak Bharat
Sejak tahun 2008 hingga sekarang Kabupaten
Pakpak Bharat memiliki jumlah anggota rumah tangga

14. 8
miskin sebanyak 26.022 jiwa (Kepmenkes RI
No125/Menkses/SK/II/2008). Sementara sejak tahun 2008
hingga Tahun 2014 masyarakat yang mendapatkan kartu
Jaminan Masyarakat (Jamkesmas) hanya 23.243 jiwa. Itu
artinya jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya pada
Tahun 2008 yang berjumlah 39.690 jiwa yang memiliki
peserta Askes PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2.718
jiwa, maka terdapat. 10.950 jiwa lagi yang belum memiliki
kartu jaminan kesehatan dimana 2.779 adalah bagian dari
masyarakat miskin 26.022 yang belum mendapatkan kartu
Jamkesmas. Sedangkan jumlah masyarakat yang tidak
mendapat pelayanan kesehatan ini semakin bertambah
setiap tahunnya seiring pertambahan penduduk.
Melihat kenyataan ini, jelas sekali mempengaruhi
derajat kesehatan bagi masyarakat miskin. Masyarakat
miskin yang tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan akan
sangat sulit untuk mendapatkan akses pelayanan
kesehatan. Mereka harus membayar mahal untuk biaya
kesehatannya. Disamping itu, kebutuhan hidup, pemenuhan
gizi bagi anak dan keluarga serta biaya pendidikan terus
saja meningkat, sementara ekonomi keluarga mereka
masih memprihatinkan. Derajat kesehatan yang rendah
akan sangat mempengaruhi terhadap rendahnya
produktifitas kerja yang pada akhirnya menjadi beban

15. 9
masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan masalah inilah,
Tahun 2010, pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
mengambil kebijakan untuk menjamin akses penduduk
miskin dan tidak mampu agar mendapatkan pelayanan
kesehatan secara mudah dan gratis. Kebijakan yang
dilakukan adalah menjamin kesehatan masyarakat diluar
peserta Jamkesmas dan Askes PNS dengan Jaminan
Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Pakpak Bharat.
Dana Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah berasal dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Pakpak Bharat. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat bekerja sama dengan PT. Askes
(Persero) Cabang Kabanjahe. Tahun 2012 Program
Jamkesda Kabupaten Pakpak Bharat dikenal dengan nama
Jamkesda “Njuah Karina”.
Peserta Jamkesda “Njuah Karina” setiap tahun
mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010 peserta
Jamkesda “Njuah Karina” berjumlah 2.200 orang dengan
biaya premi yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat sebanyak Rp. 10.000 per jiwa perbulannya.
Tahun 2011 terjadi penambahan peserta sebanyak 4.000
jiwa sehingga jumlahnya menjadi 6.200 jiwa dengan biaya
premi yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat sebanyak Rp. 10.000 per jiwa perbulannya. Tahun

16. 10
2012 jumlah masyarakat yang mendapat Jaminan
pemeliharaan Kesehatan bertambah lagi 2.000 jiwa
sehingga jumlahnya menjadi 8.000 jiwa dengan biaya premi
yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat sebanyak Rp. 10.000 per jiwa perbulannya dan
pada tahun 2013 bertambah lagi sebanyak 4.000 jiwa
sehingga total peserta Jamkesda “Njuah Karina menjadi
12.000 jiwa dengan biaya premi yang ditanggung oleh
pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak Rp.12.000
per jiwa perbulannya”.
Seiring dengan perubahan nama PT. Askes (Persero)
menjadi Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan yang dimulai sejak 1 Januari Tahun 2014, maka
Peserta Jamkesda Kabupaten Pakpak Bharat juga berubah
menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang hal ini
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5372). Jumlah peserta JKN sebagai Penerima
Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda di Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2014 yang dananya berasal dari APBD Kabupaten
Pakpak Bharat sebanyak 12.000 jiwa dengan biaya premi
yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pakpak

17. 11
Bharat sebanyak Rp. 19.225 per jiwa perbulan, dengan total
anggaran sebanyak Rp. 2.768.000.000,- .
Adapun manfaat JKN Penerima Bantuan Iuran
Jamkesda antara lain :
a. Pelayanan kesehatan di FKTP merupakan
pelayanan kesehatan non spesialistik yang meliputi:
1. Administrasi pelayanan;
2. Pelayanan promotif dan preventif;
3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi
medis;
4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif
maupun non operatif;
5. Pelayanan obat dan Bahan Medis Habis Pakai;
6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan
medis;
7. Pemeriksaan penunjang diagnostik
laboratorium tingkat pratama; dan;
8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan
indikasi medis.
b. Pelayanan Kesehatan di FKRTL/Rujukan Tingkat
Lanjutan yang mencakup :
1. Administrasi pelayanan;

18. 12
2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi
spesialistik oleh dokter spesialis dan sub
spesialis;
3. Tindakan medis spesialistik, baik bedah
maupun non bedah sesuai dengan indikasi
medis;
4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
5. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan
sesuai dengan indikasi medis;
6. Rehabilitasi medis;
7. Pelayanan darah;
8. Pelayanan kedokteran forensik klinik;
9. Pelayanan jenazah (pemulasaran jenazah)
pada pasien yang meninggal di fasilitas
kesehatan (tidak termasuk peti jenazah);
10. Perawatan inap non intensif;
11. Perawatan inap intensif; dan
12. Akupuntur medis.
c. Manfaat Pelayanan Promotif dan Preventif
1. Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi
paling sedikit penyuluhan menegenai
pengelolaan faktor resiko penyakit dan
perilaku hidup bersih dan sehat;

19. 13
2. Imunisasi dasar, meliputi Bacille Calmett
Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan
Hepatitis–B (DPT-HB), Polio dan campak;
3. Keluarga Berencana, meliputi konseling,
kontrasepsi dasar, vasektomi, tubektomi,
termasuk komplikasi KB bekerja sama dengan
lembaga yang membidangi keluarga
berencana;
4. Vaksin untuk imunisasi dasar disediakan oleh
pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
5. Pelayanan skrining kesehatan tertentu
diberikan secara selektif untuk mendeteksi
resiko penyakit dan mencegah dampak
lanjutan, yaitu :
a) Diabetes mellitus tipe II;
b) Hipertensi;
c) Kanker leher rahim;
d) Kanker payudara;
e) Penyakit lain yang ditetapkan menteri.
6. Pelayanan skrining kesehatan tertentu dalam
poin (5) merupakan pelayanan yang termasuk
dalam lingkup non kopiasi, yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan. Pemeriksaan

20. 14
penunjang pelayanan skrining kesehatan
meliputi :
a) Pemeriksaan gula darah;
b) Pemeriksaan IVA untuk kasus Ca cervix;
dan
c) Pemeriksaan papsmear.
7. Khusus untuk kasus dengan pemeriksaan IVA
positif dapat dilakukan pelayanan terapi Krio.
d. Manfaat Pelayanan Kebidanan dan Neonatal
dalam JKN :
1. Pemeriksaan ANC berupa pemeriksaan fisik,
pengukuran tinggi badan dan berat badan,
pemeriksaan tekanan darah, pengukuran
tinggi fundus uteri, pemeriksaan denyut
jantung janin, pemeriksaan posisi janin,
pemeriksaan Hb, pemeriksaan golongan
darah, tes celup glukoprotein urine, imunisasi,
pemberian suplemen besi dan asam folat, dan
konseling, serta mengkonsultasikan ke dokter
pada trimester pertama atau sedini mungkin.
2. Pemeriksaan ANC sesuai standar diberikan
dalam bentuk paket minimal 4 (empat) kali
pemeriksaan.

21. 15
3. Pemeriksaan PNC/neonatus sesuai standar
diberikan dalam bentuk paket minimal 3 (tiga)
kali kunjungan ibu bayi.
4. Pelayanan kebidanan dan neonatal yang
dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai
kompetensi dan kewenangannya.
e. Pelayanan alat kesehatan
Pelayanan alat kesehatan yang jenis dan plafon
harga ditetapkan oleh menteri, pelayanan alat bantu
kesehatan yang dijamin meliputi :

22. 16
No Alat Kesehatan Ketentuan
1 Kacamata 1. Diberikan paling cepat 2 (dua)
tahun sekali
2. Indikasi medis minimal :
a. Sferis 0,5 D
b. Silindris 0,25 D
2 Alat bantu
dengar
Diberikan paling cepat 5 (lima)
tahun sekali atas indikasi medis
3 Protesa alat
gerak
1. Protesa alat gerak adalah :
a. Kaki palsu
b. Tangan palsu
2. Diberikan paling cepat 5 (lima)
tahun sekali atas indikasi
medis
4 Korset tulang Diberikan paling cepat 2 (dua)
tahun sekali atas indikasi medis
untuk gigi yang sama
5 Korset tulang
belakang
Diberikan paling cepat 2 (dua)
tahun sekali atas indikasi medis
6 Collar neck Diberikan paling cepat 2 (dua)
tahun sekali atas indikasi medis
7 Kruk Diberikan paling cepat 2 (dua)
tahun sekali atas indikasi medis

23. 17
Manfaat yang tidak dijamin dalam program JKN untuk
peserta PBI Jamkesda antara lain :
1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa
melalui prosedur sebagaimana diatur dalam
peraturan yang berlaku.
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas
kesehatan yang tidak bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan
darurat.
3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh
program jaminan kecelakaan kerja terhadap
penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja
atau hubungan kerja.
4. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh
program jaminan kecelakaan lalu lintas yang
bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh
program jaminann kecelakaan lalu lintas.
5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan diluar
negeri.
6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik.
7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas.
8. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi).

24. 18
9. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti
diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang
membahayakan diri sendiri.
10. Pengobatan komplementer, alternative dan
tradisional, belum dinyatakan efektif berdasarkan
penilaian teknologi kesehatan (health technology
assement).
11. Pengobatan dan tindakan medis yang
dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen).
12. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan
susu.
13. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
14. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa
tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah.
15. Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak
diharapkan yang dapat dicegah (preventable
adverse events); yang dimaksudkan preventable
adverse events adalah cedera yang
berhubungan dengan kesalahan/kelalaian
penatalaksanaan medis termasuk keslahan
terapi dan diagnosis, ketidaklayakan alat dan
lain-lain sebagaimana kecuali komplikasi
penyakit terkait.

25. 19
16. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada
hubungan dengan manfaat Jaminan Kesehatan
yang diberikan.
Berdasarkan peningkatan jumlah peserta Jamkesda
diatas, membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat sangat perduli dengan Kesehatan masyarakat agar
masyarakat Pakpak Bharat mendapatkan pelayanan
kesehatan secara gratis dan memuaskan. Dengan harapan
biaya kesehatan yang selama ini ditanggung sendiri oleh
masyarakat Pakpak Bharat kini telah ditanggulangi oleh
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sehingga secara
tidak langsung dana pribadi masyarakat yang seharusnya
digunakan untuk membayar biaya kesehatan dapat
digunakan untuk kebutuhan hidup yang lain.
2.3. Permasalahan
Kabupaten Pakpak Bharat adalah Kabupaten pemekaran
dari Kabupaten Dairi. Masyarakatnya yang mayoritas
bersuku Pakpak mempunyai mata pencaharian sebagai
petani. Dari 50.954 jiwa penduduknya masih banyak
masyarakatnya masuk kedalam kategori masyarakat
miskin yaitu 26. 022 jiwa. dan yang mendapat kartu
Jamkesmas sebanyak 23.243 jiwa. Dari 50.954 jiwa

26. 20
terdapat peserta asuransi kesehatan Pegawai Negeri Sipil
sebanyak 4.730 jiwa. Jika dikurangkan selisihnya maka
terdapat 22.981 jiwa lagi yang belum memilki Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan.
Melihat permasalahan diatas, maka kepala Daerah Pakpak
Bharat mengambil kebijakan untuk menjamin kesehatan
masyarakat dengan Jaminan Kesehatan daerah yang
ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD).
2.4. Tantangan
Menerapkan Kebijakaan Kepala Derah untuk
memasukkan masyarakat Pakpak Bharat yang belum
terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan tidaklah
mudah. Sebab untuk menjadikan masyarakat sebagai
peserta JKN Penerima Bantuan Iuran Jamkesda
mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi masyarakat,
antara lain : foto copy Kartu Keluarga, foto copy Kartu
Tanda Penduduk dengan memakai sistem pendaftaran by
name by address.
Kondisi di masyarakat yang dijumpai petugas
kesehatan ketika membantu Kepala Desa untuk pendataan
penduduk agar dimasukkan menjadi peserta Jamkesda
adalah banyak masyarakat Pakpak Bharat yang belum

27. 21
memiliki Kartu Keluarga juga Kartu Tanda Penduduk meski
sudah berdomisili lama di Kabupaten Pakpak Bharat.

28. 22
BAB III
KEBIJAKAN STRATEGIS
3.1. Strategi Implementasi Kebijakan
Kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaksanaan
Jaminan Kesehatan bagi Peserta Jamkesda di Kabupaten
Pakpak Bharat antara lain:
1. Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan yang
didanai oleh APBD Kabupaten Pakpak Bharat
dengan sasarannya adalah penduduk miskin dan
yang kurang mampu yang belum memiliki
jaminan kesehatan apapun.
2. Melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja
sama antara PT. Askes (Persero) Cabang Karo
dengan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
tentang program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Umum (PJKMU) di Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2010 Nomor 24/PKS/0410 dan Nomor
415.4/1338/IV/2010.
3. Melakukan Penandatanganan Perjanjian
Bersama antara PT. Askes (persero) Cabang
Karo dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat tentang Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Umum (PJKMU) di Kabupaten

29. 23
Pakpak Bharat Nomor 02/PKS/0111 dan Nomor
004/MOU-PT. Askes/2011.
4. Melakukan Penandatanganan Perjanjian
Bersama antara PT. Askes (persero) Cabang
Kabanjahe dengan Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat tentang Program Jaminan
kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) “Njuah
Karina” Kabupaten Pakpak Bharat Nomor
22/PKS/0112 dan Nomor 001/440.44/PT. Askes
(Persero) Tahun 2012.
5. Melakukan Penandatanganan Perjanjian
Bersama antara PT. Askes (persero) Cabang
Kabanjahe dengan pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat tentang Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) “Njuah
Karina” Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013
Nomor: 01/PKS/0113 dan Nomor:
001/MOU/Dinkes/I/2013.
6. Melakukan Penandatanganan Perjanjian
Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat dengan BPJS Kesehatan Cabang
Kabanjahe tentang Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Pemerintah Kabupaten

30. 24
Pakpak Bharat Nomor 05/PKS/I.03/0114 dan
Nomor 0005-MOU-SE/I/2014.
Foto Penanda tanganan Perjanjian Kerjasama antara
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan BPJS
Kesehatan Cabang Kabanjahe tentang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat Nomor 05/PKS/I.03/0114 dan Nomor 0005-
MOU-SE/I/2014.
Foto : Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu,
MBA dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang
Kabanjahe Menandatangani PKS secara serentak
bersamaan pada acara peluncuran Tema
Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat tahun
2014.

31. 25
7. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat
baik dalam bentuk penyuluhan massal maupun
melalui Radio Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat di frekuensi 95, 7 MHz.
Foto : Kepala BPJS Cab Kabanjahe, Kasie
Kepesertaan BPJS Cabang Kabanjahe
bersama Kasie Promosi Kesehatan dan JKM
Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat
melaksanakan Sosialisasi Jamkesda melalui
Media Radio Pemkab Pakpak Bharat.
8. Kegiatan sosialisasi JKN dalam bentuk
penyuluhan dilaksanakan ke setiap Kecamatan.
Peserta sosialisasi penyuluhan terdiri dari
masyarakat, Kepala Desa, perangkat desa, dari
kecamatan dan oleh petugas kesehatan.

32. 26
Narasumber untuk kegiatan sosialisasi ini berasal
dari Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan
cabang Kabanjahe.
Gambar: Sosialisasi JKN/ BPJS Kesehatan dilaksanakan
di Kecamatan Salak dihadiri oleh masyarakat,
aparat desa, kepala desa dan petugas
kesehatan.

33. 27
Gambar :BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe
menyampaikan materi kepada peserta
sosialisasi di kecamatan Salak.
9. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
menerbitkan Keputusan Bupati Pakpak Bharat
Nomor 252 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Puskesmas di Kabupaten Pakpak Bharat, guna
untuk penunjang dalam memaksimalkan
Pelayanan Kesehatan. (Lampiran 1)
10. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui
dinas Kesehatan merencanakan anggaran dana
untuk Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015
bagi peserta PBI Jamkesda 2015 sebanyak
18.000 jiwa ke dalam RAPBD 2015.

34. 28
3.2. Penyelenggaraan Kebijakan
Tabel 3.1 : Data Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2010 s/d 2014.
No Tahun
Jlh
Penduduk
Askes Jamkesmas Jamkesda
Total
dpt
Jamkes
Belum
Pemilik
JamKes
1 2010 40.505 3.214 23.243 2.200 28.657 11.848
2 2011 40.884 4.012 23.243 6.200 33.455 7.429
3 2012 48.652 4.467 23.243 8.000 35.710 12.942
4 2013 50.954 4.467 23.243 12.000 39.710 11.244
5 2014 52.453 4.730 23.243 12.000 39.973 12.480
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak
Bharat .
Berdasarkan tabel 3.1. diatas, dapat kita lihat bahwa
berdasarkan total masyarakat yang mendapatkan jaminan
kesehatan mengalami peningkatan dari 28.657 jiwa Tahun
2010 sampai menjadi 39.973 jiwa Tahun 2014. Dan
berdasarkan Jumlah peserta Jamkesda, juga mengalami
peningkatan dari 2.00 jiwa Tahun 2010 sampai menjadi
12.000 jiwa Tahun 2014.

35. 29
Grafik 3.1 : Data Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 s/d
2014
Tabel 3.2 : Persentase Penduduk Mendapatkan
Jaminan Kesehatan di Kab. Pakpak Bharat
Tahun 2010 s/d 2014.
No Tahun
Jlh
Penduduk
Total Mendapat
Jaminan
Kesehatan
Persentase
Mendapat
Jaminan
Kesehatan (%)
1 2010 40.505 28.657 70.75
2 2011 40.884 33.455 81.83
3 2012 48.652 35.710 73.4
4 2013 50.954 39.710 77.93
5 2014 52.453 39.973 76.21
Sumber :Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak
Bharat.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2010 2011 2012 2013 2014
Grafik Data JKN Kabupaten
Pakpak Bharat
Jlh Penduduk
Askes
Jamkesmas

36. 30
Berdasarkan table 3.2 dapat kita lihat persentase seluruh
peserta yang mendapatkan Jaminan Kesehatan mengalami
peningkatan yaitu dari 70,75 % Tahun 201 sampai menjadi
76,21 Tahun 2014.
Grafik 3.2 . Persentase Penduduk Mendapatkan
Jaminan Kesehatan di Kab. Pakpak Bharat
Tahun 2010 s/d 2014
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
2010 2011 2012 2013 2014
Persentase Mendapat Jaminan
Kesehatan (%)
Persentase
Mendapat Jaminan
Kesehatan (%)
81.83
73.4
77.93
76.21
70,75

37. 31
BAB IV
DAMPAK DAN MANFAAT
4.1. Dampak
Dengan adanya Kebijakan Kepala Daerah menjamin
kesehatan masyarakat Pakpak Bharat dengan JKN
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda maka masyarakat
Kabupaten Pakpak Bharat mendapatkan Jaminan
Pelayanan Kesehatan bagi dirinya secara gratis. Sehingga
derajat kesehatan di Kabupaten Pakpak Bharat meningkat.
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Jamkesda
secara gratis, peserta Jamkesda harus mengetahu
terlebih dahulu hal-hal yang diuraikan dibawah ini :
1. Peserta adalah masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat
yang diikut sertakan dalam Jaminan Kesehatan
Nasional, yang merupakan penduduk Kabupaten
Pakpak Bharat yang didaftarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 12.000 jiwa sesuai
nama dan alamat (by name by address) dan nomor
induk Kependudukan yang didaftarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat.

38. 32
2. Kartu Peserta merupakan Identitas yang diberikan
kepada setiap peserta sebagai bukti peserta yang sah
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
ketentuan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan berupa Rawat
Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilakukan pada
Puskemas dan Jaringannya, Rawat Inap Tingkat
Pertama (RITP) dilaksanakan pada Puskesmas Rawat
Inap, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat
lanjutan (RITL) dilaksanakan pada rawat inap kelas 3
(tiga) di Rumah Rakit Umum Daerah Salak dan Rumah
Sakit Luar Daerah yang telah menjalin Kerja sama
dengan BPJS Kesehatan, Pelayanan Persalinan/
Maternal Neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan
pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjutan adalah Kelas 3 (tiga).
4.2. Manfaat
Berdasarkan hasil wawancara tim penulis dengan
peserta Jamkesda, bahwa masyarakat sangat terbantu
dengan adanya Jamkesda ini. Hal ini sesuai yang
disampaikan oleh Ibu Idem Cibro pada saat dijumpai oleh

39. 33
Dinas Kesehatan di RSUD Salak yang beralamat Desa
Aornakan I Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Ibu
tersebut mengatakan bahwa sangat terbantu dengan
adanya Jamkesda sebab Ibu Idem Cibro dan keluarga tidak
lagi harus membayar untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan. Pelayanan yang didapat juga memuaskan bagi
keluarga. Sebab meski dengan kartu Jamkesda, petugas
kesehatan di Puskesmas maupun di Rumah Sakit tidak
membeda-bedakan pelayanan. Hal serupa juga
disampaikan oleh Taqwa manik yang juga sedang
membutuhkan pelayanan kesehatan di RSUD. Salak.
Taqwa menuturkan bahwa pelayanan Jamkesda sangat
membantu masyarakat yang miskin dan kurang mampu,
karena bisa menggunakan kartu Jamkesda untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. sehingga
dana yang seharusnya dikeluarkan untuk kesehatan dapat
digunakan untuk membiayai gizi dan pendidikan anak.

40. 34
Foto : Ibu Idem Cibro (baju coklat) merupakan salah
satu Peserta Jamkesda Pasien Rawat Jalan di
RSUD Salak.
Foto : Salah seorang pasien peserta BPJS Kesehatan di
RSUD Salak Kab. Pakpak Bharat.

41. 35
BAB V
PENUTUP
Bangsa yang kuat adalah bangsa yang sehat, dan
untuk menyehatkan masyarakatnya, Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat sangat memperhatikan
kesehatan masyarakat Pakpak Bharat baik dengan
memberikan Pelayanan Kesehatan kuratif, rehabilitative
juga promitf dan preventif. Ini telah terbukti dengan
adanya Jaminan kesehatan daerah yang bersumber dana
dari Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang bekerja
sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe.
Program ini haruslah mendapat dukungan dari semua pihak
yang berkompeten agar peserta Jamkesda dapat
memenuhi hak-haknya sebagai peserta JKN secara gratis.
Pada kesempatan ini, kami menyampaikan maaf jika
penulisan ini jauh dari kesempurnaan dan kami sangat
berterim kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak
membantu sehingga masyarakat di Kabupaten Pakpak
Bharat selalu mendapatkan jaminan kesehatan dari
Pemerintah Kabupaten Pakapk Bharat, terlebih lagi kepada
Bapak Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu,MBA
yang selalu mendukung program-program dari Dinas
Kesehatan untuk kesehatan masyarakat Pakpak Bharat.

42. 36
Akhir kata, ada pepatah mengatakan kesehatan bukanlah
segala-galanya namun tanpa kesehatan segala-galanya
tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, mari kita jaga
kesehatan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat.
Salam sehat,
Njuah-juah banta karina.

43. 37
LAMPIRAN. 1

44. 38

45. 39
Tim Penyusun :
1. dr. Tomas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Pakpak Bharat .
2. Basta Elita Sebayang SKM, Kabid Binkesmas.
3. Elisabeth Isima Banjarnahor SST, Kasi Promkes dan
JKM.
4. Denni Boangmanalu SKM, Staf Seksi Promkes dan
JKM.
5. Eferienki Tumangger SKM, Staf Seksi Promkes dan
JKM.

46. 40
DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5372). Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya

47. 41
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/
SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
6. Kumpulan Peraturan Jaminan Kesehatan Tahun 2014.
7. Perjanjian Kerja sama antara PT. Askes (Persero)
Cabang Karo dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat tentang Program Jaminan kesehatan
Masyarakat Umum (PJKMU) di Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2010 Nomor 24/PKS/0410 dan Nomor
415.4/1338/IV/2010.
8. Perjanjian Bersama antara PT. Askes (Persero)
Cabang Karo dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat tentang Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Umum (PJKMU) di Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 02/PKS/0111 dan Nomor 004/MOU-PT.
Askes/2011.
9. Perjanjian Bersama antara PT. Askes (Persero)
Cabang Kabanjahe dengan Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat tentang Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Umum (PJKMU) “Njuah Karina”
Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 22/PKS/0112 dan
Nomor 001/440.44/PT.Askes (Persero) Tahun 2012.

48. 42
10. Perjanjian Bersama antara PT. Askes (persero)
Cabang Kabanjahe dengan Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat tentang Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Umum (PJKMU) “Njuah Karina”
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 Nomor
01/PKS/0113 dan Nomor 001/MOU/ Dinkes/I/2013.
11. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat dengan BPJS Kesehatan Cabang
Kabanjahe tentang Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 05/PKS/I.03/0114 dan Nomor 0005-
MOU-SE/I/2014.