Sebagian besar provinsi dan puluhan kota serta kabupaten di Indonesia memberlakukan aturan berpakaian yang diskriminatif dan keras terhadap para perempuan dan anak perempuan. Dampak dari peraturan-peraturan ini terlihat dalam keterangan sejumlah perempuan – sebagai siswi, guru, dokter, dan lainnya – dari kehilangan sekolah sampai pekerjaan, serta berbagai intimidasi, ancaman serta kekerasan.

1. Intimidasi,
Perundungan dan
Kekerasan akibat
Aturan Wajib
Jilbab
Andreas Harsono
Human Rights Watch

2. Aturan wajib jilbab sejak
2001 di Indonesia
• Selama dua dekade terakhir,
perempuan dan anak perempuan di
Indonesia menghadapi tuntutan hukum
dan sosial, yang belum pernah ada
sebelumnya, untuk mengenakan
pakaian yang dianggap Islami sebagai
bagian dari upaya lebih luas untuk
memberlakukan “Syariat Islam.”
• Jilbab biasanya dipakai bersama baju
lengan panjang, rok panjang, tapi ada
banyak variasi, debat soal “aurat” juga
banyak.

3. Sejarah seragam sekolah
negeri di Indonesia
• Pada 1982, Menteri Pendidikan Daoed Joesoef mengeluarkan
aturan seragam sekolah negeri: merah dan putih untuk siswa
sekolah dasar; biru untuk siswa sekolah menengah pertama;
abu-abu siswa sekolah menengah atas. Ia tersirat larang jilbab
karena tak ada gambarnya.
• Pada 1991, Menteri Pendidikan Fuad Hassan bikin
perubahan, izinkan “pakaian khas” sehingga jilbab
diperbolehkan.
• Pada 2014, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh bikin aturan
dengan gambar jilbab buat “Muslimah.” Ia tersirat
menyamakan keislaman dengan jilbab.
• Pada 2021, tiga Menteri bikin aturan seragam sekolah
termasuk menteri dalam negeri, agama, dan pendidikan,
namun dibatalkan Mahkamah Agung.
• Pada 2022, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menekankan
tak boleh ada pemaksaan namun ia berhadapan dengan
puluhan aturan daerah yang mewajibkan jilbab.

4. Gambar seragam
sekolah dari aturan
Menteri Pendidikan 2004
dan 2022.
Seragam dengan jilbab,
rok panjang dan lengan
panjang diidentikan
dengan “busana
Muslimah”

5. Sumatera Barat (2001), Aceh
(2002) … (Sulawesi Selatan
2022) … minimal 64 peraturan
daerah dengan aturan wajib jilbab
termasuk Pramuka (nasional
2012).

6. Empat wilayah wajib jilbab di
berbagai daerah dengan variasi
masing-masing
• Sekolah negeri – siswi maupun guru
perempuan.
• Pegawai negeri – berbagai
kementerian, dari administrasi sampai
keamanan, plus perusahaan daerah
dan negara.
• Perempuan yang berkunjung ke
gedung-gedung pemerintah termasuk
sekolah negeri, muncul kios penjual
jilbab.
• Tempat publik termasuk jalanan,
gedung, pantai, sungai dst. (Aceh
sudah bikin aturan soal ini).

7. Wajib jilbab dengan
berbagai sanksi
• Dari himbauan, teguran lisan sampai peringatan
tertulis yang juga memicu perundungan oleh
guru, kolega atau atasan.
• Kata kerja yang dipakai: dinasehati, diberi
masukan, dipuji bila pakai jilbab.
• Sanksi juga termasuk pengurangan poin nilai
siswi, dari pelajaran agama Islam sampai subjek
non-agama a.l. biologi, matematika.
• Para pelaku banyak dari pelajaran agama Islam
tapi juga guru-guru lain termasuk kepala sekolah.
• Diintimidasi buat keluar sekolah atau pekerjaan,
juga terhadap sesama guru.

8. Penelitian Pelanggaran
Wajib Jilbab
• Penelitian Human Rights Watch di 15
provinsi termasuk Bali (2018-2022).
• Aturan wajib jilbab berlaku efektif di 24
provinsi mayoritas Islam termasuk Sumatera
dan Jawa.
• 10 provinsi yang kurang efektif termasuk
Bali serta provinsi mayoritas Kristen atau
provinsi 50:50 Muslim-Kristen.
• 5 provinsi mayoritas Kristen punya tindakan
anti-jilbab.
• Prinsipnya, perempuan berhak menentukan
busana mereka, pakai atau tanpa jilbab.

9. Non-Muslim juga dipaksa berjilbab
dgn pilihan kata “menyesuaikan”
termasuk Kristen, Hindu, Kejawen,
Sunda Wiwitan, Buddha,
Khonghuchu dst.

10. Pelanggaran hak asasi
manusia
• Kebebasan beragama dan berekspresi
• Larangan terhadap diskriminasi
• Hak akan privasi dan otonomi pribadi
(tubuh perempuan)
• The best interest of the child
• Hak akan pendidikan
• Hak ekonomi buat pekerjaan,
penghidupan, rumah tinggal
• Hak minoritas

11. Forum Berbagi
• Sejak video viral oleh Elianu Hia
muncul dari Padang pada Januari
2021, pemerintahan Jokowi bikin
Surat Keputusan Bersama, yang
melarang pemaksaan jilbab.
• Ia digugat di Mahkamah Agung serta
dibatalkan pada Mei 2021 lewat
gugatan organisasi Minangkabau.
• Laporan Human Rights Watch muncul
Maret 2021 ikut buka gerbang keluhan
sehingga dibuat Forum Berbagi.
Sudah lebih dari 1,500 individu
berbagi.

12. Ancaman pembunuhan
(“dibacok” dan “diracun”)
sesudah debat SKB 3 Menteri
lewat Facebook alumni di
madrasah Padang Panjang,
Sumatera Barat. Korban lapor
ke Bareskrim di Jakarta.

13. Dampak psikologis
• Beberapa psikolog di kota besar bantu pasien
“perundungan jilbab” yang menderita body dysmorphic
disorder karena tekanan emosional yang dihadapi
terutama siswi Muslim di daerah konservatif.
• Ada beberapa korban usaha bunuh diri. Ada yang harus
dirawat di rumah sakit jiwa.
• “Jika tubuh kita terluka, kita dapat mendiagnosis masalah
dan menyembuhkan mereka. Tapi kalau kesehatan mental
kita terluka, bagaimana kita menanganinya? Kita tidak
pernah tahu bekas luka yang kita ciptakan dengan
berbagai tekanan sekolah dan kantor yang intens ini.”
• Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai
kebijakan dan praktik pemaksaan jilbab di sekolah-
sekolah.

14. Ifa Hanifah Misbach dari
Bandung
Dipaksa memakai jilbab membuat saya marah. Ini
hanya demi menjadi perempuan baik-baik, sekedar
label, saya merasa seperti orang munafik. Saya
merasa saya menipu Tuhan. Itu membuat saya hampir
gila. Saya sering konsultasi dengan psikolog.
Sekarang saya sendiri adalah seorang psikolog.
Pelajaran dari cerita saya adalah bahwa dampak dari
tekanan agama, terutama pemakaian jilbab, saat
masih muda, bisa membuat Anda merasa tidak ada
ruang untuk bernafas. Saya ingin lari jauh.
Jika kita memilih diam, perlahan kita dibuat amnesia
dengan budaya sendiri dan nasib perempuan
Indonesia akan berakhir mengerikan seperti di Iran
dan Afganistan.

15. Kurikulum tahun 2022
Sekalipun jilbab di sekolah negeritak boleh
dipaksa, lewat aturan pemerintah pusat,
praktik itu terus berlangsung karena puluhan
aturan daerah wajib jilbab tak dihapus.
Aturan daerah hanya bisa dicabut oleh
pemerintah daerah atau lewat Mahkamah
Agung.
Dalam kurikulum merdeka tahun 2022, ada
ketentuan guru pendidikan agama Islam wajib
membuat siswi Muslim pakai jilbab, baik di
sekolah negeri maupun sekolah swasta.

16. Forum Berbagi bertemu
ulama
• Abdul Syakur Yasin di Indramayu: Saya
menduga tradisi Arab(Timur Tengah)
memposisikan perempuan itu aurat.
Aturan wajib jilbab bermula dari Revolusi
Iran pada 1979. Busana ini lantas
dijadikan bagian terpenting dari politik
Islam.
• Husein Muhammad di Cirebon:
Persepsinya, busana Muslimah memberi
kesan saleh dan taat dalam beragama.
Dampak kebalikannya, perempuan yang
tidak mengenakan jilbab cenderung
dipandang bukan Muslimah dan bukan
perempuan yang taat.