manajemen pengawasan pendidikan

1. 1 | B a h a s a D a n S a s t r a A r a b
MANAJEMEN PENGAWASAN PENDIDIKAN
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen lembaga
PBA
Dosen Pengampu Yayan Andrian, S.Ag., M.ED.MGMT.
Disusun Oleh :
Yulianto Prabowo (163241022 )
PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA ARAB
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI SURAKARTA
2018

2. 2 | B a h a s a D a n S a s t r a A r a b
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
John dan Hassan, (2005:372) dari segi bahasa manajemen berasal
dari bahasa Inggris yang akar katanya “manage” yang berarti mengurus,
mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Sedangkan
“management” diartikan sebagai pengelolaan, ketata laksanaan, atau tata
pimpinan. Menurut Departemen Agama RI, (2007) pengawas pendidikan
merupakan profesi tenaga kependidikan yang membantu lembaga
pendidikan untuk memastikan pembelajaran berlangsung sesuai dengan
system pendidikan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XI
pasal 39 dijelaskan tentang pendidik dan tenaga kependidikan, yang
mencakup pimpinan satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan
formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi,
psikolog, tenaga kebersihan, tenaga kebersihan sekolah dan lain-lain.
Undang-Undang No 20 Tahun 2003 merupakan landasan utama dalam
pengembanganprofesi pendidik dan tenaga kependidikan termasuk
pengawas pendidikan.
Kementrian Pendidikan Nasional, (2011) dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun
2010 dan Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1/III/PB/2011 Nomor : 6 Tahun 2011
bahwa Pengawas Sekolah/Madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diberitugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan pengawas anak ademik dan manajerial pada
satuan pendidikan prasekolah, dasar dan menengah.
B. Rumusan Masalah

3. 3 | B a h a s a D a n S a s t r a A r a b
1. Bagaimana hakikat, tujuan, dan prinsip menejemen pengawasan
pendidikan?
2. Bagaimana hubungan antara menejemen dengan pengawasan
pendidikan?
C. Tujuan
1. Menjelaskan hakikat, tujuan, dan prinsip menejemen pengawasan
pendidikan.
2. Menjelaskan hubungan antaea menejemen dengan pengawasan
pendidikan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Hakikat, Tujuan, dan Prinsip Manajemen Pengawasan Pendidikan
1. Hakikat Manajemen Pengawasan Pendidikan
Menurut Nanang, (2004:1) dalam proses pelaksanaan manajemen
oleh pimpinan, hampir dapat dipastikan akan melibatkan beberapa
fungsi- fungsi pokok yaitu: Planning (Perencanaan), Organizing
(Pengorganisasian), Actuating (Menggerakkan) dan Controlling
(Pengawasan). Dalam hal ini manajemen dapat diartikan sebagai proses

4. 4 | B a h a s a D a n S a s t r a A r a b
merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan,
serta mengawasi untuk tercapainya suatu tujuan dengan efektif dan
efisien. Hal tersebut sama halnya dengan apa yang dikemukakan
Ibrahim bahwa fungsi manajemen atau tugas kepemimpinan dalam
pelaksanaannya meliputi berbagai hal, yaitu: Perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan (Mahdi, 1997:61).
Undang-undang, (1992:251) pada Bab VII Pasal 27 ayat 2 Undang
Undang Nomor 2 Tahun 1989 dinyatakan bahwa “ Tenaga Kependidikan
meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas,
peneliti, pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi,
sumber belajar”. Dengan lahirnya undang-undang tersebut profesi pengawas
sudah mendapat tempat dalam sistem pendidikan nasional, hal ini memberi
gambaran bahwa keberadaan pengawas Pendidikan sangat diperlukan dalam
rangka peningkatan mutu pendidikan yang mengarah pada lulusan yang
berkualitas. Selain peraturan perundang undangan diatas pemerintah juga
mengeluarkan kebijakan yang lebih operasional yang mengatur tentang
pengawas pendidikan.
a. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 118/1996
tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya,
b. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala
Badan Administrasi.
Departemen Agama RI, (2003:3) kepegawaian Negara Nomor
0322/0/1996 dan Nomor 38 Tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaanjabatan
fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Dari regulasi yang
diterbitkan pemerintah yakni peraturan peraturan perundang-undangan yang
meliputi kebijakan umum dan petunjuk pelaksanaannya. keberadaan
pengawas belum memberi dampak yang signifikan terhadap perkembangan
mutu pendidikan karena kurangnya komitmen pemerintah menata dan
meningkatkan fungsi pengawasan dalam lembaga pendidikan formal.
Dinas Pendidikan Nasional, (2011) sekolah atau madrasah
memiliki posisi strategis dalam melakukan pengawasan pada satuan
pendidikan formal, dengan kewenangan penuh dalam pelaksanaan
tugas tugas kepengawasan lembaga pendidikan. Lahirnya peraturan

5. 5 | B a h a s a D a n S a s t r a A r a b
tersebut disatu sisi dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam
kegiatan pengawasan lembaga pendidikan, dan disisi lain peraturan
tersebut menimbulkan kegundahan bagi pengawas yang hanya
berorientasi pada pengurangan beban kerja sebagai guru maupun
hanyaperpanjangan masa dinas sebagai pengawas pendidikan.
Dinas Pendidikan Nasional, (2011) kedudukan dan fungsi
pengawas sangat strategis dalam rangka peningkatan mutu pendidikan,
karena kewenanangan yang diberikan secara penuh, tentu tidak terlepas
dari kompetensi pengawas dalam pelaksanaan tugas tugas
kepengawasan. Konteks kekinian secara umum kompetensi pengawas
belum sesuai dengan harapan. Selain itu, motivasi dan komitmen
pelaksanaan tugas para pengawas cenderung masih sangat rendah,
sehingga peluang pengembangan profesi yang diberikan pemerintah
tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, serta pembinaan pengawas yang
tidak merata. Bahkan selain hal tersebut diatas masih nampak
kurangnya kordinasi antara pengawas dengan lembaga structural yang
menaunginya mengakibatkan hasil pengawasan yang dilakukan para
supervisor atau pengawas tidak berfungsi seperti yang diharapkan,
sehingga perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa
berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
Dinas Pendidikan Nasional, (2011) sejauh ini ada kecenderungan
bahwa lembaga pendidikan secara umum kurang memfungsikan
keberadaan pengawas dalam peningkatan mutu dan kualitas
pendidikan. Kurangnya keinginan kepala madrasah/sekolah
memberdayakan keberadaan pengawas dalam membangun dan
meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga yang dipimpinnya masih
menjadi hambatan maksimalisasi peningkatan mutu dengan
memberdayakan semua sumberdaya manusia yang bertugas di sekolah.
Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
pelaksanaan tugas kepengawasan akan berhasil apabila adanya
komitmen bersama antara pengawas dengan lembaga struktural yang

6. 6 | B a h a s a D a n S a s t r a A r a b
menaunginya dalam hal pengembangan peningkatan, kemampuan
pengawasdan komitmen tugas para pengawas, serta lembaga
pendidikan yang diawasi.
Dinas Pendidikan Nasional, (2011) kepengawasan berasal dari
kata pengawas yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor
38 Tahun 1992 tentang Tenaga. Kependidikan maupun dalam Undang-
undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota
masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunja ng
penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan dalam Surat Keputusan
Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun
1996 yang diperbaharui dengan Surat KeputusanMenteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 091/KEP/MEN.PAN/10/ 2001
dinyatakan bahwa Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang
diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat
yang berwewenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada
satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah.
Ngalim (2009:19) untuk mengawasi pelaksanaan program dan
proses pendidikan, pemerintah mengangkat tenaga khusus yang
fungsional disebut pengawas sekolah, atau supervisor. Dijelaskan oleh
Hawkins dan Shohet, bahwa: adanya seorang supervisor adalah
memberikan suatu peluang untuk meningkatkan pengembangan
keterampilan dalam membantu orang lain dan mengembangkan
pekerjaan para guru.12 Itu artinya, tugas kepengawasan pendidikan
dilaksanakan oleh pengawas atau supervisor untuk membantu
mengembangkan guru sehingga pembelajaran efektif dan
meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya lulusan yang dihasilkan
sekolah.
Menurut Departemen Agama RI, (2005:131) dalam perspektif
Alquran banyak disebutkan yang bermakna pengawasan, atau
mengawasi sebagaimana didalam QS an-Nisa’ ayat 1:

7. 7 | B a h a s a D a n S a s t r a A r a b
‫رقيب‬ ‫عليكم‬ ‫كان‬ ‫اناهلل‬
Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu sekalian.
Untuk ketercapaian tujuan dimaksud, maka seorang pengawas
diharapkan akan mampu berperan:
a. Sebagai nara sumber bagi para guru dalam merencanakan dan
melaksanakan tugas-tugasnya, serta dalam mendiagnosa
keberhasilan, sehingga guru dapat secara terus menerus
meningkatkan kinerjanya.
b. Sebagai fasilitator dan bahkan pembimbing yang membantu guru
dalam mengatasi hambatan yang dihadapi maupun dalam
mengatasi kekurangan yang dialami.
c. Sebagai motivator yang dengan berbagai cara selalu
mengupayakan agar mau bekerja lebih bersungguh-sungguh dan
bersemangat. Termasuk di sini memberikan tekanan (pressure) dan
dukungan (support) agar guru mencapai hasil pengajarannya.
d. Sebagai aparat pengendali mutu pengajaran (quality assurance
auditor) yang secara periodik dan sistematik mengecek,
menganalisis, mengevaluasi dan mengarahkan serta mengambil
tindakan agar ketiga strategi dalam peningkatan efektivitas
pengajaran di atas dapat terlaksana dengan baik dan berhasil.
e. Sebagai peran tambahan penyusun berpendapat bahwa sangatlah
tepat jika seorang pengawas akademik adalah juga seorang
“assessor” bagi kepen- tingan program akreditasi sekolah. Dengan
demikian, kegiatan akreditasi dapat memperoleh data yang akurat
mengenai proses pengajaran karena terdapat sumber informasi
untuk mengkonfirmasikan berbagai hal.
Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa pengawasan diartikan sebagai proses/kegiatan monitoring
untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana
seperti yang telah direncanakan sebelumnya dan sekaligus juga
merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila

8. 8 | B a h a s a D a n S a s t r a A r a b
ditemukan adanya penyimpangan yang dianggap akan dapat
mengganggu pencapaian tujuan. Pengawasan juga merupakan
fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja
organisasi atau unit-unit yang ada dalam suatu organisasi guna
menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki.
2. Tujuan Pengawasan Pendidikan Menurut Nana, (2006:15).
Tujuan pengawasan pendidikan dan pengajaran bukan saja
berkenaan dengan aspek kognitif atau psikomotorik saja, tetapi juga
berkenaan dengan aspek afektif dalam kepribadian seutuhnya. Adapun
tujuan dari pengawasan terdiriatas:
a. Peningkatan pengawasan yang berkualitas. Kegiatan ini dapat
dilakukan melalui kunjungan langsung ketika guru mengajar
dikelas, percakapan langsung maupun kepada teman sejawatnya
atau dengan sebagian murid- muridnya.
b. Pengembangan profesional. Dimana dalam hal ini pengawas dapat
membantu guru dalam memahami pengajaran, kehidupan kelas dan
mengembangkan keterampilan mengajarnya.
c. Meningkatkan motivasi guru untuk mengembangkan kemampuan
sendiri dan memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap
tugas dan tanggung jawabnya.
3. Prinsip-prinsip Kepengawasan Menurut Nana, (2006:15).
a. Pertama, supervisi pengajaran harus mampumenciptakan
hubungan kemanusiaan yang harmonis.
b. Kedua, supervisi pengajaran harus dilakukan secara
berkesinambungan.
c. Ketiga, supervisi pengajaran harus demokratis.
d. Keempat, program supervisi pengajaran harus integral dengan
program pendidikan.
e. Kelima, supervisi pengajaran harus komprehensif (mencakup
seluruh aspek pengembangan pengajaran).
f. Keenam, supervisi pengajaran harus konstruktif.

9. 9 | B a h a s a D a n S a s t r a A r a b
g. Ketujuh, supervisi pengajaran harus obyektif.
Dari berbagai paparan yang dijelaskan tersebut, kesemuanya
memberikan gambaran yang semakin jelas bahwa antara manajemen
pendidikan yang berupaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal
tidak akan dapat terlepas dari sebuah proses kepengawasan yang
dilakukan oleh seorang pengawas pendidikan. Dengan kata lain antara
manajemen pendidikan dan pengawas pendidikan adalah bagian yang
tak mungkin terpisahkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
B. Hubungan antara Manajemen dan Pengawas Pendidikan
Menurut Mujamil, (2007:10) indikator dari sebuah keberhasilan
pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan di sekolah dilihat pada setiap
komponen pendidikan. Unsur- unsur pendidikan sebagai sistem yang
mempengaruhi mutu pendidikan terdiri dari antara lain: mutu lulusan
(output), kualitas guru, kepala sekolah, staf sekolah (Tenaga Administrasi,
Laboran dan Teknisi, Tenaga Perpustakaan), proses pembelajaran, sarana
dan prasarana, pengelolaan sekolah, implementasi kurikulum, sistem
penilaian dan komponen lainnya. Yang kesemuanya melalui proses
pengawasan harus dapat dilihat dampak positifnya terhadap kinerja sekolah
dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Itulah sebabnya kehadiran
pengawas sekolah harus menjadi bagian integral dalam peningkatan mutu
pendidikan, agar bersama guru, kepala sekolah dan staf sekolah lainnya
dapat bekerja sama secara bekesinambungan dalam upaya membina dan
mengembangkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan seoptimal
mungkin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Menurut Mujamil, (2007:10) dalam proses pelaksanaan pendidikan
pengawasan merupakan bagian tidak mungkin untuk dipisahkan dalam
upaya peningkatan prestasi belajar dan mengajarserta peningkatan mutu
sekolah, karena pengawasan pendidikan tidak lain adalah usaha untuk
memberikan layanan atau bantuan kepada Stakeholder pendidikan, terutama

10. 10 | B a h a s a D a n S a s t r a A r a b
kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam
usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran.
Bantuan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian
atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam
dengan acuan perencanan program pembelajaran yang telah dibuat. Proses
bantuan yang diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan
hasil belajar itu penting, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat
sasaran. Jadi bantuan yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan
mengembangkan situasi belajar mengajar kearah yang lebih baik.Karenaitu,
perlubantuan professional bagi guru untuk menciptakan iklim pembelajaran
yang kondusif dalam mencapai mutu pendidikan yang diharapkan
(Mujamil, 2007:10).
BAB III
PENUTUP

11. 11 | B a h a s a D a n S a s t r a A r a b
Simpulan
1. Hakikat menejemen pengawasan pendidikan untuk mengawasi pelaksanaan
program dan proses pendidikan, pemerintah mengangkat tenaga khusus yang
fungsional disebut pengawas sekolah, atau supervisor. Tujuan pengawasan
pendidikan dan pengajaran bukan saja berkenaan dengan aspek kognitif atau
psikomotorik saja, tetapi juga berkenaan dengan aspek afektif dalam
kepribadian seutuhnya. Prinsip antara manajemen pendidikan dan pengawas
pendidikan adalah bagian yang tak mungkin terpisahkan dalam rangka
mencapai tujuan pendidikan.
2. Hubungan antara manajemen dan pengawasan pendidikan yaitu dapat bekerja
sama secara berkesinambungan dalam upaya membina dan mengembangkan
mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan seoptimal mungkin sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan.
Daftar Pustaka

12. 12 | B a h a s a D a n S a s t r a A r a b
Departemen Agama RI. 2003. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam,
Profesioanlisme Pengawas Pendais. Jakarta: Dirjen kelembagaan Agama
Islam.
Departemen Agama RI. 2005. Al-Quran dan terjemahannya. Jakarta: CV. Kathoda
Departemen Agama RI. 2007. Kumpulan Undang Undang dan Peraturan Tentang
Pendidikan. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam.
Dinas Pendidikan Nasional. 2011. Buku Kerja Pengawas Sekolah, Pusat
Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan PSDM dan PMP
Kemendiknas. Jakarta: Kemendiknas.
John M. Echols dan Hassan Shadily. 2005. Kamus Inggris Indonesia An English-
Indonesian Dictionary.Jakarta: Gramedia.
Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Jakarta:
Kemendiknas.
Mahdi Bin Ibrahim. 1997. Amanah Dalam Manajemen. Jakarta: Pustaka Al
Kautsar.
Mujamil Qomar. 2007. Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan
Lembaga Pendidikan Islam. Malang: Erlangga.
Nanang Fattah. 2004. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Nana Sudjana, dkk. 2006. Standar Mutu Pengawas. Jakarta: Depdiknas.
Ngalim, Purwanto. 2009. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang. 2004. Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan
Pelaksanaannya. Jakarta: Sinar Grafika.