1. Secara etimologis, civic (s) berasal dari kata civis, civicus,
atau civitas (Bahasa Latin), yang berarti anggota suatu
masyarakat atau warga negara.
Secara terminologis civics diartikan sebagai studi yang
berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak
kewajiban warga Negara.
Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia
dimulai pada tahun 1957 di masa pemerintahan Sukarno atau
yang lebih dikenal dengan istilah civics. Civics diartikan sebagai
suatu studi yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan dan
hak kewajiban warga Negara.
2. • Menurut Cholisin dalam buku berjudul Pendidikan
Kewarganegaraan (2004) adalah aspek pendidikan politik
yang berfokus pada peranan warga negara dalam kehidupan
bernegara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan
sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945.
• Merphin Panjaitan Menurut Merphin Panjaitan pengertian
pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi
yang bertujuan untuk mendidik generasi muda agar dapat
berpartisipasi dengan aktif menjadi warga negara yang
demokratis
3. Kewarganegaraan (Civic Education) adalah status hukum
seseorang sebagai warga negara suatu negara. Dalam
konteks hukum, kewarganegaraan menentukan hak dan
kewajiban yang dimiliki oleh seseorang terhadap negara
tersebut.
Sebagai warga negara, seseorang memiliki hak
untuk menggunakan fasilitas publik, memilih dan dipilih
sebagai pemimpin negara, serta memiliki akses terhadap
berbagai layanan dan perlindungan dari negara.
4. Mata pelajaran PKn di Indonesia telah mengalami
perkembangan dan perubahan baik dalam istilah
maupun substansinya.
1. Kewarganegaraan (Civics) 1957
Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia
dimulai pada tahun 1957 di masa pemerintahan Sukarno
atau yang lebih dikenal dengan istilah civics. Civics
diartikan sebagai suatu studi yang berkaitan dengan
tugas-tugas pemerintahan dan hak kewajiban warga
Negara.
5. 2. Pendidikan Kewarganegaraan (1968)
Pada tahun 1968 Kewarganegaraan berubah nama menjadi
pendidikan KewarganegaraanDalam mata pelajaran SD tahun
1968, istilah “civic education” digunakan sebagai nama mata
pelajaran, yang meliputi sejarah Indonesia, geografi Indonesia,
dan kewarganegaraan
3. PMP (Pendidikan Moral Indonesia) 1975
Mata pelajaran PMP merupakan mata pelajaran wajib untuk SD,
SMP, SMA, SPG dan sekolah kejuruan. Pendidikan Moral
Pancasila (PMP) pada saat itu bertujuan untuk menanamkan
nilai-nilai melalui Pancasila dan nilai-nilai Undang-Undang
Dasar 1945
6. 4. PPKn (1994)
Materi pembelajaran mata kuliah PPKn tahun 1994
Metode ini menggunakan nilai tiap jenjang pendidikan
dan kelas serta seperempat tiap kelas untuk
menggambarkan prinsip dan nilai Pancasila.
5. PKn (2003-sekarang)
PPKn diubah namanya menjadi PKn. Pada dasarnya
tidak ada perubahan besar. Hanya kewenangan
pengembangan kurikulum yang diberikan kepada
masing-masing satuan pendidikan. Oleh karena itu,
mata kuliah tahun 2006 dinamakan “Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan” (KTSP).
7. Karena mengajarkan sikap saling menghargai
keragaman, partisipasi dalam politik, hak dan kewajiban
sebagai warga negara, dan juga mengenai sistem
pemerintahan dan peraturan yang berlaku
8. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat
penting untuk menciptakan warga negara yang memiliki
kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, serta mampu
berperan dalam kehidupan sosial dan politik yang baik.
untuk membangun karakter dan moral peserta didik, serta
mengajarkan tentang nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,
seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan.
9. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah
menjadi pijakan dalam kehidupan bermasyarakat,
bermasyarakat, dan bernegara.
Dalam pendidikan Pancasila, akan ditanamkan lima
nilai karakter utama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,
dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
10. Selain itu tentunya juga dengan Pancasila,
pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peran
dalam membentuk karakter bangsa yang beragam
variasi. Dalam pendidikan kewarganegaraan, akan
diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga
negara, sejarah bangsa, dan nilai-nilai yang menjadi
dasar dalam bernegara.
Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut, diharapkan
agar mampu membentuk karakter bangsa yang kuat,
berintegritas, dan cinta akan tanah air serta mampu
memajukan bangsa dan negara Indonesia secara
bersama-sama.
11. A. Melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, individu
bisa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti
kesetaraan, keadilan sosial, persatuan, dan gotong royong.
B. Selain itu, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga
dapat membentuk karakter yang baik pada individu, seperti
mengembangkan sikap yang toleran, berjiwa sosial,
menghargai perbedaan, cinta tanah air, dan rasa nasionalisme.
C. Selain manfaat bagi individu, pada tentunya
pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga memiliki
manfaat bagi masyarakat .
12. D. Masyarakat yang telah melekat dengan karakter-
karakter positif dan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial
tentu lebih mampu mengambil peran sebagai warga negara yang
baik, dengan memberikan sumbangsih positif dalam
pembangunan masyarakat dan negara.
E. Melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
masyarakat juga memperoleh kesadaran untuk menjaga keutuhan
negara dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai
landasan dalam kehidupan bermasyarakat.
F. Sejatinya, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi
hal yang sangat penting dalam pembangunan generasi muda yang
berkarakter baik, tangguh, dan memiliki kesadaran serta tanggung
jawab yang tinggi terhadap bangsa dan negara.
13. 1. Pelaksanaa Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan
pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan salah satu
upaya untuk membangun karakter dan nasionalisme pada generasi
muda Indonesia.
2. Kebijakan tersebut meliputi berbagai aspek, seperti pengembangan
kurikulum yang mengintegrasikan nilai-
nilai Pancasila dan kewarganegaraan, serta peningkatan kualitas
tenaga pendidik dalam penyampaian materi tersebut.
3. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bertujuan untuk
membentuk karakter peserta didik menjadi generasi yang berakhlakul
karimah, cinta tanah air, peduli terhadap lingkungan, serta memiliki
rasa kebersamaan dan toleransi terhadap perbedaan.
Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam
memastikan bahwa pendidikan tersebut dapat diimplementasikan
dengan baik di seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia.
14. 4. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah
mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti
pengembangan buku-buku pelajaran yang
mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan
kewarganegaraan.
5. Melalui kebijakan-kebijakan ini, diharapkan
pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat
diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien
di Indonesia, sehingga generasi muda dapat tumbuh
menjadi lebih baik dan mencintai negaranya.
15. 1. Implementasi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di
sekolah sangat penting untuk membentuk generasi
yang memiliki karakter dan jiwa kepemimpinan
yang kuat.
2. Pembelajaran tersebut bertujuan untuk mengenal
dan memahami nilai-nilai luhur Pancasila serta
memahami hak dan kewajiban sebagai warga
negara yang baik dan bertanggungjawab.
3. Selain itu, peran guru juga sangat penting, tidak
hanya sebagai fasilitator namun juga sebagai
teladan bagi siswa.
16. 1. PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT
2. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
3. HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM
PERSPEKTIF PANCASILA
4. SISTEM DAN DINAMIKA DEMOKRASI PANCASILA
