2. DAFTAR ISI
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Tinjauan Pustaka
BAB II PERMASALAHAN
2.1 Tujuan Utama Pendidikan Kewarganegaraan
BAB III POKOK PERMASALAHAN
3.1 Bangsa
3.2 Negara
3.3 Warga Negara
3.4 Penduduk
3.5 Asas-Asas Kewarganegaraan
3.6 Status Kewarganegaraan
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
4.2 Saran
3. DAFTAR PUSTAKA
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Setiap suatu bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari para orang-orang terdahulu yang
dimana terdapat banyak nilai-nilai nasionalis, patriolis dan lain sebagainya yang pada saat itu
mengikat erat pada setiap jiwa warga negaranya. Seiring perkembangan zaman dan
kemajuan teknologi yang makin pesat, nilai-nilai tersebut makin lama makin hilang dari diri
seseorang di dalam suatu bangsa, oleh karena itu perlu adanya pembelajaran untuk
mempertahankan nilai-nilai tersebut agar terus menyatu dalam setiap warga negara agar
setiap warga negara tahu hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangasa dan
bernegara. Pada hakekatnya pendidikan merupakan upaya sadar dari suatu masyarakat dan
pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi
penerusnya.
1.2 Tinjauan Pustaka
Memberikan penyadaran terhadap apa yang diketahuinya, kemudian pengetahuan tersebut
harus direalisasikan sendiri dan selanjutnya mengadakan penelitian serta mengetahui kausal,
yaitu alasan dan alur pikirannya.
1) Aristoteles, mengatakan tujuan pendidikan adalah penyadaran terhadap self realization yaitu
kekuatan efektif (virtue) kekuatan untuk menghasilkan (efficacy) dan potensi untuk mencapai
kebahagiaan hidup melalui kebiasaan dan kemampuan berfikir rasional.
2) Menurut John Dewey, tujuan pendidikan adalah mengembangkan seluruh potensi yang
dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat berfungsi secara individual dan berfungsi sebagai
anggota masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang bersifat aktif,
ilmiah, dan masyarakat serta berdasarkan kehidupan nyata yang dapat mengembangkan jiwa,
pengetahuan, rasa tanggung jawab, keterampilan, kemauan, dan kehalusan budi pekerti. Seluruh
4. pendidikan Dewey itu didasarkan atas filsafat pragmatisme, artinya sesuatu pengetahuan
berdasarkan atas berguna atau tidak berguna dalam kehidupan manusia. Apa yang tidak berguna
tidak perlu diajarkan disekolah. Sebaliknya apa yang menguntungkan bagi hidupnyalah yang
diajarkan.
5. BAB II
PERMASALAHAN
2.1 Tujuan Utama Pendidikan Kewarganegaraan
Peradaban manusia semakin hari berkembang, dari masa ke-masa terus mengalami
perkembangan yang sangat pesat. Hampir setiap sudut kehidupan manusia, sudah mengalami
perubahan yang sangat signifikan. Dengan berbagai perkembangan tersebut, menuntut manusia
untuk bisa mengembangkan dimensi potensial yang dimiliki.
Berkembangnya peradaban manusia, ini artinya bahwa masalah baru pun muncul, berbagai
tindakan yang tidak selaras dengan pola kehidupan bermunculan dimana-mana. Kekerasan
terjadi diberbagai tempat, pemaksaan kekuasaan atas pihak lain merupakan suatu hal yang sangat
nyata dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini, dan berbagai pelanggaran moral lainnya pun
ikut serta mewarnai pola kehidupan yang sekarang dikatakan sebagai pola kehidupan yang sudah
moderen.
TUJUAN
Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran
bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa,
wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang
sedang dan mengkaji dan akan menguasai imu pengetahuaan dan teknologi serta seni.
Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia yang berbudi luhur,
berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta
sehat jasmani dan rohani.
Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh
rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai perilaku yang:
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa serta menghayati nilai-nilai
falsafah bangsa.
2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masnyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Rasional, dinamis, dan sabar akan hak dan kewajiban warga negara.
4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan
kemanusiaan, bangsa dan negara.
Melalui pendidikan Kewarganegaraan , warga negara Republik indonesia diharapkan mampu
“memahami”, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang di hadapi oleh masyarakat ,
bangsa dan negaranya secra konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan nasional
seperti yang di gariskan dalam pembukaan UUD 1945.
6. BAB III
POKOK PERMASALAH
3.1 Bangsa
Pengertian Bangsa
Bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kehendak untuk bersatu yang memiliki
persatuan senasib dan tinggal di wilayah tertentu, beberapa budaya yang sama, mitos leluhur
bersama. Pengertian bangsa menurut para ahli :
Ernest Renant, bangsa adalah suatu nyawa, suatu akal yang terjadi dari dua hal yaitu rakyat
yang harus menjalankan satu riwayat, dan rakyat yang kemudian harus memilikim kemauan,
keinginan untuk hidup menjadi satu.
Otto Bauer, bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan karakter yang tumbuh
karena kesamaan nasib.
Unsur-unsur Terbentuknya Bangsa
Menurut Hans Kohn, kebanyakan bangsa terbentuk karena unsur atau faktor
objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain, seperti:
1. Unsur nasionalisme yaitu kesamaan keturunan.
2. Wilayah.
3. Bahasa.
4. Adat-istiadat
5. Kesamaan politik.
6. Perasaan.
7. Agama.
Menurut Joseph Stalin, unsur terbentuknya bangsa adalah adanya:
1. Persamaan sejarah.
2. Persamaan cita-cita.
3. Kondisi objektif seperti bahasa, ras, agama, dan adat-istiadat.
Menurut Hans Kohn (Kaelan, 2002: 212-213) bahwa bangsa terbentuk oleh persamaan
bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan. Sedangkan Ernest Renan
menyatakan bahwa bangsa (nation) adalah suatu solidaritas, suatu jiwa, suatu asas spiritual, suatu
solidaritas yang dapat tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah lampau dan bersedia dibuat
di masa yang akan datang. Meskipun dikalangan pakar kenegaraan belum terdapat persamaan
pengertian bangsa, namun faktor objektif yang terpenting dari suatu Bangsa adalah kehendak
atau kemauan bersama yang lebih dikenal dengan nasionalisme
7. 3.2 Negara
Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik,
militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah
tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang
berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer
sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang
berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.
Kata "negara" dipakai beberapa ahli untuk merujuk pada negara berdaulat. Tidak ada
kesepakatan khusus mengenai jumlah negara di dunia, karena ada beberapa negara yang masih
diperdebatkan kedaulatannya. Ada total 206 negara, dengan 193 negara anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan 13 lainnya yang kedaulatannya diperdebatkan. Meskipun bukan negara
berdaulat, Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara (yang tergabung dalam Britania Raya)
adalah contoh entitas yang disepakati dan dirujuk sebagai negara. Bekas negara lainnya seperti
Bavaria (kini bagian dari Jerman) dan Piedmont (kini bagian dari Italia) tidak akan dirujuk
sebagai "negara" dalam kondisi normal, walaupun mereka pernah menjadi sebuah negara yang
berdiri sendiri di masa lalu.
Berikut pengertian Negara yang di pakai oleh para pendapat Ahli :
- Roger F. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan
persoalan bersama atas nama masyarakat.
- Georg Jellinek : Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah
berdiam di suatu wilayah tertentu.
- Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang
berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
Fungsi Negara :
Fungsi Negara pada pokoknya adalah fungsi perlindungan yang pada awal negaranya
dibentuk oleh individu – individu yang membutuhkan perlindungan . Dan negara akan tetap
dipelihara untuk mempertahankan fungsi perlindungan terhadap individu – individu didalamnya ,
dan pada akhirnya perlindungan mempunyai hubungan kausalitas dengan terhadap pembentukan
Negara
8. Perlindungan yang dimaksudkan tidak hanya perlindungan secara fisik saja. Namun
karna sifat manusia dengan kepemilikan dengan factor ekonomi yang sangat mempunyai
pengaruh , dan itu juga memerlukan perlindungan dari Negara. Maka dari itu Negara haruslah
membentuk ketertiban melalui perlindungan itu agar individu – individu didalamnya dapat
menjalankan usaha usahanya secara bebas tanpa adanya gangguan. Namun dengan jalannya
kedua fungsi Negara tersebut harus didasari dengan keadilan. Maksudnya adalah fungsi Negara
mengalami pergseran dan perkembangan dari pemberian perlindungan dan pemeliharaan
ketertiban yang berdasarkan keadilan.
3.3 Warga Negara
Pengertian Warga Negara
Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk
yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya
sebagaiorang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara karena warga
negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta darisuatu
persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara
mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak,
privasi, dan tanggung jawab.
a.warga
Definisi warga Negara. Warga Negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan
rakyat tertentu dalam hubungannya dengan Negara. Dalam hubungan antara warga Negara dan
Negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga
Negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara.
Dalam hubungan internasional di setiap wilayah Negara selalu ada warga Negara dan orang
asing yang semuanya disebut penduduk. Setiap warga Negara adalah penduduk suatu Negara,
sedangkan setiap penduduk belum tentu warga Negara, karena mungkin seorang asing.
Sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah
Negara tersebut.
b.Negara
1.Pengertian Negara
Secara etimologis, “Negara” berasal dari bahasa asing Staat (Belanda, Jerman), atau State
(Inggris). Kata Staat atau State pun berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum yang
berarti “menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan”. Kata status
juga diartikan sebagai tegak dan tetap. Dan Niccolo Machiavelli memperkenalkan istilah La
9. Stato yang mengartikan Negara sebagai kekuasaan.
Beberapa pengertian Negara menurut pakar kenegaraan.
George Jellinek = Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami
wilayah tertentu.
G.W.F Hegel = Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari
kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
Logeman = Negara adalah organisasi kemasyarakatan (ikatan kerja) yang mempunyai tujuan
untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya.
Karl Marx = Negara adalah alat kelas yang berkuasa (kaum borjuis/kapitalis) untuk menindas
atau mengeksploitasi kelas yang lain (ploretariat/buruh).
Jadi dari pengertian diatas, Negara adalah Satu kesatuan organisasi yang didalam nya ada
sekelompok manusia (rakyat), wilayah yang permanent (tetap) dan memiliki kekuasaan yang
mana di atur oleh pemerintahan yang berdaulat serta memiliki ikatan kerja yang mempunyai
tujuan untuk mengatur dan memelihara segala instrument-instrumen yang ada didalam nya
dengan kekuasaan yang ada.
Perkataan “asli” di atas mengandung syarat biologis bahwa asal usul atau turunan
menentukan kedudukan sosial seseorang itu “asli” atau “tidak asli”. Keaslian ditentukan oleh
turunan atau adanya hubungan darah antara yang melahirkan dan yang dilahirkan. Dengan
demikian penentuan keaslian bisa didasarkan atas tiga alternatif, yaitu:
a) turunan atau pertalian darah (geneologis)
b) ikatan pada tanah atau wilayahnya (territorial)
c) turunan atau pertalian darah dan ikatan pada tanah atau wilayah (geneologis- territorial)
3.4 Penduduk
Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:
Orang yang tinggal di daerah tersebut
Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang
yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan,
tetapi memilih tinggal di daerah lain.
Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan
ruang tertentu.
Masalah-masalah kependudukan dipelajari dalam ilmu Demografi. Berbagai aspek perilaku
menusia dipelajari dalam sosiologi, ekonomi, dan geografi. Demografi banyak digunakan dalam
10. pemasaran, yang berhubungan erat dengan unit-unit ekonmi, seperti pengecer hingga pelanggan
potensial.
Berikut ini adalah pengertian dan definisi penduduk :
JONNY PURBA
Penduduk adalah orang yang matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota
masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam
batas wilayah negara pada waktu tertentu
SRIJANTI & A. RAHMAN
Penduduk adalah orang yang mendiamisuatu tempat dalam wilayah tertentu dengan tanpa
melihat status kewarganegaraan yang dianut oleh orang tersebut
AHMAD YANI & MAMAT RAHMAT
Penduduk merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu wilayah atau negara
WALUYO, SUWARDI, AGUNG FERYANTO, TRI HARHANTO
Penduduk merupakan potensi, tetapi sekaligus beban bagi suatu daerah.
P.N.H SIMANJUNTAK
Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara
Dr. KARTOMO
Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu,
terlepas dari warga negara atau bukan warga negara
AA NURDIMAN
Penduduk adalah mereka yang menetap dan berdomisili dalam suatu negara
SRI MURTONO, HASSAN SURYONO, MARTIYONO
Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu
negara dalam waktu yang cukup lama
TIM MATRIX MEDIA LITERATA
Penduduk adalah sekumpulan orang yang hidup dalam suatu wilayah geografis
3.5 Asas - Asas Kewarganegaraan
Setiap negara yang berdaulat berhak untuk menentukan sendiri syarat – syarat untuk
menjadi warganegara. Terkait dengan syarat – syarat menjadi warganegara dalam ilmu tata
negara dikenal adanya dua asas kewarganegaraan, yaitu asas ius-sanguinis dan asas ius-soli.
Asas ius-sanguinis adalah asas keturunan dan hubungan darah, artinya bahwa
Kewarganegaraan seseorang adalah warga negara A karena orangtuanya adalah warganegara A.
Asas ius-soli adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa status Kewarganegaraan
seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara B tersebut.
11. Bipatride dan Apatride
Dalam hubungannya antarnegara seseorang dapat pindah tempat dan berdomisili di
negara lain. Apabila seseorang atau keluarga yang bertempat tinggal di negara lain melahirkan
anak, maka status Kewarganegaraan anak ini tergantung pada asas yang berlaku di negara tempat
kelahirannya dan berlaku di negara orangtuanya. Perbedaan asas yang dianut oleh negara yang
lain, misalnya negara A mengenut asas ius-sanguinis sedangkan negara B mengenut asas ius-soli,
hal ini dapat menimbulkan status biptride atau apatride pada anak dari orang tua yang
berimigrasi diantara kedua negara tersebut.Bipatrid ( dwi Kewarganegaraan ) timbul apabila
menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warganegara kedua negara
itu.
3.6 Status Kewarganegaraan
Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik
tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam
kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang
warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.
Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (bahasa Inggris:
citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga
kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi
daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan
hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.
Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (bahasa Inggris: nationality).
Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk
memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan
subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam
politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu
negara.
Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan
kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara disyaratkan untuk
menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi,
layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan
masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan (bahasa
Inggris: Civics) yang diberikan di sekolah-sekolah.
12. BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Tujuan utama pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk
menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara khususnya di Negara kita , Indonesia. Serta
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajarnya selalu
aktif untuk mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat,bangsa, dan Negara.
4.2 Saran
Untuk selalu jadilah warga Negara yang mencintai tanah air agar majunya Negara kita
sendiri tanpa selalu ada masalah – masalah
Sadar diri juga harus di tingkatkan untuk selalu melakukan ketertiban dunia khusunya di
Negara kita.
Jadilah calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai imu
pengetahuaan dan teknologi serta seni. Serta untuk bertujuan meningkatkan kualitas
manusia yang berada di Negara kita yang berkembang ini yaitu Negara INDONESIA
