Hakikat-Fungsi-dan-Tujuan-PKn-di-SD

1. HAKIKAT, FUNGSI DAN TUJUAN PKn DI SD
Pertemuan Ke-2
Nurul Febrianti, M.Pd
Prodi PGSD FKIP

2. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN
Mahasiswa mampu
menganalisis hakikat, fungsi
dan tujuan Pendidikan
Kewarganegaraan di SD.

3. Sejak diundangkan UU
Sisdiknas No 20 Tahun 2003
secara hukum istilah mata
pelajaran ini menjadi
Pendidikan Kewaranegaraan.
”Mata Pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan
mata pelajaran yang memfokuskan
pada pembentukan warga negara
yang memahami dan mampu
melaksanakan hak-hak dan
kewajibannya untuk menjadi WNI
yang cerdas, terambil dan
berkarakter yang diamanatkan
oleh Pancasila dan UUD 1945”
Istilah pedagogis diserap dari
bahasa Inggris paedagogical.
Sesungguhnya akar katanya
adalah paes dan ago (bhs
latin), artinya saya
membimbing.
BAB I
PEMBAHASAN
3

4. Apabila kita kaji secara historis-kurikuler mata pelajaran tersebut telah
mengalami pasang surut pemikiran dan praksis. Sejak lahir kurikulum
tahun 1946 di awal kemerdekaan sampai pada era reformasi saat ini.
Pada Kegiatan Belajar 1 ini, kita akan mengkaji perkembangan mata
pelajaran itu.
1
Neal Creative ®

5. Kurikulum 1946, 1957 & 1961
• Dalam kurikulum ini belum
dikenal adanya mata
pelajran pendidikan
kewarganegaraan.
• Dalam kurikulum 1946 dan
1957 materi tersebut itu
dikemas dalam mata
pelajaran Pengetahuan
Umum di SD dan Tata
Negara di SMP dan SMA.

6. Kurikulum 1968
• Baru dalam Kurikulum SD tahun
1968 dikenal mata pelajaran
Pendidikan Kewargaan Negara
(PKN).
• SD: Sejarah Indonesia, Geografi,
dan Civics yang diartikan sebagai
pengetahuan Kewargaan Negara.
• SMP: Sejarah Indonesia dan Tata
Negara.
• SMA: Materi PKN lebih banyak
berisikan materi UUD 1945.
• SPG 1969 PKN: Sejarah Indonesia,
UUD, Kemasyarakatan, dan HAM.

7. Dalam wacana yang berkembang selama ini ada dua istilah yang perlu
dibedakan, yakni kewargaannegara dan kewarganegaraan. Seperti
dibahas oleh Somantri (1967) istilah Kewargaannegara merupakan
terjemahan dari “Civics” yang merupakan mata pelajaran sosial yang
bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga
negara yang tahu, mau, dan mampu berbuat baik” (Somantri 1970) atau
secara umum yang mengetahui, menyadari, dan melaksanakan hak dan
kewajibannya sebagai warga negara.
Di lain pihak, isitlah kewarganegaraan
digunakan dalam perundangan mengenai
status formal warga negara dalam suatu
negara, misalnya sebagaimana diatur dalam
UU No. 2 Tahun 1949 dan peraturan
tentang diri kewarganegaraan serta
peraturan tentang naturalisasi atau
pemerolehan status sebagai WNI bagi
orang-orang atau warga negara asli.

8. Namun demikian, kedua konsep tersebut kini digunakan kedua-duanya dengan
istilah kewarganegaraan yang secara konseptual diadopsi dari konsep
citizenship, yang secara umum diartikan sebagai hal-hal yang terkait pada status
hukum (legal standing) dan karakter warga negara, sebagaimana digunakan
dalam perundang-undangan kewarganegaraan untuk status hukum warga
negara, dan pendidikan kewarganegaraan untuk program pengembangan
karakter warga negara secara kurikuler.

9. FUNGSI DAN TUJUAN
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sekolah
sebagai wahana pengembangan warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab, yang secara kurikuler
Pendidikan Kewarganegaraan yang harus menjadi wahan
psikologis-pedagogis yang utama

10. Pembukaan UUD NRI 1945 (Alinea Ke-4)
“… melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

11. UU No.2 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
(khususnya):
• Pasal 3 : “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab”
• Pasal 4
• Pasal 37 ayat (1)
• Pasal 38

12. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Pasal 6 ayat (1))
Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Pasal 6 ayat (4))
Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Pasal 7 ayat (2))

13. Menyadari betapa pentingnya peran PKn
dalam proses pembudayaan dan
pemberdayaan peserta didik sepanjang
hayat, melalui pemberian keteladanan,
pembangunan kemauan, dan
pengembangan kreativitas peserta didik
dalam proses pembelajaran. Maka dengan
melalui PKn sekolah perlu dikembangkan
sebagai pusat pengembangan wawasan,
sikap, dan keterampilan hidup dan
berkehidupan yang demokratis untuk
membangun kehidupan demokrasi.

14. Karakter utama warga negara yang cerdas dan
baik adalah dimilikinya komitmen untuk secara
konsisten atau ajek, mau dan mampu
memelihara, dan mengembangkan cita-cita
dan nilai demokrasi sesuai perkembangan
zaman, dan secara efektif dan langgeng
menangani dan mengelola krisis yang selalu
muncul untuk keselamatan masyarakat
Indonesia sebagai bagian integral dari
masyarakat global.

15. Dalam Lampiran Permendiknas No.22 Tahun 2006 dikemukakan bahwa
“Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata
pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang
memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk
menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter
yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
2
Neal Creative ®

17. Berdasarkan Permendiknas No.22 Tahun
2006 Ruang Lingkup mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan untuk
pendidikan dasar dan menengah secara
umum meliputi aspek-aspek sbg berikut:
1. Persatuan dan Kesatuan bangsa
2. Norma, hukum dan peraturan
3. Hak asasi manusia
4. Kebutuhan warga negara
5. Konstitusi negara
6. Kekuasaan dan politik
7. Pancasila
8. Globalisasi

18. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk
mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator
pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan
pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar
Penilaian.

19. Tuntutan pedagogis dalam pembahasan ini diartikan sebagai
pengalaman belajar (learning experiences) yang bagaimana yang
diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan, dalam
pengertian ketuntasan penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang
tersurat dan tersirat dalam lingkup isi dan kompetensi dasar.
3
Neal Creative ®

20. Terima Kasih…