Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan dan hubungannya dengan kesadaran bela negara. 2) Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 3) Bela negara dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik, termasuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama
penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan kemerdekaan menimbulkan kondisi
dan tuntutan yang berbeda sesuai jamannya. Semangat perjuangan bangsa yang telah
ditunjukkan pada kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut dilandasi oleh keimanan serta
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan
perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan Bangsa Indonesia yang harus dimiliki
oleh setiap warga Negara Republik Indonesia.
Nilai-nilai perjuangan itu kini telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat perjuangan bagsa telah
mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh
globalisasi. Semangat perjuangan bagsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah
melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam era
globalisasi dan mas yang akan dating kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan
bidang profesi masing-masing. Perjuangan non fisik ini memerlukan sarana kegiatan
pendidikan bagi setiap warga Negara Indonesia pada umunya dan mahasiswa sebagai calon
cendekiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Tujuan
Untuk mengetahui hubungan pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran bela negara

2. 2
BAB II
PEMBAHASAN
I. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan
pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku
bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan
oleh Pancasila dan UUD 1945 (Kurikulum Berbasis Kompetensi, 2004).
Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang, yang
dimulai dari Civic Education, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, sampai yang terakhir pada Kurikulum 2004 berubah namanya menjadi
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan
melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang
diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik
sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan
1. Pancasila dan UUD 1945
Berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, tanggap pada tuntutan
perubahan zaman
a. Alenia kedua dan keempat Pembukaan UUD 1945.
b. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945
c. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945
2. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 37 ayat (1)
“Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi
manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.”
3. Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004
4. Pedoman Khusus Pengembangan Silabus
5. Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan
Nasional-Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah-Direktorat Pendidikan Menengah
Umum.
III. Dimensi – Dimensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di Indonesia seperti yang berkembang dinegara lain
memii multidimensional, artinya bahwa program PKn bukan hanya untuk satu tujuan.
Winataputra (2001) mengemukakan bahwa ada tiga dimensi PKn

3. 3
1. PKn sebagai program kurikuler
Program PKn yang dirancang dan dibelajarkan kepada peserta didik pada jenjang satuan
pendidikan tertentu.
2. PKn sebagai program akademik
Program kajian ilmiah yang dilakukan oleh komunitas akademik PKn menggunakan
pendekatan dan metode penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah konseptual
dan operasional guna menghasilkan generalisasidan teoriuntuk membangun batang tubuh
keilmuan PKn.
3. PKn sebagai program sosial cultural
Program PKn inidikembangkan dalam konteks kehidupan masyarakat dengan sasaran semua
anggota masyarakat.
3. Tujuan Pemebelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Tujuan mata pelajaran Kewarganegaraan adalah sebagai berikut ini
1. Tujuan Umum
Memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan
antara warganegara dengan negara, hubungan antara warganegara dengan warganegara, dan
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh
bangsa dan negara.
2. Tujuan Khusus
a. Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta
ikhlas sebagai Warganegara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggung jawab.
b. Menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasi dengan pemikiran kritis dan bertanggung
jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
c. Memiliki sikap perilaku sesuai nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, rela berkorban bagi
nusa dan bangsa.
d. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menangggapi isu kewarganegaraan.
e. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam
kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada
karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
g. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Kurikulum KTSP, 2006)

4. 4
4. Hubungan pendidikan Kewarganegaraan dan kesadaran Bela Negara
1. Asas Demokrasi dalam pembelaan Negara
Pasal 27 ayat (3) UUN 1945 menyatakan bahwa usaha bela Negara merupakan hak dan
kewajiban warga Negara artinya bahwa setiap warga Negara turut serta dalam menentukan
kebijakan tentang pembelaan Negara melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat
(DPR/DPD/DPRD).
2. Esensi Bela Negara (UU No.3 Tahun 2002
Esensi bela Negara adalah bersikap, berbuat dan bertindak yang terbaik bagi bangsa dan
Negara.
5 Pola Pikir menuju semangat Bela Negara
1. Semangt bela Negara akan terwujud bila rasa cinta tanah air telah dijiwai oleh seluruh
warga Negara.
2. Rasa cinta tanah air akan terwujud bila semangat persatuan dan kesatuan bangsa telah
tertananam diseluruh lapisan masyarakat.
3. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud diseluruh lapisan masyarakat
bila sikap untuk saling hormat-menghormati (sesuai adat, budaya, dan ajaran agama)
dapat terpelihara dalam kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan kehidupan
bernegara.
6. Konsep Bela Negara
Pasal 30 UUD 1945 menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pembelaan negara”. Konsep Bela Negara dapat diuraikan yaitu secara fisik
maupun non-fisik.
Secara fisik yaitu dengan cara “memanggul bedil” menghadapi serangan atau agresi musuh.
Bela Negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar.
Bela Negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai “segala upaya untuk
mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran
berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif
dalam memajukan bangsa dan negara”.
1. Bela Negara Secara Fisik
Keterlibatan warga negara sipil dalam upaya pertahanan negara merupakan hak dan
kewajiban konstitusional setiap warga negara Republik Indonesia yang diatur dalam UU no 3
tahun 2002 dan sesuai dengan doktrin Sistem Pertahanan Semesta,
Maka pelaksanaannya dilakukan oleh Rakyat Terlatih (Ratih) yang terdiri dari berbagai unsur
misalnya Resimen Mahasiswa, Perlawanan Rakyat, Pertahanan Sipil, Mitra Babinsa, OKP
yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer dan lainnya. Rakyat Terlatih mempunyai

5. 5
empat fungsi yaitu Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Keamanan Rakyat dan
Perlawanan Rakyat.
2. Bela Negara Secara Non-Fisik
Di masa transisi menuju masyarakat madani sesuai tuntutan reformasi saat ini, justru
kesadaran bela negara ini perlu ditanamkan guna menangkal berbagai potensi ancaman,
gangguan, hambatan dan tantangan baik dari luar maupun dari dalam seperti yang telah
diuraikan di atas.
Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bela negara tidak selalu harus berarti
“memanggul bedil menghadapi musuh”. Keterlibatan warga negara sipil dalam bela negara
secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala
situasi, misalnya dengan cara:
1. meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti
demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak
2. menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada
masyarakat
3. berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata (bukan
retorika)
4. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum/undang-undang dan
menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia
5. Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-
pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa
Indonesia dengan lebih bertaqwa kepada Allah swt melalui ibadah sesuai
agama/kepercayaan masing- masing
Apabila seluruh komponen bangsa berpartisipasi aktif dalam melakukan bela negara secara
non-fisik ini, maka berbagai potensi konflik yang pada gilirannya merupakan ancaman,
gangguan, hambatan dan tantangan bagi keamanan negara dan bangsa kiranya akan dapat
dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali.
Kegiatan bela negara secara non-fisik sebagai upaya peningkatan Ketahanan Nasional juga
sangat penting untuk menangkal pengaruh budaya asing di era globalisasi abad ke 21 di mana
arus informasi (atau disinformasi) dan propaganda dari luar akan sulit dibendung akibat
semakin canggihnya teknologi komunikasi.
7. Motivasi dalam Bela Negara
Bela Negara tidak semestinya dipahami sebagai upaya “memanggul senjata” atau berbau
“militerisme” dan bukan semata-mata hanya tugas TNI, tetapi merupakan tugas segenap
warga Negara sesuai kemampuan dan profesi dalam masyarakat.
Usaha pembelaan Negara bertumpu pada kesadaran setiap warga Negara akan hak dan
kewajibannya yang ditumbuh kembangkan untuk mencintai tanah air. Hal ini akan berhasil

6. 6
bila setiap warga Negara memahami keunggulan, kelebihan dan kekurangan bangsanya.
Untuk itu perlu mengetahui :
1. Sejarah perjuangan bangsa.
2. Kedudukan geografis nusantara yang sangat strategis.
3. Keadaan dan jumlah penduduk (demografis).
4. Kekayaan sumber daya alamnya.
5. Perkembangan dan kemajuan IPTEK.
6. Kemungkinan timbulnya bencana perang.
6. Situasi dan dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa terutama terhadap kedifupan sosial
masyarakat.
8. Pengertian Dan Pemahaman Bangsa Dan Negara
“Bangsa Indonesia” adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama
dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah
Nusantara/Indonesia. “Negara” adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa
kelompok manusia yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya
satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa
kelompok manusia tersebut.
1.1 Teori terbentuk negara
a. Teori Hukum Alam (Plato dan Aristoteles)
Kondisi alam, menghasilkan perkembangan manusia sehingga menumbuhkan negara.
b. Teori Ketuhanan
Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, termasuk adanya negara.
c. Teori Perjanjian (Thomas Hobbes)
Manusia menghadapi kondisi alam dan timnbullah kekerasan, manusia akan musnah bila ia
tidak mengubah cara-caranya. Manusia pun bersatu (membentuk negara) untuk mengatasi
tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama.
Dalam prakteknya, terbentuknya negara dapat pula disebcabkan karena:
a. Penaklukan.
b. Peleburan.
c. Pemisahan diri.
d. Pendudukan atas negara/wilayah yang belum ada pemerintahannya.
1.2
1.2 Unsur Negara
a. Konstitutif.
Negara meliputi wilayah udara, darat dan perairan (unsure perairan tidak mutlak), rakyat atau
masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat.
b. Deklaratif

7. 7
Negara mempunyai tujuan, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain baik secara de
jure maupun de facto dan ikut dalam perhimpunan bangsa-bangsa misalnya PBB.
3. Bentuk Negara
a. Negara Kesatuan
1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi.
2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.
3. Negara serikat, di dalam negara ada negara yaitu negara bagian.
9 Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara
Warga negara telah diamanatkan pada Pasal 26 (tentang kewajiban), Pasal 27 (tentang hak),
Pasal 28 (tentang kewajiban), Pasal 30 (tentang hak dan kewajiban).
10. Hubungan Warga Negara dan Negara
a.Siapakah warga negara ?
Warganegara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
bertempat tinggal di Indonesia.
b.Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
Kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban warga
negara dalam menjujung tinggi hokum dan pemerintahan tanpa perkecualian.
c.Hak Asasi Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi kemanusiaan
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
d.Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul
Warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara
lisan maupun tertulis, dan sebagainya.
e.Kemerdekaan Memeluk Agama
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “Negaraberdasarkan atas Ketuhana Yang Maha
Esa”. Dan ayat (2) berbunyi : ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”.
f.Hak dan Kewajiban Pembelaan Negara
Pada Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 : “menyatakan hak dan kewajiban setiap warga negara
untuk ikut sertadalam usaha pembelaan negara”
g.Hak Mendapatkan Pengajaran
Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran
h.Kebudayaan Nasional Indonesia
Kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya, baik
kebudayaan lama dan asli yang berada dalam kebudayaan rakyat Indonesia.
i.Kesejahteraan Sosial
perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan, cabang produksi yang di kuasai negara dan

8. 8
bumi,air dan kekeyaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai o9leh negra
11 Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan
dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB. Negara wajib memberikan kesejahteraan
hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya serta
individual berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika
moral, dan budaya yang berlaku di Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan.
Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya
bangsa dimana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari
bangsa. Di Indonesia proses menegara telah dimulai sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, dan
terjadinya Negara Indonesia merupakan suatu proses atau rangkaian tahap-tahapnya yang
berkesinambungan. Secara ringkas, proses tersebut adalah sebagai barikut:
a. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.
b. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan.
c. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, adil dan makmur.
Bangsa Indonesia menerjemahan seara terperinci perkembangan teori kenegaraan tentang
terjadinya Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:
a. Perjuangan Kemerdekaan.
b. Proklamasi.
c. Adanya pemerintahan, wilayah dan bangsa.
d. Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
I2.Proses Bangsa yang Bernegara
Proses bangsa yang bernegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya
bangsa, dimana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari
bangsa. Proses tersebut adalah sebagai berikut :
- Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.
- Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan.
Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan
makmur.
Proses bangsa yang bernegara di Indonesia diawali adanya pengakuan yang sama atas
kebenaran hakiki kesejarahan.Kebenaran hakiki dan kesejarahan yang dimaksud adalah :
a. Kebenaran yang berasal dari Tuhan pencipta alam semesta yakni; Ke-Esa-an Tuhan;
Manusia harus beradab; Manusia harus bersatu; Manusia harus memiliki hubungan sosial
dengan lainnya serta mempunyai nilai keadilan; Kekuasaan didunia adalah kekuasaan
manusia.
b. Kesejarahan. Sejarah adalah salah satu dasar yang tidak dapat ditinggalkan karena

9. 9
merupakan bukti otentik sehingga kita akan mengetahui dan memahami proses terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil perjuangan bangsa.
13.Kewajiban Dasar Warga Negara
Kewajiban dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain:
1.Menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan,
2.Menghargai nilai – nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa,
3.Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara,
4.Setia membayar pajak kepada negara,
5.Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya,
6.Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,
7.Wajib menghormati bendera negara Indonesia sang merah putih,
8.Wajib menghormati bahasa negara Indonesia sang merah putih,
9.Wajib menjunjung tinggi lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka
Tunggal Ika,
10.Wajib menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya
14.Hak dan Kewajiban Dasar sebagai Warga Negara dalam Pelaksanaan Pemerintahan
1.Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum;
2.Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Republik Indonesia;
3.Menyukseskan pemilihan umum yang jujur dan adil;
4.Melaksanakan GBHN dan ketetapan – ketetapan MPR lainnya;
5.Bermusyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusna yang menyangkut kepentingan
bersama;
6.Saling mendukung dalam usaha pembelaan negara;
7.Saling menghormati kebebasan dalam hidup beragama.

10. 10
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Hubungan pendidikan Kewarganegaraan dan kesadaran Bela Negara :
1. Asas Demokrasi dalam pembelaan Negara
Pasal 27 ayat (3) UUN 1945 menyatakan bahwa usaha bela Negara merupakan hak dan
kewajiban warga Negara artinya bahwa setiap warga Negara turut serta dalam menentukan
kebijakan tentang pembelaan Negara melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat
(DPR/DPD/DPRD).
2. Esensi Bela Negara (UU No.3 Tahun 2002
Esensi bela Negara adalah bersikap, berbuat dan bertindak yang terbaik bagi bangsa dan
Negara.
B. SARAN
Makalah ini masih memiliki berbagai jenis kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya
membangun sangat kami harapkan.upakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap
warga negara.Ini dikarenakan bahwa dengan pemahama kewarganegaraan yang baik
maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tentram dan jelas.
Dan kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan
negara hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan pengamalan prinsip serta nilai-nilai
luhur bangsa terutama memahami manusia yang pada dasarnya memiliki harkat dan
martabat yang sama sebagai mahluk ciptaan Tuhan,agar tercipta suatu keadilan dalam
kehidupan bernegara.

11. 11
DAFTAR PUSTAKA
1. .http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/pengertian-dan-pemahaman-bangsa-dan-
negara-2/
2. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/3-pengertian-dan-pemahaman-tentang-
bangsa-dan-negara/
3. http://arie-dwiputra.blogspot.com/2012/03/negara-dan-warga-negara-dalam-
sistem.html
4. http://naddiiiaaa.wordpress.com/2011/04/25/hakasasimanusia/
5. http://aprilia180490.wordpress.com/2010/03/09/makalah-pendidikan-
kewarganegaraan/

12. 12
TUGAS : KEWARGANEGARAAN
“HUBUNGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN
KESADARAN BELA NEGARA”
OLEH :
KELOMPOK 1
1. AZIZ SITRI ANISAN
2. M. SEPTIAN
3. HIKMA S.
4. HERMIN
5. NIRMALA
6. MILDA
7. WD. WUNA SARI
8. WD. IRMAYANTI
9. HASMAWATI
10. DESI ANDRIANI
11. ZULIANI
12. HASRUN
13. HENI
14. MERUN
AKADEMI KEPERAWATAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

13. 13
2014

14. 14
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................... i
DAFTAR ISI.................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................................... .... 1
B. Tujuan ................................................................................................................. 1
C.
BAB II PEMBAHASAN
I. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan................................. ................................... 2
2. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan................................................................. 2
3. Tujuan Pemebelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.............................................. 3
4. Hubungan pendidikan Kewarganegaraan dan kesadaran Bela Negara ..................... 4
5 Pola Pikir menuju semangat Bela Negara................................................................. 4
6. Konsep Bela Negara.......................................................................................... 4
7. Motivasi dalam Bela Negara........................................................................ 5
8. Pengertian Dan Pemahaman Bangsa Dan Negara........................................................ 6
9 Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara......................................................... 7
10. Hubungan Warga Negara dan Negara..................................................................... 7
11 Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia.................................. 8
I2.Proses Bangsa yang Bernegara................................................................................. 8
13.Kewajiban Dasar Warga Negara...................................................................................... 9
14.Hak dan Kewajiban Dasar sebagai Warga Negara dalam Pelaksanaan Pemerintahan .....9
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................................. 10
B. Saran ....................................................................................................................... 10
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 11
ii

15. 15
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Ridha dan
Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ” HUBUNGAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN KESADARAN BELA NEGARA”.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang
sifatnya konstruktif demi penyempurnaan dan perbaikan untuk penulisan makalah
selanjutnya.
Akhirnya penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan nilai tambah dan
manfaat bagi pembaca, serta bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.
Raha, Oktober 2014
Penulis
i