1. Nama :
Triany Syafrilia
Npm :
19210684
Kelas :
4EA21
I.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Syarat Bagi Tanggung Jawab Moral.
1. Tanggung jawab mengandaikan bahwa suatu tindakan dilakukan dengan sadar.
Tanggung jawab hanya bisa dituntut dari seorang kalau ia bertindak dengan sadar dan
tau mengenai tindakannya itu serta konsekuensi dari tindakannya. Hanya kalau
seseorang bertindak dengan sadar dan tau, baru relevan bagi kita untuk menunutut
tanggung jawab dan pertanggungjawaban moral atas tindakannya itu.
2. Tanggung jawab juga mendaikan adanya kebebasan pada tempat pertama. Artinya,
tanggung jawab hanya mungkin relevan dan dituntut dari seseorang atas tindakannya,
kalau tindakannya itu dilakukannya secara bebas.
3. Tanggung jawab juga mensyaratkan bahwa orang yang melakukan tindakan tertentu
memang mau melakukan tindakan itu. Ia sendiri mau dan bersedia melakukan
tindakan itu. Syarat ini terutama relevan dalam kaitan dengan syarat kedua.
Status Perusahaan.
Menurut De George secara khusus membedakan dua macam mengenai status
perusahaan.
1. Pandangan Legal-creator, yang melihat perusahaan sebagai sepenuhnya ciptaan
hukum, dan karena itu hanya berdasarkan hukum. Menurut pandangan ini, perusahaan
diciptakan oleh negara dan tidak mungkin ada tanpa negara.
2. Pandangan Legal-recognition, yang tidak memusatkan perhatian pada status legal
perusahaan melainkan pada perusahaan sebagai suatu perusahaan sebagai suatu usaha
bebas dan produktif. Menurut pandangan ini, perusahaan terbentuk oleh orang atau
kelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu dengan cara tertentu
secara bebas demi kepentingan orang atau orang-orang tadi. Dalam hal ini,
perusahaan tidak dibentuk oleh negara.
Lingkup Tanggung Jawab Sosial.
1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan - kegiatan sosial yang berguna bagi
kepentingan masyarakat luas.
2. Perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya
alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi
perusahaan tersebut.
3. Dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan sosial, perusahaan
memeperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan - kegiatan
bisnis tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.

2. 4. Dengan keterlibatan sosial, perusahaan tersebut menjalin hubungan sosial yang lebih
baik dengan masyrakat dan dengan demikian perusahaan tersebut akan lebih diterima
kehadirannya dalam masyarakat tersebut.
Argumen yang Menentang Perlunya Keterlibatan Sosial Perusahaan.
1.
2.
3.
4.
Tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan sebesar- besarnya.
Tujuan yang terbagi - bagi dan harapan yang membingungkan.
Biaya keterlibatan sosial.
Kurangnya tenaga terampil di bidang kegiatan sosial.
Argumen yang Mendukung Perlunya Keterlibatan Sosial Perusahaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah.
Terbatasnya sumber daya alam.
Lingkungan sosial yang lebih baik.
Perimbangan tanggung jawab dan perusahaan.
Bisnis mempunyai sumber - sumber daya yang berguna.
Keuntungan jangka panjang.
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan
Saat ini sudah banyak perusahaan yang menerapkan program program tanggung jawab
sosial. Mulai dari perusahaan yang terpaksa menjalankan program tanggung jawab
sosial-nya karena peraturan yang ada, sampai perusahaan yang benar-benar serius dalam
menjalankan program tanggung jawab sosial dengan mendirikan yayasan khusus untuk
program program tanggung jawab sosial mereka. Berdasarkan konsep Triple Bottom
Line (John Elkington, 1997) atau tiga faktor utama operasi dalam kaitannya dengan
lingkungan dan manusia (People, Profit, and Planet), program tanggung jawab sosial
penting untuk diterapkan oleh perusahaan karena keuntungan perusahaan tergantung
pada masyarakat dan lingkungan.
Perusahaan tidak bisa begitu saja mengabaikan peranan stakeholders (konsumen,
pekerja, masyarakat, pemerintah, dan mitra bisnis) dan shareholders dengan hanya
mengejar profit semata. Jika perusahaan mengabaikan keseimbangan Triple Bottom Line
maka akan terjadi gangguan pada manusia dan lingkungan sekitar perusahaan yang dapat
menimbulkan reaksi seperti demo masyarakat sekitar atau kerusakan lingkungan sekitar
akibat aktifitas perusahaan yang mengabaikan keseimbangan tersebut. Jadi, ada atau
tidaknya sebuah peraturan yang mewajibkan sebuah perusahaan yang menjalankan
program tanggung jawab sosial atau tidak sebenarnya tidak akan terlalu membawa
perubahan karena jika perusahaan tidak menjaga keseimbangan antara people, profit, dan
planet maka cepat atau lambat pasti akan timbul reaksi dari pihak yang dirugikan kepada
perusahaan tersebut.
Banyak cara bisa dilakukan perusahaan untuk menerapkan program tanggung jawab
sosial dan tetap menjaga keseimbangan Triple Bottom Line. Beberapa contoh perusahaan
yang telah menerapkan program program tanggung jawab sosial antara lain :
PT Freeport Indonesia mengklaim telah menyediakan layanan medis bagi masyarakat
Papua melalui klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit modern di Banti dan Timika. Di

3. bidang pendidikan, PT Freeport menyediakan bantuan dana pendidikan untuk pelajar
Papua, dan bekerja sama dengan pihak pemerintah Mimika melakukan peremajaan
gedung-gedung dan sarana sekolah. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan program
pengembangan wirausaha seperti di Komoro dan Timika.
Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Pertamina terlibat dalam aktivitas
pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan
dan lingkungan. Pada aspek pendidikan, BUMN ini menyediakan beasiswa pelajar mulai
dari tingkatan sekolah dasar hingga S2, maupun program pembangunan rumah baca,
bantuan peralatan atau fasilitas belajar. Sementara di bidang kesehatan Pertamina
menyelanggarakan program pembinaan posyandu, peningkatan gizi anak dan ibu,
pembuatan buku panduan untuk ibu hamil dan menyusui dan berbagai pelatihan guna
menunjang kesehatan masyarakat. Sedangkan yang terkait dengan persoalan lingkungan,
Pertamina melakukan program kali bersih dan penghijauan seperti pada DAS Ciliwung
dan konservasi hutan di Sangatta.
PT HM Sampoerna, salah satu perusahaan rokok besar di negeri ini juga menyediakan
beasiswa bagi pelajar SD, SMP, SMA maupun mahasiswa. Selain kepada anak-anak
pekerja PT HM Sampoerna, beasiswa tersebut juga diberikan kepada masyarakat umum.
Selain itu,melalui program bimbingan anak Sampoerna, perusahaan ini terlibat sebagai
sponsor kegiatan-kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan.
PT Coca Cola Bottling Indonesia melalui Coca Cola Foundation melakukan serangkaian
aktivitas yang terfokus pada bidang-bidang: pendidikan, lingkungan, bantuan
infrastruktur masyarakat, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan, pengembangan UKM,
juga pemberian bantuan bagi korban bencana alam.
PT Bank Central Asia, Tbk berkolaborasi dengan PT Microsoft Indonesia
menyelenggarakan pelatihan IT bagi para guru SMP dan SMA negeri di Tanggamus,
Lampung. Pelatihan ini sebagai pelengkap dari pemberian bantuan pendirian
laboratorium komputer untuk beberapa SMP dan SMA di Gading Rejo, Tanggamus yang
merupakan bagian dari kegiatan dalam program Bakti BCA.
Astra Group, melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra menyebutkan bahwa mereka telah
melakukan program pemberdayaan UKM melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas
produsen. Termasuk di dalam program ini adalah pelatihan manajemen, studi banding,
magang, dan bantuan teknis. Di luar itu, grup Astra juga mendirikan Yayasan Toyota dan
Astra yang memberikan bantuan pendidikan. Yayasan ini kemudian mengembangkan
beberapa program seperti: pemberian beasiswa, dana riset, mensponsori kegiatan ilmiah
universitas, penerjemahan dan donasi buku-buku teknik, program magang dan pelatihan
kewirausahaan di bidang otomotif.
II.
Keadilan Dalam Bisnis
Paham Tradisional Mengenai Keadilan

4. Dalam Paham Tradisional Dalam Bisnis memiliki 3 keadilan yaitu :
A. Keadilan Legal
B. Keadilan Komutatif
C. Keadilan Distributif
A. Keadilan Legal
Menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara.
Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh
negara di hadapan hukum.
Dasar moral :
1. Semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan
harus diperlakukan secara sama.
2. Semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama
kewajiban sipilnya, sehingga harus diperlakukan sama sesuai dengan hukum yang
berlaku.
Konsekuensi legal :
Semua orang harus secara sama dilindungi hukum, dalam hal ini oleh negara.
Tidak ada orang yang akan diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara.
Negara tidak boleh mengeluarkan produk hukum untuk kepentingan kelompok tertentu.
Semua warga harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku.
B. Keadilan Komutatif
1. Mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau
warga negara satu dengan warga negara lainnya.
2. Menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga satu dengan yang lainnya tidak
boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.
3. Jika diterapkan dalam bisnis, berarti relasi bisnis dagang harus terjalin dalam
hubungan yang setara dan seimbang antara pihak yang satu dengan lainnya.
4. Dlm bisnis, keadilan komutatif disebut sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain
keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat.
5. Keadilan ini menuntut agar baik biaya maupun pendapatan sama-sama dipikul secara
seimbang.
C. Keadilan Distributif

5. Keadilan distributif (keadilan ekonomi) adalah distribusi ekonomi yang merata atau
yang dianggap merata bagi semua warga negara. Menyangkut pembagian kekayaan
ekonomi atau hasil-hasil pembangunan. Persoalannya apa yang menjadi dasar pembagian
yang adil itu? Sejauh mana pembagian itu dianggap adil?
Dalam sistem aristokrasi, pembagian itu adil kalau kaum ningrat mendapat lebih banyak,
sementara para budaknya sedikit. Menurut Aristoteles, distribusi ekonomi didasarkan
pada prestasi dan peran masing-masing orang dalam mengejar tujuan bersama seluruh
warga negara.
Dalam dunia bisnis, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Keadilan distributif juga berkaitan dengan
prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang
juga adil dan baik.
Keadilan Individual dan Struktural
Keadilan dan upaya menegakkan keadilan menyangkut aspek lebih luas berupa
penciptaan sistem yang mendukung terwujudnya keadilan tersebut. Prinsip keadilan legal
berupa perlakuan yang sama terhadap setiap orang bukan lagi soal orang per orang,
melainkan menyangkut sistem dan struktur sosial politik secara keseluruhan.
Untuk bisa menegakkan keadilan legal, dibutuhkan sistem sosial politik yang memang
mewadahi dan memberi tempat bagi tegaknya keadilan legal tersebut, termasuk dalam
bidang bisnis. Dalam bisnis, pimpinan perusahaan manapun yang melakukan diskriminasi
tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secarar legal dan moral harus ditindak demi
menegakkan sebuah sistem organisasi perusahaan yang memang menganggap serius
prinsip perlakuan yang sama, fair atau adil ini.
Dalam bidang bisnis dan ekonomi, mensyaratkan suatu pemerintahan yang juga adil
pemerintah yang tunduk dan taat pada aturan keadilan dan bertindak berdasarkan aturan
keadilan itu. Yang dibutuhkan adalah apakah sistem sosial politik berfungsi sedemikian
rupa hingga memungkinkan distribusi ekonomi bisa berjalan baik untuk mencapai suatu
situasi sosial dan ekonomi yang bisa dianggap cukup adil.
Pemerintah mempunyai peran penting dalam hal menciptakan sistem sosial politik
yang kondusif, dan juga tekadnya untuk menegakkan keadilan. Termasuk di dalamnya
keterbukaan dan kesediaan untuk dikritik, diprotes, dan digugat bila melakukan
pelanggaran keadilan. Tanpa itu ketidakadilan akan merajalela dalam masyarakat.
Teori Keadilan Adam Smith
Adam Smith hanya menerima satu konsep keadilan yaitu keadilan komutatif.
Alasannya:
1. Keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang
menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang dengan

6. orang lain. Ketidakadilan berarti pincangnya hubungan antarmanusia karena kesetaraan
yang terganggu.
2. Keadilan legal sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal hanya
konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif. Demi menegakkan keadilan
komutatif, negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama
tanpa terkecuali.
3. Juga menolak keadilan distributif, karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut
hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya. Keadilan distributif justru tidak berkaitan
dengan hak. Orang miskin tidak punya hak untuk menuntut dari orang kaya untuk
membagi kekayaannya kepada mereka. Orang miskin hanya bisa meminta, tidak bisa
menuntutnya sebagai sebuah hak. Orang kaya tidak bisa dipaksa untuk memperbaiki
keadaan sosial ekonomi orang miskin.
Prinsip Komutatif Adam Smith:
Prinsip No Harm
Prinsip Non – Intervention
Prinsip Keadilan Tukar
Prinsip No Harm
Prinsip No Harm Yaitu prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan
hak dan kepentingan orang lain.
Prinsip ini menuntuk agar dalam interaksi sosial apapun setiap orang harus menahan
dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia
sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun.
Dalam bisnis, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, entah
sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor, maupun masyarakat luas.
Prinsip Non-Intervention
Prinsip Non Intervention Yaitu prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar
demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorangpun
diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain
Campur tangan dalam bentuk apapun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang
tertentu yang merupakan suatu harm (kerugian) dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan.
Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, pemerintah tidak diperkenankan ikut
campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap warga negara tanpa alasan yang dapat
diterima, dan campur tangan pemerintah akan dianggap sebagai pelanggaran keadilan.
Dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis setiap warga
negara tanpa alasan yang sah akan dianggap sebagai tindakah tidak adil dan merupakan
pelanggran atas hak individu tersebut, khususnya hak atas kebebasan.

7. Prinsip Keadilan Tukar
Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan
terungkap dalam mekanisme harga pasar. Merupakan penerapan lebih lanjut dari no harm
secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihal lain dalam pasar.
Adam Smith membedakan antara harga alamiah dan harga pasar atau harga aktual. Harga
alamiah adalah harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh
produsen, yang terdiri dari tiga komponen yaitu biaya buruh, keuntungan pemilik modal,
dan sewa. Harga pasar atau harga aktual adl harga yang aktual ditawarkan dan dibayar
dalam transaksi dagang di dalam pasar.
Kalau suatu barang dijual dan dibeli pada tingkat harga alamiah, itu berarti barang tersebut
dijual dan dibeli pada tingkat harga yang adil. Pada tingkat harga itu baik produsen
maupun konsumen sama-sama untung. Harga alamiah mengungkapkan kedudukan yang
setara and seimbang antara produsen dan konsumen karena apa yang dikeluarkan masingmasing dapat kembali (produsen: dalam bentuk harga yang diterimanya, konsumen: dalam
bentuk barang yang diperolehnya), maka keadilan nilai tukar benar-benar terjadi.
Dalam jangka panjang, melalui mekanisme pasar yang kompetitif, harga pasar akan
berfluktuasi sedemikian rupa di sekitar harga alamiah sehingga akan melahirkan sebuah
titik ekuilibrium yang menggambarkan kesetaraan posisi produsen dan konsumen.
Dalam pasar bebas yang kompetitif, semakin langka barang dan jasa yang ditawarkan dan
sebaliknya semakin banyak permintaan, harga akan semakin naik. Pada titik ini produsen
akan lebih diuntungkan sementara konsumen lebih dirugikan. Namun karena harga naik,
semakin banyak produsen yang tertarik untuk masuk ke bidang industri tersebut, yang
menyebabkan penawaran berlimpah dengan akibat harga menurun. Maka konsumen
menjadi diuntungkan sementara produsen dirugikan.
Dengan demikian selanjutnya harga akan berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar
yang terbuka dan kompetitif. Karena itu dalam pasar yang terbuka dan kompetitif,
fluktuasi harga akan menghasilkan titik ekuilibrium sebuah titik di mana sejumlah barang
yang akan dibeli oleh konsumen sama dengan jumlah yang ingin dijual oleh produsen, dan
harga tertinggi yang ingin dibayar konsumen sama dengan harga terrendah yang ingin
ditawarkan produsen. Titik ekuilibrium inilah yang menurut Adam Smith mengungkapkan
keadilan komutatif dlm transaksi bisnis.
Teori Keadilan John Rowls
Pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pelaku ekonomi. Kebebasan
adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang dimiliki oleh manusia, dan ini
dijamin oleh sistem ekonomi pasar. Pasar memberi peluang bagi penentuan diri manusia
sebagai makhluk yang bebas. Ekonomi pasar menjamin kebebasan yang sama dan
kesempatan yang fair.
Prinsip-prinsip Keadilan Distributif Rawls
Meliputi:

8. 1. Prinsip Kebebasan yg sama.
Setiap orang hrs mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yag
paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua. Keadilan menuntut agar
semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara sama.
2. Prinsip Perbedaan (Difference Principle).
terutama menguntungkan kelompok yang tidak beruntung. Bahwa ketidaksamaan sosial
dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut:
a). Menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung, dan
b). Sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua di bawah kondisi
persamaan kesempatan yang sama.
Jalan keluar utama untuk memecahkan ketidakadilan distribusi ekonomi oleh pasar adalah
dengan mengatur sistem dan struktur sosial agar
Kritik atas Teori Rawls:
Bahwa Prinsip Perbedaan, berakibat menimbulkan ketidakadilan baru.
1. Prinsip tsb membenarkan ketidakadilan, karena dengan prinsip tersebut pemerintah
dibenarkan untuk melanggar dan merampas hak pihak tertentu untuk diberikan kepada
pihak lain.
2. Yang lebih tidak adil lagi adalah bahwa kekayaan kelompok tertentu yang diambil
pemerintah tadi juga diberikan kepada kelompok yang menjadi tidak beruntung atau
miskin karena kesalahannya sendiri. Prinsip Perbedaan justru memperlakukan secara tidak
adil mereka yang dengan gigih, tekun, disiplin, dan kerja keras telah berhasil mengubah
nasib hidupnya terlepas dari bakat dan kemampuannya yang mungkin pas-pasan.
Sumber :
http://sarinur.blogspot.com/2012/11/tanggung-jawab-sosial-perusahaan.html
Dr. Keraf, A. Sonny. Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya.
http://ennoasriani.wordpress.com/2012/11/05/implementasi-tanggung-jawab-sosialperusahaan-tulisan-3-softkill-etika-bisnis/
http://tedyjindol.wordpress.com/2012/11/07/bab-v-keadilan-dalam-bisnis/