3. PERANAN KOPERASI DI NEGARA YANG SEDANG
BERKEMBANG
Organisasi koperasi relatif terbuka dan demokrasi
Melalui pembentukan perusahaan yang dimiliki secara
bersama
Stuktur dasar dari tipe organisasi kopersi yang bersifat
social ekonomis
Para anggota yang termaksud golongan penduduk
yang social ekonominya “lemah”
4. II. DAMPAK KOPERASI TERHADAP PROSES
PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI
Dampak Mikro dari suatu Koperasi
Dampak Makro dari Organisi Koperasi
1. Politik
2. Sosial
3. Ekonomi Sosial
4. Ekonomi
5. III. ASPEK-ASPEK POKOK KOPERASI DAN SISTEM
EKONOMI
sistem perekonomian swasta atau kapitalis
Sistem perekonomian sosialis yang direncanakan dari
pusat
Sistem perekonomian pasar sosialis dengan pemilikan
masyarakat
6. VI. SEBAB-SEBAB KEGAGALAN ORGANISASI KOPERASI
Kebijaksanaan pada dasarnya beranggapan bahwa, jika persyaratan –persyaratan minimum itu tidak dapat dipenuhi,
maka kekurangan itu selama jangka waktu tertentu dapat diganti dengan bantuan-bantuan pemerintah,sbb :
Prakarsa untuk membentuk koperasi diganti dengan aktivitas-aktivitas dri pegawai dinas pengembangan koperasi
Kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap modal koperasi diganti dengan donasi-donasi pemerintah
atau pinjaman-pinjaman lunak.
Keterampilan manajemen untuk untuk menjalankan perusahaan koperasi diganti oleh pegawai-pegawai
pemerintah.
Efisiensi ekonomis perusahaan koperasi dalam hubungan dengan dan untuk kepentingan anggota diciptakan
secara semu melalui pemberian hak-hak istimewa, seperti pengecualian pajak, monopoli untuk mengusahakan
produk-produk tertentu, audit tanpa pembayaran imbalan jasa dan sebagainya
Setelah jangka waktu tretentu diharapkan, bahwa koperasi-koperasi yang didukung dengan bantuan pemerintah
itu dapat merubah dirinya sendiri melalui suatu proses yang berlangsung secara otomatis menjadi organisasi-
organisasi yang benar-benar dapat berdiri sendiri.
Secara sistematis persyratan-persyaratan yang diperlukan bagi pertumbuhan koperasi, yaitu
Hanya menunjang kegiatan-kegiatan koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan-kepentingan para
anggota
Mendorong para anggota untuk berperan serta dalam pemilihan pengurus, pengawas dan dalam pengambiln putusan
Membiarkan suatu tingkat otonomi tertentu kepada koperasi-koperasi itu dalam perencanaan dan pengambilan
keputusan, sehingga kegiatan-kegiatan ekonominya selalu dapat disesuaikan dengankepentingan-kepentingan
ekonomi para anggotanya.
“Koperasi-koperasi kesejahteraan” yang dapat menimbulkan masalah :
Menimbulkan beban yang berat bagi pemerintah
Tidak dikelola sebagaimana layaknya suatu organisasi ekonomi, tetapi lebih menyerupai suatu lembaga administrasi
Menampung semua orang yang membutuhkan bantuan tanpa memperhatikan keinginan dan kemampuan mereka
untuk bekerja sama demi suatu tujuan yang sama
Tidak merubah dirinya menjadi organisasi-organisasi swadaya sebagaimana diharapkan
7. VII. SARANA DAN CARA MENGGUNAKAN
BANTUAN PEMERINTAH SECARA EFEKTIF
A. Pengurangan Pengaruh Pemerintah Terhadap
Koperasi yang Disponsori Pemerintah
1. Mendukung perintisan organisasi koperasi
2. Melepaskan koperasi dari ketergantungannya pada
sponsor dan pengawasan teknis, manajerial dan
keuangan secara langsung dari organisasi
3. Perkembangan koperasi selanjutnya sebagai
organisasi mandiri yang otonom
8. Pemusatan Perhatian pada Pengembangan Prakoperasi
Terdapat sejumlah (calon) anggota yang cukup dan tidak puas dengan
keadaan ekonomi dan sosial yang ada dan bertujuan secara aktif
memperbaikinya.
Mereka memiliki gagasan-gagasan konkrit mengenai organisasi
koperasi sebagai suatu sarana yang sesuai untuk mewujudkan
kepentingan-kepentingan bersama.
Terdapat keuntungan-keuntungan dari kerja sama yang potensial,
yang dapat diwujudkan bagi kemanfaatan mereka.
Mereka menganggap pembentukan koperasi adalah alternative terbaik
untuk mencapai tujuan-tujuannya.
Mereka bersedia untuk bekerja sama dan membentuk satu kelompok
koperasi.
Mereka cukup termotivasi dan mampu untuk berpartisipasi dalam
pembentukan suatu perusahaann koperasi dan untuk terlabih dahulu
memberikan kontribusinya yang bersifat pribadi dan keuangan yang
dibutuhkan untuk maksud tersebut.
Tidak ada kaidah tradisional maupun ketentuan dan peraturan hokum
yang menghalangi suatu organisasi swadaya koperasi yang baru, yang
dapat dikatakan sebagai suatu inovasi terhadap lingkungan setempat.
