Analisis Budaya Politik

Minggu, 14 April 2013

MENGANALISIS BUDAYA
POLITIK DI INDONESIA

MK. KAJIAN BAHAN AJAR PKn-
Tn
Oleh :
Agus Hariyanto
A 220110120

Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 1


Standar Kompetensi Dan kompetensi Dasar

Standar Kompetensi Dasar
Kompetensi 1.1. Mendeskrepsikan
pengertian budaya
1. Menganalisis politik.
budaya politik di 1.2 Menganalisis tipe-tipe
indonesia budaya politik yang
berkembang dalam
masyarakat indonesia.
1.3 Mendeskrepsikan
pentingnya sosialisasi
pengembangan budaya
politik.
1.4 Menampilkan peran
serta budaya poitik
partisipan

PETA KONSEP
Menganalisis Budaya Politik di Indonesia

Pentingnya Peran Serta
Pengertia Tipe – Tipe
Sosialisasi Budaya
n Budaya Buadaya Politik
Pengembangan Politik
Politik di Indonesia
Budaya Politik Partisipan
 Macam –
 Pengertian
Orientasi macam  Ciri – ciri
Sosialisai
Budaya Budaya Partisipasi
Politik
Politik Politik Politik
 Macam
Ciri – ciri  Budaya  Bentuk –
Sarana (Agen)
Politik yang bentuk
Budaya Sosialisasi
Berkembang Partisipasi
Politik Politik
di Politik
Masyarakat



PENGERTIAN BUDAYA POLITIK

Politik berasal dari kata polis (Yunani)
yang berarti negara kota. Sedangkan budaya
berasal dari kata buddhi (Sansekerta) yaitu
budi atau akal. Jadi, budaya politik adalah
perwujudan nilai nilai politik yang dianut oleh
sekelompok masyarakat, bangsa, atau negara
yang diyakini sebagai pedoman dalam
melaksanakan aktivitas politik kenegaraan.



Pengertian Budaya Politik Menurut Ahli :
Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan
dan sikap-sikap emosi tentang bagaiman
pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan
tentang apa yang harus dilakukan oleh
pemerintah.
Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik
adalah suatu sikap orientasi yang khas dari
warga negara terhadap sistem politik dengan
aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap
peranan warga negara yang ada dalam sistem
itu.
Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah
laku individu dan orientasinya terhadap
kehidupan plitik yangUniversitas Muhammadiyah Surakarta 5
Pendidikan Kewarganegaraan - dihayati oleh para anggota


Mochtar Masud dan Colin McAndrews, budaya politik
adalah sikap dan orientasi warga suatu negara
terhadap kehidupan pemerintahan negara dan
politiknya.
Larry Diamond, budaya politik adalah
keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan
evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik
negara mereka dan peran masing-masing
individu dalam sistem itu.
Austin Ranney, adalah seperangkat pandangan
tentang politik dan pemerintahan yang dipegang
secara bersama-sama, sebuah pola orientasi
terhadap objek-objek politik.


Orientasi Politik (Almond dan Powel)
a.Orientasi individu dalam system
politik dapat dilihat dari 3 komponen :
1. Orientasi kognitif berbagai keyakinan dan
pengetahuan seseorang tentang
 System politik.
 Tokoh pemerintahan
 Kebijakan pemerintahan
 Simbol-simbol yang dimiliki oleh system
politik seperti : ibukota negara, lambang
negara, kepala negara, batas negara, mata
uang, dll.


2. Orientasi Afektif menunjuk pada aspek perasaan
atau ikatan emosional individu pada system
politik. Seperti perasaan khusus terhadap aspek
system politik tertentu yang membuatnya menerima
dan menolak system politik. Orientasi afektif ini
dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan.
3. Orientasi Evaluatif berkaitan dengan penilaian
moral seseorang terhadap sistem politik, kinerja
sistem politik, komitmen terhadap nilai
dan pertimbangan
politik.
b. Orienrtasi Tingkat masyarakat adalah pandangan
dan sikap sesama warga negara yang meliputi rasa
percaya dan permusuhan antar individu, kelompok
maupau golongan. Sikap saling percaya
menumbuhkan saling kerja sama sedang sikap
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
permusuhan menimbuklkan konflik 8


Ciri –ciri Budaya Politik
1. Sebagai suatu sistem yang dinamis
2. Terdapat ingkah laku sosial yang dialokasikan
secara otoritatif
3. Terdapat legitimasi pemerint
4. Accountability of system
(pertanggungjawaban)
5. Competition (persaingan)
6. Partisipatif (peran serta)
Dari definisi-definisi di atas tampak bahwa
budaya politik menunjuk kepada orientasi dan
tingkah laku individu / masyarakat terhadap
sistem politik.


Tipe – Tipe Budaya Politik di Indonesia
Budaya politik elit (terdiri dari kaum pelajar
sehingga memiliki pengaruh dan lebih berperan
dalam pemerintahan) dan budaya politik massa
(kurang memahami politik sehingga mudah
terbawa arus).
Menurut Hebert Feith, sistem politik di Indonesia
di dominasi oleh budaya politik
aristokrat Jawa dan wiraswasta
Islam.
Menurut C. Geertz, di Indonesia terdapat budaya
politik priyayi, santri dan
abangan.


Afan Gaffar, budaya politik indonesia memiliki 3
ciri dominan :
1. Hirarki yang tegar/ketat : adanya pemilahan
tegas antar penguasa (wong Gedhe) dengan
Rakyat kebanyakan ( wong cilik).
2. Kecendrungan Patronage ( hubungan antara
orang berkuasa dan rakyat biasa) seperti
majikan majikan dengan buruh.
3. Kecendrungan Neo Patrimonialistik, yaitu
perilaku negara masih memperlihatkan
tradisi dan budaya politik yang berkarakter
patrimonial.


MACAM – MACAM BUDAYA POLITIK
a. Budaya Politik Parokial
b. Budaya Politik Subjek
c. Budaya Politik Partisipan
d. Budaya Politik Subjek - Parokial
e. Budaya Politik Subjek - Partisipan
f. Budaya Politik Parokial - Partisipan



a. Budaya Politik Parokial (Parochial Political Culture)
Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan
masyarakatnya masih sangat rendah. Hanya terbatas
pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit.
 Individu tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.
 Tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri
sendiri.
 Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional.
b. Budaya Politik Subjek (Subject Political Culture)
Masyarakat dan individunya telah mempunyai
perhatian dan minat terhadap sistem politik
Meski peran politik yang dilakukannya masih
terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan
pemerintah dan menerima kebijakan tersebut dengan
pasrah. Tidak ada keinginan untuk menilai , menelaah
atau bahkan mengkritisi


c. Budaya Politik Partisipan (Participant Political
Culture)
Merupakan tipe budaya yang ideal. Individu dan
masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik
dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau
tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses
output (melaksanakan, menilai dan mengkritik terhadap
kebijakan dan keputusan politik pemerintah).
d. Budaya Politik Subjek Parokial (Parochial Subject
Political Culture)
Budaya politik yang sebagian besar telah menolak
tuntutan masyarakat feodal atau kesukuan. Telah
mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang
lebih komplek dengan stuktur pemerintah pusat yang
bersifat khusus. Cenderung menganut sistem
pemerintahan sentralisasi.


e. Budaya Politik Subjek Partisipan (Participant Subject
Political Culture)
Sebagian besar masyarakatnya telah mempunyai orientasi
input yang bersifat khusus dan serangkaian pribadi sebagai
seorang aktivis. Sementara sebagian kecil lainnya terus
berorientasi kearah struktur pemerintahan yang otoriter dan
secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang
pasif.
f. Budaya Politik Parokial Partisipan ( Participant Parochial
Political Culture )
Berlaku di negara-negara berkembang yang yang
masyarakatnya menganut budaya dalam stuktur politik
parokial.
Tetapi untuk keselarasan diperkenalkan norma-norma yang
bersifat partisipan.
 Pelaku politik memiliki peranan yang banyak
 Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional


Budaya Politik yang berkembang di
Masyarakat
Adanya perbedaan budaya politik yang berkembang
dalam masyarakat disebabkan oleh tingkat pendidikan
masyarakat berbeda, tingkat ekonomi masyarakat di
mana semakin tinggi tingkat ekonomi masyarakat maka
partisipasi masyarakatpun semakin besar, reformasi
politik (merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih
baik) dan juga komunikasi (sosialisasi politik)
Budaya Politik yang berkembang di Masyarakat
 Budaya Politik sunda
 Budaya Politik Bugis-Makasar
 Budaya Politik Batak
 Budaya Politik Bali


 Budaya Politik sunda
Dalam penyelenggaraan politik pemerintahan , baik
di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat
pemerintah kecamatan sampai ke desa-desa, terjadi
hubungan akrab antara penguasa setempat dengan
rakyat, bahkan tidak jarang dalam pesta-pesta rakyat
masyarakat menyuguhkan tarian jaipongan kepada
aparat pemerintahan.

 Budaya Politik Bugis-Makasar
Di bidang politik, maka suku bugis-makasar ini tepat
untuk mengisi posisi legislatif karena kemampuan dan
keebranian berbantahan. Namun memiliki rasa segan
dengan orang yang di tuakan sehingga memiliki rasa
hormat dengan penguasa


 Budaya Politik Batak
Dalam mengemukakan pendapat , orang batak
cenderung spontan tanpa tending aling-aling. Sehingga
demokrasi dalam pembangunan politik akan
berkembang pesat apabila mengikuti tradisi putra Batak,
terutama dalam penyelenggaraan politik di Indonesia

 Budaya Politik Bali
Secara politis untuk mendapatkan suatu kekuasaan
melalui suatu ajang demokrasi sebenarnya tidaklah
begitu sulit kepada mereka yang berkasta lebih tinggi
untuk memperolehnya, asalkan mampu untuk menjadi
contoh dan teladan yang dapat di jadikan panutan oleh
rakyat Bali.



Pentingnya Sosialisasi Pengembangan
Budaya Politik
Secara umum, sosialisasi melalui tiga buah
proses, yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif.
Kognitif adalah proses seseorang memperoleh
pengetahuan.
Sedangkan ketika pikiran seseorang
terpengaruhi oleh pengetahuan yang
diperolehnya merupakan penjelasan dari afektif.
Dan ketika telah memasuki proses penilaian
maka telah berada pada proses yang
terakhir, yaitu evaluatif.



Pengertian Sosialisasi Politik
Kenneth P. Langton, Sosialisasi politik adalah cara
bagaimana masyarakat meneruskan kebudayaan
politiknya.
Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik adalah proses dimana
sikap-sikap politik dan pola – pola tingkah
laku diperoleh atau dibentuk, dan merupakan
sarana bagi generasi muda untuk menyampaikan
patokan politik dan keyakinan politik.
Richard E. Dawson, sosialisasi politik adalah pewarisan
pengetahuan , nilai dan pandangan politik
darimorang tua, guru dan sarana sosialisasi
lainnya bagi warga baru dan yang beranjak
dewasa.
Ramlan Surbakti, sosialisasi politik adalah proses
pembentukan sikap dan orientasi politik anggota
masyarakatnya. 20


Macam Sarana (Agen) Sosialisasi Politik

a. Keluarga
Keluarga memiliki peranan strategis dalam
sosialisasi politik. Hal ini karena keluarga memiliki
peranan yang sangat dominan dalam pembentukan
elemem-elemen kepribadian dasar, sikap-sikap serta
nilai-nilai sosial seorang anak.
b. Kelompok pertemanan
Kelompok pertemanan menjadi sangat penting di
dalam sosialisasi politik, karena hal-hal sebagai
berikut:
 Akses yang sangat ekstensif dari kelompok
pertemanan terhadap anggota mereka.
 Hubungan-hubungan pribadi yang secara
emosional berkembang di dalamnya.
Dalam kelompok pertemanan, anak-anak sangat
mengutamakan pengalaman bersama dan Surakarta 21
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah ambung


c. Sekolah
Sekolah memainkan peranannya sebagai agen
sosialisasi politik melalui kurikulum pengajaran
formal, berbagai kegiatan ritual sekolah, dan
kegiatan-kegiatan guru.
d.Pekerjaan
Organisasi-organisasi yang dibentuk atas dasar
pekerjaan, dapat berfungsi sebagai saluran
informasi tentang hal-hal yang menyangkut
masalah politik dengan jelas dan dapat pula
memberikan pengalaman sosialisasi yang cukup
mendalam bagi individu-individu yang terlibat di
dalamnya.


e. Media massa
Melalui media massa, masyarakat dapat
memperoleh informasi-informasi politik. Peristiwa-
peristiwa yang terjadi dipanggung politik dengan
cepat diketahui oleh masyarakat melalui media
massa, demikian pula, secara langsung maupun tidak
langsung media massa merupakan sarana yang kuat
untuk membentuk sikap-sikap dan keyakinan-
keyakinan politik.
f. Kontak-kontak politik langsung
Kontak politik langsung itu misalnya bertemu
dengan pejabat daerah, petinggi
partai, polisi, pegawai, dan penyelenggara negara
lainnya. Pertemuan atau pengalaman berhubungan
dengan seorang pejabat politik bisa mempengaruhi
pandangannya mengenai politik.


Peran Serta Budaya Politik Partisipan

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik
partisipatif atau disebut juga budaya politik
demokrasi adalah suatu kumpulan sistem
keyakinan, sikap, norma, persepsi dan
sejenisnya, yang menopang terwujudnya
partisipasi. Untuk terwujudnya partisipasi itu
warga negara harus yakin akan
kompetensinya untuk terlibat dalam proses politik
dan pemerintah memperhatikan kepentingan
rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis
terhadap pemerintah.
Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah
keikutsertaan warga negara biasa dalam
menentukan segala keputusan yang menyangkut 24


Ciri-ciri Partisipasi Politik adalah :
a. Perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah
(sikap dan orientasi).
b. Perilaku atau kegiatan itu mem,pengaruhi pemerintah
(pemegang kebijakan)
c. Kegiatan atau prilaku yang gagal ataupun berhasil
termasuk partisipasi politik.
d. Kegiatan mempengaruhui pemerintah dapat dilakukan
secara :
 Langsung yaitu individu tidak menggunakan perantara
dalam memepengaruhi pemerintah.
 Tak langsung yaitu menggunakan pihak lain yang dapat
meyakinkan pemerintah.
e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan
dengan prosedur wajar (konvensional) tidak berupa
kekerasan (nonviolence) ada yang melalui cara –cara
diluar prosedur yang wajar (tidak Konvensional) dan
berupa kekerasan (violence),


Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik :
Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam
pemilihan umum, atau tindakan lain yang berusaha
mempengaruhi hasil pemilu;
Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi
pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan
mereka tentang suatu isu;
Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam
organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna
mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam
membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah
guna mempengaruhi keputusan mereka,
Tindakan Kekerasan (violence) – yaitu tindakan individu atau
kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan
cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda,


Kerjakan soal dibawah ini dengan benar
1. Orientasi yang berupa
pengetahuan, wawasan, kepercayaan, dan keyakinan
warga terhadap objek politik disebut orientasi
a. negatif d. kognitif
b. positif e. afektif
c. Evaluatif
2. Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan
masyarakatnya masih sangat rendah. ….
a. Subject Political Culture
b. Parochial Political Culture
c. Parochial Subject Political Culture
d. Participant Subject Political Culture
e. Participant Parochial Political Culture


3. Budaya politik adalah sikap orientasi warga negara
terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya,
dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam
sistem itu. Hal ini adalah definisi budaya politik menurut
….
a. Larry Diamond d. Marbun
b. Colin Mac Andrews e. Gabriel A. Almond
Sidney
c. Almond dan Powell
4. Orientasi kognitif seseorang terhadap sistem politik
lebih berkaitan dengan aspek ….
a. perilaku d. sikap
b. emosi e. pengetahuan
c. evaluasi Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 28
Pendidikan


5. Adanya kesadaran bahwa dirinya sebagai anggota aktif
dalam kehidupan politik adalah ciri dari budaya politik
….
a. partisipan d. patrimonialistik
b. subjek e. parokial
c. Patronage
6. Budaya politik parokial mempunyai ciri sebagai
berikut, kecuali ….
a. perhatiannya terhadap sistem politik sangat rendah
b. cenderung mengabaikan adanya pemerintahan dan
politik
c. terdapat dalam masyarakat yang tradisional dan
sederhana
d. terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil 29


7. Ciri-ciri budaya politik Indonesia menurut Affan Gaffar
adalah ….
a. neo-patrimonialistik d. budaya politik subjek
b. kecenderungan patronage e. jawaban a, b, dan c
benar
c. hierarki yang ketat
8. Adanya pemilahan yang tegas antara penguasa dan
rakyat kebanyakan menjadi ciri dari budaya politik
Indonesia, yaitu
a. bhinneka tunggal ika
b. adanya birokrasi yang kaku
c. mempunyai hierarki yang ketat
d. kecenderungan patronage
e. kecenderungan neo-patrimonialistik 30


9. Proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan
dengan maksud agar para anggota masyarakat
mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma,
dan simbol-simbol politik negaranya disebut ….
a. partisipasi politik d. pendidikan politik
b. mobilisasi politik e. sosialisasi politik
c. indoktrinasi politik
10. Semakin banyaknya warga negara yang tidak aktif
dalam pemilu memiliki arti bahwa orientasi politik
warga negara bersifat ….
a. setia d. evaluatif
b. kognitif e. apatis
c. mendukung

Jawablah Pertanyaan Di Bawah Ini Dengan Singkat
Dan Benar
1. Jelaskan pengertian budaya politik menurut
para ahli!
2. Jelaskan budaya politik yang berkembang di
masyarakat indonesia!
3. Apa yang dimaksud peran serta budaya politik
partisipan?
4. Mengapa Media massa dikatakan sebagai
agen sosialisasi politik?
5. Apa arti penting pentingnya sosialisasi
pengembangan budaya politik?



MENGANALISIS
BUDAYA DEMOKRASI
MENUJU MASYARAKAT
MADANI
BAB II
Menuju Masyarakat Penyusun
Materi
Madani Agus hariyanto

UNTUK SMA KELAS XI

33


Standar Kompetensi dan Kompetensi
Dasar
 Standar Kompetensi.  Kompetensi Dasar.
2. Menganalisis Budaya 2.1. Mendeskripsikan
Demokrasi Menuju pengertian dan prinsip-
Masyarakat Madani prinsip budaya
demokrasi.
2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri
masyaraklat madani.
2.3 Menganalisis
pelaksanaan demokrasi
di indinesia sejak orde
lama, orde baru dan
orde reformasi.
2.4 Menampilkan prilaku
budaya demokrasi
dalam kehidupan
sehari-hari.

34


Peta Konsep
Menuju Masyarakat Madani

Pengertian dan Pengertian dan Analisis Penerapan
Prinsip – Prinsip Ciri Masyarakat Pelaksanaan Budaya
Budaya Demokrasi Madani Demokrasi Demokrasi

Pengertian Pengertian Pemilihan Umum
masyarakat Masa sbg perwujudan
Demokrasi
madani Revolusi demokrasi
Demokrasi Orde Lama
sebagai sistem Ciri – ciri Fungsi pemilu
masyarakat Orde Baru Pemilu di
politik
madani Transisi indonesia
Demokrasi Reformasi Perilaku
sebagai
pandangan demokrasi di
hidup lingkungan
Nilai dan budaya sekitar
demokrasi Perilaku
demokasi negara


Pengertian dan Prinsip – Prinsip Budaya
Demokrasi
Demokrasi berarti bahwa kekuasaan dalam
sistem politik negara berasal dari
rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan diperuntukkan
bagi rakyat. Demokrasi bukan sekedar bentuk
pemerintahan, melainkan merupakan sistem
politik yang ditandai dengan adanya prinsip
prinsip demokrasi. adalah
Negara demokrasi
negara yang memiliki prinsip-
prinsip demokrasi dan
menegakkan prinsip-prinsip
demokrasi dalam
penyelenggaraan bernegara.
Negara Indonesia merupakan
negara demokrasi yang
didasarkan atas Pancasila
36
sebagai Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pendidikan


Pengertian Demokrasi
Secara etimologis, demokrasi berasal dari
bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos.
Demos adalah rakyat sedangkan kratos adalah
kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan dari
rakyat.
Arti demokrasi yang populer dikemukakan
oleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln
pada tahun 1863, yaitu pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Pemerintahan dari rakyat artinya pemerintah
suatu negara mendapat mandat dari rakyat
untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Rakyat merupakan pemegang kedaulatan
atau Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pendidikan kekuasaan tertinggi dalam negara 37


Ciri Negara
Menganut
Demokrasi

 Adanya lembaga perwakilan rakyat yang
mencerminkan kehendak rakyat.
 Adanya pemilihan umum yang bebas dan
rahasia.
 Adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat
yang dilaksanakan oleh lembaga
 yang bertugas mengawasi pemerintah.
 Adanya susunan kekuasaan badan atau
lembaga negara ditetapkan dalam UUD
negara.


Demokrasi sebagai Sistem Politik

Pada awalnya pemunculan sistem politik
demokrasi adalah untuk memulihkan hak asasi
manusia, mengangkat harkat dan derajat
manusia, serta memberi kekuasaan kepada rakyat.
Negara Indonesia menganut sistem politik
Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila
dijiwai, disemangati, diwarnai, dan didasari oleh
falsafah Pancasila.
Adapun bentuk pemerintahan modern
(Marchiavelli), meliputi monarki dan republik.
 Monarki, adalah bentuk pemerintahan yang
bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya
bergelar raja, sultan, atau kaisar.
 Republik, adalah bentuk pemerintahan yang
dipimpin oleh presiden atau perdana menteri.


Demokrasi sebagai Pandangan
Hidup
Demokrasi dipahami tidak hanya merupakan bentuk
pemerintahan dan sistem politik, tetapi merupakan sebuah
pandangan atau sikap hidup
Menurut John Dewey, ide pokok demokrasi adalah
pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya
partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasadalam
membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan.
Dengan demikian, setiap warga negara, baik
perseorangan maupun organisasi harus memegang teguh
sikap bertanggung jawab. Sebagai warga negara, baik
perseorangan maupun organisasi dituntut untuk tetap
waspada terhadap ancaman yang akan memecah belah
persatuan dan kesatuan.
Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila setiap warga
negara dan organisasi politik memiliki tanggung jawab
menciptakan kelancaran pelaksanaan demokrasi.



Nilai dan Budaya Demokrasi
 Nilai Demokrasi
Nilai-nilai demokrasi dibutuhkan untuk
menjadi landasan atau pedoman berperilaku
dalam negara demokrasi
Henry B. Mayo (1990) mengklasifikasikan 8
nilai demokrasi, yaitu pengakuan penghormatan
atas kebebasan, pemajuan ilmu
pengetahuan, penegakan keadilan, pengakuan
dan penghormatan terhadap
keanekaragaman, penggunaan paksaan
sesedikit mungkin, pergantian penguasan
secara teratur, penjaminan perubahan secara
damai dalam masyarakat dinamis, serta
penyelesaian pertikaian secara damai dan 41

 Budaya Demokrasi
Masyarakat yang menerima dan melaksanakan secara
terus menerus nilainilai demokrasi dalam kehidupannya
akan menghasilkan budaya demokrasi.
Budaya Demokrasi, adalah pola pikir, pola sikap, dan pola
tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai
kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan antar manusia
yang berintikan kerjasama, saling percaya, menghargai
keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan
kompromi.
Menurut Branson, bahwa setiap warga negara dalam
negara demokrasi semestinya memiliki tuntutan agar semua
warga negara menempatkan kebaikan bersama di atas
kepentingan pribadi karena tanpa hal itu sistem
pemerintahan demokrasi tidak dapat berjalan sebagaimana
mestinya. Hal itu meliputi disposisi kewarganegaraan dan
komitmen kewarganegaraan.
 Disposisi kewarganegaraan, adalah sikap-sikap dan
kebiasaan-kebiasaan warga negara yang menopang
perwujudan kebaikan bersama serta ber-fungsinya sistem
demokrasi secara sehat
 Komitmen kewarganegaraan, adalah kesetiaan kritis
warga negara terhadap Muhammadiyah Surakarta prinsip-prinsip 42
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas
nilai-nilai dan

Unsur-unsur budaya demokrasi adalah :
 Kebebasan, adalah keleluasaan untuk membuat pilihan.
 Persamaan, Tuhan menciptakan manusia dengan harkat dan
martabat yang sama.
 Solidaritas, adalah kesediaan untuk bekerjasama dengan
orang lain.
 Toleransi, adalah sikap atau sifat toleran
 Menghormati Kejujuran, adalah keterbukaan untuk
menyatakan kebenaran,
 Menghormati penalaran, adalah memberi penalaran akan
menumbuhkan kesadaran bahwa ada banyak alternatif
sumber informasi dan ada banyak cara untuk mencapai
tujuan.
 Keadaban, adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir-batin
atau kebaikan budi pekerti.
Prinsip-prinsip demokrasi secara umum meliputi :
 Kekuasaan suatu negara sebenarnya berada di tangan
rakyat

 Pengertian Demokratisasi Minggu, 14 April 2013

Demokratisasi adalah proses mengimplementasikan
demokrasi sebagai sistem politik dalam kehidupan
bernegara. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa dalam
sistem politik demokrasi perlu dibentuk lembaga-lembaga
demokrasi untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi.
Demokrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
 Proses perubahan yang bersifat damai
Demokrasi dilakukan secara damai, tidak melalui jalan
kekerasan dan di bawah ancaman.
 Proses perubahan yang bersifat evolusioner
Demokratisasi dilakukan secara pelan, perlahan, bagian
demi bagian, dan berlangsung lama.
 Proses perubahan yang tidak pernah selesai
Untuk menjadi negara demokrasi, harus melalui proses
yang terus menerus, bertahap, dan sesuai dengan ciri-ciri
negara demokrasi.


Ciri – ciri Masyarakat Madani
 Pengertian Masyarakat Madani (civil
society )
Civil society diterjemahkan sebagai
masyarakat madani. Hal ini merujuk pada
kota Madinah yang berasal dari kata
madaniah yang berarti peradaban. Jadi,
masyarakat madani artinya masyarakat yang
berperadaban. madani sebagaimana yang dirumuskan PBB
Masyarakat
adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai human
dignity atau hak-hak tanggung jawab manusia). Civil Society
berasal dari frasa Latin “civillis societes” yaitu suatu
masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup
beradab.
Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan
dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis
dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.
Di Indonesia istilah civil society” baru popular tahun 1990-an,
pada masa berkembangnya keterbukaan politik.


 Ciri – ciri Masyarakat Madani / Civil Society :
Masyarakat madani (civil society) sering
diterjemahkan yaitu bidang kehidupan sosial
yang terorganisasi secara sukarela.
Adapun ciri – masyarakat madani adalah
sebagai berikut :
1. Lahir secara mandiri, dibentuk oleh
masyarakat sendiri tanpa campur tangan
negara.
2. Keanggotaan bersifat sukarela, atas
kesadaran masing-masing anggota.
3. Mencukupi kebutuhannya sendiri (swadaya)
tidak bergantung bantuan pemerintah.
4. Bebas dan mandiri dari kekuasaan negara
sehingga berani mengontrol kebijakan
negara.
5. Tunduk pada hukum yang berlaku atau
norma yang disepakati bersama.


Analisis Pelaksanaan Demokrasi
1. Pelaksanaan Demokrasi di Masa Revolusi
Dalam rentang tahun 1945 – 1950, bangsa Indonesia
masih berjuang melawan Belanda yang ingin menjajah
kembali di Indonesia. Pada masa itu penyelenggaraan
pemerintahan dan demokrasi di Indonesia belum dapat
berjalan dengan baik dikarenakan masih disibukkan olerevolusi fisik.
Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia bukan negara yang
demokratis, pemerintah melakukan serangkaian kebijakan untuk
menciptakan pemerintahan demokratis. Yaitu :
 Maklumat Pemerintah No. X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang
Perubahan Fungsi KNIP menjadi Fungsi Parlemen.
 Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945 mengenai
Pembentukan Partai Politik.
 Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 mengenai
Perubahan dari Kabinet Presidensial ke Kabinet Parlementer.


Analisis Pelaksanaan Demokrasi
2. Demokrasi di Masa Orde Lama
a. Masa Demokrasi Parlementer
Pada masa ini dapat dikatakan sebagai masa
kejayaan demokrasi. Cara kerja sistem pemerintahan
parlemen, antara lain adalah :
 Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang
bebas;
 Presiden hanya berperan sebagai kepala negara,
 Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/dewan menteri,
 Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui
pemilu
 Apabila kabinet bubar, presiden akan menunjuk formatur baru
 Apabila DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi kepada kabinet
yang baru,DPR dibubarkan dan diadakan pemilihan umum;
 Apabila DPR menilai kinerja kurang baik, DPR dapat memberi
mosi tidak percaya dan menteri, para menteri atau kabinet yang
diberi mosi tidak percaya harus mengundurkan diri.


Masa demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-1966)
Mulai dijalankan sejak dekrit presiden 5 Juli 1959, dengan
mamakai UUD 1945 oleh sebab itu demokrasi ini didasarkan atas
Pancasila dan UUD 1945. Pada waktu itu sesuai dengan UUD
1945 maka bentuk negara adalah Kesatuan,pemerintahannya
adalah Republik, sistem pemerintahannya adalah
Demokrasi. Dalam UUD 1945 indonesia juga adalah negara
hukum.
Ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut :
 Terbatasnya peran partai politik.
 Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai
kekuatan sosial politik di Indonesia.
 Dominannya peran presiden, yaitu
Presiden Soekarno, yang menentukan
penyelenggaraan pemerintahan negara.
Pada demokrasi terpimpin terdapat
penyimpangan dari prinsip negara hukum
dan negara demokrasi menurut Pancasila dan UUD 1945,


3. Demokrasi di Masa Orde Baru
Pemerintahan Orde Baru mengawali
jalannya pemerintahan dengan tekad
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen. Dalam perkembangannya
Pemerintah Orde Baru mengarah pada
pemerintahan yang sentralistis. Lembaga kepresidenan
menjadi pusat dari seluruh proses politik dan menjadi
pembentuk dan penentu agenda nasional, pengontrol
kegiatan politik dan pemberi legacies bagi seluruh lembaga
pemerintah dan negara. Kehidupan politik di masa Orde
Baru sama dengan masa Orde Lama, yaitu terjadi
penyimpangan-penyimpangan, antara lain adalah sebagai
berikut.
 Pemberantasan hak-hak politik rakyat
 Pemusatan kekuasaan di tangan presiden
 Pemilu yang tidak demokratis
 Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)


4. Demokrasi di Masa Transisi
Masa transisi ini berlangsung selama kurang lebih satu
tahun, yaitu antara tahun 1998 – 1999. Presiden Soeharto
yang meletakkan jabatannya akhirnya digantikan oleh wakil
presiden yang pada waktu dijabat oleh B.J. Habibie. Disebut
masa transisi karena pada masa itu merupakan masa
perpindahan kekuasaan. Presiden B.J. Habibie sendiri
menyatakan bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan
transisional, di mana selanjutnya akan dibentuk pemerintahan
baru yang demokratis dan berdasarkan kehendak rakyat
melalui pemilu.
Demokrasi di masa transisi berakhir
dengan adanya pemilu pada tahun 1999,
di mana Abdurrahman Wahid dan
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai
presiden dan wakil presiden Indonesia.



4. Demokrasi di Masa Reformasi
Mundurnya Suharto ditandai dengan naiknya B.J.
Habibie sebagai presiden. Presiden B.J. Habibie
menyatakan bahwa pemerintahannya adalah
pemerintahan transisional. Disebut masa transisi
karena merupakan masa perpindahan pemerintahan
yang selanjutnya akan dibentuk pemerintahan baru
yang demokratis dan berdasarkan kehendak rakyat.
Pada tanggal 21 Oktober 1999, diselenggarakan
pemilihan wakil presiden RI. Calonnya ialah Megawati
Soekarnoputri Abdurrahman Wahid beralih kepada
Megawati dengan wakilnya Pada tahun 2004 untuk
pertama kalinya bangsa Indonesia melaksanakan
pemilihan presiden dan wakil presiden secara
langsung oleh rakyat. Pemilu diikuti oleh 24 partai
politik. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan
Jusuf Kalla Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pendidikan sebagai presiden dan wakil presiden 52


Penerapan Budaya Demokrasi
Para ahli politik berpendapat bahwa pemilu
merupakan salah satu kriteria penting untuk
mengukur kadar demokratisasi sistem politik di suatu
negara. Pemilu menjadi tolok ukur untuk menilai
demokratis tidaknya suatu negara.
Menurut Eep Saefullah Fatah, ada dua tipe
pemilu.
 Pemilu berfungsi sebagai formalitas politik, artinya
pemilu hanya dijadikan alat legalisasi
pemerintahan nondemokratis.
 Pemilu berfungsi sebagai alat demokrasi. Di
negara demokratis pemilu sebagai alat demokrasi
dijalankan secara adil, jujur, bersih, bebas, dan
kompetitif
Adanya pemilu belum tentu menjadikan negara
itu sebagai negara demokratis, tetapi hanya pemilu
53
yang demokratislah -yang mampu membentuk negara
Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta


Fungsi Pemilu
Pemilu diselenggarakan dalam rangka mewujudkan
gagasan kedaulatan rakyat atau sistem pemerintahan
demokrasi.
Pemilu sebagai sarana demokrasi politik memiliki empat
fungsi, yakni sebagai berikut.
 Prosedur rakyat dalam memilih dan mengawasi
pemerintahan.
 Legitimasi politik Pemerintahan yang terbentuk melalui
pemilu memang menjadi pilihan rakyat sehingga memiliki
keabsahan
 Mekanisme pergantian elit politik. Dengan pemilu,
rakyat dalam kurun waktu tertentu dapat mengganti
elit politik dengan yang lain berdasarkan pilihan.
 Pendidikan politik Fungsi pendidikan politik melalui
pemilu merupakan pendidikan yang bersifat
langsung, terbuka, dan massal


Prinsip Demokrasi dalam Pemilu
Eep Saifullah Fatah, syarat-  Adanya kekuasaan bagi
syarat pemilu yang demokratis : kontestan dalam berkampanye
 Adanya kekuasaan membentuk Ada delapan kriteria pokok
tempat penampungan bagi bagi pemilu yang demokratis.
aspirasi rakyat,  Hak pilih umum.
 Adanya pengakuan hak pilih  Kesetaraan bobot suara
yang universal,  Tersedianya pemilihan yang
 Netralitas birokrasi, signifikan
 Penghitungan suara yang jujur,  Kebebasan nominasi.
 Rekrutmen yang terbuka bagi  Persamaan hak kampanye.
para calon,  Kebebasan dalam memberikan
 Adanya kebebasan pemilih suara
untuk menentukan calon,  Kejujuran dalam penghitungan
 Adanya komite atau panitia suara
pemilihan yang  Penyelenggaraan secara
independen, dan periodik.


Pemilu Indonesia
Pemilihan umum perlu diselenggarakan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 Langsung berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk
memberikan suaranya secara langsung
 Umum berarti setiap warga negara yang memenuhi persyaratan
berhak ikut serta dalam pemilu tanpa diskriminasi
 Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas
menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan
 Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin
bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun
 Jujur berarti dalam penyelenggaraan pemilu semua pihak yang
terkait harus bersikap dan bertindak jujur
 Adil berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan
peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari
kecurangan pihak mana pun



Budaya Demokrasi di Lingkungan Sekitar

1. Contoh penerapan demokrasi di lingkungan
keluarga, antara lain adalah sebagai berikut.
 menghargai pendapat orang tua dan saudara,
 bertanggung jawab atas perbuatannya,
 musyawarah untuk pembagian kerja,
 bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan dan
masalah yang ada,
 bersedia untuk menerima kehadiran saudara-
saudaranya sendiri, dan
 terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi.



Budaya Demokrasi di Lingkungan Sekitar
3. Contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan
sekolah, antara lain adalah sebagai berikut.
 menaati peraturan disiplin sekolah,
 menerima dengan ikhlas hasil kesepakatan
 menghargai pendapat teman lain meskipun pendapat
itu berbeda dengankita,
 bersedia untuk bergaul dengan teman sekolah tanpa
diskriminasi,
 melibatkan diri dalam upaya memecahkan persoalan
bersama,
 menerima teman yang berbeda latar belakang
suku, budaya, ras, dan agama, dan mengutamakan
musyawarah, membuat kesepakatan untuk
58
menyelesaikan masalah. Muhammadiyah Surakarta
Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas


Budaya Demokrasi di Lingkungan Negara
Contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan negara adalah
sebagai berikut.
 berani bertanggung jawab terhadap sikap dan perbuatan yang
dilakukan,
 tidak memberi contoh perilaku kekerasan kepada warga,
 tidak saling menghujat, memfitnah, mengatakan buruk kepada
sesama pemimpin,
 sikap terbuka dan tidak berbohong kepada publik,
 sikap mengedepankan kedamaian pada masyarakat,
 perilaku taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan,
 mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah-
masalah kenegaraan,
 memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik,
 bersedia para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan
menghargai pendapat warganya, dan
 bersedia menerima kekalahan secara dewasa dan ikhlas.


Soal
Jawablah dengan singkat pertanyaan di bawah ini !
1. Gerakan perubahan untuk memperbaiki masalah
sosial politik, agama dan ekonomi suatu kelompok
masyarakat atau negara disebut ….
a. Transisi d. supermasi
b. Reformasi e. otonomi
c. Rekrutmen
2. Pengertian demokrasi ialah pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dipopulerkan
oleh ….
a. Winston Churchill d. Stalin
b. Roosevelt e. Aristoteles
c. Abraham Lincoln


3. . Sistem politik demokrasi pada hakikatnya menyatakan
bahwa kekuasaan berada di tangan ….
a. Hukum d. Rakyat
b. Raja e Negara
c. Tuhan
4. Dasar pemerintahan demokrasi di Indonesia
adalah ….
a. pasal 2 ayat (2) UUD 1945
b. pasal 2 ayat (1) UUD 1945
c. pasal 1 ayat (3) UUD 1945
d. pasal 1 ayat (2) UUD 1945
e. pasal 1 ayat (1) UUD 1945



5. Ciri demokratisasi adalah proses yang terjadi secara
evolusioner, artinya ….
a. proses yang terus-menerus
b. proses yang berjalan bertahap
c. proses dengan jalan persuasif
d. proses tanpa akhir
e. proses yang berlangsung cepat
6. Menurut Plato, bentuk pemerintahan yang dipegang
oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan
rakyat banyak disebut ….
a. demokrasi d. Tirani
b. histokrasi e. Oligarki
c. monarki



7. Sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan warga negara
yang menopang perwujudan kebaikan bersama serta
berfungsinya sistem demokrasi secara sehat disebut
….
a. disposisi kewarganegaraan
b. sikap kewarganegaraan
c. komitmen kewarganegaraan
d. demokrasi
e. pengetahuan kewarganegaraan
8. Ciri demokratisasi adalah proses yang terjadi secara
evolusioner, artinya ….
a. proses yang terus-menerus b. proses yang
berjalan bertahap
c. proses dengan jalan persuasifd. proses tanpa akhir
e. proses yang berlangsung cepat


9. Dari bermacam organisasi berikut ini, yang bukan
merupakan civil society adalah ….
a. organisasi keagamaan
b. asosiasi para pengusaha
c. serikat pekerja buruh independen
d. birokrasi pemerintahan
e. kelompok pejuang HAM
10. Salah satu peranan penting organisasi politik dalam
pelaksanaan demokrasi adalah ….
a. menjadi pelengkap sebuah negara demokrasi
b. wadah penyalur kegiatan sesuai dengan
kepentingan
c. sarana mendapat simpati rakyat
d. tempat pendidikan politik bagi rakyat
e.Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
wadah berhimpun para elite politik 64


Soal
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Deskripsikan pentingnya civil society dalam negara
demokrasi.
2. Deskripsikan bagaimana pemilu dapat berfungsi
sebagai sarana pengembangan budaya demokrasi.
3. Deskripsikan bahwa apa yang dimaksud dengan
demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari
rakyat.
4. Deskripsikan arti demokratisasi.
5. Deskripsikan ciri-ciri dari pemilu yang demokratis.



BAB III
KETERBUKAAN DAN KEADILAN

66


Standar Kompetensi :
3. Menampilkan Sikap Keterbukaan Dan
Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa
Dan Berrnegara.

Kompetensi dasar :
3.1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya
keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
3.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak transparan.
3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Peta Konsep
Keterbukaan dan Keadilan

Keterbukaan dan Penyelenggaraan Sikap keterbukaan
Keadilan dalam pemerintahan yang dan keadilan dalam
kehidupan Berbangsa tidak transparan. kehidupan

 Pengertian  Pengertian  Sikap yang
Keterbukaan penyelenggaraan mencerminkan
 Pengertian Keadilan pemerintah keterbukaan dan
 Macam Keadilan  Prinsip good keadilan
 Makna penting governance
keterbukaan dan  Asas pemerintahan
keadilan yang baik
 Ciri – ciri  Dampak pemerinta-
Keterbukaan han transparan

Keterbukaan dan Keadilan
Berbangsa dan Bernegara
Prinsip keterbukaan menghendaki agar
penyelenggaraan pemerintahan dilkasanakan secara
terbuka dan transparan, artinya berbagai
kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
haruslah jelas tidak sembunyi-sembunyi dan rahasia
melainkan perencanaan pelaksanaan dan
pertanggungjawaban harus diketahui publik serta
rakyat berhak atas informasi yang faktual mengenai
penyelenggaraan pemerintahan.
Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan
suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat
dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu
diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap
tegaknya keadilan



Pengertian Keterbukaan
Istilah keterbukaan atau transparansi merupakan
pengembangan dari kata dasar terbuka. Istilah
tersebut memiliki arti jernih, nyata, jelas, dan mudah
dipahami. Oleh karena itu, keterbukaan atau
transparansi mengacu pada tindakan yang
memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah
dipahami, dan tidak
disangsikan lagi kebenarannya.
Di lihat dari aspek ideology, keterbukaan akan
memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya
ideologi-ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan
kepribadian suatu bangsa Indonesia
Kaitannya dengan penyelenggaraan
pemerintahan, keterbukaan atau transparansi berarti
kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan
informasi faktual mengenai berbagai hal yang
berkenaan dengan proses penyelenggaraan
pemerintahan.


Pengertian Keadilan
Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata
keadilan berasal dari kata dasar ”adil”, mempunyai arti
kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan yang tidak berat
sebelah. Sehingga keadilan mengandung pengertian
sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak
memihak dan tidak sewenang-wenang.
Menurut Ensiklopedi Indonesia kata Adil berarti :
• Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu
pihak.
• Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai
dengan hak yang harus diperolehnya.
• Mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar
dan yang salah, jujur, tepat menurut aturan yang
berlaku.
• Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang
diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya.



Macam - macam Keadilan
1. Keradilan Komutatif (iustitia commutativa) yaitu
keadilan yang memberikan kepada masing-masing
orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan
hak seseorang (diutamakan obyek tertentu yang
merupakan hak seseorang).
Contoh:
a. adalah adil kalau si A harus membayar
sejumlah uang kepada si B sejumlah yang
mereka sepakati, sebab si B telah menerima
barang yang ia pesan dari si A.
b. Setiap orang memiliki hidup. Hidup adalah
hak milik setiap orang,maka menghilangkan
hidup orang lain adalah perbuatan melanggar
hak dan tidak adil


2. Keadilan Distributif (iustitia distributiva) yaitu
orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas
proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan
kecakapan, jasa atau kebutuhan.
Contoh:
a. Adalah adil kalau si A mendapatkan promosi
untuk menduduki jabatan tertentu sesuai
dengan kinerjanya selama ini.
b. Adalah tidak adil kalau seorang pejabat tinggi
yang koruptor memperoleh penghargaan dari
presiden.



3. Keadilan legal (iustitia Legalis), yaitu keadilan
berdasarkan Undang-undang (obyeknya tata
masyarakat) yang dilindungi UU untuk kebaikan
bersama (bonum Commune).
Contoh:
a. Adalah adil kalau semua pengendara mentaati
rambu-rambu lalulintas.
b. Adalah adil bila Polisi lalu lintas menertibkan
semua pengguna jalan sesuai UU yang
berlaku.



4. Keadilan Vindikatif (iustitia vindicativa) adalah
orang hukuman atau denda sesuai dengan
pelanggaran atau kejahatannya.
Contoh:
a. Adakah adil kalau si A dihukum di Nusa
Kambangan karena kejahatan korupsinya
sangat besar.
b. Adalah tidak adil kalau koruptor hukumannya
ringan sementara pencuri sebuah semangka
dihukum berat.



5. Keadilan kreatif (iustitia creativa) adalah keadilan
yang memberikan kepada masing-masing orang
bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta
sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya di
berbagai bidang kehidupan.
Contoh:
a. Adalah adil kalau seorang penyair diberikan
kebebasan untuk menulis, bersyair sesuai
denga kreatifitasnya.
b. Adalah tidak adil kalau seorang penyair
ditangkap aparat hanya karena syairnya berisi
keritikan terhadap pemerintah.
6. Keadilan protektif (iustitia protectiva) adalah
keadilan yang memberikan perlindungan kepada
pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang
pihak lain.


Makna Penting Keterbukaan dan Keadilan
Dalam teori demokrasi pemerintahan yang
terbuka adalah suatu hal yang esensial atau
penting terutama akses bebas setiap warga
negara terhadap berbagai sumber
informasi, supaya tidak terjadi saling curiga antar
individu, masyarakat dengan pemerintah.
Keterbukaan dalam penyelenggaraan yaitu
setiap kebijakan haruslah jelas , tidak dilakukan
secara sembunyi, rahasia tetapi
perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban
nya bisa diketahui publik dan rakayat berhak atas
informasi faktual mengenai berbagai hal yang
menyangkut pembuatan dan penerapan
kebijakan.


Makna Penting Keterbukaan dan Keadilan
Ada 3 alasan pentingnya keterbukaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan
1. Kekuasaan pada dasarnya cenderung
diselewengkan. Semakin besar kekuasaan
semakin besar pula kemungkinan terjadi
penyelewengan.
2. Dasar penyelenggaraan pemerintahanh itu dari
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, agar
penyelenggaraan pememrintahan itu tetap dijalur
yang benar untuk kesejahteraan rakyat.
3. Dengan keterbukaan memungkinkan adanya
akses bebas bebas warganegara terhadap
informasi yang pada gilirannya akan memiliki
pemahaman yang jernih sehingga mampu
berpartisipasi aktif dalam menciptakan
pemerintahan yang konstruktif dan rasional.


Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beetham
dan Kevin Boyle :

1. Pemerintah menyediakan berbagai informasi
faktual mengenai kebijakan yang akan dan sudah
dibuatnya.
2. Adanya peluangnbagi publik dan pers untuk
mendapatkan atau mengakses berbagai dkumen
pemerintah melalui parlemen.
3. Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan
pers, termasuk rapat-rapat parlemen.
4. Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara
sistematik oleh pemerintah mengenai baerbagai
kepemtingan yang berkaitan dengan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan.



5 hal informasi yang tidak boleh diketahui
publik (David Beetham dan Kevin Boyle)

1. Pertimbangan-pertimbangan kabinet
2. Nasehat politis yang diberikan kepada
menteri
3. Informasi-informasi yang menyangkut
pertahanan
nasional, kelangsunganhidup demokrasi
dan keselamatan individu-idividu, warga
masyarakat.
4. Rahasia perdagangan dari oerusahaan
swasta.
5. Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan.


9 Informasi yang Bersifat Rahasia (Freedom
Of Information Act AS)
1. Mengenai keamanan nasional dan politikluar
negeri (rencana militer, persenjataan, data iptek
tentang keamanan nasional dan data CIA)
2. Ketentuan internal lembaga
3. informasi yang secara tegas dilarang UU untuk
diakses publik.
4. Infrmasi bisnis yang bersifat sukarela.
5. Memo internal pemerintah
6. Informasi pribadi (personal privacy)
7. Data yang berkenaan dengan penyidikan
8. Informasi lembaga keuangan
9. Informasi dan data geologis dan geofisik mengenai
sumbernya.



Pengertian Penyelenggara Pemerintahan
Istilah pemerintah (government) dapat
dibedakan dengan pemerintahan (governance).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata
pemerintah merujuk pada lembaga atau orang
yang bertugas mengatur dan memajukan negara
dengan rakyatnya. Sedangkan pemerintahan
adalah hal, cara, hasil kerja
memerintah, mengatur negara dengan rakyatnya.
Penyelenggara negara dalam arti luas
meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan
yudikatif.Sebaliknya penyelenggara negara dalam
arti sempit adalah pemerintah (eksekutif).



Pemerintaha Worl Bank, Good Gevernance adalah suatu
penyelenggaraan manajemen pemerintahan
n yang Baik yang solid dan bertanggung jawab sejalan
(Good dengan prinsip demokrasi,pasar yang efisien,
pencegahan korupsi menjalankan desiplin
Governance) anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan
politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta.
UNDP,Good Governance adalah suatu
hubnungan yang sinergis dan konstruktif di
antara sektr swasta dan masyarakat.
Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000,
Pemerintahan yangbaik adalah pemerintahan
yang mengembangkan dan menerapkan
prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,
tranparansi, pelayanan prima, demokrasi,
efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan
dapat diterima seluruh masyarakat.


Prinsip Good 1. Partisipasi (Participation), yaitukeikutsertaan
masyarakat dalam proses pembuatan
Governance keputusan, kebebasan berserikat dan
berpendapat, berpartisipasi secara
konstruktif.
2. Aturan Hukum (rule of law), hukum harus adil
tanpa pandang bulu.
3. Tranparan (transparency) yaitu adanya
kebebasan aliran informasi sehingga mudah
diakses masyarakat.
4. Daya Tanggap (responsivenes) yaitu proses
yang dilakukan setiap institusi diupayakan
untuk melayani berbagai pihak (stakeholder).
5. Berorientasi Konsessus (Consensus
Oriented) bertindak sebagai mediator bagi
kepentingan yang berbeda untuk mencapai
kesepakatan.


Prinsip Good 5. Berkeadilan (equity) memberikan
kesempatan yang sama dalam upaya
Governance meningkatkan kualitas hidupnya.
6. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and
Efficiency) segala proses dan kelembagaan
diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang
benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
7. Akuntabilitas (Accountability) yaitu para
pengambil keputusan harus bertanggung
jawab pada publik.
8. Bervisi strategis (stratrgic Vision) para
pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif
yang luas dan jangka panjang dalam
menyelenggaraan dan pembangunan
9. Kesalingketerkaitan (Interrelated),adanya
kebijakan yang saling memperkuat dan terkait
(mutually reinforcing) dan tidak berdiri sendiri.



Asas-asas umum Pemerintahan yang baik
1. Asas kepastian hukum, mengutamakan peraturan
perundangan, kepatuatn dan keadilan sebagai
dasar setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggara
negara, mengedepankan keteraturan, keserasian
keseimbangan sebagai landasan
penyelenggaraan negara.
3. asas kepentingan umum yaitu mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang
aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap
hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan tetap
memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi
pribadi. Golongan dan rahasia negara.



Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan
Transparan
Akibat yang secara langsung dari
penyelenggaraan pemerintahan yang tidak
transparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu
penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan
pribadi atau kelompok. Di mas orde baru koruosi
politik hampir disemua tingkatan pemerinah, dari
pemerintahan desa sampai tingkat pusat.
 Di bidang politik, lembaga politik baik
eksekutif, legislatif dan yudikatak berfungsi
optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan
kebijakan yang berpihak untuk kepentingan
umum.
 Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang
luar biasa yaitu krisis multi deminsional di
berbagai bidang kehidupan


Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan
Transparan
 Di bidang Ekonomi, semua kegiatan ekonomi
yang bersinggungan dengan birokrasi
pemerintahan di warnai uang pelicin asehingga
kegiatan ekonmi berbelit-belit dan mahal.
 banyak perizinan sehingga perekonomian tidak
tumbuh maksimal
 Di bidang sosial, budaya dan agama, terjadi
pendewaan materi dan konsumtif.
 Di bidang pertahanan dan keagamaan, terjadi
ketertinggalan profesinalitas aparatyaitu tidak
sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat
keamanan tidak mampu mencegah secara dini
gejolak sosial dan gangguan keamanan.



Bentuk sikap yang mencerminkan
keterbukaan dan keadilan
 Berusaha mengetahui dan memahami hal yang
mendasar atau elementer tentrang keterbukaan
dan keadilan.
 Aktif mencermati kebijakan dalam kehidupan
bangsa dan negara.
 Berusaha menilai perkembangan keterbukaan dan
keadilan
 Menghargai tindakan pemerintah atau pihak lain
yang konsisten dengan prinsip keterbukaan
 Mengajukan keritik terhadap tindakan yang
bertentangan dengan prinsip keterbukaan
 Menumbuhkan danmempromosikan budaya
keterbukaan dan transparansi mulai dari
keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja.


Soal
1. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit adalah ….
a. Federatif c. Legislatif
b. Rakyat e. Yudikatif
c. Eksekutif
2. Keadilan yang berkaitan hubungan antara masyarakat dan
individu disebut keadilan ….
a. Komutatif c. Legal
b. Vindikatif e. Distributif
c. Kreatif
3 Penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi
atau kelompok disebut ….
a. Korupsi d. korupsi politik
b. kesalahan administrasi publik e. kesalahan
prosedur


4. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang
memperlakukan sesamanya sesuai dengan ….
a. Kebutuhannya d. Haknya
b. Keperluannya e.
Keinginannya
c. Kewenangannya
5. Keterbukaan penyelenggaraan bernegara adalah salah
satu ciri dari ….
a. pemerintahan yang transparan
b. pemerintahan yang baik hati
c. pemerintahan bebas
d. pemerintahan demokrasi
e. pemerintahan liberal



6. Keadilan adalah hak segala bangsa. Pernyataan ini
tersirat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ….
a. IV c. II e. I dan II
b. III d. I
7. Serangkaian konsep, asas, dan putusan yang
menjadi garis besar dan dasar rencana dalam
pelaksanaan suatu kegiatan disebut ….
a. kebijakan publik d. profesional
b. diskriminasi e. keadilan komutaif
c. Proporsional
8. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang
memperlakukan sesamanya sesuai dengan ….
a. Kebutuhannya c.
Kewenangannya e. Keinginannya


9. Arti penting pemerintah yang terbuka adalah dapat
….
a. meningkatkan partisipasi
b. memperbanyak ancaman
c. memperlemah negara lain
d. menciptakan kebebasan
e. memperkuat kekuasaan
10. Keterbukaan penyelenggaraan bernegara adalah
salah satu ciri dari ….
a. pemerintahan yang transparan
b. pemerintahan yang baik hati
c. pemerintahan bebas
d. pemerintahan demokrasi
e. pemerintahan liberal


Soal

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Jelaskan pendapatmu tentang untuk apa
penyelenggaraan negara harus terbuka.
2. Jelaskan partisipasi masyarakat dalam prinsip-
prinsip good governance.
3. Jelaskan mengapa lembaga-lembaga yang
berfungsi menjamin keadilan perlu di pantau dan
dikontrol oleh masyarakat.
4. Jelaskan dampak penyelenggaraan pemerintahan
yang tidak terbuka dalam bidang sosial budaya.
5. Jelaskan mengapa perlu ada kekecualian terhadap
prinsip keterbukaan.



DAFTAR PUSTAKA
B. Sukarno. 2005. Pancasila dalam Tinjauan
Historis, Yuridis, dan Filosofis.Surakarta: UNS Press.
Budiharjo, Miriam. 1996. Demokrasi di Indonesia. Jakarta:
Gramedia.
Cemerlang. 2003. UU RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi. Jakarta:Cemerlang.
Citra Umbara. 2001. UU Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
200 dan UU HAM 1999. Bandung: Citra Umbara.
Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk
Pendidikan Kewarganegaraan, dilengkapi dengan
Sillabus Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:
Depdiknas BSNP.
Depdiknas. 2006. Standar Kompetensi Kurikulum Pendidikan
Kewarganegaraan Tahun 2006. Jakarta: Depdiknas.


DAFTAR PUSTAKA
Gaffar, Afan. 1999. Politik Indonesia Transisi ZMenuju Demokrasi.
Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Hans Kohn, Sumantri Mertodipuro. 1976. Nasionalisme. Arti dan
Sejarahnya. Jakarta: PT Pembangunan.
Humas MPRS. 1966. Ketetapan-Ketetapan MPRS Tonggak
Konstitusional Orde Baru. Jakarta: Pancuran Tujuh.
Lanur, Alex (ed.). 1995. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka.
Yogyakarta: Kanisius.
Pustaka Timur. 2009. Konstitusi Indonesia. UUD 1945 dan
Amandemen I, II, III, dan IV Plus Piagam
Jakarta, Konstitusi RI UUDS 1950, Dekrit Presiden, 5
Juli1959. Yogyakarta: Pustaka Timur.
Mas’oed, Mochtar dan Colin MacAndrews. 2000. Perbandingan
Ssitem Politik. Jogjakarta: UGM Press.

Analisis Budaya Politik

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Similar to Analisis Budaya Politik

Similar to Analisis Budaya Politik (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Analisis Budaya Politik