kebijakan dana bos 2024

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENGELOLAAN DANA BOS
MELALUI ARKAS
Tahun 2022
2021

2. LEMBAGA PERTANGGUNG JAWABAN DANA BOS
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
Memenuhi kebutuhan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana BOS
KEMENTERIAN
KEUANGAN
PMK No. 9/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan DAK Non Fisik
Permendikbud No.
8/2020 tentang Petunjuk
Teknis BOS Reguler
Permendagri No. 33 /2020
tentang Pengelolaan APBD
Tahun 2020

3. SEB Kemendagri & Kemendikbud Ristek No. 7 Tahun 2021

4. SEB Kemendagri & Kemendikbud Ristek No. 7 Tahun 2021

5. SEB Kemendagri & Kemendikbud Ristek No. 7 Tahun 2021

7. Arsitektur Sistem Digital BOS
Rencana Realisasi
Laporan
Bayar
EDS
SIPLAH
CMS / SIBOS
BOS Salur
bos.kemdikbud.go.i
d
Aplikasi RKAS
Aplikasi PMP

8. FITUR UNGGUL APLIKASI ARKAS
 Aplikasi ARKAS Free (Gratis)
 Bersifat Semi Online (Offline Online)
 Aplikasi ARKAS memiliki fitur auto update
 Terintegrasi dengan BOS Salur
(akan dikembangkan integrasi dengan sistem lain)
 Sudah menggunakan Referensi Rekening
yang bersumber dari Permendagri
 Sudah menggunakan format pelaporan
yang bersumber dari Permendagri
 Fitur copy RKAS tahun sebelumnya

9. Permasalahan Penggunaan ARKAS 2021
 Tertukar antara Harga Satuan dengan Volume
 Pembayaran honor guru harus sesuai dengan
Juknis (Terutama terkait guru P3K)
 Hati-hati merencanakan barang modal/aset jangan
diinput manual.
 Buka Tutup BKU usahakan terkoneksi internet
 Terlalu banyak mundur BKU dengan menggunakan
Backup Database
 Selalu melalukan pengecekan rutin data setiap tutup
BKU
 Gunakan fitur pergeseran dan Perubahan secara
bijak.
 Lakukan proses sinkron secara berkala

10. Mekanisme Penyaluran Dana
10
› Kemenkeu melalui KUN menyalurkan dana
BOS ke satuan pendidikan dalam 3 (tiga) kali
tahapan.
 Tahap 1 (30%)
 Tahap 2 (40%)
 Tahap 3 (30%)
› Laporan realisasi sebagai syarat penyaluran
› Dana BOS diterima
langsung di sekolah
RKUN REKENING SEKOLAH
Tidak mengalami perubahan

11. 11
Pelaporan, Pengembalian Dana dan Sanksi
Pelaporan
Pelaporan menjadi persyaratan dalam penyaluran:
Pelaporan:
tahap I menjadi persyaratan penyaluran tahap III tahun berjalan.
tahap II menjadi persyaratan penyaluran tahap I tahun berikutnya
tahap III menjadi persyaratan penyaluran tahap II tahun berikutnya
Pengembalian
Dana
Pengembalian dana BOS Reguler diberlakukan bagi Sekolah dengan ketentuan:
1. Sekolah yang menolak dana BOS Reguler setelah dana BOS Reguler disalurkan; dan
2. Sekolah tutup/merger setelah dana BOS Reguler disalurkan.
i
ii
Aspek
Sanksi
Sekolah yang tidak ditetapkan penerima BOS Reguler dan/atau tidak menerima dana BOS Reguler maka:
1. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah biaya operasionalnya menjadi tanggung
jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
2. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab
badan hukum penyelenggara
iii

12. 15 Larangan Penggunaan dana BOS Reguler
12
1. melakukan transfer Dana BOS Reguler ke
rekening pribadi atau lainnya untuk
kepentingan selain penggunaan Dana BOS
Reguler
2. membungakan untuk kepentingan pribadi;
3. meminjamkan kepada pihak lain;
4. membeli perangkat lunak untuk pelaporan
keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat
lunak lainnya yang sejenis;
5. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi
PPDB dalam jaringan;
6. membiayai kegiatan yang tidak menjadi
prioritas sekolah;
7. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
8. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi
guru atau Peserta Didik untuk kepentingan
pribadi yang bukan inventaris sekolah;
9. memelihara prasarana sekolah dengan kategori
kerusakan sedang dan berat;
10. membangun gedung atau ruangan baru;
11. membeli instrumen investasi;
12. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan,
sosialisasi, dan pendampingan terkait program
Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS
Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar
Dinas dan/atau Kementerian;
13. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara
penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
14. melakukan penyelewengan penggunaan Dana
BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau
kelompok tertentu;
15. menjadi distributor atau pengecer pembelian
buku kepada Peserta Didik di sekolah yang
bersangkutan

13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Terima kasih