sosialisasi ARKAS

1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
ARKAS dan MARKAS
BOSP TA 2023
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah

2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Refleksi Pelaksanaan Dana
BOS Tahun 2022
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah

3. Masih terdapat satuan pendidikan
yang tidak mendapatkan
penyaluran dan beresiko
terganggunya operasional
pembelajaran karena terlambat
menyampaikan laporan.
a. Dana BOS: rata-rata tidak salur
0,4% per tahap
b. Dana BOP PAUD: tidak salur
pada rentang 3-5%
c. Dana BOP Kesetararaan: tidak
salur pada rentang 2-4%
Masih banyak satuan pendidikan
yang kurang optimal dalam
merealisasikan dana BOS yang
menyebabkan adanya sisa dana.
Sisa dana th 2021 tercatat 795 M
dan menjadi pengurang pada
penyaluran Tahap II TA 2022
Tantangan yang dihadapi, antara lain:
Refleksi pelaksanaan Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan TA 2022
Retur
Izin Operasional
Satuan Pendidikan
Pelaporan
✓ Retur, yang merupakan kondisi
gagal transfer ke pihak penerima
yang disebabkan adanya
ketidakcocokan data rekening
satuan pendidikan.
Secara umum, persentase satuan
pendidikan yang mengalami retur
relatif kecil.
a. BOS: Tahap 1 (132 satdik),
Tahap 2 (167 satdik), Tahap 3
(347 satdik)
b. BOP PAUD: Tahap 1 (360
satdik), Tahap 2 (347satdik)
c. BOP Kesetaraan: Tahap 1
(22satdik), Tahap 2 (24satdik)
✓
✓
✓
Masih terdapat Pemda yang
terlambat melakukan pemutakhiran
izin operasional satuan pendidikan
dan berdampak pada tidak
terpenuhinya syarat sebagai
penerima BOSP
✓
3
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

4. CatatanpenggunaanARKAS
Refleksi pelaksanaan Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan TA 2022
4
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
1. Pastikan Input Penerimaan Dana Bos Setiap Tahap Sudah Sesuai
2. Hati-hati Dalam Melakukan Proses Pengajuan Hapus BKU
3. Gunakan Fitur ARKAS Secara Bijak (Backup database, Pergeseran, hapus
BKU dan lain-lain)
4. Hati-hati tertukar harga satuan dengan volume belanja pada Kertas Kerja
5. Kesalahan Pemilihan Kode Rekening dalam penyusunan RKAS
6. Dilarang Registrasi Ulang Jika Sudah mencatatkan BKU
7. Lakukan Sinkron Secara Berkala

5. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
ARKAS dan MARKAS
BOSP TA 2023
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah

6. Pelaporan Dana BOS: selain menjadi syarat penyaluran, mulai tahun 2023 akan
diberlakukan
skema pemotongan penyaluran bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan
laporan
Pelaporan
Kebijakan Dana BOS TA 2022
Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran:
1. Laporan tahap I menjadi syarat salur tahap III
tahun berkenaan
2. Laporan tahap II menjadi syarat salur tahap I
tahun berikutnya
3. Laporan Tahap III menjadi syarat salur tahap II
tahun berikutnya
Masih diterapkan dua kanal laporan yang diakui,
yaitu: https://bos.kemdikbud.go.id atau aplikasi
RKAS yang disediakan oleh Kemendikbudristek
Penyampaian laporan diatur batas waktunya:
Laporan
Tahap I
31 Juli
Laporan
Tahap II
31 Oktober
Laporan
Tahap III
31 JanuariTA
Berikutnya
Mekanisme
pelaporan
Kategori
Batas waktu
Kebijakan Dana BOS mulai TA 2023
Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran:
1. Laporan keseluruhan TA 2022 menjadi syarat
penyaluran tahap I TA 2023
2. Laporan tahap I menjadi syarat penyaluran
tahap II TA 2023 dan minimal telah
merealisasikan paling sedikit 50% dari dana
yang diterima pada tahap I.
Hanya satu kanal laporan, yaitu aplikasi RKAS
yang disediakan oleh Kemendikbudristek
Penyampaian laporan diatur batas waktunya:
Laporan
Tahap I
31 Juli 2023
Laporan
Tahap II
31 Januari 2024
6
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

7. 22 DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGA2H
Jan
’23
Feb
’23
Mar
’23
Apr
’23
Mei
’23
Jun
’23
Jul’
23
Ags
’23
Sept
’23
Okt’
23
Nov’
23
Des’
23
Jan’
24
Feb’
24
Mar’
24
Apr’
24
Mei’
24
Jun’
24
Waktu Rekomendasi
Penyaluran Tahap I
6 bulan
Waktu Rekomendasi
Penyaluran Tahap II
5 bulan
Maksimal laporan
tahap 1* 2% 3% 4%
Maksimal laporan
tahap 2* 2% 3% 4% 4% 4%
Jika penyaluran tahap I dibulan Juni,
Mulai TA 2023, skema pemotongan penyaluran akan diberlakukan bagi
satuan
pendidikan yang terlambat menyampaikan pelaporan.
maka satdik hanya memiliki waktu kurang
lebih 1 bulan untuk merealisasikan dan
minimum yang direalisasikan sebesar
50% untuk mendapatkan penyaluran
tahap II. Selanjutnya, jika tidak mencapai
penyerapan 50%, maka akan dilakukan
pemotongan penyaluran

8. Memiliki rekening satuan pendidikan
Syarat dan kriteria penerima BOSP Reguler dan Kinerja tidak mengalami perubahan kecuali
pada Kinerja Prestasi dan Kinerja Berkemajuan Terbaik
Syarat dan Kriteria Penerima BOSP TA 2023
#1
BOSP Reguler
(BOS, BOP PAUD, dan BOP
Kesetaraan) Reguler
#2
BOS Kinerja Prestasi
Merupakan penerima Dana BOS Reguler
Tahun Anggaran Berkenaan
Pernah memperoleh paling sedikit 1
penghargaan/medali/sertifikat prestasi pada
ajang talenta di tingkat provinsi, nasional,
dan/atau internasional
Dapodik
Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran
data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan
kondisi riil paling lambat tanggal 31 Agustus
TA sebelumnya
Memiliki izin untuk menyelenggarakan
3 pendidikan bagi satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata
pada Aplikasi Dapodik
Tidak merupakan satuan pendidikan
kerja sama
Tidak merupakan satuan pendidikan yang
dikelola oleh Kementerian/Lembaga lain
*hanya untuk penerima BOS Reguler
Tidak termasuk sekolah yang ditetapkan
sebagai pelaksana Program Sekolah
Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan
1. Prestasi pada ajang talenta merupakan prestasi
yang diselenggarakan oleh Kementerian; dan
2. Prestasi pada ajang talenta yang diperoleh pada
tahun 2021
1 Memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi
5
1
3
2
4 atas nama satuan pendidikan
6
2
8
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

9. Syarat dan kriteria penerima BOSP Reguler dan Kinerja tidak mengalami perubahan kecuali
pada Kinerja Prestasi dan Kinerja Berkemajuan Terbaik
Syarat dan Kriteria Penerima BOSP TA 2023
#3
BOS dan BOP Kinerja
S ekolah Penggerak
Merupakan penerima Dana BOS
Reguler Tahun Anggaran Berkenaan
Telah ditetapkan oleh Kementerian
2 sebagai pelaksana Program Sekolah
Penggerak
#4
BOS dan BOP Kesetaraan
Kinerja Berkemajuan
Terbaik
Merupakan penerima Dana BOS Termasuk 15% satuan pendidikan yang
pendidikan yang melaksanakanAN
Pusat Keunggulan, dan Sekolah yang
memiliki prestasi 1. Kinerja terbaik berdasarkan hasil
atau peningkatan rapor pendidikan
pada indikator kualitas pembelajaran
dan hasil belajar dari profil pendidikan
2. Kinerja terbaik berdasarkan indeks
status ekonomi dan sosial satuan
pendidikan
1
1 Reguler Tahun Anggaran Berkenaan
Tidak termasuk satuan pendidikan yang
3 ditetapkan sebagai pelaksana PSP, SMK
2 memiliki kinerja terbaik dari satuan
9
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

10. FiturARKASdanMARKASyangperludiketahui
ARKAS dan MARKAS BOSP TA 2023
1
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
1. Block Sync (MARKAS)
2. SiLPA BOS Reguler ditiadakan, disatukan dengan BOS Reguler (ARKAS)
3. Menu Validasi (MARKAS)
4. Fitur History yang dihilangkan (MARKAS)
5. Release ARKAS 4.0 (ARKAS)
6.
7.

11. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Penyusunan RKAS dan Rapot Pendidikan
Tahun 2023
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah

12. Hasil Kajian Penggunaan Dana BOS
Penggunaan Dana BOS belum berfokus pada Peningkatan Kualitas Pembelajaran
Berdasarkan kajian terhadap
pembelanjaan dana BOS 2020,
kategori penganggaran masih lebih
banyak terfokus pada komponen
non-kualitas pembelajaran
dibandingkan dengan komponen
kualitas pembelajaran.
Kualitas Pembelajaran: pembiayaan kegiatan
pembelajaran dan ekstrakurikuler,
pengembangan perpustakaan, alat multimedia
pembelajaran, dan pengembangan profesi
guru
Non-kualitas pembelajaran: honor, administrasi
sekolah, pemeliharaan sarana prasarana
sekolah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

13. Perencanaan Berbasis Data (PBD)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

14. Apa itu RKAS ?
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
RKAS: Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
adalah dokumen yang berisikan rencana biaya dan
pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu)
tahun anggaran, baik yang bersifat strategis ataupun
rutin, yang diterima dan dikelola langsung oleh
Satuan Pendidikan.

15. RKJM
Rencana Kerja Jangka Menengah
(4 tahun)
RKAS RKAS
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
*Sumber Permendiknas 19 Tahun 2007
Rapor Pendidikan
Evaluasi Diri Sekolah
RKT
Rencana Kerja Tahunan
(1 tahun)
1
1
2
3
4
Prinsip Penyusunan RKAS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

16. Gambaran fitur Perencanaan Berbasis Data (PBD) Pada ARKAS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Selain Rekomendasi Kegiatan, Kemdikbudristek juga menyiapkan pemetaan Rekomendasi
dengan Kode Kegiatan di ARKAS yang dapat dipilih sesuai dengan prioritas rekomendasi
perbaikan.

17. Gambaran fitur Perencanaan Berbasis Data (PBD) Pada ARKAS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

18. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Mengapa MARKAS dan ARKAS? | Skema integrasi MARKAS / ARKAS
Perencanaan Berbasis Data / PBD
Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
Pelaksanaan / Pengadaan /
Pembelanjaan / Realisasi
Pelaporan
Integrasi
SIPLah
Rapor
Pendidikan
Contoh: melalui PBD, Satuan Pendidikan
membuat rencana kegiatan dan anggaran
berdasarkan hasil identifikasi dan analisis
dari indikator-indikator perbaikan yang
ditunjukkan oleh Rapor Pendidikan
Contoh: Satuan Pendidikan membuat
dokumen RKAS berdasarkan kegiatan
dan hasil PBD, serta sudah disetujui oleh
Dinas dengan ketentuan yang berlaku
Contoh: Satuan Pendidikan membelanjakan
kebutuhan (berdasarkan rencana kegiatan),
secara elektronik melalui SIPLah, sesuai
dengan dokumen RKAS
Contoh: Dinas menerima laporan
atas realisasi kegiatan dan
anggaran sesuai dokumen RKAS
oleh Satuan Pendidikan melalui
MARKAS yang terintegrasi
dengan SIPD

19. ALUR PROSES PENGELOLAAN DANA BOS MELALUI ARKAS MARKAS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Menyusun Kertas
Kerja
Proses Pengesahan
Kertas Kerja
RKAS
Pencatatan Buku
Kas Umum
Laporan BOS Laporan BOS
RKAS
Pengesahan
Disetujui
Tidak Disetujui
Pergeseran/
Perubahan
Sinkronkan

20. 1. Melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening
pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain
penggunaan Dana BOS Reguler
2. Membungakan untuk kepentingan pribadi;
3. Meminjamkan kepada pihak lain;
4. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan
Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang
sejenis;
5. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi PPDB dalam
jaringan;
6. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas
sekolah;
7. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
8. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau
Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan
inventaris sekolah;
9. Memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan
sedang dan berat;
10. Membangun gedung atau ruangan baru;
11. Membeli instrumen investasi;
12. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi,
dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau
program perpajakan BOS Reguler yang diselenggarakan
lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian;
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari
sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau
sumber lain yang sah;
14. Melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler
untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
15. Menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada
Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan
Panduan Teknis ARKAS |15 Larangan Penggunaan Dana BOS Reguler
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

21. Terima kasih
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi