Model keuangan berbasis data dikembangkan untuk memberikan saran keuangan kepada pemerintah daerah berdasarkan analisis transaksi mereka. Ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pengawasan.

1. 1
KemenkeuTepercaya
Peran Digital
Leadership di Era
Transformasi Digital
Yan Inderayana S.T., M.T.
NGOPI NDISIK SERI 2
27 AGUSTUS 2021

2. 2
Kenapa Kita Harus Berubah?
TRIPLE DISRUPTION
DIGITALISASI MILLENNIALS PANDEMI

3. 3
Transformasi Digital di Era Pandemi
IN CLASS LEARNING ONLINE LEARNING CONVENTIONAL
TRANSPORTATION
ONLINE
TRANSPORTATION
OFFLINE STORE ONLINE STORE OFFLINE MEETING ONLINE MEETING

4. 4
Hal Utama yang Perlu Ditransformasikan
MANUSIA POLA PIKIR BUDAYA PROSES TEKNOLOGI
• INDIVIDU KEMENKEU harus
KREATIF dan INOVATIF dalam
menciptakan cara kerja baru yang
lebih cerdas.
• INDIVIDU KEMENKEU harus
mencari berbagai terobosan
dengan menggunakan Teknik
“design thinking”.
• INDIVIDU harus memiliki
wawasan bagaimana
memanfaatkan teknologi berbasis
Revolusi Industri 4.0 untuk
meningkatkan kinerja
• Budaya BELAJAR dan ”tak
pernah merasa puas” (anti status-
quo).
• Apa yang bisa dikerjakan
TEKNOLOGI, jangan lagi
dikerjakan MANUAL
• Lakukan DIGITALISASI terhadap
produk, proses, layanan, atau
sumber daya yang dimiliki
semaksimal mungkin.
• harus berbasis pada DATA yang
VALID dan BERKUALITAS
• Berorientasi pada CUSTOMER
dalam melakukan kegiatan dan
mengambil keputusan.
• Menghilangkan kebiasaan bekerja
dalam SILO-SILO yang
menghambat penciptaan daya saing
• Penggunana analisa berdasarkan
data tidak hanya berdasarkan instuisi
atau pengalaman
• Tiada hari tanpa INOVASI yang
berdasarkan user centric yang
dilaksanakan secara nyata
• Menghilangkan mental MUDAH
PUAS dengan kondisi yang ada
• Reengineering terhadap proses
yang dimiliki saat ini, dengan cara
melakukan: Eliminasi, Simplifikasi,
Integrasi, dan/atau Automatisasi
(ESIA)
• Ukur kecepatan proses bisnis
secara END-TO-END dengan
menggunakan parameter waktu,
biaya, dan kualitas
• Jangan segan-segan melakukan
BENCHMARKING atau mengacu
pada BEST PRACTICES
• Menggunakan teknologi TEPAT
GUNA berbasis IR4.0 seperti big
data, cloud computing, machine
learning, internet-of-things, dan lain
sebagainya
• kolaborasi dengan MITRA
TEKNOLOGI yang kompeten
melalui mekanisme partnership
• merancang lingkungan dan
arsitektur (ekosistem) teknologi
yang AGILE - cepat serta fleksibel
dalam beradaptasi dengan
perubahan

5. 5
10 Indikator Transformasi Organisasi dalam Mendukung
Transformasi Digital
TRADISIONAL MODERN
Tugas Kritis
Hubungan
Level / Jenjang
Struktur
Batasan
Tujuan Kompetitif
Gaya Manajemen
Budaya
Manusia
Fokus Strategis
Pekerjaan otot
MENGANDALKAN
FISIK
Pekerjaan mental
MENGANDALKAN
OTAK PIKIRAN
Atasan Bawahan
HIRARKI
Sejajar-Sejawat
MITRA
Banyak Jenjang
GEMUK
Relatif
RAMPING
Pendekatan Fungsi
Individual
FUNCTIONAL
Pendekatan Tim
MULTIDISIPLIN
Terbatas, Terbelenggu,
Tidak Bebas, Inisiatif
terbatas, lambat
FIXED
Inovatif, bebas,
terbuka, cepat,
inisiatif
PERMEABLE
Pemenuhan
Tuntutan
COMPLIANCE
Bermitra, outsourcing,
bersekutu
ALIANSI
OTORITER PARTISIPATORIS
Monopoli,
Garis Komando
Dinasti
INTEGRASI VERTIKAL
KOMITMEN
Terhadap Hasil
HOMOGEN
Nepotis, Dinasti,
Primordials
HETEROGEN
Multi ras,
multi disiplin
Multi keahlian
EFISIENSI
Mudah, Cepat,
Instan, Murah
INNOVATION
Produk, Market
Kreatifitas,
Teknologi
TRADISIONAL MODERN TRADISIONAL MODERN

6. 6
Transformasi Pengembangan Sistem
Operation
BI & Data
Warehousing
Self-Service
Analytics
Cost Reduction Insight-Driven Transformation
VALUE
MATURITY
New Business Model
/ Data Driven Policy
Modernization

7. 7
Digitalisasi Kementerian Keuangan

8. 8
Ruang Kerja Masa Depan (RKMD)
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-trademarks-of-agile-organizations
Dari organisasi
yang “kaku”
Menjadi organisasi “agile” dan
“produktif”
Birokratis
Top- Down
Instruksi bersifat
detail dan teknis
Silo-silo
Pimpinan mengarahkan
dan menyediakan enabler
keberhasilan grup/tim
yang terbentuk
Tim disusun untuk
meraih output yang
jelas dan akuntabel
Struktur dan birokrasi
tidak terlalu penting,
penekanan lebih ke
project, output, dan
outcome
Alokasi sumber
daya lebih
fleksibel sesuai
kebutuhan
Collaborative
Environment
HR & Capacity Building
Business Process,
Organization, &
Regulation
Group based on Project,
Output, Outcome
Virtual Working Space
Use Case Ruang Kerja Masa Depan Kemenkeu:
Benefiting from IT Investment untuk membangun Virtual Working Space

9. 9
STAGING
AREA
Business Intelligence
Dashboard
Data Analytics
Reporting
SUPER-APP
Pelaporan Kinerja
Surat Dinas
SLDK & Eksternal Data
Digital Signature
Otomasi Pengelolaan SDM dan Karir
Talent Cloud System
Layanan elektronik pegawai (e-
cuti, dll)
Manajemen Ruang Rapat
e-Learning
Manajemen BMN
Collaborative Platform
Manajemen File (cloud) Team/Project Management
Task Management Kolaborasi Dokumen
Agenda Chat & Email
Video Conf Mobile version
Project Posting
Integration Modul
Executive Direction
DAMS Strategic Issue KTA
SUPER-APP Dalam Mendukung RKMD

10. 10
Pentingnya Digital Leadership
Sumber: Oxford Economics dan SAP
(https://dailysocial.id/wire/pentingnya-menjadi-pemimpin-yang-melek-digital-saat-ini)
KINERJA
ORGANISASI
KETERLIBATAN
PEGAWAI
LOYALITAS DAN
KEPEMIMPINAN
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
Sekitar 76% eksekutif yang
menjalankan digital leadership
memiliki penerimaan dan
pertumbuhan profit yang lebih besar
Lebih dari 87% pegawai di organisasi yang
menerapkan digital leadership merasa lebih
bahagia dan ingin terlibat langsung dengan
pekerjaan mereka
Tumbuhnya employee retention atau
loyalitas pegawai untuk bertahan di
perusahaan sebesar 21%
Sekitar 80% digital leadership melakukan
pengambilan keputusan berdasarkan data dan
2/3 di antaranya membuat keputusan secara
real time

11. 11
Peran Kunci Pimpinan dalam Transformasi
oleh Edwards Deming
Pimpinan mampu menurunkan
makna serta tujuan sebuah
organisasi kepada Pegawai
Pimpinan membantu Pegawai untuk
melihat diri mereka sebagai bagian
penting dalam organisasi
Pimpinan mampu memahami bahwa setiap
individu memiliki perbedaan antara yang
satu dengan yang lainnya
Pimpinan merupakan seorang
pembelajar, pelatih, dan penasihat,
sehingga tidak hanya menjadi seorang
penilai
Pimpinan mampu menciptakan
kepercayaan dalam lingkungan kerja
untuk mendorong kebebasan dan
inovasi
Pimpinan tidak mengharapkan
kesempurnaan, namun berorientasi pada
proses pembelajaran
Pimpinan mampu membuka obrolan
yang bersifat informal untuk
mendapatkan feedback dan
kesamaan visi

12. 12
Digital Leadership yang Berorientasi pada Data dalam
Pengambilan Keputusan
“Tanpa data, Anda
hanya akan menjadi
orang biasa yang beropini”
Edwards Deming
“Literasi data merupakan kemampuan membaca,
memahami, menghasilkan, dan
mengkomunikasikan datasebagai bagian dari
informasi”
Faktor Terciptanya Literasi Data yang Baik
Pemahaman
Data
Kemampuan
Menganalisa Data
Kemampuan
Memaknai Data

13. 13
Kerangka Teori Data-Driven Organization pada Kementerian
Keuangan

14. 14
Ekosistem Pemanfaatan Data di Kementerian Keuangan
“Data menjadi suatu hal yang berharga dan akan bertahan lebih lama daripada sistem itu sendiri”
Tim Berners-Lee

15. 15
Pemanfaatan Data Dalam Program Sinergi
Joint Analysis Joint Audit Joint Investigasi Joint Collection Joint Intelligence Joint Probis & TI Secondment
DJP:
Dir. DIP, PKP, IP, PI,
EP, Kanwil DJP, KPP
DJBC:
Dir. TFC, Audit, IKC,
KIAL, P2, Kanwil DJBC,
KPU, KPPBC
DJA:
Dir. PNBP SDA-KND,
PNBP KL, SP, TP PNBP
DJP:
Dir. P2, IP, EP, PI, Kanwil
DJP, KPP
DJBC:
Dir. Audit, P2, Kanwil
DJBC, KPU, KPPBC
DJA:
Dir. PNBP SDA-KND
DJP:
Dir. Gakkum, IP, Kanwil
DJP
DJBC:
Dir. P2, Kanwil DJBC,
KPU
DJP:
Dir. P2, IP, PP2, DIP,
Kanwil DJP, KPP
DJBC:
Dir. PPS, P2, IKC, KBP,
Kanwil DJBC, KPU,
KPPBC
DJA:
Dir. PNBP SDA-KND
DJP:
Dir. IP, Kanwil DJP
DJBC:
Dir. P2, Kanwil DJBC,
KPU
DJP:
Sesditjen Pajak.
KITSDA, Kanwil DJP,
KPP
DJBC:
Sesditjen BC, Kanwil
DJBC, KPU, KPPBC
DJA:
Sesditjen Anggaran
Setjen:
Ka.Biro SDM
DJP:
Dir. TPB, PP1, PP2,.
TIK, IP, DIP, P2,
Gakkum, PKP
DJBC:
Dir. IKC, FK, TK, KBP,
TFC, TP PKKO
DJA:
Dir. PNBP SDA-KND,
PNBP KL, SP, TP
PNBP
DATA CEISA DATA SIDJP DATA SIMPONI DATA EKSTERNAL

16. 16
Inisiatif Strategis Data Analitik Kementerian Keuangan
Seluruh IS DA didorong untuk
menjadi:
1. Enabler penyempurnaan
proses bisnis.
2. Lokomotif bagi akselerasi
digital.
3. Penggerak transformasi
organisasi.
4. Pendorong efektivitas dan
efisiensi organisasi.
5. Insight perumusan kebijakan
bagi K/L/Pemda.

17. 17
Tantangan, Potensi, dan Ruang Dukungan Pemanfaatan Data
dalam Pengambilan Keputusan
• Pemahaman data analitik yang belum merata.
• Kemampuan SDM data analitik yang belum ideal (jumlah dan kualifikasi
personel).
• Belum ada jenjang karir data analitik di Kemenkeu.
• Belum tajamnya tujuan projek dalam konteks probis.
• Belum optimalnya engagement pemilik probis dan unit IT.
• Tools dan infrastruktur belum memadai.
• Telah tersedia data secara host to host DJP, DJBC, DJA.
• Komunitas Data Analitics Kemenkeu (MoF-DAC).
• Mulai tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya pemanfaatan data
analitik meski baru dilakukan secara segregatif dan sporadic.
RUANG DUKUNGAN
TANTANGAN POTENSI
PROSES
BISNIS
Otomatisasi proses bisnis berbasis DA
Meningkatkan kualitas input data
ORGANISASI
Pimpinan unit kerja menjadi role model
Pengembangan SDM (eksekutif dan teknis)
Pembentukan Fungsional Data Analyst
REWARD
Penghargaan bagi pegawai bertalenta
pembawa perubahan berdasarkan DA

18. 18
Etika Digital

19. 19
Central Transformation Office
Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Gedung Djuanda 1 Lt. 6
Jakarta Pusat
Terima kasih

20. 21
DA pada Aplikasi Profile WP Berbasis Web, Transfer Pricing,
dan Hubungan HNWI (DJP)
Output
• Tersedianya Peta Risiko Kepatuhan WP yang
memiliki transaksi hubungan istimewa (CRM)
• Tersedianya data pemicu dan data penguji
pada aplikasi APPROWEB
• Tersedianya aplikasi SMARTWEB untuk
pengawasan HNWI beserta grupnya
Dampak
Data Analytics Tools digunakan untuk
menguji kepatuhan WP dengan
pemanfaatan data internal dan eksternal
DJP serta melihat WP Orang Pribadi Kaya
(High Net Worth Individual/HNWI) dengan
perusahaan dalam grupnya, dan transaksi
lainnya.
• Optimalisasi penerimaan pajak melalui
pemetaan dan profil resiko WP terhadap
Transfer Pricing
• Peningkatan kepatuhan WP melalui identifikasi
hubungan istimewa antara WP dan perusahaan
• Peningkatan kualitas informasi WP beserta
transaksinya dalam mendukung layanan
perpajakan
Peta Risiko Kepatuhan WP
HNWI

21. 22
Trade Circumvention & Analisa Batubara (DJBC, LNSW)
Output
1. Trade circumvention - DJBC
Tersedianya graph keterkaitan antar
perusahaan/individu yang menjadi suspek trade
circumvention dan daftar perusahaan/entitas lain yang
memiliki pola trade circumvention yang mirip dengan
suspek
2. Graph Batubara – LNSW
Tersedianya dashboard Relasi Data dan Entitas
Pelaku Usaha dalam rangka identifikasi potensi
penerimaan negara dari industri batubara
Dampak
• Menjaga reputasi Indonesia di mata negara mitra dalam
perdagangan internasional dalam hal circumvention (case
ekspor)
• Optimalisasi penerimaan negara dari perdagangan
internasional melalui pengawasan terhadap fasilitas FTA
(potensi pengembangan lebih lanjut).
• Peningkatan kepatuhan eksportir dan importir dari sisi
pelaporan terkait PNBP dan terkait kualitas data batu
bara
Menggambarkan diagram
keterhubungan antara entitas
terkait dokumen, dan orang.
1. Trade circumvention - DJBC
Menggambarkan keterhubungan
antar pemilik perusahaan dan
menggambarkan volume ekspor
batu bara.
2. Graph Batubara - LNSW

22. 23
Model Financial Advisor Bagi Pemerintah Daerah Berdasarkan Data Transaksi
(DJPK)
Output
Tersedianya dashboard financial advisor
meliputi anomaly detection, evaluasi kinerja
APBD, forecasting, analisis prioritas belanja
Dampak
• Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan
pusat dan daerah, salah satunya terlihat dari
percepatan penyusunan Laporan Konsolidasian
dan GFS yang mendukung pembuatan
kebijakan dan transparansi fiskal.
• Peningkatan kualitas pengelolaan APBD,
termasuk keberhasilan realokasi & refocusing
APBD selama pandemi COVID-19 di 2020,
serta optimalisasi pengelolaan kas di daerah.
• Inisiasi pemanfaatan artificial intelligence di
pemerintahan dalam upaya mewujudkan data-
driven culture.
Menggambarkan evaluasi
kinerja APBD dari seluruh
PEMDA serta menggambarkan
anomaly detection dari
pelaksanaan anggaran.
Dashboard
Kinerja pengelolaan keuangan
daerah sebagai bagian dari
keuangan negara masih perlu
ditingkatkan untuk mendukung
pembangunan nasional.
Latar Belakang

23. 24
Evaluasi Program Dana Desa dan Dana Kelurahan terhadap
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKF)
Output
Dihasilkannya policy recommendation paper yang
berisi evaluasi peningkatan infrastruktur desa, evaluasi
peningkatan kualitas SDM, simulasi perubahan kebijakan
anggaran (machine learning), dan rekomendasi kebijakan
dana desa.
Dampak
• Kebijakan anggaran yang tepat sasaran melalui
model simulasi perubahan kebijakan
• Peningkatan infrastruktur dan kualitas SDM di
desa sebagai implementasi rekomendasi bagi Pemda
(potensi pengembangan lebih lanjut)
Grafik yang dihasilkan mampu
mendeteksi peningkatan
infrastruktur melalui dana desa
serta menggambarkan
sebaran alokasi afirmasi
Model Regression
Dibutuhkan policy paper yang
berisi rekomendasi kebijakan
dana desa.
Latar Belakang

24. 25
Analisis Informasi Kinerja Anggaran K/L (DJA)
Output
Tersedianya dashboard analisis informasi kinerja
anggaran K/L
Dampak
1. Terciptanya indikator untuk peningkatan
efisiensi belanja negara melalui identifikasi
“akun lemak” dan penyempurnaan kebijakan
alokasi belanja
2. Terciptanya pemahaman untuk upaya
peningkatan efektivitas belanja negara
melalui penajaman alokasi belanja sesuai
prioritas pemerintah dan kebutuhan rakyat
(potensi pengembangan lebih lanjut)
Adanya potensi inefisiensi
belanja negara dalam bentuk
“akun lemak” yang perlu
diminimalkan dan
ketidaktepatan sasaran
kegiatan terhadap fokus
program pemerintah.

25. 26
Rekonstruksi Gedung & Optimalisasi BMN (DJKN, SETJEN)
Output
1. Prediksi Potensi Biaya Rekonstruksi Gedung -
DJKN
2. Optimalisasi BMN – Setjen
Dampak
1. Efisiensi pengeluaran negara berupa besaran
premi asuransi BMN dan aset yang benar-benar
perlu diasuransikan
2. Optimalisasi BMN melalui ketepatan
pengambilan keputusan utilisasi aset (potensi
pengembangan lebih lanjut)
Menggambarkan peta risiko daerah yang
rawan gempa dan dapat memprediksi
potensi biayanya.
1. Prediksi Potensi Biaya Rekonstruksi
Gedung Perkantoran yang ada di
Daerah Rawan Gempa
Menggambarkan peta pemanfaatan BMN
dan rekomendasi utilisasi BMN.
2. Optimalisasi BMN
Tersedianya model proyeksi besaran biaya
rekonstruksi atas Gedung perkantoran
Tersedianya visualisasi data dan memberikan
rekomendasi pemanfaatan BMN Kementerian
Keuangan dengan menggunakan suatu sistem
sehingga dapat meningkatkan ketersediaan
informasi pengambilan keputusan utilisasi dan
optimalisasi BMN Kemenkeu

26. 27
Continuous Audit Ketepatan Pembayaran Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Oleh KPA (ITJEN)
Output
Tersedianya otomasi proses bisnis untuk peningkatan
efektivitas pengawasan (reviu) terhadap pembayaran
Dana Bantuan Iuran Pemerintah kepada BPJS
Kesehatan
Dampak
Peningkatan akurasi pengeluaran negara terkait
tagihan Bantuan Iuran dari BPJS melalui deteksi tagihan
anomali
Adanya isu kualitas data tagihan BPJS yang
berpotensi pada ketidakakuratan tagihan yang
membutuhkan mekanisme yang lebih efektif dalam
rangka pengawasan.

27. 28
Data Analytics Prediktif Kualitas Pinjaman Kegiatan (DJPPR)
Output
Tersedianya model predictive analysis untuk penarikan
pinjaman kegiatan dalam bentuk early warning system.
Dampak
• Menurunkan tingkat keterlambatan
penyelesaian proyek pemerintah melalui
peningkatan kualitas monev dan pengelolaan
risiko pinjaman pemerintah
• Mengurangi biaya tambahan akibat dari
keterlambatan penyelesaian proyek dengan
pinjaman luar negeri (potensi pengembangan
lebih lanjut)
Deep learning memproyeksikan kemungkinan proyek yang
ontime lebih tinggi, sedangkan Decision Tree memproyeksi
sebaliknya.
Adanya risiko keterlambatan penyelesaian proyek
yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri dan
berimplikasi pada beban pembayaran perpanjangan
pinjaman.

28. 29
Peningkatan Kapasitas SDM (SETJEN, BPPK)
Output
1. Association Rule Kompetensi – Setjen
• Tersedianya Dashboard Pasangan
Kompetensi untuk penyusunan strategi
pelatihan pegawai.
2. Pengembangan Kompetensi– BPPK
• Tersedianya fitur rekomendasi pelatihan
pada aplikasi KLC
Dampak
1. Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM
Kemenkeu
Meningkatkan kualitas kebijakan dan
pengelolaan SDM Kemenkeu yang efektif,
inklusif, dan akuntabel
2. Meningkatnya kualitas user experience pada
aplikasi KLC
Peningkatan kualitas pengambilan keputusan
terkait pengembangan SDM
Menggambarkan jabatan yang memiliki
JPM kurang dari sama dengan 80,
sehingga dapat dilakukan pengembangan
untuk kompetensi-kompetensi yang
masih kurang.
1. Assosiation Rule Kompetensi –
Setjen
Rekomendasi pegawai dalam suatu
pelatihan mempermudah UE 1 dalam
pengambilan keputusan untuk
penugasan pegawai
2. Pengembangan Kompetensi
SDM- BPPK