2. Latar Belakang
LHP BPK atas LK BUN
Selalu muncul temuan terkait selisih SAL
(perbedaan jumlah antara pembukuan dengan fisik kas)
Salah satu komponen selisih SAL tersebut adalah Kas di
Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dipakai
dalam LKPP dan LKBUN adalah saldo sesuai LKKL
Saldo di LK KPPN menunjukkan angka minus sehingga
tidak diyakini kebenarannya
3. Upaya yang telah dilakukan
• Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
S-11955/PB.3/2011 tanggal 29 Desember 2011
• Update LPJ Bendahara bulan Desember 2011 dan Identifikasi Sisa UP yang
Belum Dapat Diselesaikan
S-3287/PB.3/2012 tanggal 12 April 2012
• Penyampaian Data Rekomendasi Kas di Bendahara Pengeluaran untuk
dilakukan Pemutihan
S-5574/PB.3/2012 tanggal 27 Juni 2012
• Monitoring Penyampaian Data Rekomendasi Pemutihan Kas di Bendahara
Pengeluaran pada LKPP KPPN Tahun 2011
S-6515/PB.3/2012 tanggal 31 Juli 2012
• Rekonsiliasi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam rangka Pemutihan
S-7840/PB.3/2012 tanggal 27 September 2012
• Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK terkait Penyusunan Kebijakan
Pemutihan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
ND-2820/PB.3/2012 tanggal 9 November 2012
4. Hasil Analisa Rekomendasi
Dari seluruh rekomendasi pemutihan oleh
KPPN, dilakukan analisis dan dibagi dalam 5
cluster, yaitu:
a. Cluster 1: masih harus
dipertanggungjawabkan oleh satker yang
bersangkutan
b. Cluster 2: direkomendasikan untuk diputihkan
c. Cluster 3: kasus penyalahgunaan/pencurian
dan masih menunggu keputusan
Pengadilan/BPK
d. Cluster 4: yang bisa diselesaikan dengan
5. Upaya yang telah dilakukan (2)
• Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Unit Akuntansi
Kuasa BUN Daerah/KPPN
PMK No. 15/PMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2013
• Besaran Penyesuaian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Kementerian Luar
Negeri Pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah/KPPN
KMK No. 7/KMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2014
• Besaran Penyesuaian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Selain Kementerian
Luar Negeri Pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah/ KPPN
KMK No. 8/KMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2013
• Petunjuk Pelaksanaan Koreksi Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Pada
Neraca Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah/KPPN
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-35/PB/2013 tanggal 15 Februari 2013
Diterbitkan paket peraturan penyesuaian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran:
6. Upaya yang telah dilakukan (3)
Dit. PKN mengajukan penambahan pemutihan pada KPPN Surabaya I,
Balige dan Pangkalpinang dan pengurangan pada KPPN Tanjung Pinang
dengan ND-676/PB.3/2013
Terbit KMK No. 458/KMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang
merevisi KMK No. 8/KMK.05/2013
Dit. PKN memantau dengan surat S-2475/PB.3/2013 tanggal 3 April 2013
hal Monitoring Pengembalian dan Penyelesaian Sisa Dana UP/TUP
dimana saldo Kas di Bendahara Pengeluaran audited TA 2012:
LK KPPN sebesar
Rp 249.385.310.655,-
LKKL yang sebesar
Rp 213.458.829.221,-
7. KMK No. 458/KMK.05/2013
Memuat penambahan saldo yang diputihkan
pada KPPN Surabaya I (sebelumnya belum
masuk karena rekomendasi yang tidak sesuai
petunjuk), KPPN Pangkalpinang
(penambahan)
Memuat pengurangan saldo yang diputihkan
pada KPPN Tanjung Pinang karena saat
dilakukan penelitian awal dianggap sebagai
UP/TUP TA 2011 sehingga tidak layak untuk
diputihkan
10. Hasil Uji Petik
Hasil uji petik pada 13 KPPN menunjukkan:
1. Adanya penyelesaian Kas di Bendahara Pengeluaran untuk tahun
anggaran yang lalu masih berlarut-larut
2. Terdapat perbedaan jumlah satker antara data yang dikelola dalam
kartu pengawasan UP/TUP dengan data pemantauan penyampaian
LPJ Bendahara Pengeluaran
3. Terdapat satker yang belum menyerahkan BAR bulan LPJ
Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2013 sehingga posisi
Saldo UP/TUP di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013
tidak dapat diketahui
11. Hasil Uji Petik (2)
4. Terdapat perbedaan antara saldo UP/TUP pada LPJ Bendahara
Pengeluaran satker dengan sisa UP TA 2013 pada neraca KPPN
untuk satker yang sama
5. Terdapat perbedaan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran antara
database UP/TUP dengan Karwas UP/TUP
6. Terdapat beberapa satker yang dilaporkan sudah tidak memiliki
saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 tetapi
dalam rekening Bendahara Pengeluaran dilaporkan masih memiliki
saldo
7. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran bernilai minus pada beberapa
satker
13. TINDAK LANJUT (I)
Atas LPJ Bendahara bulan Desember 2013,
Dit. PKN dengan surat No. S-9505/PB.3/2013 tanggal 31 Desember
2013 hal Penyampaian Data Rekening Bendahara Semester II tahun
2013 dan Daftar/ Rekapitulasi LPJ Bendahara Bulan Desember 2013
yang meminta agar:
• KPPN melakukan update data rekening semester II 2013 melalui
open web infos sebagai dasar pemantauan rekening dan
saldonya
• Kanwil DJPBN menyampaikan Rekapitulasi LPJ Bendahara bulan
Desember 2013 rinci per satker dengan tambahan keterangan
jumlah LPJ yang seharusnya diterima dan yang sebenarnya
diterima
14. TINDAK LANJUT (I)
Atas pemantauan rekening pada open web infos untuk bulan Desember 2013,
terdapat:
1. Nomor rekening dobel artinya nomor rekening yang sama dipakai untuk lebih
dari 1 satker
2. Nomor rekening tidak valid karena nomornya kosong atau 0 (19 data) atau
hanya berisi angka 1, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 (11 data)
3. Pengisian nomor rekening yang bersambung dengan nama bank cabang (9
data)
4. Nama satker pemilik rekening kosong
5. Kode BA terkait tidak ada dalam referensi (BA 123 ???)
6. Kode bank Bendahara adalah 001 (Bank Indonesia) mungkinkah?
7. Kode Bank terkait tidak ditemukan referensi banknya (012, 020, 601, 781, 784,
998)
15. TINDAK LANJUT (I)
Atas pemantauan rekening pada open web infos untuk bulan Desember
2013, terdapat:
8. Pengisian kode BA tidak sesuai kode nomenklatur satker, contoh:
Bawaslu ternyata kode BAnya beragam (076, 109, 115)
9. Rekening Bendahara Pengeluaran tapi kodenya 10 (Bendahara
Penerimaan) dan sebaliknya
10. Data nomor surat izin pembukaan rekeningnya tidak valid karena kosong
atau hanya diisi nomornya saja atau hanya diisi format nomor surat
(tanpa nomornya) atau “S-003ASAL” atau “ - ” atau “0” atau tahun saja
11. Data tanggal surat izin pembukaan rekening tidak valid karena kosong
atau “0” atau tahunnya tidak valid karena sebelum dimulainya peraturan
rekening (tahun 1899, 1905, 1987, 1989, 1990, 1999, 2001, 2002, 2003,
2005, 2006) atau dimasa depan (tahun 2015, 2017, 2018, 2019, 2024,
2029, 2088)
16. TINDAK LANJUT (I)
Penyampaian LPJ Bendahara bulan Desember 2013
oleh Kanwil
1. Belum semua Kanwil DJPBN menyampaikan Rekap
LPJ Bendahara Pengeluaran hingga rinci per satker
2. Belum semua Kanwil menyampaikan data
pengawasan jumlah LPJ Bendahara Pengeluaran
yang diterima dan yang seharusnya
17. TINDAK LANJUT II
No. Kanwil
Penyam
paian
Perbaikan
Rincian per
Satker
Data
Pengawasan
∑ Seharusnya ∑ Diterima Selisih
1 Kanwil DJPBN Prov. Aceh √ Tidak Ada Ada 1.420 1.420 0
2 Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Utara √ Ada Tidak Ada ??? 1279 ???
3 Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Barat √ Ada Tidak Ada ??? 847 ???
4 Kanwil DJPBN Prov. Riau √ Tidak Ada Tidak Ada ??? 833 ???
5 Kanwil DJPBN Prov. Jambi √ Tidak Ada Tidak Ada ??? 588 ???
6 Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Selatan √ Tidak Ada Tidak Ada ??? 601 ???
7 Kanwil DJPBN Prov. Lampung √ Ada Ada 394 241 153
8 Kanwil DJPBN Prov. Bengkulu √ Ada Tidak Ada ??? 520 ???
9 Kanwil DJPBN Prov. Bangka Belitung √ Ada Ada 347 347 0
10 Kanwil DJPBN Prov. Banten √ Ada Ada 462 452 10
11 Kanwil DJPBN Prov. DKI Jakarta √ Tidak Ada Tidak Ada ??? 1.026 ???
12 Kanwil DJPBN Prov. Jawa Barat √ Tidak Ada Tidak Ada ??? 106 ???
13 Kanwil DJPBN Prov. Jawa Tengah √ √ Ada ??? 1.686 1.693 -7
14 Kanwil DJPBN Prov. DI Yogyakarta √ Ada Tidak Ada ??? 469 ???
15 Kanwil DJPBN Prov. Jawa Timur √ Ada Tidak Ada ??? 1.832 ???
16 Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Barat √ Ada Ada 714 679 35
17 Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Tengah √ Ada Tidak Ada ??? 536 ???
18 Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Selatan √ Ada Ada 692 681 11
19 Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Timur √ Ada Ada 647 644 3
20 Kanwil DJPBN Prov. Bali √ Tidak Ada Ada 546 546 0
21 Kanwil DJPBN Prov. NTB √ Tidak Ada Ada 536 536 0
22 Kanwil DJPBN Prov. NTT √ Ada Tidak Ada ??? 405 ???
23 Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Selatan √ Ada Ada 1.437 1.437 0
24 Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Tengah √ Ada Ada 617 554 63
25 Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Tenggara √ Tidak Ada Ada 529 529 0
26 Kanwil DJPBN Prov. Gorontalo √ Tidak Ada Tidak Ada ??? 23 ???
27 Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Utara √ Ada Ada 473 473 0
28 Kanwil DJPBN Prov. Maluku √ Ada Tidak Ada ??? 522 ???
29 Kanwil DJPBN Prov. Maluku Utara √ Ada Ada 434 412 22
30 Kanwil DJPBN Prov. Papua √ Tidak Ada Tidak Ada ??? 234 ???
18. TINDAK LANJUT (II)
Direktur PKN menyampaikan surat nomor S-2691/PB.3/2014 tanggal S-
2691/PB.3/2014 tanggal 24 April 2014 hal Monitoring Pengembalian dan
Penyelesaian Sisa Dana UP/TUP TA 2013, diperoleh temuan:
a. Tidak semua KPPN melaporkan penyelesaian UP/TUP tersebut melalui
open web dikarenakan seksi Vera belum memiliki password dan pemilik
password di seksi Bank tidak bersedia sharing passwordnya
b. KPPN tidak mengisi sesuai petunjuk pengisian (Kolom Saldo ≠ Jumlah)
c. KPPN tidak melampirkan Daftar Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
19. Hasil Laporan KPPN
Rincian Saldo UP/TUP sesuai LKPP KPPN TA 2013
2010 dan Sebelumnya 2011 2012 2013 Jumlah
4.634.120.718 476.043.446 2.063.103.658 351.587.589.184 358.760.857.006
Saldo Kas di bendahara
Pengeluaran
Sesuai LKPP KPPN TA 2013
361.233.498.360
Progress Penyelesaian Tahun 2014
Penyetoran Saldo Jurnal Koreksi Saldo
341.187.557.707 7.446.954.626 10.126.344.673
20. TINDAK LANJUT (II)
Hasil analisa laporan KPPN atas masalah UP/TUP
diperoleh hasil:
1. Masih terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan
merupakan saldo UP/TUP tahun 2013 (2012, 2011, 2010 dan
sebelumnya)
2. Pengawasan UP/TUP di KPPN masih harus ditingkatkan dan
dipertegas lagi
21. Tindak Lanjut (III)
Data tersebut akan dibandingkan dengan LK KPPN TA 2013 (Audited)
dan LPJ Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2013
Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2889/PB/2014 tanggal 2 Mei 2014
Dit. APK menindaklanjuti dengan permintaan data tersebut kepada seluruh K/L
dengan dimana saat ini sudah diterima 76 dari 86 K/L
Nota Dinas Direktur PKN No. ND-1042/PB.3/2014 tanggal 24 April 2014
Permintaan data rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sesuai LKKL TA 2013
(Audited) kepada Dit. APK
22. What Next?
Pastikan bahwa LPJ Bendahara
disampaikan secara tepat waktu
dan direkonsiliasi dengan Karwas
UP/TUP
Untuk mewujudkan
saldo Kas di
Bendahara
Pengeluaran yang
dapat diyakini
kebenarannya
Pastikan data rekening Bendahara
lengkap, up to date saldonya serta
pastikan bahwa rekening
Bendahara yang menjadi tujuan
SP2D UP/TUP adalah rekening
yang telah mendapatkan izin dari
KPPN
Perkuat koordinasi antar seksi di
KPPN (Bank, Vera dan PD)
Lakukan penelitian setiap rincian
saldo Kas di Bendahara
Pengeluaran dan selesaikan
