SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
MEKANISMEPENCATATAN KIRIMAN UANG
Rakortek Seksi Bank
Jakarta, 21-24 Mei 2014
2 – 5 Juli 2014
:
PP nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
PMK nomor 32/PMK.05/2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan KPPN
bersaldo nihil dalam rangka penerapan TSA
Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-32/PB/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Rekening Penerimaan KPPN bersaldo nihil dalam rangka
penerapan TSA
Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-89/PB/2011 tentang Mekanisme
Pengiriman dan Koreksi Data pada KPPN
SE-29/PB/2012 tentang Penggunaan Aplikasi Monitoring Kanwil Dalam Rangka
Pelaksanaan Pelaporan Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran DBH PBB,
monitoring KU KPPN, Monitoring Penerimaan PFK dan Monitoring Retur SP2D
LATAR BELAKANG
TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI TAHUN 2008-2012. BPK RI
TIDAK DAPAT MEYAKINI KEBENARAN ANGKA KIRIMAN UANG
PENYEBAB ANGKA KIRIMAN UANG PEMERINTAH TIDAK DAPAT
DIYAKINI KEWAJARANNYA.
• KESALAHAN PENCATATAN PENERIMAAN ATAU PENGEMBALIAN BELANJA
NEGARA DENGAN NON ANGGARAN ATAU SEBALIKNYA
• REKONSILIASI ANTARA KPPN DENGAN SATKER BELUM DILAKSANAKAN
DENGAN TERTIB
• REKONSILIASI UNTUK TRANSAKSI NON ANGGARAN ANTARA KPPN – KPPN KBI
DAN KPPN- DIT. PKN BELUM DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB
AKIBAT DARI ANGKA KIRIMAN UANG TIDAK DAPAT DIYAKINI
KEWAJARANNYA MAKA ANGKA KAS, UTANG, SILPA, DAN SAL
TIDAK DAPAT DIYAKINI KEWAJARANNYA.
1. Mencatat pelimpahan
penerimaan negara
(berdasarkan nota debet)
sebagai:
a. Pengeluaran KU dari
rek gab KPPN non KBI ke
rek SUBRKUN KPPN KBI
induk => akun 824128
b. Pengeluaran KU dari
SG/ SGG KPPN non KBI
ke rek SUBRKUN KPPN
KBI induk => akun
824123
2. Menerbitkan
faktur kiriman uang
dan
mengirimkannya ke
KPPN KBI Induk
3. Mencocokkan
nota debet (
completion
advice ) dengan
konfirmasi atas
faktur kiriman
uang yang
diterima dari
KPPN KBI Induk
I. Atas pelimpahan ke rek SUBRKUN KPPN KBI Induk pada BI untuk
bank persepsi/ devisa persepsi/pos persepsi yang bermitra KPPN non
KBI, maka KPPN NON KBI :
1. Menerima nota kredit ( confirmation advice) dari KBI
2. Mencatat penerimaan pelimpahan tersebut sebagai:
• Penerimaan KU Rek Gab KPPN non KBI => rek SUBRKUN KPPN
KBI Induk => akun 814128
• Penerimaan KU dari SG/SGG KPPN non KBI => rek SUBRKUN
KPPN KBI Induk => akun 814123
3. Mencocokan nota kredit ( confirmation advice ) dari KBI dengan faktur
KU KPPN non KBI dan menyampaikan konfirmasi atas faktur KU tersebut
serta mengirimkannya kembali kepada KPPN non KBI bersangkutan.
Tugas KPPN
KBI
KPPN KBI Induk dan KPPN KBI Non Induk
1. Mencatat pelimpahan penerimaan berdasarkan nota debet pelimpahan sebagai
• Pengeluaran pemindahbukuan dari Rek Gab ke rek SUBRKUN KPPN KBI Induk
dan/atau rek SUBRKUN KPPN KBI non Induk dengan akun 824316
• Pengeluaran pemindahbukuan dari SG / SGG ke rek SUBRKUN KPPN KBI
Induk dan/atau rek SUBRKUN KPPN KBI non Induk dengan akun 824318
2. Menerima nota kredit ( confirmation advice) dari KBI
3.Mencatat pelimpahan penerimaan tersebut sebagai
• Penerimaan pemindahbukuan dari Rek Gab ke rek SUBRKUN KPPN KBI Induk
dan/atau rek SUBRKUN KPPN KBI non Induk dengan akun 814316
• Penerimaan pemindahbukuan dari SG / SGG ke rek SUBRKUN KPPN KBI
Induk dan/atau rek SUBRKUN KPPN KBI non Induk dengan akun 814318
II. Atas pelimpahan ke rek SUBRKUN KPPN KBI Induk pada BI untuk bank
persepsi/ devisa persepsi/pos persepsi yang bermitra dg KPPN KBI Induk,
dan pelimpahan ke rek SUBRKUN KPPN KBI non induk pada BI untuk Bank
persepsi/devisa persepsi/ pos persepsi yang bermitra dengan KPPN KBI non
Induk, maka :
KONFIRMASI KPPN KBI INDUK DAN KPPN NON
KBI DILAKUKAN TERKAIT :
Faktur Kiriman Uang dari KPPN Non KBI ≠ Nota
Kredit (Confirmation Advice)
Konfirmasi atas FKU ≠ Nota Debet ( Completion
Advice )
Dalam hal selisih tersebut disebabkan kesalahan
pembukuan KPPN, Kanwil menginstruksikan KPPN
bersangkutan untuk melakukan koreksi pembukuan sesuai
ketentuan tentang mekanisme koreksi data pada KPPN
Melakukan konfirmasi pada KPPN bersangkutan atas
terjadinya selisih dimaksud
Dalam hal selisih tersebut sesuai dengan bukti transaksi, Kanwil menginstruksikan KPPN
bersangkutan untuk menjelaskan selisih tersebut dengan mengungkapkan secara memadai dalam
Catatan Atas Laporan Keuangan
Dalam hal selisih tersebut disebabkan perbedaan nilai uang yang dilimpahkan / ditransfer /
dipindahbukukan dengan nilai uang yang diterima pada rekening tujuan pelimpahan / transfer /
pemindahbukuan, kanwil menginstruksikan KPPN agar melakukan langkah-langkah sbb. :
a. Menelusuri selisih dimaksud dengan melakukan konfirmasi kapada BI atau Bank/ Pos Persepsi Mitra
Kerja KPPN terkait.
b. Melakukan koreksi pembukuan berdasarkan hasil konfirmasi sesuai ketentuan tentang mekanisme
pengiriman dan koreksi data KPPN
c. Dalam hal koreksi pembukuan yang dilakukan mengakibatkan terjadinya kurang limpah/ lebih limpah/
terlambat limpah agar diselesaikan sesuai ketentuan
SELISIHKIRIMAN UANG KPPN :
Tahun
2011
Temuan BPK :
Rp.
12.521.440.000,-
Tahun
2012
Temuan BPK :
Rp.
54.184.252.315,-
Tahun
2013
Data Dit PKN :
Rp.
14.253.615.309,-
PERMASALAHAN KIRIMAN UANG
• LEBIH LIMPAH TERJADI PADA SAAT BANK PERSEPSI
MELIMPAHKAN LEBIH BESAR DARIPADA KAS MASUK
(PENERIMAAN).KPPN PENERIMA MENERIMA KAS SESUAI
DENGAN JUMLAH PELIMPAHAN. KPPN NON KBI MEMBUKUKAN
SESUAI LHP, KPPN KBI INDUK SESUAI ADVIS BI.
LEBIH LIMPAH
• KURANG LIMPAH TERJADI PADA SAAT BANK PERSEPSI
MELIMPAHKAN LEBIH KECIL DARIPADA KAS MASUK
(PENERIMAAN). KPPN PENERIMA MENERIMA KAS SESUAI
DENGAN JUMLAH PELIMPAHAN. KPPN NON KBI MEMBUKUKAN
SESUAI LHP, KPPN KBI INDUK SESUAI ADVIS BI.
KURANG LIMPAH
DOKUMEN SUMBER: REKENING KORAN, NOTA DEBIT/KREDIT DAN
BERITA ACARA REKONSILIASI ANTARA KPPN PENGIRIM DAN KPPN
PENERIMA/FAKTUR KIRIMAN UANG
PERMASALAHAN KIRIMAN UANG
• DOUBLE INPUT TERJADI PADA SAAT BANK PERSEPSI MENCATAT
PADA R/K, NOTA DEBET SESUAI NOMINAL YANG DILIMPAHKAN DAN
SESUAI DENGAN KAS MASUK.
• NAMUN, KPPN PENERIMA MENERIMA KAS LEBIH BESAR
DIBANDINGKAN NOMINAL YANG DIBUKUKAN OLEH BANK PERSEPSI.
DOUBLE INPUT
• KURANG INPUT TERJADI PADA SAAT BANK PERSEPSI MENCATAT
PADA R/K, NOTA DEBET SESUAI NOMINAL YANG DILIMPAHKAN DAN
SESUAI DENGAN KAS MASUK.
• NAMUN, KPPN PENERIMA MENERIMA KAS LEBIH KECIL
DIBANDINGKAN NOMINAL YANG DILIMPAHKAN OLEH BANK
PERSEPSI.
KURANG INPUT
DOKUMEN SUMBER: REKENING KORAN, NOTA DEBIT/KREDIT DAN BERITA ACARA
REKONSILIASI ANTARA KPPN PENGIRIM DAN KPPN PENERIMA/FAKTUR KIRIMAN
UANG.
HAL INI KEMUNGKINAN DISEBABKAN : PADA SAAT TRANSAKSI RTGS, BANK
MENGIRIMKAN NOMINAL YANG TIDAK SESUAI DENGAN KAS MASUK
PERMASALAHAN KIRIMAN UANG
• APABILA KAS DILIMPAHKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN DITERIMA
PADA REKENING PENERIMA PADA TAHUN ANGGARAN YANG AKAN DATANG
• TIDAK TERMASUK KAS DALAM TRANSITO BILA KAS DILIMPAHKAN PADA HARI
PERTAMA TAHUN ANGGARAN YANG AKAN DATANG DAN DITERIMA PADA
HARI YANG SAMA.
• ATURAN LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN MENGATUR BAHWA
PENERIMAAN NEGARA YANG DITERIMA PADA PUKUL 15.00 S.D 24.00
DILIMPAHKAN KE REKENING SUB RKUN KPPN PADA TANGGAL 2 JANUARI
TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.
KAS DALAM TRANSITO
• KESALAHAN DILAKUKAN OLEH TELLER BANK
• HAL INI DAPAT DIKETAHUI SETIAP HARI MELALUI REKONSILIASI ATAU FAKTUR
KIRIMAN UANG
• MENGKONFIRMASI KEPADA KPPN PENERIMA
• MENGKOREKSI DATA BASE KODE KPPN PASANGAN
• MEMBUKUKAN DENGAN AKUN YANG SESUAI
KESALAHAN BANK TUJUAN PELIMPAHAN
MEKANISME PENCATATAN KIRIMAN UANG

More Related Content

What's hot

Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNAhmad Abdul Haq
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bankkppn137
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNAhmad Abdul Haq
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
 
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSyarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSri Haryati
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Ahmad Abdul Haq
 
Pengurusan Perbelanjaan & Bayaran
Pengurusan Perbelanjaan & BayaranPengurusan Perbelanjaan & Bayaran
Pengurusan Perbelanjaan & BayaranIszwan Shah
 
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...Indra Yu
 

What's hot (11)

Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
 
Tugas 3 konsep layanan
Tugas 3 konsep layananTugas 3 konsep layanan
Tugas 3 konsep layanan
 
TPP pertemuan 3
TPP pertemuan 3TPP pertemuan 3
TPP pertemuan 3
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bank
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
 
Perdirjen78
Perdirjen78Perdirjen78
Perdirjen78
 
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSyarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpj
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
 
Pengurusan Perbelanjaan & Bayaran
Pengurusan Perbelanjaan & BayaranPengurusan Perbelanjaan & Bayaran
Pengurusan Perbelanjaan & Bayaran
 
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
 

Similar to MEKANISME PENCATATAN KIRIMAN UANG

Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANAhmad Abdul Haq
 
Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)ssuser8f1e591
 
Hibah kpu-materi-sultra
Hibah kpu-materi-sultraHibah kpu-materi-sultra
Hibah kpu-materi-sultraZainal Abidin
 
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptx
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptxPAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptx
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptxSantiSantideswita
 
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4 Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4 Nadie Odhie
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
Pmk No.81.PMK.05.2012: Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
Pmk No.81.PMK.05.2012: Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/LembagaPmk No.81.PMK.05.2012: Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
Pmk No.81.PMK.05.2012: Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/LembagaLelis Tsuroya
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
 
Rekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bankRekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bankridafar
 
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)Ahmad Abdul Haq
 
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahararahmat hidayat
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuanganrajapusbar
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri Suwanti
 
Rekonsiliasi Bank (Recociliation bank) - Riki ardoni
Rekonsiliasi Bank (Recociliation bank) -  Riki ardoniRekonsiliasi Bank (Recociliation bank) -  Riki ardoni
Rekonsiliasi Bank (Recociliation bank) - Riki ardoniRiki Ardoni
 
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Guruh Permadi
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...Ahmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi BankAhmad Abdul Haq
 

Similar to MEKANISME PENCATATAN KIRIMAN UANG (20)

Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
 
Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)
 
Hibah kpu-materi-sultra
Hibah kpu-materi-sultraHibah kpu-materi-sultra
Hibah kpu-materi-sultra
 
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptx
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptxPAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptx
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptx
 
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4 Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
 
Pmk No.81.PMK.05.2012: Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
Pmk No.81.PMK.05.2012: Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/LembagaPmk No.81.PMK.05.2012: Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
Pmk No.81.PMK.05.2012: Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
Rekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bankRekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bank
 
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
 
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara
 
kas.pdf
kas.pdfkas.pdf
kas.pdf
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuangan
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
 
Rekonsiliasi Bank (Recociliation bank) - Riki ardoni
Rekonsiliasi Bank (Recociliation bank) -  Riki ardoniRekonsiliasi Bank (Recociliation bank) -  Riki ardoni
Rekonsiliasi Bank (Recociliation bank) - Riki ardoni
 
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
 
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
 
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
 

More from Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK FisikAhmad Abdul Haq
 

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
 

Recently uploaded

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (16)

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

MEKANISME PENCATATAN KIRIMAN UANG

  • 1. MEKANISMEPENCATATAN KIRIMAN UANG Rakortek Seksi Bank Jakarta, 21-24 Mei 2014 2 – 5 Juli 2014
  • 2. : PP nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah PMK nomor 32/PMK.05/2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan KPPN bersaldo nihil dalam rangka penerapan TSA Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-32/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan KPPN bersaldo nihil dalam rangka penerapan TSA Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada KPPN SE-29/PB/2012 tentang Penggunaan Aplikasi Monitoring Kanwil Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaporan Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran DBH PBB, monitoring KU KPPN, Monitoring Penerimaan PFK dan Monitoring Retur SP2D
  • 3. LATAR BELAKANG TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI TAHUN 2008-2012. BPK RI TIDAK DAPAT MEYAKINI KEBENARAN ANGKA KIRIMAN UANG PENYEBAB ANGKA KIRIMAN UANG PEMERINTAH TIDAK DAPAT DIYAKINI KEWAJARANNYA. • KESALAHAN PENCATATAN PENERIMAAN ATAU PENGEMBALIAN BELANJA NEGARA DENGAN NON ANGGARAN ATAU SEBALIKNYA • REKONSILIASI ANTARA KPPN DENGAN SATKER BELUM DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB • REKONSILIASI UNTUK TRANSAKSI NON ANGGARAN ANTARA KPPN – KPPN KBI DAN KPPN- DIT. PKN BELUM DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB AKIBAT DARI ANGKA KIRIMAN UANG TIDAK DAPAT DIYAKINI KEWAJARANNYA MAKA ANGKA KAS, UTANG, SILPA, DAN SAL TIDAK DAPAT DIYAKINI KEWAJARANNYA.
  • 4. 1. Mencatat pelimpahan penerimaan negara (berdasarkan nota debet) sebagai: a. Pengeluaran KU dari rek gab KPPN non KBI ke rek SUBRKUN KPPN KBI induk => akun 824128 b. Pengeluaran KU dari SG/ SGG KPPN non KBI ke rek SUBRKUN KPPN KBI induk => akun 824123 2. Menerbitkan faktur kiriman uang dan mengirimkannya ke KPPN KBI Induk 3. Mencocokkan nota debet ( completion advice ) dengan konfirmasi atas faktur kiriman uang yang diterima dari KPPN KBI Induk I. Atas pelimpahan ke rek SUBRKUN KPPN KBI Induk pada BI untuk bank persepsi/ devisa persepsi/pos persepsi yang bermitra KPPN non KBI, maka KPPN NON KBI :
  • 5. 1. Menerima nota kredit ( confirmation advice) dari KBI 2. Mencatat penerimaan pelimpahan tersebut sebagai: • Penerimaan KU Rek Gab KPPN non KBI => rek SUBRKUN KPPN KBI Induk => akun 814128 • Penerimaan KU dari SG/SGG KPPN non KBI => rek SUBRKUN KPPN KBI Induk => akun 814123 3. Mencocokan nota kredit ( confirmation advice ) dari KBI dengan faktur KU KPPN non KBI dan menyampaikan konfirmasi atas faktur KU tersebut serta mengirimkannya kembali kepada KPPN non KBI bersangkutan. Tugas KPPN KBI
  • 6. KPPN KBI Induk dan KPPN KBI Non Induk 1. Mencatat pelimpahan penerimaan berdasarkan nota debet pelimpahan sebagai • Pengeluaran pemindahbukuan dari Rek Gab ke rek SUBRKUN KPPN KBI Induk dan/atau rek SUBRKUN KPPN KBI non Induk dengan akun 824316 • Pengeluaran pemindahbukuan dari SG / SGG ke rek SUBRKUN KPPN KBI Induk dan/atau rek SUBRKUN KPPN KBI non Induk dengan akun 824318 2. Menerima nota kredit ( confirmation advice) dari KBI 3.Mencatat pelimpahan penerimaan tersebut sebagai • Penerimaan pemindahbukuan dari Rek Gab ke rek SUBRKUN KPPN KBI Induk dan/atau rek SUBRKUN KPPN KBI non Induk dengan akun 814316 • Penerimaan pemindahbukuan dari SG / SGG ke rek SUBRKUN KPPN KBI Induk dan/atau rek SUBRKUN KPPN KBI non Induk dengan akun 814318 II. Atas pelimpahan ke rek SUBRKUN KPPN KBI Induk pada BI untuk bank persepsi/ devisa persepsi/pos persepsi yang bermitra dg KPPN KBI Induk, dan pelimpahan ke rek SUBRKUN KPPN KBI non induk pada BI untuk Bank persepsi/devisa persepsi/ pos persepsi yang bermitra dengan KPPN KBI non Induk, maka :
  • 7. KONFIRMASI KPPN KBI INDUK DAN KPPN NON KBI DILAKUKAN TERKAIT : Faktur Kiriman Uang dari KPPN Non KBI ≠ Nota Kredit (Confirmation Advice) Konfirmasi atas FKU ≠ Nota Debet ( Completion Advice )
  • 8. Dalam hal selisih tersebut disebabkan kesalahan pembukuan KPPN, Kanwil menginstruksikan KPPN bersangkutan untuk melakukan koreksi pembukuan sesuai ketentuan tentang mekanisme koreksi data pada KPPN Melakukan konfirmasi pada KPPN bersangkutan atas terjadinya selisih dimaksud
  • 9. Dalam hal selisih tersebut sesuai dengan bukti transaksi, Kanwil menginstruksikan KPPN bersangkutan untuk menjelaskan selisih tersebut dengan mengungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Dalam hal selisih tersebut disebabkan perbedaan nilai uang yang dilimpahkan / ditransfer / dipindahbukukan dengan nilai uang yang diterima pada rekening tujuan pelimpahan / transfer / pemindahbukuan, kanwil menginstruksikan KPPN agar melakukan langkah-langkah sbb. : a. Menelusuri selisih dimaksud dengan melakukan konfirmasi kapada BI atau Bank/ Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN terkait. b. Melakukan koreksi pembukuan berdasarkan hasil konfirmasi sesuai ketentuan tentang mekanisme pengiriman dan koreksi data KPPN c. Dalam hal koreksi pembukuan yang dilakukan mengakibatkan terjadinya kurang limpah/ lebih limpah/ terlambat limpah agar diselesaikan sesuai ketentuan
  • 10. SELISIHKIRIMAN UANG KPPN : Tahun 2011 Temuan BPK : Rp. 12.521.440.000,- Tahun 2012 Temuan BPK : Rp. 54.184.252.315,- Tahun 2013 Data Dit PKN : Rp. 14.253.615.309,-
  • 11. PERMASALAHAN KIRIMAN UANG • LEBIH LIMPAH TERJADI PADA SAAT BANK PERSEPSI MELIMPAHKAN LEBIH BESAR DARIPADA KAS MASUK (PENERIMAAN).KPPN PENERIMA MENERIMA KAS SESUAI DENGAN JUMLAH PELIMPAHAN. KPPN NON KBI MEMBUKUKAN SESUAI LHP, KPPN KBI INDUK SESUAI ADVIS BI. LEBIH LIMPAH • KURANG LIMPAH TERJADI PADA SAAT BANK PERSEPSI MELIMPAHKAN LEBIH KECIL DARIPADA KAS MASUK (PENERIMAAN). KPPN PENERIMA MENERIMA KAS SESUAI DENGAN JUMLAH PELIMPAHAN. KPPN NON KBI MEMBUKUKAN SESUAI LHP, KPPN KBI INDUK SESUAI ADVIS BI. KURANG LIMPAH DOKUMEN SUMBER: REKENING KORAN, NOTA DEBIT/KREDIT DAN BERITA ACARA REKONSILIASI ANTARA KPPN PENGIRIM DAN KPPN PENERIMA/FAKTUR KIRIMAN UANG
  • 12. PERMASALAHAN KIRIMAN UANG • DOUBLE INPUT TERJADI PADA SAAT BANK PERSEPSI MENCATAT PADA R/K, NOTA DEBET SESUAI NOMINAL YANG DILIMPAHKAN DAN SESUAI DENGAN KAS MASUK. • NAMUN, KPPN PENERIMA MENERIMA KAS LEBIH BESAR DIBANDINGKAN NOMINAL YANG DIBUKUKAN OLEH BANK PERSEPSI. DOUBLE INPUT • KURANG INPUT TERJADI PADA SAAT BANK PERSEPSI MENCATAT PADA R/K, NOTA DEBET SESUAI NOMINAL YANG DILIMPAHKAN DAN SESUAI DENGAN KAS MASUK. • NAMUN, KPPN PENERIMA MENERIMA KAS LEBIH KECIL DIBANDINGKAN NOMINAL YANG DILIMPAHKAN OLEH BANK PERSEPSI. KURANG INPUT DOKUMEN SUMBER: REKENING KORAN, NOTA DEBIT/KREDIT DAN BERITA ACARA REKONSILIASI ANTARA KPPN PENGIRIM DAN KPPN PENERIMA/FAKTUR KIRIMAN UANG. HAL INI KEMUNGKINAN DISEBABKAN : PADA SAAT TRANSAKSI RTGS, BANK MENGIRIMKAN NOMINAL YANG TIDAK SESUAI DENGAN KAS MASUK
  • 13. PERMASALAHAN KIRIMAN UANG • APABILA KAS DILIMPAHKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN DITERIMA PADA REKENING PENERIMA PADA TAHUN ANGGARAN YANG AKAN DATANG • TIDAK TERMASUK KAS DALAM TRANSITO BILA KAS DILIMPAHKAN PADA HARI PERTAMA TAHUN ANGGARAN YANG AKAN DATANG DAN DITERIMA PADA HARI YANG SAMA. • ATURAN LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN MENGATUR BAHWA PENERIMAAN NEGARA YANG DITERIMA PADA PUKUL 15.00 S.D 24.00 DILIMPAHKAN KE REKENING SUB RKUN KPPN PADA TANGGAL 2 JANUARI TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA. KAS DALAM TRANSITO • KESALAHAN DILAKUKAN OLEH TELLER BANK • HAL INI DAPAT DIKETAHUI SETIAP HARI MELALUI REKONSILIASI ATAU FAKTUR KIRIMAN UANG • MENGKONFIRMASI KEPADA KPPN PENERIMA • MENGKOREKSI DATA BASE KODE KPPN PASANGAN • MEMBUKUKAN DENGAN AKUN YANG SESUAI KESALAHAN BANK TUJUAN PELIMPAHAN