Makalah ini membahas tentang dana pensiun yang terdiri dari dua jenis yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun bertujuan memberikan jaminan kesejahteraan bagi karyawan pada masa pensiun dengan menghimpun dan mengelola dana secara khusus.

1. MAKALAH HUKUM KORPORASI
DANA PENSIUN
Dosen Pembimbing
KHOLIDAZIA EI HF,SHI.,MH.
Di Susun Oleh:
1. Irga Nailul
2. Moch.Yazidz
3. Musoniful Koirot
4. Ana Fitria
5. Usis Azizah
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
ZAINUL HASAN
KRAKSAAN – PROBOLINGGO
2022-2023

2. ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa karena dengan
rahmat,karunia serta taufik dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan makalah
tentang DANA PENSIUN.Makalah ini disusun dalam rangka memperdalam
pemahaman mahasiswa dalam pemikiran sekaligus dalam rangka memenuhi
salah satu syarat penilaian mata kuliah Hukum Korporasi di sekolah tinggi ilmu
hukum zainul hasan gengggong,penyusun makalah ini tidak berniat untuk
mengubah materi yang sudah tersusun.terimakasih kami sampaikan kepada dosen
telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengerjakan tugas ini sehingga
kami menjadi mengerti dan memahami tentang dana pensiun tersebut.
Terimakasih kepada teman-teman yang telah banyak membantu kami dalam
terselesainya makalah ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah di
tentukan semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada
kita semua.
Disini kami sadar banyak kekurangan dalam penulisan atau penyusunan
sehingga kami mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun agar makalah
ini dapat menjadi lebih baik.
Kraksaan,14 maret 2023
Penyusun

3. iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................... i
DAFTAR ISI..................................................................................................... ii
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................... 2
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan............................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Dana Pensiun .......................................... 3
B. Status Badan Hukum Dana Pensiun......................................................... 5
C. Pembentukan Dan Tatacara Pengesahan Dana Pensiun........................... 6
D. Struktur Organisasi Dana Pensiun ........................................................... 7
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................................. 9
B. Saran......................................................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 10

4. 1
BABI
PENDAHULUAN
A. LatarBelakang
Setiap orang pasti akan pensiun dan itu adalah momen yang akan di
hadapi.Pensiun adalah masa seseorang tidak lagi dapat menghasilkan.Karena
merupakan kepastian,maka sudah sewajarnya setiap orang mempersiapkan
diri untuk masuk kedalam fase pensiun dengan menyiapkan dana
pensiun.Tentunya,di luar fasilitas pensiun yang diberikan oleh
perusahaan.Persiapan ini mencakup berbagai bidang termasuk
psikologis,mental spiritual,kesehatan dan tentu saja finansal.
Pada prinsipnya dana pensiun merupakan salah satu alternative untuk
memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan.Adanya jaminan
kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan untuk memperkecil masalah
yang timbul dari risiko yang akan di hadapi dalam perjalanan
hidupnya,misalnya risiko kehilangan pekerjaaan,lanjut usia,dan kecelakaan
yang mengakibatkan cacat tubuh atau bahkan mungkin kematian.Risiko
tersebut memberikan dampak financial,terutama bagi kehidupan karyawan
dan keluarganya.1
Pemberian pensiun kepada para karyawan bukan saja hanya memberikan
kepastian penghasilan di masa yang akan datang,tetapi juga memberikan
motivasi bagipara karyawan untuk giat lagi bekerja.dengan memberikan
program jasa pensiun para karyawan akan merasa aman,terutama bagi
karyawanyang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif
lagi.sedangkan bagi sebagian masyarakat yang masih produktif juga akan
memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh
perusahaannya.
1
Mustafa Edwin,Pengenalan Eksklusif : ekonomi islam, (jakarta : kencana predana media
group,2010),hlm.315

5. 2
B. Rumusan Masalah
1. Apa Definisi Dari Dana Pensiun
2. Apa saja jenis-jenis dana pensiun
C. Manfaat
1. Memberikan jaminan keuangan bagi pensiunan di masa depan
2. Membantu mendorong budaya menabung dan investasi jangka
panjang
3. Meningkatkan stabilitas keuangan dalam jangka panjang,baik untuk
individu maupun untuk perekonomian secara keseluruhan.

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Dana Pensiun
Dana pensiun sebenarnya merupakan suatu institusi atau pranata yang
berasal dari sistem hukum anglo-amerika.Dana pensiun merupakan dana
yang sengaja di himpun secara khusus untuk tujuan memberikan manfaat
kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun,meninggal dunia
atau cacat.Dana yang terhimpun ini di kelola dalam suatu lembaga yang di
sebut “trust” sedangkan pengelolanya disebut sebagai “trustee”.2
Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan
merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu
perusahaan dan memberi pendapatan kepada peserta pensiun sesuai
perjanjian.pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat di berikan pada
saat karyawan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sehingga
memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun.3
Undang – undang dana pensiun nomor 11 tahun 1992 merupakan
kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di indonesia.undang –
undang ini penyelenggaraan suatu program pensiun yang bersiffat
sukarela.artinya didasarkan pada asas kebebasan.walaupun program pensiun
bersifat sukarela,hak penerima manfaat harus di jamin. 4
Sedangkan menurut UU Nomor 11 tahun 1992 dana pensiun adalah
badan hukun yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan
manfaat pensiun.
Perngertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan
setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada
sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
Dasar Hukum Dana Pensiun
2
Pengantar hukum perusahaan,prof.dr.h.zainal asikin,SH.,SU.Dr.L.Wira Pria Suhantara,
S.H.,M.H.
3
Kasmir,Bank dan lembaga keuangan lainnya (jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2008),
hal324
4
Thamrin Abdullah-francis Tantri,Bank dan lembaga keuangan (jakarta:Rajawali
pers,2004)hal 23

7. 4
Landasan hukum dana pensiun di indonesia adalah Undang-undang No.11
Tahun 1992 tertanggal 20 april 1992 tentang dana pensiun (UU Dapen5
).
B. Status Badan Hukum Dana Pensiun
Dana pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan
tatacara yang di atur dalam UU DAPEN (pasal 3 UU DAPEN).Perusahaan
penjaminan dana pensiun merupakan badan hukum yang bertanggung jawab
untuk memberikan jaminan terhadap dana pensiun yang di setorkan oleh
peserta.
C. Jenis Dana Pensiun
Dana Pensiun terdiri dari dua jenis:
1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
2. Dana Pensiun Lembaga Kerja(DPLK)
1. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan hukum
yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri,untuk menyelenggarakan
program pensiu manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti,bagi
kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan
yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja (pasal 1 ayat 2 UU
Dapen).
D. PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENGESAHAN
Pembentukan didasarkan pada:
i. Pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk
mendirikan dana pensiundan memberlakukan peraturan dana
pensiun.
ii. Peraturan dana pensiun yang ditetapkan oleh pendiri.
iii. Penunjukan penguru, dewan pengawas,dan penerima titipan.
 STRUKTUR ORGANISASI DPPK :
1). Pengurus
2). Dewan pengawas
a. Pengurus
5
Pengantar hukum perusahaan,prof.dr.h.zainal asikin,SH.,SU.Dr.L.Wira Pria Suhantara,
S.H.,M.H.

8. 5
i. Pengurus dalam dana pensiun memegang peranan yang
sanagt sentral yaitu bahwa pengurus bertanggung jawab atas
pelaksanaan peraturan dana pensiun,pengelola dana
pensiun,melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama
dana pensiun serta mewakili dana pensiun di dalam dan di
luar pengadilan. (pasal 3 ayat 3 UU Dapen)
ii. Untuk meluakukan tindakan yang di perlukan dalam rangka
pelaksanaan ketentuan dalam dana pensiun,pengelolaan dana
pensiun,pengelolaan investasi dan menjamin ke amanan
kekayaan dana pensiun,pengurus dapat mengadakan
perjanjian dengan pihak ke tiga. (pasal 11 UU Dapen )
iii. Secara lebih detail,kewajiban pengurus dana pensiun diatur
lebih lanjut dalam peraturan pemerintah No.76 tahun 1992
tentang dana pensiun pemberi kerja.
iv. Pengurus,masing-masing atau bersama-sama,bertanggung
jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada
kekayaan dana pensiun akibat tindakan pengurus yang
melanggar atau melalikan tugas atau kewajibannya
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan
peraturan perundang-undangan tentang dana pesniun,serta
wajib mengembalikan kepada dana pensiun segala
kenikmatan yang di peroleh atas dari kekayaan dana pensiun
secara melawan hukum (pasal 21 pp no.76/1992)
b. Dewan Pengawas
i. Keanggotaan dewan pengawas terdiri dari wakil pemberi
kerja dan peserta dengan jumlah yang sama.(pasal 12 ayat 1
UU Dapen)
ii. Anggota dewan pengawas diangkat oleh pendiri (pasal 12
ayat 2 UU Dapen)
iii. Tugas dan wewenang dewan pengawas.

9. 6
 Melakukan pengawasan atas pengelolaan dana pensiun
oleh pengurus.
Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil
pengawasannya kepada pendiri dan salinannya
diumumkan agar peserta mengetahuinya.
2. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan
asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program iuran pasti bagi
perorangan,baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari
dana pensiun pemberi kerja,baik bank atau perusahaan asuransi jiwa
yang bersangkutan.(pasal 1 ayat 4 UU Dapen).
E. PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENGESAHAN
i. DPLK Hanya dapat menyelenggarakan program pensiun manfaat
pasti.(pasal 40 UU Dapen).
ii. Bank dan perusahaan asuransi jiwa dapat bertindak sebagai pendiri
dana pensiun lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan dalam peraturan pemerintah.(pasal 40 ayat 2 UU Dapen)
iii. Untuk dapat mendirikan dana pensiun lembaga keuangan,bank atau
perusahaan asuransi jiwa dimaksud wajib mengajukan permohonan
pengesahan kepada mentri keuangan dengan melapirkan peraturan
dana pensiun.(pasal 40 ayat 3 UU Dapen)
iv. Ketentuan mengenai hal-hal yang diwajib dimuat dalam peraturan
dana pensiun diatur lebih lanjut dengan peratran pemerintah.(pasal
41 ayat 1 UU Dapen)
v. Setiap pengesahan atas peraturan dana pensiun wajib mendapatkan
pengesahan dari mentri keuangan.(pasal 41 ayat 2 UU Dapen)
 STRUKTUR ORGANISASI DPLK:
1. Pengurus
2. Dewan pengawas
a. Pengurus
i. Menurut pasal 9 peraturan pemerintah No.77 tahun 1997 tentang
DPLK (pp.no.77/1992)pendiri dana pensiun bertindak sebagai

10. 7
pengurus dana pensiun dan bertangung jawab atas pengelolaan dan
investasi dana pensiun.
ii. Secara lebih detail,kewajiban pengurus dana pensiun diatur lebih
lanjut dalam PP No. 77/1992.
iii. Pengurus bertanggung jawab atas segalakerugian yang timbul pada
kekayaan dana pensiun akibat tindakan pengurus yang melanggar
atau melalaikan tugas atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan
dalam peratran dana pensiun dan peraturan perundang-undangan
tentang dana pensiun,serta wajib mengembalikan kepada dana
pensiun segalakenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan
dana pensiun secara melawan hukum (pasal 1 PP No. 77/1992).
b. Dewan pengawas
i. Dewan pengawas atau yang setara dengan itu dari pendiri dana
pensiun bertindak sebagai dewan pengawas dan bertanggung
jawab mengawasi pengelolaan dan investasi dana pensiun (pasal
15 PP no.77/1992)
ii. Secara lebih detail,tugas dan wewenang dewan pengawas dana
pensiun diatur lebh lanjut dalam PP No.77/1992.

11. 8
BAB III
A. KESIMPULAN
1. Dana Pensiun Merupakan Dana Yang Sengajadihimpun Secara Khusus
Untuk Tujuan Memberukan Manfaat Kepada Karyawan Pada Saat Mereka
Mencapai Usia Pensiun,Meninggal Dunia Atau Cacat.
2. Jenis –Jenis Dana Pensiun Terdiri Dari 2 :
a.Dana pensiun pemberi kerja (DPPK)
b. Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK)
B. SARAN
Apabila penyusunan makalah ini ada yang kurang berkenan dihati pembaca,
kami selaku Pemakalah meminta maaf dan semoga ada kritik dan saran yang
bermanfaat dan membangun Dari para pembaca

12. 9
DAFTAR PUSTAKA
Mustafa Edwin,Pengenalan Eksklusif : ekonomi islam, (jakarta : kencana predana
media group,2010),hlm.315
Pengantar hukum perusahaan,prof.dr.h.zainal asikin,SH.,SU.Dr.L.Wira Pria
Suhantara, S.H.,M.H.
Kasmir,Bank dan lembaga keuangan lainnya (jakarta:PT.RajaGrafindo
Persada,2008), hal324
Thamrin Abdullah-francis Tantri,Bank dan lembaga keuangan (jakarta:Rajawali
pers,2004)hal 23