Makalah ini membahas tentang pengertian, pendekatan, dan aliran-aliran sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya secara empiris. Ada tiga pengaruh utama pembentukannya yaitu filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi. Pendekatan sosiologi hukum meliputi pendekatan hukum sebagai nilai dan instit
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
SOSIOLOGIHUKUM
1. 1
TUGAS MAKALAH
SOSIOLOGI HUKUM
“PENGERTIAN, PENDEKATAN, DAN ALIRAN-ALIRAN
SOSIOLOGI HUKUM”
DISUSUN OLEH:
NAMA : KARISMA SULASTRI
NIM : B012222090
PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023
2. 2
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
makalah Sosiologi Hukum yang berjudul “Pengertian, Pendekatan, dan
Aliran-Aliran Sosiologi Hukum” dengan baik dan tepat waktu.
Makalah ini disusun untuk membantu mengembangkan
kemampuan pemahaman pembaca terhadap pengertian sosiologi hukum,
pendekatan dalam sosiologi hukum, dan apa saja aliran-aliran yang
mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Pemahaman tersebut
dapat dipahami melalui pendahuluan, pembahasan masalah, serta
penarikkan garis kesimpulan dalam makalah ini.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada segala pihak yang
berkontribusi dalam membentu penulis menyusun makalah ini.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Saran, kritik
dan masukan sangat penulis harapkan dari seluruh pihak dalam proses
membangun mutu makalah ini.
Makassar, 14 April 2023
Penulis
3. 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ 2
DAFTAR ISI....................................................................................................................... 3
BAB I .................................................................................................................................. 4
PENDAHULUAN .............................................................................................................. 4
A. LATAR BELAKANG MASALAH......................................................................... 4
B. RUMUSAN MASALAH ........................................................................................ 5
C. TUJUAN ................................................................................................................. 5
BAB II................................................................................................................................. 6
PEMBAHASAN................................................................................................................. 6
A. SOSIOLOGI HUKUM........................................................................................... 6
B. PENDEKATAN & ALIRAN SOSIOLOGI HUKUM ........................................... 9
BAB III.............................................................................................................................. 15
PENUTUP ....................................................................................................................... 15
A. Kesimpulan.......................................................................................................... 15
B. Saran.................................................................................................................... 15
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................... 17
4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Filsafat hukum sebagai bagian dari disiplin hukum, telah memiliki
tradisi yang lama dan telah di kembangkan oleh ahli-ahli pemikir yang
tersohor. Filsafat hukum tersebut terutama berusaha menghayati arti dan
hakikat hukum, telah banyak mengahasilkan pemikiran-pemikiran yang
berguna. Akan tetapi tidak dapat disangkal, bahwa hasil-hasil dari pemikir
tadi tidak semuanya dapat dijadikan pegangan. Hal ini disebabkan karena
timbulnya usaha-usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti,
apakah hukum itu, apakah keadilan, apakah hukum yang tidak baik dapat
dinamakan hukum.
Dalam usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang arti
hukum seringkali dikemukakan bagaimana hukum itu seharusnya. Bagi
mereka yang menelaah masyarakat secara empiris, hal itu sangat sulit
untuk diterima karena fakta harus dipisahkan degan keadaan yang
seharusnya terjadi. Namun demikian hal ini bukan berarti hasil-hasil
pemikiran tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap
perkembangan sosiologi hukum. Sosilogi hukum pada hakikatnya lahir
dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat (hukum),
ilmu sosiologi.
Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara
perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat
mempengaruhi masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan
hukum. Alam pikiran manusia dalam dunia sosial ditentukan oleh prinsip
hubungan timbal balik dalam memberi dan menerima, sehingga tampak
jelas bahwa manusia menciptakan dunia sosial pada hakekatnya justru
akan memperbudak mereka sendiri dan manusia memelihara kapasitas
untuk mengubah dunia sosial yang membelenggu mereka sendiri. Pada
5. 5
hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyentuh dari aspek sosiologi
hukum, atau aspek sosial masyarakat oleh karena tak ada keragu-raguan
lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem
sosial dimana sistem hukum tadi merupakan bagiannya.
Dalam berbagai disiplin ilmu yang ada sudah barang tentu terdapat
pendekatan yang dipakai guna mencapai tujuan dari disiplin ilmu
tersebut. Pendekatan dipergunakan untuk mempermudah mengkonstruksi
struktur pemahaman, dengan memperhatikan ruang lingkup serta objek
yang ingin dipahami. Sosiologi hukum sebagai salah satu disiplin ilmu juga
tentu saja memiliki hal tersebut, selain itu sosiologi hukum juga
mempunyai beberapa aliran yang mempengaruhi pembentukannya.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum?
2. Bagaimanakah pendekatan dan aliran-aliran yang mempengaruhi
pembentukan sosiologi hukum?
C. TUJUAN
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka makalah ini
bertujuan untuk:
1. Mengetahui Apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum.
2. Mengetahui pendekatan dan aliran-aliran yang mempengaruhi
pembentukan sosiologi hukum.
6. 6
BAB II
PEMBAHASAN
A. SOSIOLOGI HUKUM
Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik
antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris analitis.
ada lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) disiplin ilmu, yaitu
filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang berorientasi dibidang
hukum.
1. Filsafat hukum
Konsep yang dilahirkan oleh aliran positivisme (Hans Kelsen) yaitu
“stufenbau des recht” atau hukum bersifat hirarkis artinya hukum itu tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Dimana
urutannya yaitu :
a. Grundnorm (dasar sosial daripada hukum)
b. Konstitusi
c. Undang-undang dan kebiasaan
d. Putusan badan pengadilan
2. Ilmu Hukum
Yang mendukung ilmu sosiologi hukum adalah ilmu hukum yang
menganggap bahwa hukum itu adalah gejala sosial. Sosiologi dan ilmu
hukum mempunyai kaitan. Jika ilmu hukum hanya memandang hukum
dari segi normatif saja yaitu perundang-undangan atau perintah
penguasa. Maka sosiologi hukum memandang hukum adalah gejala social
yang ada di dalam masyarakat.
3. Sosiologi yang berorientasi di bidang hukum
Menurut Emile Durkhain mengungkapkan bahwa dalam masyarakat
selalu ada solideritas social yang meliputi :
7. 7
Solideritas social mekanis yaitu terdapat dalam masyarakat
sederhana dimana kaidah hukumnya bersifat represif (yang
diasosiasikan dalam hukum pidana)
Solideritas social organis yaitu terdapat dalam masyarakat
modern dimana kaidah hukumnya bersifat restitutif (yang
diasosiasikan dalam hukum perdata).
Max Weber dengan teori ideal type, mengungkapkan bahwa
hukum meliputi :
Irasionil materil (pembentuk undang-undang mendasarkan
keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai
emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidahpun)
Irasionil formal (pembentuk undang-undang dan hakim
berpedoman pada kaidah-kaidah diluar akan, oleh karena
didasarkan pada wahyu atau ramalan)
Rasional materil (keputusan-keputusan para pembentuk
undang-undnag dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci,
kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideologi)
Rasional formal (hukum dibentuk semata-mata atas dasar
konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum)
Konsep-Konsep Sosiologi Hukum
1. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Control (Pengendalian Sosial)
Hukum sebagai social control : kepastian hukum, dalam artian UU
yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum.
Fungsinya masalah penginterasian tampak menonjol, dengan terjadinya
perubahan perubahan pada faktor tersebut di atas, hukum harus
menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta
kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu
ketertiban serta produktivitas masyarakat
Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi
seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan
yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.
8. 8
Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan
pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-
kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum
merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari
perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta
bendanya.
2. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Engineering
Hukum dapat bersifat sosial engineering : merupakan fungsi hukum
dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap
masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami
pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang
menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori
imperative tentang fungsi hukum.
Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-
lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang
selama ini tidak mengenalnya, sebagai konsekuensi Negara sedang
membangun, yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan
taraf hidup masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai sarana
pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam
mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional
ke dalam pola pemikiran yang rasional/modern.
3. Wibawa Hukum
Melemahnya wibawa hukum menurut O. Notohamidjoyo,
diantaranya karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya
dari norma-norma sosial bukan hukum, norma-norma hukum belum sesuai
dengan norma-norma sosial yang bukan hukum, tidak ada kesadaran
hukum dan kesadaran norma yang semestinya, pejabat-pejabat hukum
yang tidak sadar akan kewajibannya untuk memelihara hukum Negara,
adanya kekuasaan dan wewenang, ada paradigma hubungan timbal balik
antara gejala sosial lainnya dengan hukum.
9. 9
B. PENDEKATAN & ALIRAN SOSIOLOGI HUKUM
1. Pendekatan Sosiologi Hukum
a. Pendekatan Hukum Sebagai Nilai
Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti, bahwa
kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung
tinggi oleh masyarakat. Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur
seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan tersebut. Dengan demikian,
moral keadilan telah menjadi dasar untuk mensahkan kehadiran dan
bekerjanya hukum.1
Dalam buku Sosiologi karangan Satjipto Raharjo dikemukakan
keberatan Donald Black, seorang Sosiolog Hukum Amerika terkemuka
yang sama sekali menolak untuk membicarakan nilai-nilai, sebab
Sosiologi Hukum seharusnya konsisten sebagai ilmutentang fakta, jadi
sesatu itu harus berdasarkan pada apa yang dapat diamati dan
dikualifikasikan.
b. Pendekatan Hukum Sebagai Institusi
Dalam Sosiologi Hukum, institusi adalah suatu sistem
hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dengan mendefenisikan
dan membagikan peran-peran yang saling berhubungan di dalam
institusi. Para pihak dalam institusi menempati dan menjalankan
perannya masing-masing, sehingga mengetahui apa yang diharapkan
orang darinya dan apa yang dapat diharapkannya dari orang lain.
Institusi menjadikan usaha untuk menghadapi tuntutan-tuntutan dasar
dalam kehidupan tersebut berlangsung tertib, berkesinambungan dan
bertahan lama (enduring). keadaan yang demikian itu dimungkinkan,
karena institusi memuat peraturan, prosedur dan praksis. Institusi
tersusun dari (1) nilai, (2) kaidah, (3) peran dan (4) organisasi.
Institusionalisasi adalah usaha untuk membuat institusi menjadi
mapan. Persoalan yang dihadapi negara berkembang pada umumnya
1
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing,
2009) hal. 66.
10. 10
adalah bagaimana membuat hukum itu memiliki otoritas yang cukup
agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik.2
2. Aliran yang Mempengaruhi Pembentukan Sosiologi Hukum
a. Mazhab Formalitas
Tokoh terpenting dalam mazhab ini adalah Jhon Austin (1790-
1859), ia mengatakan bahwa: hukum merupakan perintah dari mereka
yang memegang kekuasan tertinggi (law is command of the lawgivers),
atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah
perintah yang dibebankan untuk mengatur mahluk berfikir, perintah
mana yang dilakukan oleh mahluk berfikir yang memegang dan
mempunyai kekuasaan. Austin menganggap hukum sebagai suatu
sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup dan karena ajarannya
dinamakan Analitical Jurisprudence. Ajaran Austin kurang/tidak
memberi tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat.
Austin membagi hukum dalam 2 (dua) bagian:
1) Hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia
2) Hukum yang dibuat dan disusun oleh manusia, hukum ini terbagi
lagi menjadi 2 (dua) bagian:
Hukum yang sebenarnya; hukum yang tepat disebut
sebagai hukum, jenis hukum ini disebut juga sebagai
hukum positif. Hukum yang sebenarnya mengandung:
perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Hukum yang
sebenarnya terbagi dua yaitu Hukum yang dibuat oleh
penguasa seperti undang-undang, peraturan pemerintah
dan lain-lain. Serta hukum yang dibuat atau disusun oleh
rakyat secara individual yang dipergunakan untuk
melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya,
misalnya: hak kurator terhadap badan/orang dalam kuratele
2
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, (Surakarta:
Muhammadiyah University Press, 2002) hal. 83-84.
11. 11
atau hak wali terhadap orang yang berada dibawah
perwalian.
Hukum yang tidak sebenarnya; adalah bukan hukum yang
merupakan hukum yang secara langsung berasal dari
penguasa, tetapi peraturan-peraturan yang berasal dari
perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan tertentu.
b. Mazhab Sejarah dan Kebudayaan
Mazhab sejarah dan kebudayaan ini adalah senyatanya
mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan mazhab formalisme.
Dalam hal ini mazhab sejarah dan kebudayaan menekankan
bahwasanya hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka
sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul. Munculnya aliran
sejarah setidaknya dilatar belakangi oleh tiga hal :
1) Rasionalisme abad XVIII yang didasarkan pada hukum alam yang
dipandang tidak memperhatikan fakta sejarah.
2) Semangat revolusi Perancis yang menentang tradisi dan lebih
mengutamakan rasio.
3) Adanya larangan penafsiran oleh hakim karena undang-undang
dipandang telah dapat memecahkan semua masalah hukum.
Beberapa pemikir mazhab ini, antara lain Friedrich Karl von
Savigny (1779-1861) berasal dari jerman, tokoh ini juga ini dianggap
sebagai pemuka sejarah hukum (bahkan Georges Gurvitch
menyatakan Savigny dan Puhcha adalah peletak dasar mazhab
sejarah ini). Ia berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan
dari kesadaran hukum masyarakat (valksgeist). Yang mana semua
hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan serta bukan berasal
dari pembentukan undang-undang.
Tokoh lain dalam mazhab ini adalah Sir Henry Maine (1822-
1888), ia mengatakan bahwa perkembangan hukum dari status
kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang mana
masih sederhana kepada masyarakat yang senyatanya sudah modern
12. 12
dan kompleks serta kaidah-kaidah hukum yang ada pada masyarakat
sederhana secara berangsur-angsur akan hilang dan berkembang
kepada kaidah-kaidah hukum sudah moderndan kompleks. Mazhab ini
membangun kajian-kajian adaptif atas masyarakat yang relatif bersifat
statis homogen, dengan masyarakat yang komplek (modern), dinamis dan
relatif heterogen. Sehingga sangat membantu dalam perkembangan
bahkan memprediksi bangunan Sosiologi hukum baik secara teoritis
maupun secara aplikatif. Sehingga apa yang dikatakan Satjipto
Rahardjo bahwa benturan-benturan antara hukum dan negara dengan
masyarakat dengan segala budayanya yang lebih alami memang tidaklah
dapat dihindari, apalgi suatu negara dan bangsa yang sangat majemuk
(seperti Indonesia), makanya agar proses hukum itu tidak dibatasi
sebagai proses hukum, melainkan sebagaimana ditegaskan Satjipto
Rahardjo adalah juga proses sosial.
3.Aliran Utilitarianisme
Prinsip aliran ini adalah bahwa masyarakat bertindak untuk
memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Sebagaimana
yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) yang berpendapat
Bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas Hukum
adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan. Menurutnya
pemidanaan haruslah bersifat spesifik untuk tiap jenis kejahatan, dan
seberapa besar pidana itu boleh diberikan, hal ini tidak boleh melebihi
jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah timbulnya kejahatan. Yang
menjadi kelemahan teori Bentham ini adalah bahwa ukuran keadilan,
kebahagiaan dan penderitaan itu sendiri diinterpretasikan relatif berbeda
antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Sehingga keadilan dan
penderitaan tersebut tidaklah menjadi wujud yang pasti sama bagi setiap
manusia.3
4.Aliran Sociological Jurisprudence
3
Sukarno Aburaera, Muhadar & Maskun, Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, (Depok:
Prenadamedia Grup, 2013) hal. 111.
13. 13
Ajaran-ajaran aliaran Sociological Juriprudence berkembang dan
menjadi popular di Amerika Serikat terutama atas jasa Roscoe Pound
(1870-1964). Roscoe berpendapat, bahwa hukum harus dilihat atau
dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum
untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-
kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.
Pound menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu
proses (Law in Action) yang dibedakannya dengan hukum tertulis (Law
in The Books). Pembedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang
hukum, baik hukum subtansif maupun hukum ajektif. Ajarannya
tersebut menonjolkan masalah, apakah hukum yang ditetapkan sesuai
dengan polpola perikelakuan. Ajarannya tersebut dapat diperluas lagi
sehingga mencakup masalah keputusan-keputusan pengadilan serta
pelaksanaannya dan juga antara isi suatu peraturan dengan efek-
efeknya yang nyata. Baik Sosiological Jurisprudencedan Sosiologi Hukum
mempunyai pokok perhatian yang sama. Pound mengakui bahwa
hukum hanyalah merupakan salah satu alat pengendalian sosial,
bahkan hukum selalu menghadapi tantangan dari pertentangan-
pertentangan.4
5. Aliran Realisme Hukum
Aliran ini diprakarsai oleh Karl Liewellyn (1893-1962), Jereme
Frank (1889-1957) dan Justice Oliver Wendell Halmes (1841-1935)
ketiga orang tersebut berasal dari Amerika. Konsep mereka sangat
radikal tentang proses peradilan, dikatakannya bahwa hakim-hakim
tidaklah hanya menentukan hukuman, tetapi bahkan membentuk
hukum. Seorang hakim selalu harus memilih, dia yang menentukan
prinsip-prinsip mana yang dipakai dalam menentukan pemeriksaan di
pengadilan dan pihak-pihak mana yang akan menang dalam suatu
perkara. Sering kali suatu keputusan hakim telah mendahului
4
Ibid, hal. 123
14. 14
penggunaan prinsip-prinsip hukum yang formal. Kemudian konsep
keadilan dirasinalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis.
Aliran realisme hukum sangat memperhatikan tentang konsep
keadilan, namun secara ilmiah mereka menyadari bahwa keadilan, atau
hukum yang adil itu sendiri paling tidak sangat sulit ditentukan kalau tidak
dikatakan tak bisa ditetapkan. Sementara itu tugas hukum tidak lebih
hanyalah proses dugaan bahwa apabila seseorang berbuat dan atau
tidak berbuat sesuatu, maka dia akan menerima derita sebagai sanksi
dan atau sebaliknya sesuai dengan proses keputusan yang ditetapkan.5
5
Ibid, hal. 128-129.
15. 15
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan
hal-hal sebagai berikut:
1. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik
antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris
analitis. ada lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) disiplin
ilmu, yaitu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang berorientasi
dibidang hukum.
2. Beberapa pendekatan dalam sosiologi hukum yaitu: a). Pendekatan
Hukum Sebagai Nilai dan b). Pendekatan Hukum Sebagai Institusi.
Adapun aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi
hukum yaitu: a). Mazhab sejarah, tokohnya Carl Von Savigny (hukum
itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh da berkembang bersama-sama
masyarakat). b). Mazhab utility, tokohnya Jeremy Bentham (hukum itu
harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia). c).
Aliran sociological jurisprudence, tokohnya Eugen Ehrlich (hukum
yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam
masyarakat atau living law). d). Aliran pragmatical legal realism,
tokohnya Roscoe Pound (law as a tool of social engineering), Karl
Llewellyn, Jerome Frank, Justice Oliver (hakim-hakim tidak hanya
menemukan huhum akan tetapi bahkan membentuk hukum).
B. Saran
Sebaiknya dalam menghadapi persoalan hukum, bukan hanya
perlu memerhatikan dari segi normatif tapi juga dari segi sosiologisnya,
karena ini merupakan ilmu yang mempelajari hukum dari kacamata social
atau hukum yang nyata terjadi dalam masyarakat. Diharapkan dengan
17. 17
DAFTAR PUSTAKA
Aburaera, Sukarno, dkk. 2013. Filsafat Hukum: Teori dan Praktik. Depok:
Prenadamedia Grup.
Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis,
Yogyakarta: Genta Publishing.
Rahardjo, Satjipto. 2002. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan
Pilihan Masalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
https://www.academia.edu/38613522 diakses pada 13 April 2023
https://sites.google.com/a/unida.ac.id/gelardwi/pengantar-ilmu-
hukum/sociological-jurisprudence Diakses pada 13 April 2023
http://bentukdanisi.blogspot.co.id/2012/10/mazhab-mazhab-teori-huku-
terkait.html Diakses pada 13 April 2023