Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Presentasi Bawaslu.pptx
Similar to Presentasi Bawaslu.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
Presentasi Bawaslu.pptx
- 1. PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU SERTA PEMAHAMAN PASAL TINDAK PIDANA Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sutikno, S.H., M.H.
- 2. Dasar Hukum Pemilihan dan Pemilihan Umum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati.
- 3. Peran Jaksa dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terlibat dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU); Menerima dugaan tindak pidana pemilu sebagai bagian dari GAKKUMDU; Pengaturan GAKKUMDU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu; Kejaksaan sebagai penuntut umum perkara tindak pidana.
- 4. Peran Jaksa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Panitia Pemilihan bekerja sama dengan penegak hukum (termasuk Kejaksaan) untuk mencegah pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan; Menjadi bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU); dan Pengaturan lebih lanjut mengenai GAKKUMDU diatur dalam Peraturan Bersama antara Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua Bawaslu.
- 5. Definisi Gakkumdu Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Gakkumdu terdiri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan Gakkumdu Luar Negeri yang berkedudukan di panwaslu LN (khusus pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.)
- 6. Dalam UU Ditetapkan Peraturan Lebih Lanjut Mengenai GAKKUMDU Ditetapkan dalam Peraturan Bawaslu dan Peraturan Bersama Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (khusus pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, dan Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Bagaimana dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati, dan/atau walikota tahun 2024 apakah perlu diterbitkan keputusan bersama dalam pelaksanaan kegiatan GAKKUMDU;
- 7. Unsur Kejaksaan pada Tata Organisasi Gakkumdu Tingkat Penasehat Pembina Koordinator Anggota Pusat Jaksa Agung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Direktur Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya Jaksa pada Direktorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya Provinsi Kepala Kejaksaan Tinggi Asisten Tindak Pidana Umum Koordinator pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Jaksa pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kabupaten /Kota Kepala Kejaksaan Negeri Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kepala Seksi Tindak Pidana Umum untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Kepala Sub Seksi Pra-Penuntutan Pidana Umum untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum tindak pidana pemilihan
- 8. Gakkumdu Luar Negeri Khusus pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Unsur Kejaksaan diwakili oleh Kepala Bidang Kejaksaan di Luar Negeri atau Atase Kejaksaan dan/atau Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan.
- 9. Jaksa pada GAKKUMDU untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Memiliki pengalaman sebagai Penuntut Umum; Memiliki kualifikasi dan kompetensi; Pada tingkat pusat paling banyak berjumlah 6 (enam) orang dan pada provinsi serta kabupaten/kota paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Jumalh dapat ditambah dalam kondisi khusus sesuai kebutuhan; Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu pusat paling banyak 15 (lima belas) orang, jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu provinsi paling banyak 9 (sembilan) orang dan Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu kabupaten/kota paling banyak 6 (enam) orang. Dalam hal diperlukan, jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu pada setiap tingkatan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. Jaksa pada GAKKUMDU ditetapkan JAMPIDUM/Kajati/Kajari yang bertugas selama tahapan pemilihan umum; dan Jaksa pada GAKKUMDU ditunjuk oleh Jaksa Agung/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kajati, atau Kajari berdasarkan surat perintah. Jaksa pada GAKKUMDU melakukan penuntutan tindak pidana pemilihan pada Sentra GAKKUMDU serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilihan sejak Jaksa mendampingi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilu.
- 10. Peran Jaksa dalam Penerimaan Laporan/Temuan Jaksa bersama Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dalam Sentra GAKKUMDU mendampingi Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penerimaan Laporan/Temuan; Pada pendampingan dimaksud dilakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan; Mendampingi Pengawas Pemilihan dalam melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir.
- 11. Peran Jaksa dalam Pembahasan Pertama untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Melakukan pembahasan pertama bersama Pengawas Pemilihan, dan Penyidik Tindak Pidana Pemilu dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan/temuan diterima; Pembahasan pertama dilakukan guna menemukan peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilihan dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; Pembahasaan dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra GAKKUMDU sesuai tingkatan masing-masing yang mana apabila dipimpin dari unsur Kejaksaan maka diduduki oleh Direktur Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Koordinator pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, atau Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; Hasil pembahasan pertama dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa.
- 12. Peran Jaksa dalam Pembahasan Pertama Untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melakukan pembahasan pertama bersama Pengawas Pemilihan, dan Penyidik Tindak Pidana Pemilu dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu; Pembahasan Pertama dilakukan guna menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu; Pembahasaan dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra GAKKUMDU sesuai tingkatan masing-masing yang mana apabila dipimpin dari unsur Kejaksaan maka diduduki oleh Direktur Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Koordinator pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, atau Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; Hasil pembahasan pertama dituangkan dalam Berita Acara I yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.
- 13. Peran Jaksa dalam Kajian Pelanggaran Pemilihan Bersama Penyidik mendampingi Pengawas Pemilihan/Pengawas Pemilu dalam meminta keterangan/klarifikasi Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli; Melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian laporan/temuan; Melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses penyelidikan.
- 14. Peran Jaksa dalam Pembahasan Kedua untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Melakukan pembahasan kedua bersama Pengawas Pemilihan, dan Penyidik Tindak Pidana Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak laporan/temuan diterima; Pembahasan dua untuk menentukan apakah merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan atau bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti; Pembahasan dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra GAKKUMDU sesuai tingkatan masing-masing yang mana apabila dipimpin dari unsur Kejaksaan maka diduduki oleh Direktur Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Koordinator pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, atau Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; Menentukan apakah dilanjutkan ke penyidikan atau dihentikan penanganan; Apabila diputuskan untuk dilanjutkan ke penyidikan, maka ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu; Hasil pembahasan kedua dituangkan dalam berita acxara pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa.
- 15. Peran Jaksa dalam Pembahasan Kedua untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melakukan pembahasan kedua bersama Pengawas Pemilihan, dan Penyidik Tindak Pidana Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu; Pembahasan dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra GAKKUMDU sesuai tingkatan masing-masing yang mana apabila dipimpin dari unsur Kejaksaan maka diduduki oleh Direktur Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Koordinator pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, atau Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; Menentukan apakah merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, apabila merupakan tindak pidana pemilu maka pengawas pemilu akan meneruskan penanganan dugaan tindak pidaan pemilu ke Penyidik dan apabila bukan maka penyelidikan dihentikan; Hasil Pembahasan kedua dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan II yang ditandatangani oleh Jaksa bersama Pengawas Pemilu dan Penyidik.
- 16. Peran Jaksa dalam Pra-Penuntutan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Menerima SPDP dari Penyidik Tindak Pidana Pemilihan yang ditandatangani Koordinator Sentra GAKKUMDU; Melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses penyidikan yang berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari sejak penerusan laporan/temuan atau diterimanya laporan polisi;
- 17. Peran Jaksa dalam Pembahasan Ketiga Pembahasan ketiga dilakukan selama penyidikan; Jaksa menghadiri Pembahasan ketiga; Pembahasan ketiga dapat menghasilkan kesimpulan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum; Hasil pembahasan ketiga dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa. Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai petunjuk; Penuntut Umum menerima kembali berkas yang diperbaiki dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Proses ini hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali; Setelah berkas yang dinyatakan lengkap, Jaksa menerima Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.
- 18. Peran Jaksa dalam Penuntutan Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan; Membuat rencana dakwaan, surat dakwaan, rencana tuntutan, dan surat tuntutan serta melaporkannya ke Pembina Sentra GAKKUMDU Kejaksaan sesuai tingkatan; Surat dakwaan juga ditembuskan kepada Koordinator Sentra GAKKUMDU dari unsur Polri dan Pengawas Pemilihan sesuai tingkatan;
- 19. Peran Jaksa Setelah Putusan Pengadilan Dibacakan Setelah putusan pengadilan dibacakan, penuntut umum melaporkan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan; Hasil laporan dari Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan selanjutnya dilaporkan kepada Sentra Gakkumdu dalam pembahasan yang dihadiri oleh koordinator dari unsur pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan sesuai tingkatan, paling lama 1 x 24 jam setelah Putusan Pengadilan dibacakan untuk pengambilan sikap untuk dilakukan upaya hukum atau menindaklanjuti putusan pengadilan; Apabila diputuskan untuk melakukan upaya hukum, maka Penuntut Umum mengajukan banding dan memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan; Dalam hal terdakwa melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan, Penuntut Umum membuat kontra memori banding.
- 20. Pelaksanaan Putusan Jaksa pada Sentra Gakkumdu melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa dan dapat didampingi oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Pengawas Pemilihan Psl 84 ayat (2) KUHP ”Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan- kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.”
- 21. Mekanisme Penegakan Hukum Pemilihan dan Pemilu berdasarkan Peraturan MA No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten /Kota Diteruskan dalam waktu 1 x 24 Jam sejak laporan diterima Laporan diterima POLRI Kejaksaan Pemeriksa an di PN selama 7 (tujuh) hari Tidak diajukan banding Diajukan banding Eksekusi Psl 84 ayat (2) KUHP Putusan diserahkan kepada Penuntut Umum Pemeriksaa n di PT selama 7 (Tujuh) Hari Putusan diserahka n kepada Penuntut Umum Tidak ada upaya hukum lainnya
- 22. Pemeriksaan di Persidangan atas Pelanggaran UU Pemilu (Peraturan MA No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum) Harus diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari dan disampaikan kepada Penuntut Umum paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan serta salinan diserahkan pada KPU yang bersangkutan pada hari yang sama; Dapat dilakukan persidangan sampai malam hari oleh Majelis Hakim demi tercapainya jangka waktu dimaksud; Pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (in abtentia); Banding dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir dan 3 (tiga) hari setelah putusan diterima bagi pihak yang tidak hadir; Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara beserta permohonan banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima; Pengadilan Tinggi memeriksa perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima dan putusan disampaikan kepada Penuntut Umum paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan dibacakan serta salinan diserahkan pada KPU yang bersangkutan pada hari yang sama; Putusan banding Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang bersifat akhir dan mengikat;
- 23. Lanjutan Pemeriksaan di Persidangan atas Pelanggaran UU Pemilu (Peraturan MA No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum) Dugaan tindak pidana yang diduga dapat mempengaruhi perolehan suara diperiksa paling lama 5 (lima) hari; KPU yang bersangkutan wajib menindaklanjuti putusan dugaan tindak pidana yang mempengaruhi perolehan suara;
- 24. Ancaman Pidana dalam Pemilu Ancaman pidana terkait pemilu diatur dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat dikategorikan sebagai berikut: Memberikan data yang tidak benar dalam pendaftaran pemilih; Kepala desa atau pejabat setara yang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu; Mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu; Melakukan kampanye di luar jadwal yang ditentukan; Peserta, Pelaksana, atau Tim Kampanye yang melakukan pelanggaran larangan kampanye; Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu; Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya; Majikan yang tidak membolehkan pekerjanya untuk memilih; Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan; Memberikan suaranya lebih dari satu kali; Dengan ancaman, kekerasan, atau kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu; dan Dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada Pemilih.
- 25. Lanjutan Ancaman Pidana dalam Pemilu Tidak semua tindakan dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pemilu; Terdapat tindakan yang memiliki ancaman pidana tidak dianggap sebagai tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan tentang pemilu; Sesuai dengan pendapat Prof. Andi Hamzah yakni kejahatan (dalam hal ini tindak pidana pemilu) sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran (tindakan yang diancam pidana namun bukan tindak pidana pemilu) sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.
- 26. SEKIAN DAN TERIMA KASIH