Dokumen tersebut membahas tentang etika penyelenggara pemilu. Ada dua poin utama yaitu pemahaman bahwa penyelenggara pemilu harus mematuhi kode etik untuk menjamin proses pemilu yang bebas dan adil, serta hasil pembelajaran bahwa peserta memahami pentingnya kode etik penyelenggara pemilu.

1. ETIKA PENYELENGGARA PEMILU

2. Pemahaman Utama
1. Peserta memahami pentingnya etika
penyelenggara pemilu sebagai
penerjemahan nilai demokrasi dan
prinsip pemilu yang bebas dan adil.
2. Penyelenggara Pemilu dalam melakukan
pekerjaannya terikat pada kode etik
penyelenggara Pemilu.
2

3. Hasil Pembelajaran
1. Peserta memahami pengertian etika.
2. Peserta memahami standar etis yang
tercantum dalam peraturan
perundang-undangan pemilu
3. Peserta memahami kode etik
penyelenggara pemilu dan urgensinya.
4. Peserta menyadari bahwa komitmen
untuk mematuhi kode etik untuk
menjaga Integritas, kehormatan, dan
kredibilitas penyelenggara sendiri
3

4. APA YANG DIMAKSUD
ETIKA ?

5. ETIKA
 Etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno yaitu ethikos yang berarti
‘timbul dari kebiasaan’.
 Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk,
dan tentang hak dan kewajiban moral/akhlak. (Kamus Besar
Bahasa Indonesia).
 Etika adalah prinsip-prinsip moral yang mengarahkan tindakan
dan mengatur perilaku manusia (Oxford Dictionary).
 Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang
menuntun tingkah laku manusia, untuk bertindak yang baik
dan menghindari yang buruk.
 Etika berisi norma yang wajib dipatuhi, mengarahkan mana
perlaku yang baik/baik dan patut.
 Etika lingkupnya jauh lebih luas dari sekedar norma hukum.
Pelanggaran atas hukum pasti akan melanggar etika.
5

6. Sebutkan tiga perilaku/tindakan
etik yang menurut Anda
paling penting dimiliki oleh
Penyelenggara Pemilu!
6
Tiap peserta menulis pada tiga metaplan yang disediakan.

7. KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU
 Penyelenggara Pemilu adalah aktor utama dalam menjaga kualitas dan
integritas pemilu sehingga sangat urgen adanya kode etik bagi
penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas.
 Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika,
dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu
berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau
tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (Peraturan DKPP Nomor 2
tahun 2017).
 Kode Etik dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara
pemilu agar memiliki integritas dan professional.
 Penyelenggara pemilu yang berintegritas dan professional berkontribusi bagi
pemilu berintegritas.
 Jantung dari pemilu berintegritas mencakup empat apek utama;
akuntabilitas, transparansi, akurasi, dan perilaku etis (ethical behaviour)
(ACE Project, 2013)

8. ETIKA PENYELENGGARA PEMILU*
8
1. Integritas :
a. Jujur
b. Mandiri
c. Adil
d. Akuntabel
2. Profesionalitas :
a. Berkepastian hukum
b. Aksesibilitas
c. Tertib
d. Terbuka
e. Proporsional
f. Profesional
g. Efektif
h. Efisien
i. Kepentingan Umum
*) *Berdasarkan Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017

9. #1. Integritas
a. Jujur :
Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata- mata
terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau
golongan. (Ekpresi konsistensi penyelenggara terhadap norma
pemilu berintegritas-berdasarkan UU Pemilu dan Peraturan
Penyelengara Pemilu-)
b. Mandiri :
Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan
dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas
perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang
diambil
9

10. #1. Integritas
c. Adil:
Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak
dan kewajibannya.
d. Akuntabel:
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan
kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
hasilnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
10

11. #2. Profesionalitas
a. Berkepastian Hukum:
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan
kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Aksesibilitas:
Penyelenggara Pemilu menyediakan kemudahan bagi
penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan
kesempatan.
c. Tertib:
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan
wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
keserasian dan keseimbangan
11

12. #2. Profesionalitas
d. Terbuka:
Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-
luasnya kepada masyarakat sesuai dengan kaidah keterbukaan
informasi publik.
e. Proporsional:
Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara
kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk
mewujudkan keadilan.
f. Profesional:
Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan
kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan,
keterampilan dan wawasan luas.
12

13. g. Efektif;
Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan
dengan tepat waktu.
h. Efisien:
Penyelenggaraan Pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana
dan prasarana sesuai prosedur yang tepat sasaran.
i. Kepentingan Umum:
Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum
dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
13
#2. Profesionalitas

14. DISKUSI KELOMPOK
Tiap kelompok membahas:
1. Tahap Pemutakhiran Data Pemilih
2. Tahap sosialisasi dan kampanye
3. Tahap pemungutan, penghitungan suara,
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
Tugas Kelompok:
1) mengidentifikasi pelanggaran etik apa saja yang potensial
dilanggar pada tahapan sesuai tema kelompok,
2) mengidentifikasi dampak pelanggaran etik terhadap kualitas
pemilu, dan
3) upaya mencegah agar tidak melanggar kode etik tersebut.
14

15. CONTOH HASIL KERJA
DISKUSI KELOMPOK
IDENTIFIKASI
PELANGGARAN ETIK
DAMPAK
PELANGGARAN
CARA MENCEGAH
TAHAPAN KAMPANYE

16. REKAPITULASI PUTUSAN DKPP
BERDASARKAN LEMBAGA
PUTUSAN JAJARAN
KPU
JAJARAN
BAWASLU
REHABILITASI 199 77
TEGURAN TERTULIS 93 42
PEMBERHENTIAN SEMENTARA 16 3
PEMBERHENTIAN TETAP 42 8
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN 5 3
KETETAPAN 5 0
TOTAL 360 133
% (100) 73 % 27 %
Sumber: Laporan Kinerja DKPP 2017

17. PENGADUAN TERHADAP KPU – BAWASLU
(PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DAN PUTUSAN DKPP)
PUTUSAN KPU PROPINSI BAWASLU
PROPINSI
KPU
KAB/KOTA
PANWASLU
KAB/KOTA
REHABILITASI 29 19 147 56
TEGURAN TERTULIS 14 9 69 26
PEMBERHENTIAN
SEMENTARA
0 0 16 3
PEMBERHENTIAN
TETAP
0 1 22 7
PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN
0 1 5 1
KETETAPAN 0 0 1 0
TOTAL 43 30 260 93
Sumber: Laporan Kinerja DKPP 2017

18. MODUS PELANGGARAN ETIKA
PENYELENGGARA PEMILU
18
No MODUS PELANGGARAN JUMLAH
1 Manipulasi Suara 5
2 Penyuapan 0
3 Perlakuan Tidak Adil 11
4 Pelanggaran Hak Pilih 0
5 Kerahasiaan Suara dan
Tugas
1
6 Penyalahgunaan kekuasaan 7
7 Konflik kepentingan 4
8 Kelalaian pada Proses
Pemilu
26
No MODUS PELANGGARAN JUMLAH
9 Intimidasi dan Kekerasan 2
10 Pelanggaran Hukum 17
11 Tidak adanya Upaya Hukum
yang Efektif
10
12 Penipuan saat pemungutan
Suara
0
13 Pelanggaran Netralitas dan
Keberpihakan
25
14 Konflik Internal Institusi 1
15 Lain-lain 0
TOTAL : 109

19. KESIMPULAN
Penyelenggara Pemilu dalam
melakukan pekerjaannya terikat pada
kode etik penyelenggara Pemilu.
Pelanggaran kode etik berpengaruh
buruk terhadap kualitas
penyelenggaraan pemilu yang bebas
dan adil.
19

20. Hasil Pembelajaran
1. Peserta memahami pengertian etika.
2. Peserta memahami standar etis yang
tercantum dalam peraturan
perundang-undangan pemilu
3. Peserta memahami Kode Etik
Penyelenggara Pemilu dan urgensinya.
4. Peserta menyadari bahwa komitmen
untuk mematuhi kode etik untuk
menjaga Integritas, kehormatan, dan
kredibilitas penyelenggara sendiri.
20

21. TERIMA KASIH