Dokumen tersebut membahas tentang tiga hal utama: (1) permasalahan perikanan budidaya payau dan laut seperti kemiskinan dan penurunan sumberdaya perikanan, (2) manfaat ekosistem perairan untuk mendukung kehidupan, budaya, dan ekonomi, serta (3) pertimbangan-pertimbangan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dari sisi ekologi, sosial budaya, dan ekonomi.
8. 8
PERTIMBANGAN EKOLOGIS
APAKAH DAERAH TERSEBUT PENTING
UNTUK PLASMA NUTFAH
APAKAH DAERAH TERSEBUT PENTING
UNTUK STABILITAS PANTAI
APAKAH DAERAH TERSEBUT PENTING
UNTUK STOK IKAN / UDANG
APAKAH DAERAH TERSEBUT PENTING
KARENA UNIK
Sumber: Supriharyono,2002
9. 9
PERTIMBANGAN SOSBUD
APAKAH DAERAH TERSEBUT PENTING
UNTUK NILAI SOSIAL BUDAYA
APAKAH DAERAH TERSEBUT PENTING
UNTUK CAGAR BUDAYA
APAKAH DAERAH TERSEBUT PENTING
UNTUK MEMPERTAHANKAN TRADISI
DSB
Sumber: Supriharyono,2002
10. 10
PERTIMBANGAN EKONOMIS
APAKAH DAERAH TERSEBUT PENTING
UNTUK KEBUTUHAN KONSUMSI
APAKAH DAERAH TERSEBUT PENTING SBG
PENGHASIL BARANG2 KOMERSIAL
APAKAH DAERAH TERSEBUT PENTING
UNTUK REKREEASI ATAU WISATA
DSB
Sumber: Supriharyono,2002
11. 11
JASA LINGKUNGAN PESISIR
Tempat rekreasi dan pariwisata
Media transportasi
Sumber energi (Gelombang,Pasut)
Sarana penelitian dan pendidikan
Pertahanan keamanan,
Penampung limbah
Climate regulation
Kawasan perlindungan
13. 13
PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL
BERDASARKAN KEUNGGULAN
KOMPARATIF
BERDASARKAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF
ROBERT MALTHUS TEORI
PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN
PERTUMBUHAN PANGAN
26. 26
UPAYA PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL
Pertama, hendaknya dilihat dan dikaji potensi
sumberdaya lokal yang ada di wilayah yang
bersangkutan.
Kedua, harus memperhatikan karakteristik masyarakat
lokal yang dikaitkan dengan kemungkinan akan
timbulnya masalah atau hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan pem-bangunan ekonomi setempat.
Ketiga, adalah penting untuk memperhatikan
pembenahan kelembagaan yang ada di pedesaan
wilayah pesisir
27. 27
INDIKATOR KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN DI BIDANG PERIKANAN
PENINGKATAN PENDAPATAN
NELAYAN/PEMBUDIDAYA IKAN
PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN
TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR
TINGKAT PENGANGGURAN
PENYERAPAN TENAGA KERJA
28. Kebijakan Umum Pemb Perikanan dan
Kelautan
1. Pengembangan kawasan pembudidayaan
di payau dan laut yang berbasis IPTEK
sesuai daya dukung lahan , dengan tetap
menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan
lingkungan hidup guna mewujudkan sistem
usaha budidaya yang berdaya
saing,kelanjutan dan berkeadilan
29. 2. Penguatan kelembagaan
pembudidaya ikan melalui
penguatan modal kelompok, inovasi
teknologi dan dukungan pemasaran,
pembinaan kemitraan usaha,
pemberian akses kepada lembaga
keuangan, serta pengembangan
jaringan komunikasi antar
kelompok pembudidaya ikan
30. 3. Penciptaan iklim usaha yang kondusif yang
ditunjang dengan pembangunan sarana
dan prasarana pendukung
4. Pemanfaatan secara optimal sarana dan
prasarana yang telah dibangun termasuk
Balai/Loka budidaya sebagai pembina
usaha dan rujukan serta contoh nyata
31. Pilar Fundamental Pembangunan
Perikanan Budidaya Payau dan Laut
1. Sarana dan prasarana budidaya
- Pakan, peralatan aerasi dan filtrasi, obat-
obatan, sarana pemeliharaan (kolam,
tambak, karamba)harus lebih efektif dan
efisien.
- Prasarana budidaya dirancang efisien
sehingga hemat biaya
-Aquaculture engineering harus
dikembangkan
32. 2. Penerapan iptek dan pengelolaan
sistem budidaya
- Standarisasi bahan, alat dan prosedur
harus terus disempurnakan
- Penerapan teknologi dengan paradigma
best management practice untuk
efisiensi dan sustainability
AZIS NUR Bb HP 081 2293 8515 32
33. - Produk ikan yg bersifat negatif seperti
berduri, bersisik, bau lumpur dan cepat
busuk perlu sentuhan teknologi untuk
merubah citra negatif tsb
- Teknik pegolahan seperti presto,
pengasapan, nuget, dll terus
dikembangkan untuk menciptakan dan
merebut pangsa pasar
3. Iptek pasca panen
34. 4. Rekayasa genetik
- Rekayasa genetik untuk menghasilkan benih
yang memiliki sifat unggul:
Toleran pd kondisi lingkungan
Lebih kebal thdp penyakit
Kecepatan tumbuh lebih tinggi
Responsif thdp pakan
Mencapai ukuran panen yg lebih besar