Ringkasan dokumen tersebut adalah: APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan anggaran tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. APBD terdiri atas pendapatan daerah, bagian dana pusat, dan belanja untuk kepentingan masyarakat daerah. Namun, penyalahgunaan APBD kerap terjadi karena korupsi oleh pejabat daerah.

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD , merupakan anggaran yang dimiliki
daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks yang lebih sempit APBD merupakan
sumber dana dari segala kegiatan yang dilaksanakan (diselenggarakan) pemerintah daerah
untuk kepentingan masyarakat daerah atau pengembangan dan pembangunan daerah.
Dalam perkembangannya APBD selalu mengalami pasang surut sejalan dengan
perkembangan ekonomi daerah dan nasional. Krisis adalah salah satu factor yang
mengganggu APBD dan penggunaannya.
Penyelewengan pun juga tak lepas dari penggunaan dana APBD. Main politik banyak terjadi
di kalangan pemertintah daerah dalam memanipulasi keadaan sehingga terjadi keadaan
dimana dana APBD tidak dipergunakan sebagaimana mestinya .
Dewasa Ini Penyelewengan dana APBD semakin marak terjai, ironisnya masyarakat banyak
yang masih acuh tak acuh dan tak mau tau terhadap hal tersebut.
1.2Batasan Masalah
Untuk lebih memfokuskan dan mengoptimalkan pembahasan, maka permasalahan yang
diangkat pada pembahasan makalah ini adalah:
1.Apakah APBD itu ?
2.Apa saja yang termasuk APBD ?
3.Apa yng mempengaruhi APBD ?
4.Bagaimana prinsip dan kebijakan penyusunan APBD Th. 2007 menurut Permendsagri No.
26 Tahun 2006?
5.Seberapa efisien dan efektif anggaran belanja daerah yang disusun dalam APBD th. 2007?
1.3Tujuan
Adapun penyusunan makalah ini secara umum diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:
1. Bagi Penyusun
Menambah pengetahuan tentang penyusunan dan realisasi APBD.
Mempertajam kemampuan analisis terhadap suatu keadaaan yang terjadi disekitarnya dan
meningkatkan rasa kepedulian terhadap nasib bangsa ini.
2. Bagi Pembaca
Sebagai salah satu alternatif bacaan untuk menambah pengetahuan di pemerintahan,
khususnya masalah penyusunan dan realisasi APBD
Meningkatkan rasa kepedulian terhadap nasib bangsa ini.
Sedikit lebih mengenal tentang Politisi APBD
Menginformasikan akan apa itu APBD dan hal yang bersangkutan dengan APBD

2. BAB II
PEMBAHASAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu
tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
APBD terdiri atas:
Anggaran pendapatan, terdiri atas
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Dana Alokasi Khusus
Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di
daerah.
Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya.
Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU).
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah
Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.
DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu
komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan
keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.
Dana Alokasi Umum terdiri dari:
1.Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi
2.Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap
provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur
secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan
rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan
luas wilayah.
Berawal dari krisis moneter yang melanda Bangsa Indonesia sekitar tahun 1997 dan berlanjut
kedalam krisis ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran pada
pemerintahan. Dimulai dari pergantian presiden dan munculnya agenda reformasi sampai
agenda penuntutan Otonomi Daerah (OTODA) oleh kebanyakan Pemerintah Daerah di
Indonesia. Hingga akhirnya muncul istilah krisis multidimensi, yaitu ditambah dengan krisis
kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Setelah berlakunya OTODA, APBD dijadikan salah satu sorotan utama oleh masyarakat

3. untuk mengukur kinerja pemerintah daerah masing-masing. Apakah penyusunan dan realisasi
APBD tersebut sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Pertanyaan tersebut muncul ketika
semakin banyaknya kasus korupsi Dana APBD di berbagai daerah di Indonesia.
Secara teoritis APBD mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan
stabilitas. Dalam fungsi alokasi ini, APBD memainkan peranan dalam pengalokasian
anggaran untuk kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya
juga dalam rangka pelayanan publik. Dalam fungsi yang lain termasuk pula pemerataan
pendapatan dan pengentasan kemiskinan (fungsi distribusi) serta penciptaan lingkungan
makroekonomi yang kondusif (fungsi stabilisasi). Fungsi-fungsi dasar tersebut kemudian
melandasi perumusan kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan, pembiayaan maupun belanja
negara.
Namun seringkali fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan secara semestinya, banyak sekali
terjadi disorientasi APBD. Apalagi kalau sudah berbicara yang namanya Anggaran Belanja
Daerah, banyak sekali kasus-kasus penggelembungan anggaran dana yang berpotensi untuk
dikorupsi.

4. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
APBD adalah dana yang dimiliki oleh daerah dalam penggunaannya dalam pembangunan
dan penyalurannya. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD
meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Dalam perkembangannya APBD selalu mengalami pasang surut sejalan dengan
perkembangan ekonomi daerah dan nasional. Krisis adalah salah satu factor yang
mengganggu APBD dan penggunaannya.
Berawal dari krisis moneter yang melanda Bangsa Indonesia sekitar tahun 1997 dan berlanjut
kedalam krisis ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran pada
pemerintahan. Dimulai dari pergantian presiden dan munculnya agenda reformasi sampai
agenda penuntutan Otonomi Daerah
Secara teoritis APBD mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan
stabilitas. Dalam fungsi alokasi ini, APBD memainkan peranan dalam pengalokasian
anggaran untuk kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya
juga dalam rangka pelayanan publik
3.2 Saran
Sebagai masyarakat kita harus mengenal dan mengetahui apa yang terjadi pada daerah kita,
termasuk penggunaan dan distribusi dari dana APBD. Dana APBD yang dipergunakan oleh
pemerintah daerah sudah sepatutnya kita awasi dengan seksama agar tidak terjadi
penyelewengan dalam penyalurannya.
Dana APBD sangat rawan penyelewengan dikarenakan pemerintahan yang tidak
bertanggungjawab, kita sehaerusnya ikut andil dalam pengawasan hal tersebut. Dalam
masyarakat kita saat ini masih banyak yang tidak mau tau terhadap urussan politik
pemerintahan yang sangat besar kaitannya terhadap kehidupan suatu daerah.
Diharapkan Dengan selesainya makalah ini dapat dijadikan tolak ukur perubahan yang terjagi
di kalangan pembaca agar lebih sadar terhadap kehidupan plitik di lingkungannya.

5. MAKALAH
APBD KABUPATEN MUNA
DISUSUN OLEH :
ISMAN HARNAS
SMA MUHAMMADIYAH
2013