2. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum
Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem
yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum
Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah
masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan
sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama,
karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam,
maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di
bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di
Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan
penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan
budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

3. Batasan Masalah
Dari latar belakang di atas disebutkan bahwa di dalam
bidang milik intelektual (Intelektual Property), yang
khusus berkenaan dengan Ilmu Pengetahuan dan
diterapkan dalam industri. Dimana pengetahuan
dibidang ini sering disebut sebagai Hak Atas Kekayaan
Industri (HAKI) yang dibagi menjadi lima bagian yaitu
Paten, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Penulis merasa
terlalu luas jika harus membahas secara keseluruhan
tentang Hak Atas Kekayaan Industri ( HAKI). Oleh
karena itu penulis hanya akan membahas Hak Atas
Kekayaan Industri tentang Hak Desain Industri.

4. Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pembuatan makalah ini
yaitu untuk mengetahui lebih lengkap tentang desain industri dan
sejauh mana perkembangan desain industri yang ada di Indonesia.
Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan makalah ini
berdasarkan tujuan diatas adalah :
1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum hak desain
industri.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mendaftarkan desain industri.
3. Untuk mengetahui sanksi atas pelanggaran desain industri.
4. Bagan tata cara pengajuan desain industri
5. Tinjauan umum perlindungan deasain industri dan dasar hukum
pengaturannya
6. Konsekuensi yuridis tidak dilakukan pendaftaran hak atas karya
desain

5. PEMBAHASAN
David I Brainbridge dalam bukunya Computer and The
Laws memberikan penjelasan arti desain. Menurutnya
desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur
yang terdapat pada suatu barang. Sementara itu
Jeremy Phillips dan Alison Firth menyatakan bahwa
desain mencakup segala aspek tentang bentuk atau
konfigurasi susunan baik internal maupun eksternal
baik yang merupakan bagian maupun keseluruhan dari
sebuah benda. Dari pendapat ini dapat dikemukakan
bahwa desain merupakan suatu aspek-aspek yang
mencakup pada bentuk dan konfigurasi.

6. Definisi Desain Industri Hak Desain Industri
a. Desain Industri
Menurut Undang-Undang Desain Industri No. 31
Tahun 2000 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat
(1) yang menyatakan:“Desain industri adalah suatu
kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi
garis atau warna, atau garis dan warna, atau
gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi
atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis
dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau
dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta
dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk,
barang, komoditas industri, kerajinan tangan.“

7. b. Hak Desain Industri
Apabila Pendesain/pengrajin mengajukan
permohonan pendaftaran ia akan
mendapatkan hak desain industri sekaligus
sebagai pemegang hak desain industri.
Dasar Hukum
Dasar hukum desain industri yaitu Undang-
undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri

8. Ruang Lingkup
Terbitnya UU mengenai Desain Industri memang
tergolong baru – UU Nomor 31 Tahun 2000 yang
berlaku sejak 20 Desember 2000.
Hal yang harus diketahui meskipun pemegang hak
desain industri mempunyai hak eksklusif bukanlah
berarti tidak ada pembatasan. Sesungguhnya ada
pembatasan yang diberikan oleh UU Desain Industri.
Pembatasan itu terletak tatkala desain industri yang
telah terdaftar tersebut dipakai untuk kepentingan
penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain
industri.

9. Perlindungan Terhadap Desain Industri
Dalam perlindungan atas hak desain industri ini
akan lebih memudahkan dalam melakukan
sosialisasi kepada kalangan perusahaan dan
pendesain dalam pemasaran sebuah produk
kemasyarakat.
Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila
Hak Desain Industri tersebut bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, ketertiban umum, agama, atau
kesusilaan.

10. Cara Pendaftaran
Direktorat Jendral tidak akan memberikan hak
desain industri apbila tidak ada permohonan
atau pendaftaran dari pengrajian atau
pendesain, karena sesuai denga pasal 10 UU
Desain Industri yang mengatakan : ” Hak
Desain Industri diberikan atas dasar
Permohonan”. Permohonan harus diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke
Direktorat Jenderal.

11. Pengalihan Hak Desain Industri
Menurut UU Desain Industri Pasal 31, hak
desain industri dapat dialihkan dengan cara:
a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;
d. perjanjian tertulis; atau
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh
peraturan perundang-undangan.

12. Sanksi Atas Pelanggaran
Pembatalan Pendaftaran Desain Industri
Bagan tata cara pengajuan desain industri
Tinjauan Umum Perlindungan Desain Industri dan Dasar Hukum
Pengaturannya
Perlindungan hukum Desain Industri secara internasional selain
diatur dalam TRIPs Agreement juga diatur dalam berbagai Konvensi
seperti :The Hague Agreement dan Paris Convention for the
Protection of Industrial Property. Paris Convention / Konvensi Paris
telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor
24 tahun 1979, kemudian dilakukan perubahan melalui Keputusan
Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang pengesahan Paris
Convention for the Protection of Industrial Property dan
Conventions Establishing The World Intellectual Property
Organization. Sesuai Paris Convention, Desain Industri termasuk
dalam lingkup Hak Milik Industri.

13. Dapat ditegaskan bahwa suatu Desain Industri
mendapat perlindungan hukum apabila :
a)Terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri
pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
b)Desain Industri yang diajukan permohonan
pendaftarannya itu baru ( new )
c) Desain Industri dianggap baru apabila belum
pernah diumumkan atau telah pernah digunakan
melalui cara apapun sebelum tanggal penerimaan
atau sebelum tanggal prioritas apabila
permintaan diajukan dengan prioritas

14. Konskuensi Yuridis Tidak Dilakukannya
pendaftaran Hak Atas Karya Desain
Desain Industri yang termasuk dalam
kelompok Industrial Right menganut sistem
perlindungan fist to file yaitu memberi
perlindungan ekslusif berkaitan dengan hak
moral dan hak ekonomi pada pendaftar
pertama

15. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan :
Hak desain industri adalah hak eksklusif yang
diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada
pendesain (pengrajin) atas hasil kreasinya untuk
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakan hak tersebut.
Pembatalan Hak Desain Industri tidak dapat
dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri
yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak
memberikan persetujuan secara tertulis, yang
dilampirkan pada permohonan pembatalan
pendaftaran tersebut.

16. Saran :
Pembuatan makalah ini sangat jauh dari
kesempurnaan, karena keterbatasan sumber
yang kami peroleh. Sehingga isi dari makalah
ini masih bersifat umum, oleh karena itu kami
harapkan agar pembaca bisa mecari sumber
yang lain guna membandingkan dengan
pembahasan yang kami buat, guna
mengoreksi bila terjadi kelasahan dalam
pembuatan makalah ini.