SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
GAMBARAN PASAR TENAGA KERJA
UNTUK MEMAHAMI RELEVANSI RUU CIPTA
KERJA
Galih Sekar Kinasih (K7621049)
Haya Aqila Rahmania (K7621053)
Ifa Djatunnisa (K7621055)
Indy Afreza (K7621059)
Lathifa Desy (K7621064)
KELOMPOK 2
1.
2.
3.
4.
5.
POKOK BAHASAN
gambaran pasar tenaga kerja untuk
memahami relevansi RUU cipta kerja
PASAR TENAGA KERJA DAN RUU CIPTA KERJA
Pasar tenaga kerja merujuk pada kondisi dan dinamika di mana
pekerja dan pengusaha berinteraksi untuk menciptakan dan
mempertahankan pekerjaan.
RUU Cipta Kerja adalah undang-undang yang bertujuan untuk
memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia dengan
cara merombak regulasi ketenagakerjaan dan investasi. RUU ini
menargetkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan
mengurangi hambatan bagi investor, meningkatkan keterampilan
dan produktivitas pekerja, serta meningkatkan daya saing
Indonesia di pasar global.
BEBERAPA BAGIAN DARI RUU CIPTA KERJA YANG
BERKAITAN DENGAN PASAR TENAGA KERJA
ADALAH:
Fleksibilitas dalam pengaturan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. RUU ini memungkinkan
pengusaha untuk menggunakan berbagai jenis kontrak kerja, termasuk kontrak kerja dengan waktu
tertentu dan kontrak kerja dengan waktu tidak tertentu. Hal ini diharapkan dapat memberikan
fleksibilitas bagi pengusaha untuk mempekerjakan pekerja sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.
Pengurangan biaya perusahaan dalam membayar upah dan tunjangan karyawan. RUU ini menghilangkan
beberapa kewajiban perusahaan dalam membayar upah dan tunjangan karyawan, seperti tunjangan
hari raya dan cuti tahunan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar
global dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Kemudahan dalam mendapatkan izin untuk investasi. RUU ini menargetkan untuk mempercepat dan
mempermudah proses perizinan investasi, termasuk investasi dalam sektor tenaga kerja. Hal ini
diharapkan dapat menarik lebih banyak investor ke Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru.
Namun, RUU Cipta Kerja juga menuai kritik dari beberapa pihak, terutama dari kalangan buruh dan
pekerja. Beberapa kritik tersebut berkaitan dengan penghapusan beberapa hak buruh, seperti hak atas
upah minimum dan jaminan sosial, serta potensi eksploitasi pekerja oleh pengusaha. Oleh karena itu, perlu
dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap RUU Cipta Kerja, termasuk dampaknya terhadap pasar
tenaga kerja, sebelum diimplementasikan secara penuh.
1.
2.
3.
4.
KESIMPULAN
Salah satu upaya RUU Cipta Kerja dalam meningkatkan pasar tenaga kerja adalah dengan memberikan
kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan pengurangan tenaga kerja dalam situasi tertentu, seperti krisis
ekonomi. RUU juga memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan kontrak kerja dengan pekerja
dengan jangka waktu yang lebih fleksibel, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan produksi dengan
permintaan pasar. RUU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi pekerja untuk meningkatkan kualitas
dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pendidikan, sehingga mereka dapat bersaing dengan
pekerja dari negara lain.
Dengan mengoptimalkan pasar tenaga kerja, RUU Cipta Kerja diharapkan dapat menciptakan lapangan
kerja baru dan meningkatkan produktivitas, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
Indonesia. Namun, implementasi RUU Cipta Kerja tetap menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan
pihak-pihak terkait, karena beberapa kebijakan dalam RUU ini dianggap dapat mengancam hak-hak
pekerja.
TERIMAKASIH

More Related Content

Similar to esdm.pdf

HBL, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Bu...
HBL, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Bu...HBL, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Bu...
HBL, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Bu...intandwik_
 
jadual pindaan OSHA akkp 06052015
jadual pindaan OSHA akkp 06052015jadual pindaan OSHA akkp 06052015
jadual pindaan OSHA akkp 06052015zaleiha
 
Materi Pak Azhar.pptx
Materi Pak Azhar.pptxMateri Pak Azhar.pptx
Materi Pak Azhar.pptxBimtekHI
 
Rencana Workshop "OMNIBUS LAW: Perubahan Regulasi Kewirausahaan Koperasi & UMKM"
Rencana Workshop "OMNIBUS LAW: Perubahan Regulasi Kewirausahaan Koperasi & UMKM"Rencana Workshop "OMNIBUS LAW: Perubahan Regulasi Kewirausahaan Koperasi & UMKM"
Rencana Workshop "OMNIBUS LAW: Perubahan Regulasi Kewirausahaan Koperasi & UMKM"Kanaidi ken
 
paparan Kadisnakertrans Keg Asosiasi HRD Mojokerto Tgl 16 Feb 2023.pptx
paparan Kadisnakertrans Keg Asosiasi HRD Mojokerto Tgl 16 Feb 2023.pptxpaparan Kadisnakertrans Keg Asosiasi HRD Mojokerto Tgl 16 Feb 2023.pptx
paparan Kadisnakertrans Keg Asosiasi HRD Mojokerto Tgl 16 Feb 2023.pptxssuserb8efe21
 
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan MenengahKebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan MenengahAa Renovit
 
Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah  ketenagakerjaanMatakuliah  ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanZul Kifli
 
Implementasi HAM dalam Praktek Bisnis-Perspektif Perusahaan
Implementasi HAM dalam Praktek Bisnis-Perspektif PerusahaanImplementasi HAM dalam Praktek Bisnis-Perspektif Perusahaan
Implementasi HAM dalam Praktek Bisnis-Perspektif PerusahaanF W
 
sesi 1.WORKSHOP SERTIFIKASI QUANTYITY.pdf
sesi 1.WORKSHOP SERTIFIKASI QUANTYITY.pdfsesi 1.WORKSHOP SERTIFIKASI QUANTYITY.pdf
sesi 1.WORKSHOP SERTIFIKASI QUANTYITY.pdfLisaCaca1
 
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013Fardalaw Labor
 
pengaturan syarat kerja di era digitalisasi
pengaturan syarat kerja di era digitalisasipengaturan syarat kerja di era digitalisasi
pengaturan syarat kerja di era digitalisasiHendra SAP
 
2023 01 06 Kemnaker Bahan Sosialisasi Perppu 2-2022.pdf
2023 01 06 Kemnaker Bahan Sosialisasi Perppu 2-2022.pdf2023 01 06 Kemnaker Bahan Sosialisasi Perppu 2-2022.pdf
2023 01 06 Kemnaker Bahan Sosialisasi Perppu 2-2022.pdfchondroc
 
Hukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mm
Hukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mmHukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mm
Hukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mmDadang Budiaji
 
78725587 daftar-peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia-2012
78725587 daftar-peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia-201278725587 daftar-peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia-2012
78725587 daftar-peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia-2012scoz_rf
 
Status dan sistem keuangan ojk
Status dan sistem keuangan ojkStatus dan sistem keuangan ojk
Status dan sistem keuangan ojkDPR RI
 
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PANDUAN HR.ppt
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PANDUAN HR.pptPENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PANDUAN HR.ppt
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PANDUAN HR.pptHRDRSYPKMandiri
 

Similar to esdm.pdf (20)

HBL, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Bu...
HBL, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Bu...HBL, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Bu...
HBL, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Bu...
 
Sudy kelayakan usaha
Sudy kelayakan usahaSudy kelayakan usaha
Sudy kelayakan usaha
 
jadual pindaan OSHA akkp 06052015
jadual pindaan OSHA akkp 06052015jadual pindaan OSHA akkp 06052015
jadual pindaan OSHA akkp 06052015
 
Materi Pak Azhar.pptx
Materi Pak Azhar.pptxMateri Pak Azhar.pptx
Materi Pak Azhar.pptx
 
Rencana Workshop "OMNIBUS LAW: Perubahan Regulasi Kewirausahaan Koperasi & UMKM"
Rencana Workshop "OMNIBUS LAW: Perubahan Regulasi Kewirausahaan Koperasi & UMKM"Rencana Workshop "OMNIBUS LAW: Perubahan Regulasi Kewirausahaan Koperasi & UMKM"
Rencana Workshop "OMNIBUS LAW: Perubahan Regulasi Kewirausahaan Koperasi & UMKM"
 
paparan Kadisnakertrans Keg Asosiasi HRD Mojokerto Tgl 16 Feb 2023.pptx
paparan Kadisnakertrans Keg Asosiasi HRD Mojokerto Tgl 16 Feb 2023.pptxpaparan Kadisnakertrans Keg Asosiasi HRD Mojokerto Tgl 16 Feb 2023.pptx
paparan Kadisnakertrans Keg Asosiasi HRD Mojokerto Tgl 16 Feb 2023.pptx
 
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan MenengahKebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 
Outsourching2
Outsourching2Outsourching2
Outsourching2
 
MAKALAH.docx
MAKALAH.docxMAKALAH.docx
MAKALAH.docx
 
Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah  ketenagakerjaanMatakuliah  ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaan
 
Implementasi HAM dalam Praktek Bisnis-Perspektif Perusahaan
Implementasi HAM dalam Praktek Bisnis-Perspektif PerusahaanImplementasi HAM dalam Praktek Bisnis-Perspektif Perusahaan
Implementasi HAM dalam Praktek Bisnis-Perspektif Perusahaan
 
sesi 1.WORKSHOP SERTIFIKASI QUANTYITY.pdf
sesi 1.WORKSHOP SERTIFIKASI QUANTYITY.pdfsesi 1.WORKSHOP SERTIFIKASI QUANTYITY.pdf
sesi 1.WORKSHOP SERTIFIKASI QUANTYITY.pdf
 
Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)
Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)
Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)
 
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013
 
pengaturan syarat kerja di era digitalisasi
pengaturan syarat kerja di era digitalisasipengaturan syarat kerja di era digitalisasi
pengaturan syarat kerja di era digitalisasi
 
2023 01 06 Kemnaker Bahan Sosialisasi Perppu 2-2022.pdf
2023 01 06 Kemnaker Bahan Sosialisasi Perppu 2-2022.pdf2023 01 06 Kemnaker Bahan Sosialisasi Perppu 2-2022.pdf
2023 01 06 Kemnaker Bahan Sosialisasi Perppu 2-2022.pdf
 
Hukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mm
Hukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mmHukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mm
Hukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mm
 
78725587 daftar-peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia-2012
78725587 daftar-peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia-201278725587 daftar-peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia-2012
78725587 daftar-peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia-2012
 
Status dan sistem keuangan ojk
Status dan sistem keuangan ojkStatus dan sistem keuangan ojk
Status dan sistem keuangan ojk
 
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PANDUAN HR.ppt
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PANDUAN HR.pptPENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PANDUAN HR.ppt
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PANDUAN HR.ppt
 

Recently uploaded

BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxFrida Adnantara
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaWahyuKamilatulFauzia
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptSalsabillaPutriAyu
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxHakamNiazi
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganlangkahgontay88
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaarmanamo012
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiGustiAdityaR
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptxObyMoris1
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppttami83
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxMunawwarahDjalil
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISHakamNiazi
 

Recently uploaded (20)

BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 

esdm.pdf

  • 1. GAMBARAN PASAR TENAGA KERJA UNTUK MEMAHAMI RELEVANSI RUU CIPTA KERJA Galih Sekar Kinasih (K7621049) Haya Aqila Rahmania (K7621053) Ifa Djatunnisa (K7621055) Indy Afreza (K7621059) Lathifa Desy (K7621064) KELOMPOK 2 1. 2. 3. 4. 5.
  • 2. POKOK BAHASAN gambaran pasar tenaga kerja untuk memahami relevansi RUU cipta kerja
  • 3. PASAR TENAGA KERJA DAN RUU CIPTA KERJA Pasar tenaga kerja merujuk pada kondisi dan dinamika di mana pekerja dan pengusaha berinteraksi untuk menciptakan dan mempertahankan pekerjaan. RUU Cipta Kerja adalah undang-undang yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia dengan cara merombak regulasi ketenagakerjaan dan investasi. RUU ini menargetkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan mengurangi hambatan bagi investor, meningkatkan keterampilan dan produktivitas pekerja, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
  • 4. BEBERAPA BAGIAN DARI RUU CIPTA KERJA YANG BERKAITAN DENGAN PASAR TENAGA KERJA ADALAH: Fleksibilitas dalam pengaturan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. RUU ini memungkinkan pengusaha untuk menggunakan berbagai jenis kontrak kerja, termasuk kontrak kerja dengan waktu tertentu dan kontrak kerja dengan waktu tidak tertentu. Hal ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi pengusaha untuk mempekerjakan pekerja sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Pengurangan biaya perusahaan dalam membayar upah dan tunjangan karyawan. RUU ini menghilangkan beberapa kewajiban perusahaan dalam membayar upah dan tunjangan karyawan, seperti tunjangan hari raya dan cuti tahunan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemudahan dalam mendapatkan izin untuk investasi. RUU ini menargetkan untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan investasi, termasuk investasi dalam sektor tenaga kerja. Hal ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor ke Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, RUU Cipta Kerja juga menuai kritik dari beberapa pihak, terutama dari kalangan buruh dan pekerja. Beberapa kritik tersebut berkaitan dengan penghapusan beberapa hak buruh, seperti hak atas upah minimum dan jaminan sosial, serta potensi eksploitasi pekerja oleh pengusaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap RUU Cipta Kerja, termasuk dampaknya terhadap pasar tenaga kerja, sebelum diimplementasikan secara penuh. 1. 2. 3. 4.
  • 5. KESIMPULAN Salah satu upaya RUU Cipta Kerja dalam meningkatkan pasar tenaga kerja adalah dengan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan pengurangan tenaga kerja dalam situasi tertentu, seperti krisis ekonomi. RUU juga memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan kontrak kerja dengan pekerja dengan jangka waktu yang lebih fleksibel, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar. RUU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi pekerja untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pendidikan, sehingga mereka dapat bersaing dengan pekerja dari negara lain. Dengan mengoptimalkan pasar tenaga kerja, RUU Cipta Kerja diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, implementasi RUU Cipta Kerja tetap menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan pihak-pihak terkait, karena beberapa kebijakan dalam RUU ini dianggap dapat mengancam hak-hak pekerja.