Teks tersebut membahas tentang pentingnya penerapan konsep equal benefit di lingkungan perusahaan untuk mencegah ketidakadilan, khususnya bagi karyawan kontrak. Konsep ini bertujuan memberikan hak dan perlakuan yang sama kepada seluruh karyawan tanpa memandang status kepegawaian mereka. Penerapan equal benefit diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan produktivitas kerja karyawan."

1. 1
TUGAS PAPER
EFEKTIVITAS PENERAPAN KONSEP EQUAL BENEFIT SEBAGAI
SOLUSI KETIDAKADILAN DI LINGKUNGAN PERUSAHAN
LOGO UNIVERSITAS
DISUSUN OLEH:
NAMA
NIM
DOSEN PENGAMPU:
JURUSAN
FAKULTAS
UNIVERSITAS
KOTA
2023

2. 2
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI.......................................................................................................... 2
BAB I PENDAHULUAN................................................................................. 3
1.1. Latar Belakang................................................................................. 3
1.2. Rumusan Masalah ..........................Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan Penulisan ............................Error! Bookmark not defined.
BAB II PEMBAHASAN SOLUSI.................................................................... 6
2.1. Equal Benefit................................................................................... 6
BAB III PENUTUP ........................................................................................... 10
3.1. Kesimpulan.................................................................................... 10
3.2. Saran.............................................................................................. 11
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 12

3. 3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan seluruhnya dalam mewujudkan masyarakat yang adil, Makmur,
merata spiritual dan material berdasarkan Pancasila dan Pasal 27 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu,
Pelaksanaan pembangunan nasional tidak lepas dari unsur yang sangat berperan
penting yaitu pelaku pembangunan seperti pemerintah dan perusahan dalam
mewujudkan tujuan pembangunan yaitu kualitas tenaga kerja atau SDM yang baik.
Untuk itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan perusahan sebagai pelaksana
peraturan tersebut harus menciptakan peraturan yang jelas dan mampu membangun
sumber daya ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas dan berperan dalam
menjamin perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai harkat dan martabat
kemanusiaan terkhususnya untuk karyawan kontrak.
Namun berdasarkan berdasarkan pada di berlakukannya UU No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (omnibus law) sehingga mencabut ketentuan UU No 13/ 2003.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja. UU Ketenagakerjaan yang baru ini mengatur perubahan yang
signifikan tentang karyawan kontrak. Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu
bagi karyawan kontrak yang sebelumnya paling lama berlangsung 3 tahun,
kemudian dalam ketentuan PP 35/2021 di ubah menjadi paling lama 5 tahun (Pasal
6), yang kemudian dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan untuk paling
lama 5 tahun (Pasal 8). Dengan demikian jangka waktu perjanjian kerja waktu
tertentu diperbolehkan berlangsung selama 10 tahun. Selain itu, tidak adanya
kepastian hukum apakah setelah masa 10 tahun berakhir masa kontrak kerja masih
di perpanjang dan kenaikan status menjadi karyawan tetap. Hal ini menyebabkan
karyawan kontrak berpotensi untuk terus dipertahankan status kontraknya dengan
konsekuensi tidak mendapatkan pemenuhan hak mendasar yang seharusnya
didapatkan sebagai pekerja Seperti hak untuk cuti, jaminan social, k3 dan
sebagainya.
Hal ini menimbulkan lingkungan yang tidak adil bagi karyawan di perusahan
terlebih lagi untuk karyawan kontrak. Hal ini di sebabkan karena
pengimplementasian UU No 11 Tahun 2020 tersebut, membuat ketidakpastian pada
status karyawan kontrak. Bebagai studi menunjukkan bahwa, ketidakadilan di
lingkungan kerja dalam hal pemenuhan hak dapat membuat karyawan untuk
meninggalkan pekerjaan tersebut. Penelitian membuktikan bahwa karyawan yang

4. 4
menganggap kebijakan suatu organisasi tidak adil, karyawan tersebut cenderung
meninggalkan perusahan dan memulai berkarir di organisasi lain di mana mereka
merasa nyaman yang mereka anggap bahwa kebijakan organisasi tersebut adil
(Arif, 2018). Sedangkan, perusahan yang meberikan benefit yang setara pada
karyawannya berdampak positif pada perusahan itu sendiri. Menurut Glassdoor
(2015) sebuah survey kepercayaan diri karyawan, menunjukkan sebesar 60% orang
melaporkan bahwa benefit dan perks adalah faktor utama seseorang untuk
menerima suatu pekerjaan dan 80% karyawan lebih memilih mendapatkan
keuntungan lain daripada kenaikan gaji (Jones, 2021).
Dalam sudut pandang Islam, seorang pengusaha hendaklah berlaku adil pada
tiap karyawannya. Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,
“Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR. Ibnu Majah). Di
dalam Islam memerintahkan agar pemimpin organisasi atau perusahaan harus
bersikap adil dalam pengelegasian wewenang dan tanggung jawab agar tidak terjadi
percekcokan dan permusuhan yang berakibat pada kehancuran perusahaan.
Sehingga, dalam islam sekalipun mendiring umatnya untuk berlaku adil dan
memnuhi apa yang menjadi hak karyawan tersebut.
Bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan yang adil dalam perusahan
adalah dengan menerapkan konsep equal benefit atau equal perk. Equal benefit
adalah pemberian hak dan perlakuan yang secara merata pada semua karyawan baik
karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Karyawan kontrak akan diberikan
jaminan kesehatan, sosial, dan hak untuk cuti dalam masa pekerjaannya sebagai
pemenuhan hak dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya.
Dengan pemenuhan hak secara adil tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan
produktivitas dan kinerja karyawan.
Oleh karena itu, dengan diterapkannya konsep equal benefit dalam
perusahan dalam hal pemberian hak yang adil dan setara antara karyawan kontrak
dan karyawan tetap adalah salah satu upaya untuk membangun kualitas tenaga kerja
yang baik dan merupakan kewajiban yang harus kita berikan sebagai seorang
muslim. Hal ini perlu untuk di terapkan sebab dalam jangka waktu yang lama akan
sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam perusahan
melalui produktivitas kerjanya yang meningkat. Berdasarkan pemaparan tersebut
maka Penulis tertarik untuk memaparkan ide penulis tentang efektivitas penerapan
konsep equal benefit untuk mengurangi ketidakadilan di perusahan.

5. 5
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dapat penulis paparkan berdasarkan latar belakang
tersebut adalah apakah penerapan konsep equal benefit dapat efektif untuk
mencegah ketidakadilan di lingkungan perusahan.
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui efektivitas
penerapan konsep equal benefit untuk mencegah ketidakadilan dalam lingkungan
perusahan.

6. 6
BAB II
PEMBAHASAN SOLUSI
2.1. Kasus
Tahun 2020 menjadi bagian dari tahun perjuangan bagi Indonesia dan
seluruh dunia. Pandemi yang mungkin tidak pernah dibayangkan masyarakat
terjadi, berakibat pada semua sisi kehidupan mulai dari perekonomian, pendidikan
bahkan kebiasaan beribadah. Tahun 2020 juga menjadi tahun baru bagi pekerja
dengan lahirnya UU Cipta Kerja yang menghadirkan kecemasan walaupun saat
disusun pasti mengharapkan adanya kebaikan. Salah satu dari isi UU Cipta Kerja
terkait dengan perubahan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), undang-
undang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:
"Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu
dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1
(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun," bunyi Pasal 59 ayat (1)
UU Nomor 13 Tahun 2003.
Batasan waktu tersebut dinilai tidak fleksibel dan dapat memberatkan dunia
industri Ketika dinamika tenaga kerja sedang sangat tinggi, Aturan Batasan waktu
tersebut dihapus dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga
para investor dan industri padat karya bersedia hasir dan dapat menyerap tenaga
kerja dalam jumlah banyak dan cepat karena kemudahan kebijakan ini.
Namun sebagai akibat dari berlakunya perubahan tersebut, terjadi pula
perubahan sikap manajemen dalam dunia industri. Sebagian perusahaan akhirnya
memutuskan untuk tidak mengangkat tenaga kerja tetap (Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu/ PKWTT) dan melanjutkan status PKWT bagi karyawannya. Tentu
ini tidak menguntungkan bagi karyawan, karena status PKWT tersebut beriringan
dengan beberapa hak pegawai tetap yang tidak akan dia peroleh, diantaranya upah
layak, jaminan sosial & K3, hak libur & cuti, perlindungan atas PHK dll.
Salah satu ciri organisasi yang efektif adalah mampu mengelola sumber
dayanya sendiri dan memiliki kinerja tinggi termasuk keuntungan di dalamnya.
Namun pada sisi yang lain, organisasi yang efektif juga dapat menghadirkan
kehidupan kerja dengan kualitas tinggi bagi para karyawannya. Sebagai seorang
muslim bersikap adil dalam menegakkan hak-hak orang lain merupakan kewajiban
yang harus di patuhi termasuk bagaimana perusahan mensejahterakan karywannya.
Equal benefit merupakan sebuah prinsip untuk menegakkan keadilan di
lingkungan perusahan. Sebab perusahan yang menerapkan prinsip equal benefit
memperlakukan semua karyawannya dengan adil dan memnuhi seluruh hak
karyawan meskipun ia seorang karyawan kontrak sekalipun.

7. 7
2.2 Equal Benefit
A. Defenisi Equal benefit
Benefit adalah keuntungan yang di dapatkan karyawan dari perusahan
berupa gaji, mendapat insurasi kesehatan, dan uang pensiun. Sedangkan perks
adalah hadiah tambahan atau bonus yang di berikan pada karyawan (Shanahan,
2022). Jadi equal benefit adalah pemberlakuan secara merata dalam hal
memberikan karyawan keuntungan, kesempatan, dan perlakuan yang sama dengan
karyawan lain dalam sebuah perusahan tanpa melihat status karyawan tersebut.
Konsep Equal benefit merupakan sebuah prinsip sosialis yang sering di
anggap sebagai alternatif dalam penerapannya di perusahan. Penerapan konsep ini
dapat berpotensi untuk meningkatkan kualitas kerja karywan sekaligus
menciptakan lingkungan yang inclusif dan adil. Dengan di berlakukannya konsep
equal benefit selain dapat menegakkan keadilan yang merupakan kewajiban
seorang muslim sekaligus memiliki dampak positif tersenidiri bagi perusahan.
B. Efektivitas Penerapan Prinsip Equal Benefit dalam perusahan
Penerapan prinsip equal benefit dalam perusahan dapat menjadi sebuah
solusi unutk mengurangi atau mencegah tindakan ketidakadilan dalam lingkungan
perusahan dan sekaligus berdampak pada meningkatnya keinginan karyawan untuk
menetap dalam perusahan tersebut. Berdasarkan studi dengan subjek seorang
karyawan di Amerika Serikat sebanyak 2000 orang yang berusia 18-81 tahun,
diberikan list 17 benefit dan menanyakan pilihan meraka terhadap pekerjaan yang
mendapat gaji besar atau pekerjaan dengan gaji kecil tapi memiliki banyak benefit
dan perks seperti insurasi kesehatan. Menunjukkan sebesar 54% responden
menyatakan mereka memilih pekerjaan dengan benefit tersebut. Studi ini
menunjukkan betapa pentingnya benefit yang di dapat karyawan dalam menentukan
pilhannya dalam memilih suatu pekerjaan (Jhones, 2021).
Selain itu, perusahan yang berlaku adil pada karyawannya terkhusus
karyawan kontrak dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang berimplikasi
secara langsung terhadap Performa bekerja karyawan tersebut. Menurut Hasibuan
(2013) menjelaskan “Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan
dan mencintai pekerjannya”. Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan
kerja yang dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh hasil kerja, penempatan,
perlakuan, peralatan dan suasana lingkungan kerja yang baik.
Karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan
berimplikasi terhadap performa kerjanya. Menurut Handoko kepuasan kerja
merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi produktivitas atau kinerja

8. 8
karaywan dalam suatu perusahan. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi
produktivitas kerja karyawan, diantaranya konpensasi, motivasi, stress kerja, dan
lingkungan kerja (Damayanti, 2018). Berdasarkan sebuah studi di PT. Kantor Pos
Indonesia Cabang Manado dengan subjek karyawan berjumlah 52 orang,
menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepuasan kerja
dan kinerja atau performa karyawan. Artinya semakin tinggi kepuasan kerja
seorang karyawan maka semakin baik pula performa kinerja atau produktivitas
karyawan tersebut (Paparang, dkk., 2021).
Maka perusahan hendaklah memperhatikan tingkat kepuasan karyawannya
dan minatnya untuk menetap dalam suatu perusahan agar kinerja yang dihasilkan
akan meningkat dan perusahan mendapat keuntungan dengan produktivitas yang
meningkat tersebut. Salah satu upaya untuk hal tersebut adalah agar perusahan
menerapkan konsep equal benefit di system perusahan tersebut. Konsep ini di
harapkan mampu untuk menngurangi ketidakadilan yang terjadi di lingkungan
perusahan dengan membangun suasana perusahan yang lebih adil, inklusif, dan
bernuansa muslim.
Penerapan konsep equal benfit, tidak hanya harus di pertimbangkan oleh
persuhan sebagai alternatif tapi juga merupakan bentuk solusi yang bisa di ajukan
oleh seorang muslim dalam melihat fenomena kasus tersebut. Di mana
pengimplementasian UU Cipta Kerja tersebut yang berpotensi menciptakan
ketidakadilan pada karyawan kontrak karena statusnya terus dipertahankan dengan
alas an efeisiensi organisasi. Namun faktanya, hal ini justru dapat berpengaruh
buruk bagi perusahan di long term atau masa yang akan datang.
Pengimplementasian prinsip equal benefit sudah banyak di lakukan di
perusahan-perusahan besar eropa seperti google. Mereka memberikan hak yang
merata pada karyawan kontrak dan tetapnya dan memberikan kesempatan untuk
dapat mendapatkan benefit lain seiringan dengan tingkat kinerja yang mereka
hasilkan.
Hal penting lain yang harus dipertimbangkan dalam penerapan prinsip equal
benefit, yaitu bukan berarti melupakan hal penting lainnya yaitu tingkat kinerja
yang baik. Namun perusahan membuka segala bentuk kesempatan yang sama bagi
karyawan terlepas dari statusnya. Hal ini penting sebab, berdasarkan studi-studi
yang sudah di paparkan, implikasinya langsung pada produktivitas kerja dan yang
mendapat keuntungan terbesar adalah perusahan itu sendiri.
Maka dengan pengimplementasian prinsip ini dalam system perusahan,
bukan hanya efesien secara finansial di masa depan tapi juga memenuhi kewajiban
manusia sebagai seorang muslim yang harus memberlakukan orang lain dengan adil
dan sesuai dengan kinerja yang ia hasilkan.

9. 9
C. Kelemahan Penerapan Konsep Equal Benefit dalam perusahan
Penerapan prinsip equal benefit dalam perusahan memiliki banyak
keuntungan tersendiri yang di dapatkan perusahan dan efektif dalam mencegah
terjadinya ketidakadilan di lingkungan perusahan sekaligus, Dapat menigkatkan
keinginan untuk menetap dalam pekerjaan tersebut dan kepuasan kerjanya yang
berimplikasi pada produktivitas karyawan tersebut. Meskipun begitu hal ini juga
memiliki implikasi negatif dalam penerapannya di perusahan, di antaranya:
1. Biaya yang lebih tinggi yang harus di keluarkan oleh perusahan dalam
penerapannya. Menerapkan program "Equal Perks" atau "Equal Benefits" dapat
menghasilkan biaya yang lebih tinggi bagi perusahaan, terutama jika jumlah
karyawan kontrak yang harus diberi manfaat sama dengan karyawan tetap. Biaya
ini bisa menjadi beban keuangan bagi keuntungan mereka.
2. Pengurangan fleksibilitas, program equal perks atau equal benefits dapat
mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia
mereka. Misalnya, perusahaan mungkin terpaksa mempertahankan karyawan
kontrak yang tidak lagi diperlukan hanya untuk memenuhi persyaratan program,
atau mereka mungkin tidak dapat mengurangi jumlah karyawan kontrak mereka
jika proyek yang mereka kerjakan telah selesai.
3. Tidak semua karyawan merasa diuntungkan, meskipun program ini bertujuan
untuk memperlakukan semua karyawan dengan adil, karyawan kontrak mungkin
merasa tidak sepenuhnya diuntungkan oleh program tersebut. Karyawan kontrak
mungkin menganggap bahwa manfaat yang mereka dapatkan tidak sebanding
dengan keuntungan yang diberikan kepada karyawan tetap.
4. Menurunkan kualitas kerja, pemberian manfaat yang sama kepada semua
karyawan termasuk karyawan kontrak yang mungkin hanya bekerja untuk
jangka waktu tertentu, dapat menurunkan motivasi karyawan untuk memberikan
kualitas kerja yang tinggi. Karyawan mungkin merasa tidak memiliki tanggung
jawab yang sama dan kurang termotivasi untuk memberikan kontribusi yang
optimal.

10. 10
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Benefit adalah keuntungan yang di dapatkan karyawan dari perusahan
berupa gaji, mendapat insurasi kesehatan, dan uang pensiun. Sedangkan perks
adalah hadiah tambahan atau bonus yang di berikan pada karyawan (Shanahan,
2022). Jadi equal benefit atau equal perks adalah pemberian hak secara merata pada
karyawan tanpa melihat status karyawan tersebut. Penerapan konsep tersebut dapat
berpotensi untuk meningkatkan kualitas kerja karywan sekaligus menciptakan
lingkungan yang inclusif dan adil. Dengan di berlakukannya konsep equal benefit
atau equal perks selain dapat menegakkan keadilan yang merupakan kewajiban
seorang muslim sekaligus memiliki dampak positif tersenidiri bagi perusahan.
Meskipun program "Equal Perks" atau "Equal Benefits" bertujuan untuk
menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil, namun ada beberapa
implikasi negatif yang mungkin terjadi, di antaranya:
1. Biaya yang lebih tinggi:
Menerapkan program "Equal Perks" atau "Equal Benefits" dapat menghasilkan
biaya yang lebih tinggi bagi perusahaan, terutama jika jumlah karyawan
kontrak yang harus diberi manfaat sama dengan karyawan tetap. Biaya ini bisa
menjadi beban keuangan bagi keuntungan mereka.
2. Pengurangan fleksibilitas: Program "Equal Perks" atau "Equal Benefits" dapat
mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia
mereka. Misalnya, perusahaan mungkin terpaksa mempertahankan karyawan
kontrak yang tidak lagi diperlukan hanya untuk memenuhi persyaratan
program, atau mereka mungkin tidak dapat mengurangi jumlah karyawan
kontrak mereka jika proyek yang mereka kerjakan telah selesai.
3. Tidak semua karyawan merasa diuntungkan: Meskipun program ini bertujuan
untuk memperlakukan semua karyawan dengan adil, karyawan kontrak
mungkin merasa tidak sepenuhnya diuntungkan oleh program tersebut.
Karyawan kontrak mungkin menganggap bahwa manfaat yang mereka
dapatkan tidak sebanding dengan keuntungan yang diberikan kepada karyawan
tetap.
4. Menurunkan kualitas kerja: Pemberian manfaat yang sama kepada semua
karyawan termasuk karyawan kontrak yang mungkin hanya bekerja untuk
jangka waktu tertentu, dapat menurunkan motivasi karyawan untuk
memberikan kualitas kerja yang tinggi. Karyawan mungkin merasa tidak

11. 11
memiliki tanggung jawab yang sama dan kurang termotivasi untuk
memberikan kontribusi yang optimal.
Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan implikasi negatif dan
positif dari program equal perk atau equal benefit. Studi ini menunjukkan bahwa
perlakuan yang tidak adil terhadap karyawan kontrak dapat memicu ketidakstabilan
dalam lingkungan kerja dan merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Studi ini
membahas tantangan dan peluang dalam mengelola karyawan kontrak di India,
termasuk kebutuhan untuk memberikan manfaat.
3.2. Saran
Berdasarkan pembahasan di atas, maka terdapat kekurangan penulis, yaitu
pembahasan yang kurang mendalam dan referensi yang kurang banyak sehingga
diharapkan penulisan makalah ke depannya dapat dimaksimalkan dengan mencari
literatur yang banyak dan jumlah pembahasan yang lebih banyak.

12. 12
DAFTAR PUSTAKA
Jones, K. (2021, August 31). The most desirable employee benefits. Harvard
Business Review. Retrieved March 6, 2023, from
https://hbr.org/2017/02/the-most-desirable-employee-benefits
Shanahan, R. (2022, July 27). Perks vs. benefits: What employers need to know.
Blog. Retrieved March 6, 2023, from https://blog.businessolver.com/perks-
vs.-benefits-what-employers-need-to know