2. QUANTITY
SURVEYOR
Adalah sebuah profesi yang mempunyai keahlian dalam
perhitungan volume, penilaian pekerjaan konstruksi, administrasi
kontrak sedemikian sehingga suatu pekerjaan dapat dijabarkan
dan biayanya dapat diperkirakan, direncanakan, dianalisa,
dikendalikan dan dipercayakan.
Peran Quantity Surveyor (QS) antara lain :
- Memberikan saran yang berkaitan dengan pengendalian biaya
pembangunan/proyek agar tidak melampaui rencana anggaran yang
ditetapkan oleh pemilik proyek (owner)
- Menangani aspek legal pelaksanaan proyek
- Membantu pekerjaan Kontraktor sebagai estimator atau manager
kontrak.
PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KONSTRUKSI UNTUK JABATAN KERJA QUANTITY SURVEYOR MENJADI
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KEPMEN – NOMOR KEP.06/MEN/I/2011
3.
4. Pelaksanaan
UKOM
QS
JENIS SOAL
TESTULIS Uraian
(CLOSE BOOK, 120 MENIT)
OBSERVASI DEMONSTRASI (OPEN BOOK, 180 MENIT)
• Waktu pelaksanaan : Senin, 22 Oktober 2021
• Pukul : 07.00 dengan jadwal dan ruang kelas
dapat dilihat di IG LSP
• LURING Dengan PROKES KETAT
• Menggunakan Pakaian Hitam Putih
• Membawa Tumbler Air Minum sendiri
• Sudah sarapan dan boleh membawa snack dan di
makan saat jam istirahat
6. Pentingnya
Undang-
UndangJasa
Konstruksi no
2Tahun 2017
Pembagian peran (tanggung jawab dan
kewenangan) antara pemerintah pusat dan daerah
Menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib
usaha jasa konstruksi yang adil, sehat, dan terbuka
melalui pola persaingan yang sehat
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan jasa konstruksi melalui
kemitraan dan sistem informasi, sebagai bagian
dari pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi
Lingkup pengaturannya mengatur tidak hanya
usaha jasa konstruksi, namun rantai pasok sebagai
pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan
bangunan
7. Pentingnya
Undang-
UndangJasa
Konstruksi no
2Tahun 2017
Adanya aspek perlindungan hukum terhadap upaya
yang menghambat penyelenggaraan jasa
konstruksi, agar tidak mengganggu proses
pembangunan. Perlindungan ini termasuk
perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa
dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi
Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam
bekerja di bidang konstruksi, termasuk pengaturan
badan usaha asing yang bekerja di Indonesia, dan
penetapan standar remunerasi minimal untuk
tenaga kerja konstruksi
Adanya jaring pengaman terhadap investasi yang
akan masuk di bidang jasa kosntruksi
Mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa
konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4)
8. Bentuk dan KualifikasiUsaha
Berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha,
baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
Klasifikasi Usaha
Kecil
Menengah
Besar
Penetapan
Kemampuan keuangan
Penjualan tahunan
Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
Kemampuan dalam penyediaan peralatan
konstruksi
UUJK Pasal 20
UUJK Pasal 19
Bentuk dan
Kualifikasi
Usaha Jasa
Konstruksi
9. Jenis, Klasifikasi,dan LayananUsaha
Jenis Usaha Klasifikasi Usaha Layanan Usaha
Jasa Konsultasi
Konstruksi
• Arsitektur
• Rekayasa
• Rekayasa terpadu
• Arsitektur lansekap dan
perencanaan wilayah
• Pengkajian
• Perencanaan
• Perancangan
• Pengawasan
• Manajemen penyelenggaraan
konstruksi
UUJK Pasal 13
Pekerjaan Konstruksi • Bangunan gedung
• Bangunan sipil
• Pembangunan
• Pemeliharaan
• Pembongkaran
• Pembangunan kembali
UUJK Pasal 14
Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi
• Bangunan gedung
• Bangunan sipil
• Rancang bangun
• Perekayasaan, pengadaan, dan
pelaksanaan
UUJK Pasal 15
Jenis,
klasifikasi,
dan
Layanan
Usaha
Jasa
Konstruksi
10. Undang-Undang
Jasa Konstruksi
No 2 Tahun 2017
1. Adanya pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan jasa konstruksi;
2. Menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi
yang adil, sehat dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat;
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa
konstruksi melalui kemitraan dan sistem informasi, sebagai bagian
dari pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
4. Lingkup pengaturan yang diperluas tidak hanya mengatur usaha
jasa konstruksi melainkan mengatur rantai pasok sebagai
pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan;
11. Undang-
Undang Jasa
Konstruksi No
2 Tahun 2017
5. Adanya aspek perlindungan hukum terhadap upaya yang
menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi agar tidak mengganggu
proses pembangunan. Perlindungan ini termasuk perlindungan bagi
pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
Pada RUU tentang Jasa Konstruksi yang baru tidak terdapat klausul
kegagalan pekerjaan konstruksi hanya ada klasul kegagalan bangunan.
Hal ini sebagai perlindungan antara pengguna dan penyedia jasa saat
melaksanakan pekerjaan konstruksi;
6. Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bekerja di bidang
jasa konstruksi, termasuk pengaturan badan usaha asing yang bekerja
di Indonesia, juga penetapan standar remunerasi minimal untuk tenaga
kerja konstruksi;
7. Adanya jaring pengaman terhadap investasi yang akan masuk di
bidang jasa konstruksi;
8. Mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang
sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan
keberlanjutan (K4)
12. Kode Etik Profesi
Quantity Surveyor
Wajib menjunjung tinggi falsafah dan UUD negara
Harus memiliki kesadaran integritas nasional
Setiap saat, dalam kedudukan apapun hendaknya
berperilaku terpuji, sehingga menjunjung
kehormatan profesi surveyor Indonesia
Harus yakin akan kebenaran dan kecukupan tentang
data dan informasi yang ia sajikan
Harus yakin akan kebenaran dan kecukupan tentang
metoda, sarana, dan tenaga, yang ia gunakan dalam
pengumpulan data informasi, dalam pengolahan
serta penyajian
13. Kode Etik Profesi
Quantity Surveyor
Hendaknya berusaha memperkokoh profesi
surveyor dengan :
1. Pertukaran informasi dan pengalaman dengan
orang-orang yang berminat akan survei dan
pemetaan serta para pemakai jasa survei dan
pemetaan, dengan profesi-profesi lain, dengan
para mahasisiwa dan umum
2. Berusaha untuk memberikan kesempatan
kepada para karyawan yang bekerja di bawah
pengawasannya untuk memperoleh kemajuan
dan pengembangan
3. Memberikan imbalan penghargaan yang wajar
sesuai prestasi kepada para karyawan yang
bekerja dibawah pengawasannya
14. Kode Etik Profesi
Quantity Surveyor Hendaknya mawas diri dengan :
1. Hanya menerima penugasan yang ia tahu orang-
orangnya mampu melaksanakan, didasari oleh
pendidikan, latihan, dan pengalaman
2. Mengerahkan para ahli dan spesialis bila
dipandang perlu, agar dengan demikian pemberi
tugas dapat dilayani sebaik mungkin
3. Bersedia menerima kritik/saran
4. Mengakui/menghargai pemilikan serta
kepentingan dan hak-hak orang lain
15. Kode Etik Profesi
Quantity Surveyor
Tidak akan bersaing secara curang dengan siapapun
dalam profesi ini dengan :
1. Mengiklankan diri secara tidak hormat
2. Menyalahgunakan jabatannya atau jabatan
orang lain untuk memperoleh keuntungan
3. Mencela orang lain terutama yang seprofesi
4. Melakukan penekanan atau mempengaruhi
secara tidak patut, atau meminta karunia
dengan menjanjikan/memberikan imbalan uang
atau bentuk lain
Hendaknya memberikan penghargaan yang layak
terhadap orang lain dan/atau perusahaan atas
sumbangan profesionalnya
23. •Bentuk lambang K3: palang dilingkari roda bergigi sebelas
berwarna hijau di atas warna dasar putih.
•Arti dan Makna simbol/lambang/logo K3 :
•Palang : bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK).
•Roda Gigi : bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani.
•Warna Putih : bersih dan suci.
•Warna Hijau : selamat, sehat dan sejahtera.
•Sebelas gerigi roda : sebelas bab dalam Undang-Undang No 1
Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
ARTI SIMBOL
24. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap
tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja
Melindungi dan menjamin keselamatan setiap
tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja
Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan
secara aman dan efisien
Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan
secara aman dan efisien
Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas
Nasional
Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas
Nasional
1
2
3
Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja?
25. Piramida Kecelakaan Kerja
Setiap Terjadi
1
10
30
60
0
Kecelakaan Fatal/Kematian
Di dalamnya terdapat Kecelakaan Ringan Sebelumnya
Yang di dalamnya
terdapat
Insiden yang menimbulkan
kerusakan alat/bahan
sebelumnya
Nearmiss (hampir celaka)
Sebelumnya
Yang di dalamnya
terdapat
PIRAMIDA KECELAKAAN KERJA
26. Piramida Kecelakaan Kerja adalah sebuah teori yang
dicetuskan oleh Herbert William Heinrich pada tahun 1931
dimana jika suatu tempat kerja terjadi 1 kecelakaan fatality,
maka ditempat kerja tersebut sebanding dengan 30
kecelakaan kerja yang bersifat mayor/cedera berat, 300
cedera ringan, 3000 Nearmiss, dan terpapar 30000 bahaya
berupa unsafe action dan unsafe condition.
Secara sederhana bisa diartikan jika suatu tempat kerja
terdapat 1 kecelakaan fatality, maka di tempat kerja itu
terdapat 30000 perilaku dan kondisi tidak aman.
27. Penyebab Kecelakaan Kerja
Penyebab
Dasar
Kecelakaan
1. Kurangnya
Prosedur/At
uran
2. Kurangnya
Sarana
3. Kurangnya
Kesadaran
4. Kurangnya
Kepatuhan
Penyebab
Tidak
Langsung
1. Faktor
Pekerjaan
2. Faktor
Pribadi
Penyebab
Langsung
1. Tindakan
Tidak Aman
2. Kondisi
Tidak Aman
Kecelakaan
Kerja
1. Kontak Dengan
Bahaya
2. Kegagalan
Fungsi
Kerugian
1. Manusia (Cedera,
Keracunan, Cacat,
Kematian, PAK)
2. Mesin/Alat
(Kerusakan
Mesin/Alat)
3. Material/Bahan
(Tercemar, Rusak,
Produk Gagal)
4. Lingkungan
(Tercemar, Rusak,
Bencana Alam)
Teori Efek Domino – H.W.
Heinrich
Penyebab Kecelakaan Kerja
29. Data Kecelakaan
- Konstruksi : 32 %
Jml TK terserap 4.5 jt TK (5%)
- Industri : 31,6 %
- Transport : 9,3 %
- Pertambangan : 2,6 %
- Kehutanan : 3,8 %
- Lain-lain : 20 %
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
30. Data Penyebab Kecelakaan Sektor Konstruksi
next
previous
Jatuh :26%
Terbentur :12 %
Tertimpa :9%
Mesin & alat :8%
Alat tangan :7%
Transport :7 %
Lain-lain :6%
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
32. MANAJEMEN
PROYEK KONSTRUKSI
Suatu upaya untuk mencapai suatu hasil tertentu dalam bentuk
bangunan atau infrastruktur yang dibatasi oleh waktu, dan
sumber daya yang terbatas secara efektif melalui tindakan-
tindakan
PERENCANAAN (Planning)
PENGORGANISASIAN (Organizing)
PELAKSANAAN (Actuating/Action)
PENGAWASAN (Controlling)
35. Konstruksi permukiman (Residential construction).
Meliputi perumahan keluarga tunggal dan rumah susun atau
flat. Sebagian besar dibiayai sektor swasta.
TIPE – TIPE PROYEK KONSTRUKSI
36. Konstruksi gedung (Building construction).
Konstruksi gedung menghasilkan bangunan mulai pertokoan
dari yang kecil sampai yang besar, gedung-gedung sekolah, rumah
sakit, gedung pemerintah, pabrik industri sampai pusat
perdagangan.
37. Konstruksi Rekayasa berat ( heavy engineering construction).
Meliputi bendungan sebagai pusat tenaga listrik hidro dan pengendali
banjir dan irigasi, terowongan, jembatan dari yang berukuran kecil sampai
besar, pelabuhan, lapangan terbang, jalan raya dan jalan rel dan
bangunan pelayanan umum lainnya. Tahapan pembangunannya kebih
bersifat padat mesin-mesin berat. Sebagian besar dibiayai pemerintah.
38. Konstruksi industri (Industrial construction).
Proyek-proyek ini meliputi pabrik pengilangan minyak bumi dan
petro kimia, pusat pembangkit tenaga listrik dari bahan bakar fosil
serta tenaga nuklir, pertambangan, pabrik peleburan logam pabrik
industri dasar/berat dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh
pelayanan umum dan industri dasar.
40. Sasaran Proyek Konstruksi
ASPEK BIAYA
Biaya optimal proyek dapat dicapai
Biaya pembangunan keseluruhan proyek
dapat dihemat
ASPEK WAKTU
Bisa mempediksi lamanya waktu
pengerjaan proyek
Waktu pengadaan material dapat diukur
secara dini, sehingga tidak terjadi
keterlambatan material
ASPEK MUTU
Mutu lebih terjamin karena tim MK membantu
kontraktor dalam hal metode pelaksanaan,
implementasi, dan Quality Control
Mutu dan Kemampuan Kontraktor spesialis
lebih terseleksi
42. KEGIATAN
PERENCANAAN
PENETAPAN TUJUAN : Harus Realistis, Spesifik, Harus terukur dan ada
batasan waktu
Bertujuan Meyakinkan Pemilik Proyek Bahwa Proyek Konstruksi
yang diusulkannya layak untuk dilaksanakan, baik dari aspek
perencanaan dan perancangan, aspek ekonomi maupun aspek
lingkungan
STUDY KELAYAKAN
TAHAP PENJELASAN (BRIEFING)
Pemilik menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diijinkan
sehingga konsultan perencana dapat dengan tepat menafsirkan
keinginan pemilik
TAHAP PERANCANGAN (Desain)
Pada tahap ini adalah melakukan perancangan (design) yang
lebih Mendetail sesuai dengan keinginan dari pemilik
Gambar Rencana, Spesifikasi, Rencana Anggaran Biaya (RAB),
Metode Pelaksanaan, Scheduling
43. KEGIATAN
ORGANIZING
TAHAP PENGADAAN/PELELANGAN
Bertujuan untuk menunjuk Kontraktor atau beberapa subkontraktor
sebagai pelaksana.
Prakualifikasi
Dokumen Kontrak
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT
Mengkoordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
dengan melihat jenis proyek, keadaanan anggaran biaya, sifat
proyek.
Tujuan pada tahap ini adalah mewujudkan bangunan yang
dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah direncang oleh
konsultan perencana dalam batasan biaya, waktu yang sudah
disepakati serta dengan mutu yang telah diisyaratkan.
44. Tujuan pada tahap ini adalah mewujudkan bangunan
yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah
direncang oleh konsultan perencana dalam batasan
biaya, waktu yang sudah disepakati serta dengan mutu
yang telah diisyaratkan.
TAHAP
PELAKSANAAN
Main Schedule
Detailed Schedule
Material Schedule
Equipment schedule
Man power Schedule
Metode Kerja Pelaksanaan
Job Layout
Shop drawing
dll
45. TAHAP
PENGENDALIAN
PELAPORAN SECARA PERIODIK
- Pelaporan berupa harian, mingguan, bulanan yang
meliputi budget, scheduling, material, peralatan,
kualitas
SOLUSI UNTUK PERMASALAHAN
Jika menyangkut waktu batasannya adalah batas
tanggal selesai
Jika budget batasannya nilai uang yang terpakai untuk
operasional
Jika mutu batasannya persyaratan mutu, SNI
46. TAHAP
PEMELIHARAAN
DAN PERSIAPAN
PENGGUNAAN
Tujuan pada tahap ini adalah untuk menjamin agar
bangunan yang telah sesuai dengan dokumen
kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagaimana
mestinya
Mempersiapkan catatan pelaksanaan, baik berupa data-
data selama pelaksanaan maupun gambar pelaksanaan
Meneliti Bangunan secara cermat dan memperbaiki
kerusakan-kerusakan yang terjadi
Mempersiapkan petunjuk operasional/pelaksanaan serta
pedoman pemeliharaannya
Melatih Staf untuk melaksanakan pemeliharaan
47. Merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap risiko, yatu dengan
memahami, mengidentifikasi, dan mengevaluasi risiko suatu proyek.
Kemudian mempertimbangkan apa yang akan dilakukan terhadap dampak
yang akan ditimbulkan dan kemungkinan pengalihan risiko kepada pihak
lain atau mengurangi risiko yang terjadi
Manajemen
Risiko Proyek
Konstruksi
Bertujuan untuk mengenali risiko dalam sebuah proyek dan
mengembangkan strategi untuk mengurangi atau bahkan menghindarinya,
dilain sisi juga harus dicari cara untuk memaksimalkan peluang
48. Manajemen
Risiko Proyek
Konstruksi
Identifikasi Risiko
Tidak perlu
pertimbangan
lebih lanjut
Evaluasi dampak terhadap proyek
(evaluasi risiko)
Tentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap
risiko (alokasi risiko)
Jika bertanggung jawab atas risiko ini, apakan anda akan memindahkan
risiko ini kepada pihak lain (pengirangan risiko)
B C
A
Apakah risiko ini
dapat
dipengaruhi?
Penilaian
kembali
setelah
beberapa
waktu
Ya
Tidak
Pengaruh yang
dapat diabaikan
Lokasi dan urutan kerja
49. Klasifikasi risiko
dilihat dari
kebutuhan
dalam
penanganannya
Risiko Murni dan Risiko Spekulatif (Pure risk and speculative risk)
Risiko murni dianggap suatu ketidakpastian yang dikaitkan dengan adanya
suatu luaran (outcome) yaitu kerugian. Risiko murni dapat dikenal sebagai
risiko statis
Contoh : kecelakaan kerja di proyek
Risiko spekulatif dikenal sebaagi risiko dinamis
Contoh : risiko spekulatif pada perusahaan asurransi, jika risiko yang dijamin
terjadi, maka pihak asuransi akan mengalami kerugian karena menanggung
yang terjadi, namun bila risiko yang dijamin tidak terjadi maka perusahaan
akan memperoleh keuntungan
Risiko terhadap benda dan manusia
Risiko yang menimpa benda/manusia, seperti rumah terbakar, sedangkan
risiko terhadap manusia seperti hari tua/kematian/dsb
50. Klasifikasi risiko
dilihat dari
kebutuhan
dalam
penanganannya
Risiko fundamental dan Risiko khusus (fundamental risk and particular
risk)
Risiko fundamental adalah risiko yang kemungkinannya dapat timbul pada
hampir sebagian besar anggota masyarakat dan tidak dapat disalahkan pada
seseorang atau beberapa orang sebagai penyebabnya
Contoh : bencana alam, peperangan
Risiko khusus adalah risiko yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang
mandiri, dimana sifat dari risiko tidak selalu bencana, bisa dikendalikan, atau
umumnya dapat diasuransikan
Contoh : jatuhnya kapal terbang, kandasnya kapal, dsb
51. Sumber-sumber
Risiko
Timbulnya inflasi
Kondisi tanah yang tidak terduga
Keterlambatan material
Detail desain yang salah, seperti ukuran yang
salah dari gambar yang dibuat arsitek
Kontraktor utama tidak mampu
membayar/bangkrut
Tidak ada koordinasi
53. Sanksi
Administratif
(sesuai pasal 190
UU no 13 tahun
2003)
Pelanggaran pasal 87 dikenakan sanksi berupa :
• Teguran
• Peringatan tertulis
• Pembatasan kegiatan usaha
• Pembekuan kegiatan usaha
• Pembatalan persetujuan
• Pembatalan pendaftaran
• Penghentian sementara sebagian atau seluruh
alat produksi
• Pencabutan ijin
