Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Similar to KONSTRUKSI]"Judul singkat yang dioptimalkan untuk dokumen tersebut adalah:[JUDUL KONSTRUKSI] "Daftar Peraturan Konstruksi Indonesia
Similar to KONSTRUKSI]"Judul singkat yang dioptimalkan untuk dokumen tersebut adalah:[JUDUL KONSTRUKSI] "Daftar Peraturan Konstruksi Indonesia (20)
KONSTRUKSI]"Judul singkat yang dioptimalkan untuk dokumen tersebut adalah:[JUDUL KONSTRUKSI] "Daftar Peraturan Konstruksi Indonesia
- 1. 1 Penawaran: DAFTAR PERATURAN JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA, 2012 Januari, 2012 Industri konstruksi di Indonesia memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Peran strategis itu menurut Road Map Konstruksi Indonesia 2009-2014 meliputi back ward dan forward lingkages yang luas, daya serap tenaga kerja sangat besar, memberikan sumbangan besar pada Produk Domestik Bruto (PDB), mata rantai suplai yang besar dan mendorong pertumbuhan industri penunjang sektor konstruksi, serta menggerakkan pertumbuhan usaha turutan pengadaan jasa dan barang. Sektor konstruksi nasional berhasil menempati urutan ke enam dari sembilan sektor utama penyumbang PDB nasional. Pada tahun 2009, PDB yang disumbangkan oleh sektor konstruksi tercatat sebesar Rp. 555 trilyun, yang merupakan 9,9% dari PDB nasional. Seiring perkembangannya, sumbangan pada 2011 mencapai 10,3%. Apabila dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, PDB triwulan III-2011 sektor konstruksi tumbuh 6,4% dari rata-rata peningkatan PDB sebesar 6,5%. Sementara itu, tenaga kerja yang dapat diserap di sektor konstruksi tercatat berjumlah 5,4 juta jiwa pada 2009 atau 5,3% dari tenaga kerja nasional. Terus meningkat hingga 5,8 juta jiwa di 2011. Kementerian Pekerjaan Umum memprediksi, jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi setelah 2012 akan mencapai lebih dari 6 juta orang per tahun. Jumlah perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi telah mencapai 151.537 perusahaan pada 2009. Meningkat 8,1% dari tahun sebelumnya, yakni 139.322 perusahaan. Provinsi Jawa Timur terbanyak dengan 17.740 perusahaan. Peningkatan jumlah badan usaha tersebut ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya. Hal ini tercermin pada mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, serta teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi tersebut di antaranya disebabkan oleh persyaratan usaha serta persyaratan kualifikasi tenaga kerja terampil dan ahli yang belum diatur sebagaimana mestinya untuk mewujudkan badan usaha konstruksi yang profesional dan dapat diandalkan. Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut, pada umumnya pangsa pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional. Dari seluruh pangsa pasar jasa konstruksi Indonesia (100%), hanya 40% yang dikuasai oleh pelaku jasa konstruksi nasional yang jumlahnya 90%, sedangkan 60% lainnya dikuasai oleh pelaku jasa konstruksi asing yang jumlahnya hanya 10%. Oleh karena itu tidak berlebihan jika sektor konstruksi dalam negeri perlu meningkatkan penguasaan pasar domestik oleh pelaku usaha konstruksi nasional dan meningkatkan daya saingnya. Di dalam daftar peraturan ini, dimuat berbagai peraturan yang berkaitan dengan sektor konstruksi yang meliputi UU Jasa Konstruksi, Permen PU No. 04 dan 05 tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha, Permen PU No. 07/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, Permen PU No. 08/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, Peraturan LPJK No. 02 s/d 05 tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha, serta kebijakan-kebijakan lainnya di sektor konstruksi.
- 2. 2 Kami berharap, Daftar Peraturan ini akan bermanfaat bagi kalangan bisnis terutama para pengambil keputusan di sektor konstruksi, serta bagi kalangan bisnis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan industri konstruksi seperti sektor perbankan, jasa asuransi dan kontraktor. Selain itu, Daftar Peraturan ini juga bermanfaat bagi para investor atau calon investor yang akan menjalin kerjasama dengan perusahaan yang aktif di bisnis konstruksi di Indonesia. Daftar Peraturan setebal 600 halaman lebih yang memuat sekitar 38 peraturan pemerintah terkait dengan bisnis konstruksi di Indonesia ini, kami tawarkan dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Berkenaan dengan terbatasnya kapasitas halaman, beberapa lampiran peraturan akan kami sertakan dalam bentuk softcopy. Untuk pemesanan dan informasi dapat menghubungi PT Media Data Riset melalui telepon (021) 809 6071, 809 3140 dan fax (021) 809 6071 dengan mengisi formulir terlampir. Pemesanan untuk luar negeri atau luar Jakarta akan ditambah biaya kirim. Demikian penawaran ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta, Januari, 2012 PT Media Data Riset Drh. H. Daddy Kusdriana M.Si Direktur Utama
- 3. 3 DAFTAR ISI DAFTAR PERATURAN JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA, 2012 Januari, 2012 1. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang 1.2.Sumber Data dan Informasi 2. OVERVIEW INDUSTRI KONSTRUKSI 2.1.Gambaran Umum Industri Konstruksi 2.1.1. Tantangan pembangunan 2.1.2. Isu Strategis 2.1.3. Permasalahan di sektor kontruksi 2.1.3.1. Pengembangan Jasa Konstruksi Perlu Dukungan Legislatif 2.1.3.2. Pembinaan Jasa Konstruksi Butuh Ketersediaan Infrastruktur 2.1.3.3. Pemilihan Penyedia Jasa 2.2.Dukungan Sektor Infrastruktur 2.2.1. Daya saing infrastruktur Indonesia 2.2.2. Proyek infrastruktur pemerintah 2.2.3. Proyek kerjasama RI - Jepang 2.2.4. Proyek Jabodetabek 2.2.5. Jaringan Proyek Jalan Tol 2.2.5.1. Proyek 24 ruas jalan tol 2.2.5.2. Proyek Ruas Jalan Tol JORR II 2.2.3. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2.3.Kebijakan Pemerintah 2.3.1. Program Pembinaan Konstruksi 2010 - 2014 2.3.2. Kontroversi PP 04/2010 2.3.3. Kebijakan Sistem Manajemen Mutu 2.3.4. Pemerintah Keluarkan Keppres Percepat Tender 2.3.5. Profesionalisme dan kompetensi di sektor konstruksi 2.3.6. Penerapan Konstruksi Berkelanjutan 2.4.Peluang Pasar Bisnis Konstruksi 2.4.1. Pasar konstruksi domestik dikuasai asing 2.4.2. Pasar konstruksi 2012 naik 10 persen 2.5.Kinerja Masyarakat Jasa Konstruksi 2.5.1. Manfaatkan peluang infrastruktur 2.5.2. BUJK sebagai ujung tombak daya saing usaha 2.5.3. Perkuat Pasar Domestik 2.5.4. Indonesia Inc di sektor konstruksi dinilai belum ada 2.5.5. LPJKN Diinstruksikan Segera Jalankan Tugas 2.6.Peran Tenaga Kerja Konstruksi 2.6.1. Butuh 6 juta tenaga konstruksi per tahun 2.6.2. Ketersediaan tenaga tukang bersertifikat 2.6.3. Jaminan untuk tenaga konstruksi 2.7.Kinerja BUMN Konstruksi 2.7.1. Tingkatkan sinergi BUMN konstruksi 2.7.2. Proyek migas untuk 9 BUMN konstruksi 2.7.3. ADHI BUMN konstruksi terbesar 2.7.4. PP raih kontrak terbesar 2.7.5. BUMN konstruksi gandeng kontraktor daerah 3. DAFTAR PERATURAN 3.1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 3.2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 3.3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 3.4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 3.5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 3.6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi 3.7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi 3.8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 3.9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- 4. 4 3.10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 3.11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 3.12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3.13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3.14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional 3.15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing 3.16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi 3.17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi 3.18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 3.19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/2/2011 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Profil Secara Wajib 3.20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/2/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M- IND/PER/8/2010 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan Gulungan Canai Dingin (BJ.D) Secara Wajib 3.12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 42/M-IND/PER/4/2011 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib 3.22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/8/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M- IND/PER/2/2011 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Profil Secara Wajib 3.23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88/M-IND/PER/10/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M- IND/PER/4/2011 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib 3.24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran Dan Gulungan Canai Dingin (BJ.D) Secara Wajib 3.25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 /PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3.26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung 3.27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung 3.28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3.29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum 3.30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi 3.31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PER/M/2008 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
- 5. 5 3.32. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, Dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi 3.33. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Dan Pengawas Konstruksi 3.34. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi 3.35. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi 3.36. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tata Cara E-Tendering 3.37. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document) 3.38. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 6. 6 FORMULIR PEMESANAN PT MEDIA DATA RISET Jl. SMA XIV No. 12 A, Cawang–UKI, Jakarta 13630 Phone : (021) 809 6071, 809 3140 Fax : (021) 809 6071, 809 3140 E-mail : sales@mediadata.co.id PENAWARAN DAFTAR PERATURAN JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA, 2012 Januari, 2012 Edisi Bahasa Indonesia Nama (Mr/Mrs/Ms) Position Nama Perusahaan NPWP No. Alamat Telepon Fax : Tanda Tangan Tanggal Harga : Edisi Bahasa Indonesia : Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Catatan : Harga belum termasuk pajak (10% PPn) Di luar Jakarta dan luar negeri; ditambah biaya pengiriman (Jasa Kurir) Pembayaran ( √ ) : Cash Cheque Transfer to - PT MEDIA DATA RISET AC. NO. 070 000 534 0497 BANK MANDIRI CAB. DEWI SARTIKA JAKARTA WS