Hbl 11, santi rizki amalia, prof hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan ...
Status dan sistem keuangan ojk
1. SISTEM KEUANGAN OJK
Dr. Harry Azhar Azis, MA.
WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI
Seminar “Eksistensi dan Tantangan OJK dalam Menata
Industri Jasa Keuangan untuk Pembangunan Ekonomi".
Hotel Bidakara, Birawa, Jakarta, 23 April 2013
2. LATAR BELAKANG UU OJK
• UU No. 23/1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 34.
• Konglomerasi dan liberalisasi di sektor keuangan.
• Efisiensi pengawasan di sektor keuangan.
• Berkembangnya produk hibrida industri keuangan.
3. • Pasal 34 Ayat (2) UU 21/2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
: Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang
melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
• Anggaran OJK tahun 2013 : Rp 1,69 Triliun yang berasal dari
pos belanja lain-lain APBN 2013
SUMBER PENDANAAN OJK
4. Komposisi Aset Industri Keuangan Tahun 2011
(Miliar Rp)
Industri Keuangan Aset (Miliar Rp)
Kapitalisasi Pasar Modal 3.870,12
Perbankan 4.011,22
Asuransi 528,52
Pembiayaan 319,72
Dana Pensiun 154,97
Modal Ventura 4,08
Pegadaian 29,36
Perusahaan Penjaminan 5,71
LPEI 28,55
PPI 3,26
Jumlah 8.955,51
Sumber: Bapepam LK, 2012, diolah
5. PERKEMBANGAN JUMLAH DAN ASET
LEMBAGA KEUANGAN
Sumber: BI, 2013 dan BAPEPAM LK, 2011
Lembaga Keuangan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jan-13
Bank Umum :
Jumlah Bank 130 124 121 122 120 120 120
Jumlah Kantor 9.680,0 10.868,0 12.837,0 13.837,0 14.797,0 16.625,0 16.821,0
Total Aset (Triliun Rp) 1.986,5 2.310,6 2.534,1 3.008,9 3.652,8 4.172,7 4.211,0
Perusahaan Pembiayaan :
Jumlah 217 212 198 13 195 - -
Total Aset (Triliun Rp) 127,3 168,5 174,4 230,3 291,4 - -
Perusahaan
Perasuransian:
Jumlah Kantor 157 149 144 144 141 - -
Total Aset (Triliun Rp) 174,9 228,8 243,6 320,9 405,2 - -
14. Perkembangan Channeling dan Joint Financing antara Lembaga
Pembiayaan dan Perbankan Tahun 2007-2011 (Triliun Rp)
Sumber: Bapepam LK, 2012
15. TANTANGAN-TANTANGAN
• OJK mengelola aset yang sangat besar dan sangat terintegrasi antar lini
pengawasan baik industri perbankan, pasar modal, maupun industri
keuangan lainnya.
• Adanya tantangan pengawasan internal terkait sumber pendanaan OJK
dari pungutan industri keuangan: rawan korupsi dan intervensi regulasi
oleh industri.
• Adanya tuntutan masyarakat yang sangat kuat terkait stabilitas sistem
keuangan : keamanan dan jaminan akan investasi di sektor keuangan.
• Keberhasilan dan kepekaan OJK dalam menangani permasalahan di
industri keuangan akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan
sustainabilitas lembaga ini ke depan.
16. REKOMENDASI
• Kualitas dan integritas supporting systems di OJK harus berada di atas
lembaga keuangan yang diawasi, baik dalam hal SDM maupun
infrastruktur teknologi informasi.
• Sistem kepatuhan internal benar-benar dibuat dengan sanksi yang tegas :
mengantisipasi afiliasi tidak wajar dan benturan kepentingan pihak
internal OJK dengan pihak yang diawasi.
• Pergerakkan komponen aset yang tidak wajar harus dapat segera
ditangani oleh OJK : antisipasi fraud dan mismanagement di industri
keuangan.
• Ke depan, OJK diharapkan dapat memberikan penilaian atas peringkat
surat utang lembaga keuangan BUMN maupun swasta : menjadi second
opinion dalam keputusan berinvestasi masyarakat.