Di era disrupsi, integrasi pelayanan kesehatan, kebijakan kesehatan, dan sistem informasi kesehatan menjadi semakin penting untuk mengatasi tantangan kesehatan yang kompleks dan beragam. Disrupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk perkembangan teknologi baru, perubahan demografi, dan krisis kesehatan global seperti pandemi.

1. INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN,
KEBIJAKAN KESEHATAN, DAN SISTEM
INFORMASI KESEHATAN DI ERA DISRUPSI
SAFIRINA AULIA RAHMI, S.K.M.,M.KES
MATA KULIAH: ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
PERTEMUAN KE-12

2. • Universal Health Coverage (UHC) adalah suatu komitmen negara
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyediakan akses
layanan kesehatan secara inklusif tanpa mengalami kendala
finansial
• Konsep UHC tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
• Selama ini UHC hanya dilihat dari sisi kepesertaan JKN, padahal
UHC memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu cakupan layanan,
kualitas layanan, dan perlindungan finansial untuk kesehatan
• Diperlukan sebuah analisis untuk melihat perkembangan dan
capaian UHC di Indonesia yang lebih komprehensif
Sumber: WHO & WORLD BANK 2017. Tracking universal health
coverage: 2017 global monitoring report. World Health Organization.

3. Cakupan
Layanan UHC
• Mengukur progres cakupan
pelayanan kesehatan diseluruh
provinsi di Indonesia
Perlindungan
Finansial
• Mengukur pengeluaran
katastropik dan masyarakat yang
termiskinkan akibat biaya out-
of-pocket untuk kesehatan
diseluruh provinsi di Indonesia

4. • Kesehatan Reproduksi, Ibu, Bayi
baru lahir dan Anak (RMNCH)
• Penyakit Menular (ID)
• Penyakit Tidak Menular (NCDs)
• Kapasitas Layanan dan Akses (SC)
Sumber: WHO & WORLD BANK 2017. Tracking universal health coverage: 2017 global
monitoring report. World Health Organization.
• Pengeluaran katastropik
• Pemiskinan akibat biaya out-of-
pocket
Cakupan Layanan UHC Perlindungan Finansial
Data diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 dari Kementerian
Kesehatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 dari Badan Pusat
Statistik (BPS) dan beberapa sumber lainnya sebagai pelengkap

6. 1. Pengeluaran Katastropik – terjadi ketika rumah tangga membelanjakan lebih dari 10
persen dari total konsumsi mereka untuk perawatan kesehatan yang dilihat dari biaya
out-of-pocket.
2. Pemiskinan karena biaya out-of-pocket – terjadi ketika rumah tangga yang berada di
atas garis kemiskinan terpaksa mengalihkan konsumsi untuk kebutuhan pokok, seperti
makanan, tempat tinggal dan pakaian akibat biaya out-of-pocket. Indikator ini akan
dihitung berdasarkan garis kemiskinan USD 1,90 dan USD 3,10 per kapita per hari dan
garis kemiskinan nasional tahun 2018 (Rp401.220 per kapita per bulan).
Perlindungan Finansial
Biaya out-of pocket berupa: (1) biaya pelayanan pengobatan/kuratif (termasuk biaya
melahirkan dan obat yang tidak dapat dirinci), (2) biaya obat (hanya obat yang dibeli di apotik,
toko obat, dsb), (3) biaya pelayanan pencegahan/preventif dan (4) biaya transportasi untuk
perawatan kesehatan.
Sumber data: SUSENAS 2018

7. Hasil Pengukuran Cakupan Layanan UHC
Semakin gelap warnanya maka semakin tinggi indeks cakupan
layanan UHC, sehingga cakupan layanan UHC lebih baik.

8. SISTEM INFORMASI
KESEHATAN DI ERA
SOCIETY 5.0

9. TANTANGAN PELAYANAN KESEHATAN
1 2
6
3 4
5
Universal Health
Coverage
Perubahan Pola
Penyakit
Pembiayaan
Kompetensi
Faskes
Resiko Fraud
Arus Globalisasi
6

10. Penemuan
mesin uap
1760
Penemuan
tenaga
listrik
1870
Teknologi
digital serta
internet
1969
Penggunaan
software untuk
mengumpulkan
data historis
mesin yang dapat
digunakan untuk
mengatur
maintenance
bulanan secara
otomatis
2000
Perusahaan
pelayanan
seperti ojek
online maupun
perusahaan
penggalangan
dana
2020
INDUSTRIAL REVOLUTION

11. Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan
jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi,
meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan,
pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan
evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia
layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan
kesehatan individu dan masyarakat.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TELEMEDICINE ANTAR FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN

12. Mengatasi Keterbatasan Komunikasi
Dokter/Dokter Spesialis
Memperkuat Sistem Rujukan
Meningkatkan Efisiensi/mencegah
patient travelling
Wahana Pendidikan Kedokteran
Mengatasi keterlambatan Diagnostik
dan keterbatasan Sarana Diagnostik
Mempermudah Monitoring Pasien
2
3
4
5
6
1
SDM
SISTEM RUJUKAN
PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN
DIAGNOSTIK
MONITORING
MANFAAT TELEMEDICINE

13. Tele EKG Tele
Radiologi
Tele USG Konsultasi
Klinis
Tele Lainnya
sesuai
perkembangan
IPTEK
Menggunakan transmisi elektronik image/gambar dari semua modalitas Radiologi/EKG/USG Obstetrik
beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk
mendapatan Expertise dalam hal penegakan diagnosis
Telekonsultasi klinis
Dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau video

14. 1.KomitmenPemerintah Daerah menyediakan/
Sewajaringaninternet di fasyankesmasih
rendah, terutamadi puskesmas
2.KomitmenRSPengampudanRS/Puskesmas
Diampuuntuk menjalankantelemedicine
3.Awarenesstenagakesehatanterhadap
manfaat telemedicine
4.Aspeklegaldanstandar keamanansistem
aplikasi
TANTANGAN
TeleEKG
Tele Rad
241
Jumlah 57 RS
Aktif 25
721 Jumlah 38 PKM
Aktif 25