Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Factsheet 3 "Perempuan: Politik dan Pilgub Kaltim 2013"

413 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Factsheet 3 "Perempuan: Politik dan Pilgub Kaltim 2013"

  1. 1. 1 PEREMPUAN : POLITIK dan PILGUB KALTIM 2013 Dari antara puluhan partai berapa yang ketua umumnya perempuan?. Dari antara puluhan gubernur, berapa orang diantaranya yang perempuan?. Dan dari ratusan bupati atau walikota berapa pula yang perempuan?. Jawaban paling mudah tentu saja tak perlu menyebut dengan angka melainkan dengan mengatakan “sedikit saja”. Banyak propinsi misalnya sepanjang sejarah pemilihan langsung belum pernah dipimpin oleh perempuan. Atau bahkan saat pemilihan gubernur tak ada satupun kandidat atau calon perempuan yang bertarung dalam pemilihan. Pada pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pemilu Gubernur Kalimantan Timur 2013 memang ada calon gubernur perempuan, yaitu Elvi Yanti Dwi Mas, S.H., M.Hum dan Mohammad Bob yang mendaftar dari jalur independen. Namun ternyata tidak lolos seleksi administrasi sehingga tidak bisa masuk tahap berikutnya. Peran perempuan dalam Demokrasi dan Politik Lokal memang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Dr. Dwi Windyastuti, dosen Universitas Airlangga yang melakukan elaborasi tentang perempuan dalam Pemilu Kepala Daerah di Indonesia terutama di Jawa Timur dan Sulawesi utara menyebutkan bahwa sebenarnya perempuan mempunyai potensi untuk turut terlibat dalam pertarungan di arena politik khususnya Pemilu Kepala Daerah. Menurutnya, di Jawa Timur dan Sulawesi Utara, ternyata hiruk pikuk pertarungan politik dalam pemilukada diwarnai oleh keterlibatan kandidat. Di Jawa Timur, terdapat sebanyak sembilan kota/kabupaten yang di dalam pemilukadanya terdapat kaum perempuan. Yaitu: Kota Surabaya, Kabupaten Kediri, Lamongan, Sidoarjo, Ngawi, Mojokerto, Ponorogo, Banyuwangi dan Sumenep. Ada yang menang dan ada yang kalah. Sedangkan di Sulawesi Utara, maka terdapat lima pemilukada yang melibatkan kaum hawa. Yaitu: Provinsi Sulut, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolang Mongondow Timur dan Kota Manado. Dan berita terakhir di Kota Kotamubago, pemilihan walikota dimenangkan oleh kandidat perempuan yaitu Tatong Bara.Elvi-Bob Daud Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2013-2018
  2. 2. 2 Perempuan dan Politik di Kalimantan Timur Mengamati dunia politik di Kalimantan Timur selama ini dikesankan bahwa perempuan adalah subordinasi laki-laki dalam dunia perpolitikan. Ini bukan berarti tidak banyak perempuan berkiprah atau berkarir di dalam dunia politik, melainkan jika perempuan memasuki dua politik maka yang bersangkutan tak lagi dianggap ‘perempuan’ melainkan telah menjadi ‘laki-laki’ secara simbolik. Masih kental anggapan dan praktek yang menganggap dunia politik adalah dunia kaum laki laki karena politik dianggap keras, penuh persaingan dan banyak bersangkutan dengan tipu daya. Sebenarnya tidak sedikit organisai atau lembaga- lembaga yang mempunyai konstituen dan perhatian utama terhadap isu perempuan. Perbincangan tentang pemberdayaan perempuan, gender mainstreaming dan isu lain terkait dengan perempuan juga bukan sesuatu yang asing di Kalimantan Timur. Di tingkat pemerintahan propinsi bahkan ada badan tersendiri untuk mengurusi urusan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian di tingkatan kepemerintahan formal sebenarnya isu pemberdayaan perempuan sudah menjadi perhatian yang diurusi oleh badan tersendiri. Namun kiprah organisasi, lembaga maupun badan pemberdayaan perempuan nampaknya belum mampu mengangkat perempuan- perempuan yang mempunyai kwalitas untuk menjadi pemimpin di tengah masyarakat banyak. Adakah ini menjadi pertanda bahwa menguatnya gerakan perempuan di Kalimantan Timur ternyata berkembang dalam struktur yang patriarki. Sesuatu yang kemudian melahirkan sosok perempuan yang kemudian menjadi pemimpin publik karena dorongan dan ambisi personal, bukan didasari atas motif untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Di tingkat kabupaten/kota misalnya, propinsi Kalimantan Timur mempunyai seorang bupati perempuan yang memimpin di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rita Widyasari terpilih menjadi Bupati Kutai Kartanegara setelah memenangi pemilu bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2010. Di Kabupaten Nunukan, wakil bupati juga diduduki oleh perempuan yaitu Hj. Asmah Gani yang berlatarkan pegawai negeri sipil. Masih ada beberapa nama lain yang dikenal sebagai politisi yang cukup terkenal. Namun karir politik kebanyakan terkait dengan kedudukan politik entah dari orang tua maupun pasangan hidupnya atau karena latar profesi tertentu. Hal mana menunjukkan bahwa di Kalimantan Timur sebagaimana wilayah Indonesia masih berlaku langgam lama dalam urusan kepemimpinan daerah. Pemimpin biasanya muncul dari kalangan keluarga pemimpin sebelumnya, militer atau pegawai negeri sipil. Di tingkatan legislatif, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat propinsi maupun daerah kabupaten/kota juga belum mencerminkan keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Tidak mudahnya bagi perempuan untuk memasuki jalur dan kedudukan politik diungkap juga oleh Hetifah Sjaifudian, anggota Komisi V DPR yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur. Wakil Bupati Nunukan 2011-2016 Bupati Kutai Kartanegara 2010-2015
  3. 3. 3 "Sistem dan kebiasaan dalam rapat paripurna, misalnya, penuh interupsi. Agar suara kita didengar forum, microphone harus direbut dan kita harus bersuara keras, berani debat. Rapat pun sampai larut malam. Selain itu, contoh lain, para laki-laki punya wadah, tempat, untuk meneruskan komunikasi seperti main golf,". Sistem dan kebiasaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Hetifah itu membuat perempuan merasa tidak nyaman untuk terjun dan berada dalam dunia politik. Akibatnya banyak perempuan muda dan berpotensi lebih memilih jalur non politik. Sebuah keadaan yang kalau terus dibiarkan akan membuat banyak perempuan yang sesungguhnya punya potensi menjadi apatis pada politik. Politik Bukan Sesuatu yang Asing untuk Perempuan Politik pada hakekatnya bukanlah pertarungan, intrik atau saling menjatuhkan. Politik sebagai pemikiran maupun praktek mengandung nilai- nilai kebajikan seperti berjuang untuk kepentingan orang banyak, masyarakat luas, pengambilan keputusan secara bersama, kemampuan untuk membuat kebijakan dan penganggaran yang adil dan seterusnya. Jadi pada pokoknya politik terkait dengan pengambilan keputusan. Praktek politik terutama terkait dengan pengambilan keputusan tentu tidak asing bagi perempuan. Perempuan terutama ibu rumah tangga setiap hari dituntut untuk mengambil keputusan dengan bijaksana, cermat dan cerdas, mulai dari keputusan yang paling sepele sampai yang paling rumit. Seorang ibu rumah tangga misalnya sangat terbiasa untk mengambil keputusan hari ini belanja dan memasak apa. Sebuah keputusan yang tidak sederhana karena harus memadukan antara kemampuan keuangan dan selera mereka yang hendak menyantap sajiannya. Pilihan atau keputusan yang tidak tepat mungkin saja berakibat fatal yaitu anak-anaknya akan ogah- ogahan menyantap hasil masakannya. Pilihan dan keputusan yang diambil oleh seorang ibu rumah tangga tak berbeda jauh dengan pilihan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh para pejabat publik. Dimana dibalik setiap keputusan tentu saja ada pertimbangan- pertimbangan yang tidak hanya menyangkut kepentingan diri tetapi juga kebutuhan pihak- pihak lain yang dilayaninya. Di balik setiap kebijakan ada pilihan-pilihan prioritas tentang apa yang hendak diutamakan dengan berbagai alasannya. Perempuan mempunyai kaitan yang erat baik dalam politik ‘privat’ maupun ‘publik’. Keputusan- keputusan yang diambil oleh perempuan dalam ruang privat kerap kali terpengaruh oleh politik di ruang publik. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan cepat membuat ibu rumah tangga memutar otak untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pokok yang kerap kali urusannya lebih banyak pada perempuan. Masih ada deretan panjang kebijakan atau pilihan politik yang dengan segera berdampak pada perempuan untuk segera turut mengambil putusan dalam wilayah privat. Sebut saja kenaikan tarif dasar listrik, privatisasi air, layanan kesehatan, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Meski sebenarnya politik terutama dalam konteks pengambilan keputusan sangat erat dengan perempuan, namun dalam partisipasi pengambilan putusan di ranah publik peran perempuan masih sangat kecil. Di ruang publik peran perempuan kerap dipuji setinggi langit. Dalam berbagai pidato dan peringatan-peringatan tak henti-hentinya pejabat publik menyanjung-nyanjung peran perempuan dalam pembangunan. Hanya saja itu tak seiring dengan terbuka kesempatan pada perempuan untuk memasuki ruang-ruang pengambilan keputusan publik. Perempuan masih kerap terpenjara oleh kebiasaan dan kelaziman- kelaziman yang terus dipelihara. Memperjuangkan Agenda Perempuan dalam Pilgub Kaltim 2013 Kontruksi sosial yang bias gender memang masih sangat kental dalam bidang politik. Namun politik adalah salah satu aspek dasar dalam kehidupan baik di ranah privat maupun publik. Oleh karenanya kaum perempuan dan mereka yang peduli terhadap persoalan perempuan harus
  4. 4. 4 berjuang keras untuk memasukkan isu terkait kepentingan perempuan dalam visi, misi dan program para kandidat yang akan bertarung di Pilgub Kaltim 2013. Pokok persoalan yang dihadapi oleh perempuan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain mungkin berbeda. Namun apabila ditarik benang merah, persoalan perempuan meliputi hal sebagai berikut : Diskriminasi terhadap perempuan : perlakuan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan yang didasari atas anggapan negatif. Kekerasan terhadap perempuan : perlakuan baik fisik maupun non fisik yang menyakiti, mencederai atau mencelakakan perempuan. Marjinalisasi : proses yang menyebabkan perempuan menjadi lebih miskin atau tak berdaya. Subordinasi : siap yang menempatkan perempuan sebagai warga elas dua yang dilatari oleh anggapan yang keliru serta rasa tidak hormat. Stereotype : pemberian cap atau label negarif terhadap perempuan yang mengakibatkan kerugian bagi mereka. Beban ganda : beban pekerjaan dan tugas sosial yang ditimpakan kepada perempuan baik di ruang privat maupun publik. Atas dasar persoalan diatas maka yang mesti diperjuangkan oleh kaum perempuan agar kepentingan diakomodir oleh para kandidat sekurangnya meliputi aspek : Akses : peluang atau kesempatan yang berimbang untuk diberikan kepada perempuan dalam memanfaatkan sumber daya baik sosial, politik, ekonomi maupun sumberdaya alam. Partisipasi : pelibatan perempuan dalam pembuatan keputusan publik. Perempuan bukan kelompok yang homogen sehingga bisa disama ratakan. Kontrol/hubungan kuasa : peluang bagi perempuan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya. Dan mengatur siapa yang memiliki akses kepada sumberdaya itu. Pada kenyataan banyak perempuan memiliki sumberdaya tapi tak punya kontrol atas sumberdaya itu. Penerima manfaat : adakah kebijakan atau program- program yang direncanakan oleh pemimpin daerah menempatkan perempuan sebagai penerima manfaat. Atau perempuan justru menerima dampak buruk atas kebijakan dan program itu. Selain sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan, aspek diatas juga bisa dipakai oleh kaum perempuan untuk menilai visi, misi dan program para kandidat. Adakah para kandidat yang hendak bertarung dalam pemilukada Kaltim 2013 mempunyai perhatian terhadap issu perempuan. Dan sejauh mana gambaran perhatian itu akan diimplementasikan dalam program maupun kebijakan jika kelak kandidat itu memenangan pemilu gubernur dan memimpin Kalimantan Timur periode 2013 – 2018. Diterbitkan oleh Program Pendidikan Pemilih, Pokja 30 Jl. Danau Maninjau No. 12 Rt. 14 Samarinda, 75117

×