One Gate Policy of Drug Management

1. DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN
One-Stop Logistics Management Policy for AIDS,
Tuberculosis and Malaria Program
25 Oktober 2023

2. TRANSFORMASI KESEHATAN
2
Visi
Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan
Outcome
RPJMN
bidang
kesehatan
Edukasi
penduduk
7 kampanye utama:
imunisasi, gizi
seimbang, olah raga,
anti rokok, sanitasi &
kebersihan
lingkungan, skrining
penyakit, kepatuhan
pengobatan
Pencegahan
primer
Penambahan
imunisasi rutin
menjadi 14
antigen dan
perluasan
cakupan di
seluruh Indonesia.
Pencegahan
sekunder
Skrining 14 penyakit
penyebab kematian
tertinggi di tiap
sasaran usia,
skrining stunting, &
peningkatan ANC
untuk kesehatan ibu
& bayi.
Meningkatkan
kapasitas dan
kapabilitas
layanan
primer
Pembangunan
Puskesmas di 171
kec., penyediaan 40
obat esensial,
pemenuhan SDM
kesehatan primer
Transformasi
layanan rujukan
Meningkatkan
akses dan mutu
layanan
sekunder &
tersier
Pembangunan RS di
Kawasan Timur, jejaring
pengampuan 6 layanan
unggulan, kemitraan
dengan world’s top
healthcare centers.
Memperkuat
ketahanan
tanggap
darurat
Jejaring nasional
surveilans berbasis
lab, tenaga cadangan
tanggap darurat, table
top exercise
kesiapsiagaan krisis.
Regulasi pembiayaan kesehatan dengan
3 tujuan: tersedia, cukup, dan
berkelanjutan; alokasi yang adil; dan
pemanfaatan yang efektif dan efisien.
Transformasi sistem
pembiayaan kesehatan
Penambahan kuota mahasiswa,
beasiswa dalam & luar negeri,
kemudahan penyetaraan nakes
lulusan luar negeri.
Transformasi SDM
Kesehatan
Pengembangan dan
pemanfaatan teknologi,
digitalisasi di bidang
kesehatan
Transformasi teknologi
kesehatan
1 Transformasi layanan primer 3 Transformasi sistem
ketahanan kesehatan
4
Meningkatkan
ketahanan
sektor farmasi
& alat
kesehatan
Produksi dalam
negeri 14 vaksin
rutin, top 10 obat,
top 10 alkes by
volume & by value.
5 6
a b c d a b
Pengembangan
bioteknologi
a b
Meningkatkan kesehatan ibu, anak,
keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi
Mempercepat perbaikan gizi
masyarakat
Memperbaiki pengendalian
penyakit
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS)
Memperkuat sistem kesehatan &
pengendalian obat & makanan
2

3. DASAR HUKUM
Penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan dan
suplemen kesehatan program nasional
merupakan urusan pemerintah pusat
Undang-Undang RI No 23/2014
tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintah menjamin ketersediaan,
pemerataan dan keterjangkauan
perbekalan kesehatan
Dalam rangka melakukan Upaya
Kesehatan yang efektif dan efisien
diselenggarakan Sistem Informasi
Kesehatan
Sistem Informasi Kesehatan
diselenggarakan oleh:
a. Pemerintah Pusat
b. Pemerintah Daerah
c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
d. Masyarakat, baik perseorangan
maupun kelompok
Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan
Permenkes RI No 28/2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan
Pelayanan kesehatan bagi peserta penderita
penyakit HIV dan AIDS, Tuberculosis (TB), malaria
serta kusta dan korban narkotika yang memerlukan
rehabilitasi medis, pelayanannya dilakukan di
fasilitas kesehatan tingkat pertama yang merupakan
bagian dari pembayaran kapitasi dan di fasilitas
kesehatan tingkat lanjutan tetap dapat diklaimkan
sesuai tarif INA-CBGs, sedangkan obatnya
menggunakan obat program

4. • Dalam hal terjadi permasalahan pengadaan obat, alat
kesehatan, dan/atau bahan medis habis pakai yang dapat
berpotensi terjadinya kekosongan obat maka Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, atau Fasilitas Kesehatan
melakukan upaya penyelesaian sesuai dengan permasalahan
dan kewenangannya.
Pasal 61 Potensi Kekosongan Obat
• Pengadaan obat, alat kesehatan, dan/ atau bahan medis
habis pakai oleh Fasilitas Kesehatan milik pemerintah
maupun swasta untuk program Jaminan Kesehatan
dilakukan melalui e-purchasing berdasarkan katalog
elektronik.
• Pengadaan dapat dilakukan secara manual berdasarkan
katalog elektronik apabila belum dilakukan secara e-
Purchasing.
Pasal 60 Pengadaan Obat
• Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Fasilitas
Kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat
kesehatan, dan BMHP dalam penyelenggaraan JKN sesuai
dengan kewenangannya.
Tanggungjawab Ketersediaan
Obat
Pasal 58
• Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis
pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan berpedoman pada daftar obat, alat
kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan
oleh Menteri.
• Daftar obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis
pakaidituangkan dalam formularium nasional atau
kompendium alat kesehatan.
Pasal 59
Pedoman Daftar Obat
Konsep Pelayanan Obat dalam Perpres No. 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan

5. SIKLUS PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
● Dilakukan oleh fasilitas pengelolaan kefarmasian,
produsen, atau distributor Perbekalan Kesehatan secara
berjenjang dengan tetap menjamin mutu, jenis, jumlah,
dan ketepatan waktu
PENDISTRIBUSIAN
● Sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi produk
untuk menjamin keamanan, mutu, dan khasiat
PENYIMPANAN
▪ Mengacu pada Formularium, Daftar Alkes Esensial
yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka
pengendalian mutu dan biaya pelayanan Kesehatan
PEMILIHAN/SELEKSI
● Dilaksanakan oleh Pusat dan Daerah
Berdasarkan Rencana Induk Bidang Kesehatan
yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan
PERENCANAAN
● Sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang
dilakukan melalui pengadaan, hibah, atau cara lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
PENYEDIAAN
DIN (Digital Inventory National)
PELAYANAN KEFARMASIAN
⚫Instalasi farmasi Rumah Sakit, instalasi farmasi
Puskesmas, instalasi farmasi klinik, apotek
PENGENDALIAN
● Pengendalian ketersediaan melalui Sistem Informasi Kesehatan
yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional
● Pemerintah Pusat berwenang mengatur dan mengendalikan harga
Perbekalan Kesehatan, terutama Obat dan Alat Kesehatan

6. Tingkat keberhasilan pemenuhan obat esensial dan obat program diukur oleh ISS, IKP, dan indikator RPJMN
NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL
TARGET (%) CAPAIAN TW 2
2023 (%)
2022 2023 2024
ISS Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas
yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 80%
Puskesmas dengan ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat
indikator pada saat dilakukan pemantauan
88 90 92 78,98%
IKP.1 Persentase puskesmas dengan
ketersediaan obat esensial
Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80%
dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan
92 94 96 87,52%
Ind.1 Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki vaksin IDL terdiri
dari Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG, Vaksin DPT-HB-HIB,
Vaksin Polio, Vaksin Campak/Campak Rubella.
93 94 95 94,36%
Ind.2 Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat kesehatan dan perbekalan
kesehatan program ibu dan anak
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki ketersediaan obat
Magnesium Sulfat injeksi atau Metilergometrin Maleat injeksi dan
atau Fitomenadion injeksi atau salep/tetes mata antibiotik misal
Oksitetrasiklin salep mata
100 100 100 95,88%
Ind.3 Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat gizi
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki ketersediaan obat
Tablet Tambah Darah
100 100 100 87,65%
Ind.4 Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat program tuberkulosis
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki ketersediaan OAT
FDC Kat 1
100 100 100 90,88%
Ind.5 Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat program HIV/AIDS
Persentase Kabupaten/Kota desentralisasi yang memiliki
ketersediaan obat Tenofovir 300 mg tablet/ Lamivudin 150 mg
tablet/Efavirenz 600 mg tablet salut
100 100 100 100%
Ind.6 Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat program malaria yang
disediakan
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki ketersediaan obat
kombinasi DHP dan atau Primakuin tablet
100 100 100 99,71%
Ind.7 Persentase ketersediaan PCV di provinsi
rencana introduksi
Persentase ketersediaan PCV di Provinsi rencana introduksi 100 100 100 85,29%
Ind.8 Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat esensial
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki ketersediaan
minimal 85% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan
pemantauan
81 83 85 57,94%

7. Pengendalian Ketersediaan
7
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
Sistem Informasi
Kesehatan yang
terintegrasi dengan Sistem
Informasi Kesehatan
Nasional
tidak terjadi kelebihan
dan
kekurangan/kekosongan
Perbekalan Kesehatan
Pengendalian
Ketersediaan
Pembinaan
ketersediaan,
pemerataan, dan
keterjangkauan
Perbekalan
Kesehatan
melalui
Pemerintah
Pusat
berwenang mengatur
dan mengendalikan
harga Perbekalan
Kesehatan, terutama
Obat dan Alat
Kesehatan
memberikan insentif
fiskal dan nonfiskal
terhadap Perbekalan
Kesehatan tertentu
dan menjadi prioritas
kesehatan

8. Monitoring Ketersediaan Obat dalam Platform SatuSehat
8
Deteksi dini peningkatan
kebutuhan obat atau alat
kesehatan di daerah yang
diakibatkan oleh wabah
penyakit atau bencana alam.
Analisa yang akurat untuk
kebutuhan obat, bahan baku
obat dan alat kesehatan secara
nasional dan dapat melakukan
pengambilan keputusan
berdasarkan data
Pengelolaan supply chain
farmasi dan alat kesehatan
secara nasional dari hulu ke hilir
dapat menjadi efektif dan
efisien serta selaras dengan
regulasi yang ada.
Platform SatuSehat Logistik memastikan interoperabilitas data seluruh
ekosistem industri kesehatan, khususnya di bidang farmasi dan alat
kesehatan.
Data yang terkumpul pada Platform SatuSehat Logistik dapat digunakan
untuk menganalisa dan memonitor ketersediaan dan distribusi obat dan alat
kesehatan secara nasional.
SatuSehat RME
SatuSehat
Logistik
Sistem Informasi
Pelayanan
Digital Inventory Nasional
SatuSehat
Platform

9. Stakeholder dalam Platform SatuSehat Logistik
(Digital Inventory Nasional)
SatuSehat Logistik
(Digital Inventory
Nasional)
Ditjen Farmalkes
Ditjen P2P
Pusdatin
Lembaga Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
Dinas Kesehatan
Provinsi
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kota
Fasilitas Layanan
Kesehatan
Industri Farmasi
Pedagang Besar
Farmasi
Kementerian
Perindustrian
Badan Pengawasan
Obat dan Makanan

10. Platform SATUSEHAT Terintegrasi
Mengintegrasikan sistem-sistem eksisting dengan menggunakan standarisasi MASTER DATA KESEHATAN
*Detail transaksi dan distribusi hanya dapat diakses oleh
Kemenkes. Akses terbatas berdasarkan level user akan
diberikan sesuai kebutuhan.
Sistem Monitoring Belanja Kemenkes
Monitoring pengadaan dan belanja lingkungan
kementerian kesehatan (LKPP obat, LKPP alat
kesehatan, PBJ, LPSE)
Sistem Internal Industri Farmasi
Platform DIN akan menangkap data transaksi
dari proses pengadaan sampai proses distribusi
dari pusat ke provinsi dengan menyambungkan
API dengan sistem industri Farmasi.
e-report PBF/IF
Bahan baku produksi dan stok distribusi dapat
terintegrasi sehingga bisa menarik dari data
secara realtime dan tidak perlu laporan secara
periodik.
Sistem Distribusi Hulu
SMILE
Platform DIN akan menangkap data distribusi
dari provinsi ke faskes melalui integrasi SMILE.
SMILE akan terintegrasi dengan sistem
layanan/pelaporan/pembuangan di daerah
termasuk ASIK, SISMAL, SIHA, SITB, dll.
ASPAK
Monitoring Aset Alat Kesehatan di Fasyankes
Swasta
Monitoring data stok dan distribusi obat untuk
jalur swasta (Ritel, Apotik, dll.) sampai pelanggan
akhir.
Sistem Distribusi di hilir
Kamus Farmasi dan Alat-
alat Kesehatan
SATUSEHAT
Logistik
(Digital
Inventory
Nasional)
● Platform untuk monitoring stock
obat dan BMHP nasional
● Tracking transaksi dan distribusi
obat dan BMHP per daerah/lokasi
Master Sarana
SATUSEHAT Logistik (Digital Inventory Nasional)
SATUSEHAT
Rekam Medis Elektronik
Master Patient Index
SISTEM
INFORMASI
PELAYANAN
● Rekam Medis Elektronik
(RME)
● E-Resep
Master Data Nakes
Satu data SDM
Kesehatan yang
dikelola oleh Ditjen
Nakes
Master data Farmasi dan
Alat-alat kesehatan yang
terstandardisasi. Informasi
detail tentang produk obat
dan alkes yang dikelola oleh
Ditjen Farmalkes
4
dto.kemkes.go.id
Platform SATUSEHAT Terintegrasi
Standard utama
data pasien oleh
seluruh fasilitas
pelayanan
kesehatan yang
tervalidasi oleh
DUKCAPIL
Sumber data yang memuat
data sarana yang digunakan
untuk sistem terkait
kesehatan dengan kode
unik SATUSEHAT dan
dikoordinasikan oleh
Pusdatin dan dikelola lintas
unit Yankes, Kesmas,
Farmalkes,Nakes

11. Timeline Pelaksanaan Pilot Project Pelaporan
Obat Program TB dan HIV/AIDS PIMS dalam Sistem SMILE
: sudah terlaksana
16 Oktober 2023
Checkpoint Sistem
SMILE
4 Oktober 2023
Pelaksanaan Prototype
Pilot Project Obat
Program TB dan
HIV/AIDS PIMS dalam
Sistem SMILE
25-26 Oktober
M2 Januari 2024
Evaluasi hasil implementasi
SMILE TB dan HIV/AIDS PIMS
M3 November – M3
Desember
Launching SMILE TB dan
HIV/AIDS PIMS untuk
seluruh puskesmas di
Provinsi DI Yogyakarta
Pelatihan SMILE TB dan
HIV/AIDS PIMS untuk
seluruh puskesmas di
Kabupaten Sleman,
Bantul, Gunung Kidul,
dan Kulon Progo.
M2 November
Piloting SMILE TB dan
HIV/AIDS PIMS untuk
seluruh puskesmas di
Kota Yogyakarta
Sosialisasi Pelaksanaan
Prototype Pilot Project
Obat Program TB dan
HIV/AIDS PIMS dalam
Sistem SMILE
19 Oktober 2023

12. Pelaporan ketersediaan obat secara
rill time
Dinas
Kesehatan
Provinsi/Ka
bupaten
/Kota
Input data penerimaan, distribusi,
konsumsi, pembuangan/rusak, stok
akhir obat Program TB, HIV/AIDS
dan PIMS
Puskesmas
Dukungan yang Dibutuhkan dari Satker Terkait
Melakukan Koordinasi dengan
stakeholder terkait (internal dan
eksternal)
Monitoring rangkuman penerimaan,
distribusi, konsumsi,
pembuangan/rusak, stok akhir obat
Program TB, HIV/AIDS dan PIMS