Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PKM
Similar to PKM (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PKM
- 1. 1 STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS Direktorat Pelayanan Kefarmasian 2020
- 2. Latar Belakang Di dunia: diperkirakan lebih 1 juta kematian pasien meninggal karena kesalahan penanganan yang dapat dicegah Di AS: sampai 1.000.000 kematian yang dapat dicegah/tahun Di Eropa: 150 kematian yang dapat dihindari/minggu Bagaimana dengan di Indonesia? INDONESIA BUDAYA MELAPOR INSIDEN KESELAMATAN PASIEN PERLU DITINGKATKAN Baru 118 RS melaporkan insiden
- 3. Ancaman Global Resistensi Deaths attributable to AMR every year Compared to other major couses of death ▪ Perkiraan kematian akibat AMR saat ini sebesar 700.000/ thn ▪ Tahun 2050-→ ada 10 juta kematian/tahun karena AMR ▪ Angka kematian lebih tinggi dibandingkan dengan akibat kanker* ANCAMAN KESELAMATAN PASIEN DAMPAK RESISTENSI ANTIMIKROBA ▪ Mengancam upaya pencegahan dan pengobatan efektif untuk berbagai infeksi yang terus meningkat, yang disebabkan oleh bakteri, parasit, virus dan jamur ▪ Mutu pelayanan kesehatan menurun, karena lama perawatan memanjang, resiko kematian tinggi ▪ Mengancam upaya pengobatan modern (seperti operasi open heart, transplantasi organ) ▪ Meningkatkan beban ekonomi, karena perpanjangan lama rawat inap, penggunaan antimikroba yang lebih mahal dan lebih lama ▪ Secara global 480,000 orang mengalami MDR TB/tahun ▪ Mempersulit pemberantasan infeksi HIV dan malaria
- 4. Perubahan Paradigma Keselamatan Pasien Keselamatan pasien di RS Keselamatan pasien di pelayanan primer Keselamatan pasien di komunitas/publik
- 5. PARADIGMA SEHAT PROGRAM • Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan • Promotif preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan • Pemberdayaan masyarakat INDIKATOR • Kota Sehat • Kecamatan Sehat • Desa Sehat PENGUATAN YANKES INDIKATOR • Jumlah kecamatan yang minimal memiliki 1 Puskesmas terakreditasi • Jumlah Kabupaten/ Kota yang minimal memiliki 1 RSUD yang terakreditasi PROGRAM • Peningkatan Akses • Peningkatan Mutu JKN PROGRAM • Benefit • Sistem Pembiayaan : asuransi – Gotong royong • Kendali mutu & biaya • Sasaran : PBI-non PBI • Tanda kepesertaan KIS (Kartu BPJS) INDIKATOR • Total Coverage PROGRAM INDONESIA SEHAT
- 6. MEWUJUDKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT Peningkatan Edukasi Hidup Sehat Peningkatan Kualitas Lingkungan Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi Peningkatan Perilaku Hidup Sehat Peningkatan Aktivitas Fisik
- 7. PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU • AKREDITASI RS • AKREDITASI PKM PROGRAM PENINGKATA N AKSES • SARANA PRASARANA • KOMPETENSI SDM • OBAT DAN ALKES Terwujudnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas Bagi Masyarakat
- 8. Melakukan praktek kefarmasian yang profesional dan bertanggung jawab → PHARMACEUTICAL CARE Menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang bermutu di fasilitas kesehatan tempat berpraktek Memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar di fasilitas kesehatan tempat berpraktek APOTEKER PILAR 3 Jaminan Kesehatan Nasional
- 9. HARAPAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER PELAYANAN KESEHATAN PRIMER BERKUALITAS AKREDITASI Transisi Demografis: Urbanisasi Jangkauan Akses menuju Universal Coverage Pola Hidup / Faktor Resiko Linglungan → Perubahan Pola Penyakit 1 3 4 2 ▪ BONUS DEMOGRAFI ▪ ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ▪ OTONOMI DAERAH ▪ SISTEM PEMBIAYAAN & PEMBAYARAN (KAPITASI) ▪ PENGUATAN UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF ▪ KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA ▪ JAMAN NOW /ERA MILENNIAL/ ERA IT/ MEDSOS Mortalitas dan Morbiditas Penyakit TANTANGAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
- 10. UU No 36/2009 tentang Kesehatan Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 108 Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 198
- 11. UU No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan 1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya. Penjelasan Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kewenangan berdasarkan Kompetensi" adalah kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya, antara lain: a. apoteker memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian; b. perawat .......... c. bidan........ Pasal 62
- 12. Meningkatkan patient outcome Menekan biaya kesehatan Meningkatkan kepercayaan masyarakat PP No. 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pelayanan Kefarmasian KRITERIA PELAYANAN KEFARMASIAN: - Merupakan pelayanan langsung - Bertanggung jawab kepada pasien - Berkaitan dengan sediaan farmasi - Mencapai hasil yang pasti - Meningkatkan mutu kehidupan pasien
- 13. Pengetahuan Teknis Ilmu Komunikasi Setiap tenaga kesehatan perlu kompetensi yang memadai Pelayanan Kefarmasian dalam Pelayanan Kesehatan Dalam melaksanakan pelayanan diperlukan Standar Pelayanan Kolaborasi antar Nakes
- 14. Pengelolaan Obat dan BMHP Pelayanan Farmasi Klinik Peran serta di masyarakat dalam upaya Promotif dan Preventif Peran Apoteker di Puskesmas
- 15. Aksesibilitas Obat Monitoring & Evaluasi Tata Kelola Obat (supply chain management/SCM) Penggunaan: Pelayanan Kefarmasian ⚫Good Prescribing Practice ⚫Good Pharmacy Practice ⚫FORNAS ⚫Pedoman Teknis Analisis Farmakoekonomi Pemilihan/Seleksi ⚫ FORNAS ⚫ Standar ⚫ NIE Perencanaan dan Pembiayaan ⚫RKO Pengadaan ⚫E-Purchasing (e-Katalog) ⚫Cara lain sesuai Perpres Pengadaan B/J Pemerintah Distribusi ⚫ E-Logistik ⚫ LP-LPO ⚫ Good DistributionPractice ⚫ Good StoragePractice ⚫ E-Monev Katalog Penyaluran Bahan Baku Produksi Penyimpanan atau Logistik PBF
- 16. KEBIJAKAN DAN PROGRAM BIDANG KEFARMASIAN Pelayanan Kefarmasian terkait peggunaan obat yg aman (medication safety) KESELAMATAN PASIEN FASILITAS KESEHATAN FORMULARIUM NASIONAL E KATALOG OBAT STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN AKREDITASI PUSKESMAS REGULASI
- 17. CAKUPAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai Pelayanan Farmasi Klinis D I D U K U N G O L E H SUMBER DAYA KEFARMASIAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN • Monitoring • Evaluasi
- 18. PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI Perencanaan Pengadaan/ Permintaan Penerimaan PenyimpananPendistribusianPengendalian Pencatatan, Pelaporan dan Pengarsipan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan
- 19. PERMENKES NOMOR 72 TAHUN 2018 Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai D I D U K U N G O L E H SUMBER DAYA KEFARMASIAN LEGALITAS STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN • Monitoring • Evaluasi Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
- 20. SELEKSI Seleksi mengacu pada ▪ FORMULARIUM NASIONAL (FORNAS) ▪ Formularium Puskesmas RKO ▪ Rencana kebutuhan obat ▪ E-Monev PENGADAAN OBAT ▪Secara e-Purchasing atau cara lain sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah
- 21. Output: Formularium Puskesmas Outcome: Tercapainya Kendali mutu dan kendali biaya di Puskesmas Acuan: Formularium nasional Disusun oleh Tim kesehatan Kebutuhan obat di Puskesmas ✓ Obat yang masuk dalam formularium Puskesmas adalah obat fornas minimal (80%) dan obat lain diluar fornas maksimal (20%). ✓ Obat yang dikelola di Puskesmas merupakan obat yang memiliki nomor izin edar (NIE) ✓ mengutamakan penggunaan obat generik ✓ memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan penderita ✓ menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien ✓ memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi ✓ Obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman (evidence based medicines)
- 22. Pengumpulan data • Data konsumsi Usulan kebutuhan obat dari unit kerja Data sisa stok Data buffer stock Pola penyakit Perkiraan kunjungan Pengkajian usulan kebutuhan • Spesifikasi/data teknis Kuantitas kebutuhan Analisa harga satuan Perhitungan Kebutuhan • Metode konsumsi • Metode morbiditas • Metode Proxy Consumption Membahas usulan dan rencana kebutuhan dalam rapat tim kesehatan Evaluasi Perencanaan • Analisa nilai ABC, untuk evaluasi aspek ekonomi • Kriteria VEN, untuk evaluasi aspek medik/ terapi • Kombinasi ABC dan VEN Tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, efisien
- 23. Penyimpanan Obat obat risiko tinggi LASA/NORUM elektrolit konsentrat 23 Obat High Alert Daftar obat berisiko tinggi ditetapkan oleh Puskesmas dengan mempertimbangkan data dari referensi dan data internal tentang “kejadian yang tidak diharapkan” (adverse event) atau “kejadian nyaris cedera” (near miss) Elektrolit konsentrasi tinggi dan obat risiko tinggi harus disimpan dengan terpisah dan penandaan yang jelas untuk menghindari kesalahan pengambilan dan penggunaan. Penyimpanan dilakukan terpisah, mudah dijangkau dan tidak harus terkunci. Disarankan pemberian label high alert diberikan untuk menghindari kesalahan.
- 24. PELAYANAN FARMASI KLINIK pengkajian resep, penyerahan Obat, dan pemberian informasi Obat Pelayanan Informasi Obat Konseling Visite (khusus Puskesmas rawat inap) pemantauan dan pelaporan efek samping Obat Pemantauan terapi Obat Evaluasi penggunaan Obat
- 25. SUMBER DAYA KEFARMASIAN Sumber Daya Manusia • Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjadi tanggungjawab Apoteker • Apoteker berkolaborasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam meningkatkan outcome terapi obat dalam menjamin keselamatan pasien • Apoteker dan TTK harus Memenuhi syarat adminstratif Sarana dan Prasarana Ruang Kantor/Administrasi Ruang penyimpanan Obat, Alkes dan BMHP Ruang penerimaan dan Pelayanan resep Ruang konseling Ruang PIO
- 26. EVALUASI MUTU • 1. MUTU MANAJERIAL • Indikator: ❖Kesesuaian proses terhadap standar ❖Efektifitas dan efisiensi • 2. PELAYANAN FARMASI KLINIK Indikator : ❖Zero deffect dari medication error ❖SPO ❖PIO dan Konseling ❖Output Yanfarklin, seperti kesembuhan pasien, pengurangan gejala penyakit
- 27. INDIKATOR PELAYANAN KEFARMASIAN (SESUAI RENSTRA 2020– 2024) No Indikator Target 2020 1 Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar 50%
- 28. PERAN APOTEKER AOC PADA PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK) 28 Pembina Keluarga Keluarga mengikuti KB Ibu bersalin di faskes Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan Penderita TB Paru berobat sesuai standar Penderita hipertensi berobat teratur Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan Tidak ada anggota keluarga yang merokok Keluarga mempunyai akses thd air bersih Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes PELAYANAN KEFARMASIAN PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI PELAYANAN FARMASI KLINIK PMK No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di RS PMK No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek PMK No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Peran Apoteker Agent Of Change (AoC)
- 29. Pedoman dan Standar berbasis bukti (EBM) ◦ Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) ◦ Formularium Nasional (FORNAS) ◦ Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik ◦ Permenkes Nomor 2406/MENKES/PER/XII/2011 ◦ Pedoman Pelayanan Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik ◦ Undang-undang tentang Obat Keras Kebijakan Penggunaan Antibiotik
- 30. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan dan Pengawasan Menteri Kadinkes Provinsi Kadinkes Kab/Kota Organisasi Profesi melibatkan Kepala BPOM Khusus pengawasan sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan farmasi Pengawasan yang dilakukan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri secara berkala minimal 1(satu) kali dalam setahun.
- 31. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN 31 Dukungan kebijakan SDM Peningkatan Kompetensi Fasilitas Teamwork
- 32. 32 Terima Kasih