Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DISAMPAIKAN :
DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
1. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan
 Pasal 36 :
 Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan
keterjangkaua...
 Pasal 40 :
 Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yg esensial
harus tersedia serta menjamin ketersediaannya
 Pasal...
 Pasal 108
 Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai kete...
 Obat adalah bahan baku atau paduan bahan-bahan yang
digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi
ataup...
 Buffer Stock Pusat adalah Obat yang tersedia di Instalasi
Farmasi Nasional/Pusat sebagai cadangan apabila terjadi
kekoso...
Pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau,
termasuk pelayanan kefarmasian  
.
Pelayanan kesehatan yang prima, ...
 Pemerintah menjamin ketersediaan 484 obat generik (Tahun
2011) untuk PKD mengacu pada DOEN
 Pemerintah menjamin keterse...
 Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi
Nasional/Provinsi/Kab/Kota
- Penyimpanan,
- Distribusi
- Perangkat Pengolahan dat...
PERAN PUSAT DAN DAERAH DALAM
OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
(PP 38/2007)
SUB-SUB BIDANG :
KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUTU OB...
1. Menyediakan dana obat utk masyarakat miskin
2. Menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kab/Kota tertentu
3. Menyedi...
1. Menyediakan dana obat Buffer Stok Provinsi
2. Menyediakan obat Buffer Stok Provinsi
3. Mengelola obat Buffer Stok Provi...
1. Menyediakan Dana Alokasi Obat  APBD II
2. Mengelola obat
3. Memanfaatkan data yg tersedia utk advokasi
4. Menyediakan ...
1. APBD II/ DAU, DAK Obat PKD
2. APBD I  obat Buffer Stok Provinsi
3. APBN  obat Buffer Stok Pusat, Obat Bencana,
Obat ...
IF
Nasional
IF
Provinsi
IF
Provinsi
IF
Kab/Kota
• Pengadaan
Pusat (Binfar)
• Pengadaan
Pusat (Binfar,
dan Program)
• Penga...
TUJUAN
PENGELOLAAN OBAT
Menjamin tersedianya obat dengan mutu yang
terjamin, tersebar secara merata dan teratur,
sehingga ...
Dit.Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Dukungan Manajemen Pengadaan
Perencanaan
Distribusi
Penggunaan
Penyimpanan
 Jenis Distribusi ada dua :
◦ Pull Distribusi
◦ Push Distribusi
 Frekuensi Distribusi disesuaikan
dengan geografis Unit ...
 Kegiatan Distribusi Rutin
 Perencanaan Distribusi
 Penetapan Frekuensi Pengiriman
Obat-obatan
 Penyusunan Peta Lokasi...
A. Instalasi Farmasi Nasional
1. Pengelolaan obat Buffer Stok Pusat (menyimpan,
mendistribusikan)
2. Penyimpanan dan Penya...
B. Instalasi Farmasi Provinsi
1. Penyediaan obat Buffer Stok Provinsi
2. Pengelolaan obat Buffer Stok Provinsi dan obat Pr...
B. Instalasi Farmasi Provinsi
6. Penyediaan Informasi :
 Dinamika logistik obat Buffer Stok Provinsi
 Ketersediaan obat ...
C. Instalasi Farmasi Kab/Kota
1. Pengendalian Ketersediaan Obat di tingkat Kab/Kota
(Controller of Drug Availability =CoDA...
IF Nasional IF Provinsi IF Kab/Kota
 “Tupoksi”
Perencanaan,
Pengadaan,
Distribusi
(Dit. Bina Oblik
dan Perbekkes)
 “Tupo...
 Status Unit Pengelola Obat
a. UPT
b. Bagian tupoksi dari seksi dalam struktur
 Ketenagaan di Unit Pengelola Obat
a. Jum...
A. Instalasi Farmasi Nasional
1. Pengelolaan obat (Buffer Stok Pusat dan Program)
(perencanaan; menyimpan, mendistribusika...
B. Instalasi Farmasi Provinsi
1. Penyediaan obat Buffer Stok Provinsi Pengelolaan obat
2. Terlibat penuh dalam Perencanaan...
C. Instalasi Farmasi Kab/Kota
1. Penyediaan obat PKD
2. Pengendalian Ketersediaan Obat di tingkat Kab/Kota
3. Pengelolaan ...
1. Penyiapan sarana dan prasarana Instalasi
Farmasi untuk menjadi suatu unit kerja Instalasi
Farmasi secara definitif sehi...
1. Peraturan terkait Standar Sarana dan Prasarana Instalasi
Farmasi
2. Peraturan terkait pengelolaan obat di Instalasi Far...
5 peran dan_kedudukan_instalasi_farmasi_(dir_oblik_perbekkes)
5 peran dan_kedudukan_instalasi_farmasi_(dir_oblik_perbekkes)
5 peran dan_kedudukan_instalasi_farmasi_(dir_oblik_perbekkes)
5 peran dan_kedudukan_instalasi_farmasi_(dir_oblik_perbekkes)
5 peran dan_kedudukan_instalasi_farmasi_(dir_oblik_perbekkes)
5 peran dan_kedudukan_instalasi_farmasi_(dir_oblik_perbekkes)
5 peran dan_kedudukan_instalasi_farmasi_(dir_oblik_perbekkes)
5 peran dan_kedudukan_instalasi_farmasi_(dir_oblik_perbekkes)
5 peran dan_kedudukan_instalasi_farmasi_(dir_oblik_perbekkes)
5 peran dan_kedudukan_instalasi_farmasi_(dir_oblik_perbekkes)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5 peran dan_kedudukan_instalasi_farmasi_(dir_oblik_perbekkes)

255 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

5 peran dan_kedudukan_instalasi_farmasi_(dir_oblik_perbekkes)

  1. 1. DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
  2. 2. 1. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  Pasal 36 :  Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama Obat Esensial  Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, Pemerintah melakukan kebijakan khusus  Pasal 37 :  Pengelolaan perbekalan kesehatan utk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat  Pengelolaan OE dan alkes dasar memperhatikan kemanfaatan, harga dan faktor yang berkaitan dgn pemerataan
  3. 3.  Pasal 40 :  Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yg esensial harus tersedia serta menjamin ketersediaannya  Pasal 98 :  Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau  Pasal 104 :  Pengamanan sediaan farmasi dan alkes diselengga-rakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alkes yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan Lanjutan
  4. 4.  Pasal 108  Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan per-UU 2. PP Nomor 51 tahun 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian 3. PP Nomor 72 tahun 1998 ttg Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 4. SK Menkes No. 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional 5. Permenkes No. 889/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
  5. 5.  Obat adalah bahan baku atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi ataupun keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan pemulihan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi termasuk produk biologi.  Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan habis pakai yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.  Instalasi Farmasi adalah Unit Pengelola Obat atau Unit Pengelola Teknis yang mengelola Obat dan Perbekalan Kesehatan di Propinsi atau Kabupaten/Kota.  Puskesmas adalah Unit Pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar
  6. 6.  Buffer Stock Pusat adalah Obat yang tersedia di Instalasi Farmasi Nasional/Pusat sebagai cadangan apabila terjadi kekosongan obat di Propinsi dan Kab/Kota.  Buffer Stock Provinsi adalah Obat yang tersedia di Instalasi Farmasi Provinsi sebagai cadangan apabila terjadi kekosongan obat di Kab/Kota  Obat PKD adalah obat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu  Obat Program adalah obat yang digunakan untuk kebutuhan program kesehatan yang telah ditetapkan secara nasional
  7. 7. Pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau, termasuk pelayanan kefarmasian   . Pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau, termasuk pelayanan kefarmasian   . Mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes Mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes 1. Aksesibilitas 2. Keterjangkauan 3. Penggunaan obat yang rasional 4. Jaminan keamanan, mutu & manfaat 1. Aksesibilitas 2. Keterjangkauan 3. Penggunaan obat yang rasional 4. Jaminan keamanan, mutu & manfaat OBAT . OBAT . ALAT KESEHATAN . ALAT KESEHATAN . 1. Aksesibilitas 2. Need Assesment 3. Penggunaan alkes yang tepat guna 4. Jaminan keamanan, mutu & manfaat . 1. Aksesibilitas 2. Need Assesment 3. Penggunaan alkes yang tepat guna 4. Jaminan keamanan, mutu & manfaat . Arah Kebijakan Pelayanan Kesehatan
  8. 8.  Pemerintah menjamin ketersediaan 484 obat generik (Tahun 2011) untuk PKD mengacu pada DOEN  Pemerintah menjamin ketersediaan 85 item obat program (P2PL, Gizi, KIA, keswa dan vaksin haji)  Ketersediaan obat di pelayanan kesehatan Tingkat I sektor pemerintah 87% (Tahun 2011)  Manajemen suplai di Puskesmas diselenggarakan melalui Instalasi Farmasi Kab/Kota (perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian)  Pendanaan obat untuk sektor publik sebagian besar melalui APBN (DAK dan APBN Kemkes)
  9. 9.  Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Nasional/Provinsi/Kab/Kota - Penyimpanan, - Distribusi - Perangkat Pengolahan data termasuk sistem aplikasi  Kompetensi SDM Kefarmasian sebagai pengelola obat/bertugas di bidang pengelolaan obat, termasuk kemampuan melakukan koordinasi dengan unit kerja lain  Anggaran (penyediaan obat, biaya operasional, biaya distribusi)  Komitmen Pimpinan Daerah
  10. 10. PERAN PUSAT DAN DAERAH DALAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (PP 38/2007) SUB-SUB BIDANG : KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUTU OBAT DAN KETERJANGKAUAN OBAT SERTA PERBEKALAN KESEHATAN PUSAT : Penyediaan dan Pengelolaan Buffer Stok Obat, Alkes, Reagensia & Vaksin Tertentu Skala Nasional PROPINSI : Penyediaan dan Pengelolaan Buffer Stok Obat, Alkes, Reagensia & Vaksin Lainnya Skala Provinsi KAB/KOTA : Penyediaan dan Pengelolaan Obat PKD, Alkes, Reagensia & Vaksin Skala Kab/Kota
  11. 11. 1. Menyediakan dana obat utk masyarakat miskin 2. Menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kab/Kota tertentu 3. Menyediakan obat utk Buffer Stok Pusat  Bencana Alam, Darurat, KLB 4. Menyediakan obat utk program kesehatan 5. Menyediakan obat utk kegiatan tertentu bersifat nasional 6. Mengelola obat Buffer Stok Pusat 7. Mengendalikan harga obat generik 8. Melatih sdm di bidang pengelolaan obat dan advokasi 9. Memantau ketersediaan obat
  12. 12. 1. Menyediakan dana obat Buffer Stok Provinsi 2. Menyediakan obat Buffer Stok Provinsi 3. Mengelola obat Buffer Stok Provinsi dan obat Program 4. Memfasilitasi advokasi Dinkes Kab/Kota 5. Melatih sdm Kab/Kota dalam pengelolaan obat 6. Memantau dan menginformasikan ketersediaan obat
  13. 13. 1. Menyediakan Dana Alokasi Obat  APBD II 2. Mengelola obat 3. Memanfaatkan data yg tersedia utk advokasi 4. Menyediakan dana operasional 5. Membentuk tim perencanaan obat terpadu 6. Melatih petugas pengelola obat di PKM 7. Memantau dan menginformasikan ketersediaan obat di Puskesmas dan jaringannya
  14. 14. 1. APBD II/ DAU, DAK Obat PKD 2. APBD I  obat Buffer Stok Provinsi 3. APBN  obat Buffer Stok Pusat, Obat Bencana, Obat Program Kesehatan, dan Obat untuk kegiatan skala nasional
  15. 15. IF Nasional IF Provinsi IF Provinsi IF Kab/Kota • Pengadaan Pusat (Binfar) • Pengadaan Pusat (Binfar, dan Program) • Pengadaan Provinsi • Lembaga donor • Pengadaan Pusat (Binfar, dan Program) • Pengadaan Provinsi • Lembaga donor • Pengadaan Pusat (Binfar , dan Program) • Pengadaan Provinsi • Pengadaan Kab/Kota • Lembaga donor
  16. 16. TUJUAN PENGELOLAAN OBAT Menjamin tersedianya obat dengan mutu yang terjamin, tersebar secara merata dan teratur, sehingga mudah diperoleh pada tempat dan waktu yang tepat.
  17. 17. Dit.Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Dukungan Manajemen Pengadaan Perencanaan Distribusi Penggunaan Penyimpanan
  18. 18.  Jenis Distribusi ada dua : ◦ Pull Distribusi ◦ Push Distribusi  Frekuensi Distribusi disesuaikan dengan geografis Unit Pelayanan Kesehatan
  19. 19.  Kegiatan Distribusi Rutin  Perencanaan Distribusi  Penetapan Frekuensi Pengiriman Obat-obatan  Penyusunan Peta Lokasi, Jalur dan Jumlah Pengiriman  Kegiatan Distribusi Khusus  Bila terjadi Wabah atau bencana/KLB  Adanya pelaksanaan program tertentu
  20. 20. A. Instalasi Farmasi Nasional 1. Pengelolaan obat Buffer Stok Pusat (menyimpan, mendistribusikan) 2. Penyimpanan dan Penyaluran obat Buffer Stok Pusat 3. Penyediaan informasi : Dinamika logistik obat Buffer Stok Pusat Ketersediaan obat Buffer Stok Pusat
  21. 21. B. Instalasi Farmasi Provinsi 1. Penyediaan obat Buffer Stok Provinsi 2. Pengelolaan obat Buffer Stok Provinsi dan obat Program (merencanakan, menyediakan, menyimpan, mendistribusikan, capor, dan monev) 3. Penyimpanan obat Buffer Stok Provinsi dan obat Program 4. Terlibat aktif membina Pengelola Obat di Kab/Kota 5. Terlibat aktif dalam perencanaan kebutuhan obat di Provinsi
  22. 22. B. Instalasi Farmasi Provinsi 6. Penyediaan Informasi :  Dinamika logistik obat Buffer Stok Provinsi  Ketersediaan obat Buffer Stok Provinsi dan obat Kab/Kota LanjutanLanjutan
  23. 23. C. Instalasi Farmasi Kab/Kota 1. Pengendalian Ketersediaan Obat di tingkat Kab/Kota (Controller of Drug Availability =CoDA) 2. Pengelolaan obat 3. (merencanakan, menyediakan, menyimpan, mendistribusikan, capor, dan monev) 4. Penyimpanan dan Penyaluran Obat ke Puskesmas 5. Penyediaan Informasi :  Dinamika logistik obat di IF Kab/Kota  Ketersediaan obat di IF Kab/Kota dan Puskesmas
  24. 24. IF Nasional IF Provinsi IF Kab/Kota  “Tupoksi” Perencanaan, Pengadaan, Distribusi (Dit. Bina Oblik dan Perbekkes)  “Tupoksi” Perencanaan, Pengadaan, Distribusi (Dit. Bina Oblik dan Perbekkes)  Tupoksi Sie Farmasi Dinkes Provinsi  UPTD IF (Es. III  Tupoksi Unit lain Dinkes  Tupoksi Sie Farmasi Dinkes Provinsi  UPTD IF (Es. III  Tupoksi Unit lain Dinkes  Tupoksi Sie Farmasi Dinkes Kab/Kota  UPTD IF (Es. IV  Tupoksi Unit lain Dinkes  Tupoksi Sie Farmasi Dinkes Kab/Kota  UPTD IF (Es. IV  Tupoksi Unit lain Dinkes
  25. 25.  Status Unit Pengelola Obat a. UPT b. Bagian tupoksi dari seksi dalam struktur  Ketenagaan di Unit Pengelola Obat a. Jumlah b. Kualifikasi c. Mutasi  Biaya Operasional untuk Unit Pengelola Obat  Pemahaman tentang obat sebagai BMN khususnya berkaitan dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD
  26. 26. A. Instalasi Farmasi Nasional 1. Pengelolaan obat (Buffer Stok Pusat dan Program) (perencanaan; menyimpan, mendistribusikan; capor, dan monev) 2. Terlibat penuh dalam Perencanaan Kebutuhan Obat PKD dan Program Nasional) 3. Penyimpanan dan Penyaluran Obat Buffer Stok Nasional dan Obat Program 4. Penyediaan Informasi Ketersediaan Obat Nasional 5. Struktur Organisasi Definitif (UPT)
  27. 27. B. Instalasi Farmasi Provinsi 1. Penyediaan obat Buffer Stok Provinsi Pengelolaan obat 2. Terlibat penuh dalam Perencanaan Kebutuhan Obat Tingkat Provinsi) 3. Penyimpanan dan Penyaluran ObatBuffer Stok Provinsi dan Obat Program skala Provinsi 4. Penyediaan Informasi Ketersediaan Obat Tingkat Provinsi 5. Penyediaan Informasi Obat di tingkat Provinsi 6. Struktur Organisasi (UPT) Definitif (Eselon III)
  28. 28. C. Instalasi Farmasi Kab/Kota 1. Penyediaan obat PKD 2. Pengendalian Ketersediaan Obat di tingkat Kab/Kota 3. Pengelolaan obat (merencanakan, menyediakan, menyimpan, mendistribusikan, capor, dan monev) 4. Penyimpanan dan Penyaluran Obat skala Kab/Kota 5. Penyediaan Informasi Ketersediaan Obat Tingkat Kab/Kota 6. Penyediaan Informasi Obat di Tingkat Kab/Kota 7. Struktur Organisasi Definitif (Eselon IV)
  29. 29. 1. Penyiapan sarana dan prasarana Instalasi Farmasi untuk menjadi suatu unit kerja Instalasi Farmasi secara definitif sehingga dapat menyalurkan obat ke fasilitas kesehatan (legal aspek) 2. Penyiapan sumber daya farmasi dalam pengelolaan obat menuju ke arah standardisasi Instalasi Farmasi
  30. 30. 1. Peraturan terkait Standar Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi 2. Peraturan terkait pengelolaan obat di Instalasi Farmasi termasuk Standar Operational Procedure (SOP) 3. Peraturan terkait Kebijakan Satu Pintu (One Gate Policy) 4. Peraturan terkait Sistem Informasi Logistik Obat 5. Peraturan terkait Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sebagai aset negara (BMN) 6. Tim Perencanaan Obat Nasional 7. Peraturan terkait Instalasi Farmasi sebagai Penyalur Obat

×