Petunjuk teknis peningkatan kompentensi ASN dan persyaratan tugas belajar, izin belajar serta tata cara pengisian data di aplikasi simpeg

1. Pengembangan Kompetensi
Bidang Pengadaan dan Pengembangan Aparatur
Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi &
Sub Koordinator Diklat Teknis fungsional dan Penjenjangan

2. Dasar Hukum
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI
Nomor 10 Tahun 2018 Pengembangan Kompetensi
Pegawai Negeri Sipil

3. Kompetensi
 Kompetensi adalah sekumpulan perilaku spesifik yang dapat
diamati dan dibutuhkan oleh seseorang untuk sukses dalam
melakukan peran dan mencapai tujuan organisasinya.
 Menurut Perka BKN No 7 Tahun 2013, Kompetensi adalah
karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau
fungsi jabatan
 Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap atau perilaku seorang PNS yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas
jabatannya.

4. Pengembangan Kompetensi
Pengembangan Kompetensi
merupakan upaya untuk
pemenuhan kebutuhan kompetensi
PNS dengan standar kompetensi
jabatan dan rencana
pengembangan karir

5. Jenis Kompetensi
 Kompetensi Teknis→ adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap
atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang
spesifik yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan
 Kompetensi Manajerial → pengetahuan, keterampilan dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk
memimpin dan atau mengelola unit organisasi.
 Kompetensi Sosial Kultural → pengetahuan, keterampilan dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait
dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk
dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan,
etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh
setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai
dengan peran, fungsi dan jabatan.

6. 3 (tiga) jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh ASN agar
dapat mendorong proses pembangunan nasional, meliputi :
1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi
pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman
bekerja secara teknis;
2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan,
pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman
kepemimpinan; dan
3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman
kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan
kebangsaan.

7. PENDIDIKAN
pelatihan klasikal:
(pelatihan, seminar, kursus,
workshop, bimbingan teknis,
dan/atau penataran)
pelatihan non klasikal
(bimbingan di tempat kerja/
coaching dan mentoring ditempat
kerja, pelatihan jarak jauh
dengan system e-learning,
magang, dan pertukaran
pegawai)
 pendidikan formal
dengan pemberian tugas
belajar
 PELATIHAN
Pengembangan Kompetensi Aparatur

8. PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
1. Pelatihan Dasar Calon PNS (Gol I/II dan Gol III) (CPNS
berdasarkan formasi jabatan yang dilamar)
2. Pelatihan Kepemimpinan: (I, II, III, IV)
(Utama, Madya, Pratama, Administrator, dan Pengawas).
3. Pelatihan Teknis
(Semua ASN dalam Jabatan)
4. Pelatihan Fungsional
(Semua ASN dalam jabatan Fungsional)

9.  Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama
untuk mengikuti pengembangan kompetensi dengan
memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian
kompetensi PNS yang bersangkutan.
 Hak dan kesempatan untuk mengikuti pengembangan
kompetensi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan
paling sedikit 20 JP dalam setahun.
 BKPSDM memfasilitasi bagi PNS di Kabupaten
Kotabaru untuk mengikuti pengembangan kompetensi
dengan terlebih dahulu mengusulkan dan meminta
rekomendasi pengembangan kompetensi

12. Ujian Dinas & Ujian Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijazah
(UKPPI)

13. • Ujian Dinas adalah ujian yang wajib
ditempuh oleh setiap PNS yang akan
naik pangkat setingkat lebih tinggi dari
Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d
dan dari Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d.
• Sedangkan UKPPI adalah ujian yang
wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri
Sipil yang memperoleh Surat Tanda
Tamat Belajar/Ijazah tertentu dan akan
dinaikkan Pangkatnya sesuai dengan
tingkat ijazah yang diperolehnya.
UJIAN DINAS DAN UJIAN
KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH

15. TERIMA KASIH