argumen

1. 1
MAKALAH HUKUM AGRARIA
“LANDREFORM”
Dosen Pengampu : Dr. Jasmaniar. SH., M.H.
KELOMPOK 2
A.MALIDA MULIA MAHARANI(04020220279)
SUKMAWATI(04020220277)
Widya Wulansari (04020220232)
A.FIRDAUS (04020220115)
HERI DARMAWAN (04020220098)
ERY FIRMANSYAH HP (04020220166)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2023/2024

2. 2
KATA PENGANTAR
Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah
memberikan kemudahan dan kesehatan kepada kami sehingga kami selaku
kelompok 2 mampu menyelesaikan sebuah tugas makalah kelompok untuk mata
kuliah Hukum Agraria dengan mengangkat pembahasan "Landreform" sebagai
judul.
Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr.
Jasmaniar. SH., MH. selaku dosen mata kuliah Hukum Agraria.
Kami anggota kelompok 2 menyadari jika isi makalah ini jauh dari kata
sempurna karena keterbatasan kami. Oleh sebab itu, kami harapkan adanya umpan
balik berupa kritik dan saran yang membangun agar di kemudian hari kami
sanggup makalah yang lebih maksimal.
Akhir kata, semoga makalah yang sudah kami susun bersama-sama bisa
bermanfaat bagi para pembaca.

3. 3
DAFTAR ISI
BAB I .................................................................................................................................................................4
PENDAHULUAN..............................................................................................................................................4
1.1.LATAR BELAKANG..............................................................................................................................4
1.2 RUMUSAN MASALAH ...................................................................................................................5
BAB II................................................................................................................................................................6
PEMBAHASAN ................................................................................................................................................6
1. PENGERTIAN LANDREFORM ..........................................................................................................6
2. TUJUAN LANDREFORM....................................................................................................................8
3. LANDASAN HUKUM LANDREFORM ...........................................................................................10
1. Landasan Ideal yaitu Pancasila.............................................................................................................10
2. Landasan Operasional UUPA No. 5/1960............................................................................................10
3. Landasan Konstitusional: .....................................................................................................................11
4. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan Land Reform........................................................................12
4. 0BJEK LANDREFORM..........................................................................................................................12
5. PROGRAM LANDRE FORM.............................................................................................................13
BAB III ...............................................................................................................................................................15
KESIMPULAN ....................................................................................................................................................15
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................................................................16

4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.LATAR BELAKANG
Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber
daya alam utama, selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat
Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan Negara dan
rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun
dalam hubungannya dengan dunia Internasional.
Demikian pentingnya kegunaan tanah bagi hidup dan kehidupan manusia,
maka campur tangan Negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan
merupakan hal yang mutlak. Hal ini ditindak lanjuti dengan pemberian landasan
kewehukum untuk bertindak dalam mengatur segala sesuatu yang terkait dengan
tanah, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD Negara RI) Tahun 1945 yang merupakan acuan dasar dalam
pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, disebutkan bahwa "Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Hal ini berarti, bahwa
dengan dikuasainya bumi, air, dan kekayaan alam oleh Negara, pemerataan atas
hasil-hasil pengelolaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam ini akan dapat
tercapai. Prinsip tersebut kemudian dijabarkadalam Pasal 2 Ayat (2).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria yang kemudian disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yakni
tentang Hak Menguasai Tanah dari Negara, yang memberi wewenang untuk:
a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia;
b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa
tersebut.
d) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa
tersebut.
Isi pasal ini menyebutkan bahwa Hak Menguasai Negara tidak menempatkan
Negara sebagai "pemilik tanah", tetapi pemberian kewenangan kepada Negara
sebagai organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia. Hal itu tidak lain ditujukan
untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan,
kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum.

5. 5
Dengan lahirnya UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agrarini merupakan suatu hal yang positif sebagai implementasi dalam bidang
HuAgraria di Indonesia dan juga menghapuskan dualisme hukum yang terdapat di
masa kolonial di mana peraturan yang berlaku didasarkan pada Hukum Adat dan
Hukum Barat. UUPA ini selain merupakan politik hukum pertanahan yang baru
bagi Bangsa Indonesia juga. merupakan suatu titik tolak perombakan struktur
pertanahan yang disebut land reform di Indonesia. Hal ini terbukti dalam
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konsiderans hinggal Pasal 19 UUPA
yang berarti bahwa berbagai undang-undang atau peraturan lainnya yang berkaitan
dengan pelaksanaan land reform tidak boleh keluar dari sistematika yang telah
dikembangkan oleh UUPA.
1.2RUMUSAN MASALAH
1. APA ITU LANDREFORM?
2. APA TUJUAN DARI LANDREFORM?
3. APA YANG MENJADI LANDASAN HUKUM LANDREFORM?
4. APA PROGRAM LANDREFORM DI INDONESIA?
5. APA SAJA KENDALA DALAM PELAKSANAAN LANDREFORM DI
INDONESIA?

6. 6
BAB II
PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN LANDREFORM
Secara harfiah landreform berasal dari kata-kata dalam bahasa inggris yang
terdiri dari kata Land dan Reform. Land artinya tanah, sedangkan Reform artinya
perubahan dasar atau perombakan untuk membentuk atau membangun atau
menata kembali struktur pertanian. Jadi arti dari Landreform adalah perombakan
struktur pertanian lama dan pembangunan struktur pertanian lama menuju
struktur pertanian baru.
Landreform berarti perombakan terhadap struktur pertanahan, akan tetapi
sebenarnya yang dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap struktur
penguasaan pertanahan, melainkan perombakan terhadap hubungan manusia
dengan manusia berkenaan dengan tanah. Istilah Land itu sendiri mempunyai arti
yang berbagai macam, sedangkan istilah reform berarti mengubah kearah yang
lebih baik, jadi landreform berkaitan dengan perubahan struktur secara
institusional yang mengatur hubungan manusia dengan tanah.
Menurut Dorren Warrier pada dasarnya Jika dilihat dari pengertian tersebut,
landreform memerlukan program redistribusi tanah untuk keuntungan pihak yang
mengerjakan tanah dan pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber- sumber
tanah. Jadi landreform lebih merupakan sebuah alat perubahan sosial dalam
perkembangan ekonomi, selain merupakan manifestasi dari tujuan politik,
kebebasan dan kemerdekaan suatu bangsa.
Istilah land reform pada mulanya dicetuskan oleh LENIN dan banyak
digunakan di negara komunis atau negara blok timur dengan adegium "land to the
tiller" untuk memikat hati rakyat dan petani yang menderita karena tekanan
landlord untukkepentingan politis di negara tersebut.
Di Indonesia land reform yang dimaksud tidak sama dengan land reform yang
digunakan di negara komunis. Land reform di Negara Indonesia bukan hanya
digunakan dalam arti politis belaka, tetapi juga merupakan pengertian teknis
selain itu ditujukan untuk membangun kemakmuran bagi rakyat baik secara
individuil maupun untuk kepentingan partai. Oleh karena itu ketika land reform
ini sedang hangat dibicarakan banyak kalangan ada sebagian pihak yang
menginginkan agar land reform ini dihindarkan penggunaan istilahnya karena
dianggap berasal dari golongan PKI atau komunis, jadi dikhawatirkan terdapat
unsur paham komunis.
Menurut Prof. Boedi Harsono bahwa definisi landeform terbagi atas
landreform dalam arti luas dan sempit yaitu:
Landreform dalam arti luas adalah Penyelesaian persoalan-persoalan agraria
sebelum terbentuknya UUPA, (Agrarian Reform) meliputi 5 program, yaitu:

7. 7
Pembaharuan hukum agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi
nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
• Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;
• Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
• Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan
hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan
pemerataan kemakmuran dan keadilan;
Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya serta penggunaanya secara terencana, sesuai dengan daya
dukung dan kemampuannya.
Landreform dalam arti sempit hanya mencakup program butir keempat adalah
serangkaian tindakan dari
Agrarian Reform yang meliputi perombakan mengenai pemilikan dan
penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan
penguasaanya. Jelaslah bahwa landreform dalam arti sempit merupakan bagian
dan landreform dalam arti luas. Landreform dalam arti sempit inilah yang
kemudian dikenal dengan redistribusi tanah.
Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa UUPA bukan hanya memuat
ketentuan-ketentuan tentang perombakan Hukum Agraria yang lama menjadi
Hukum Agraria yang baru, UUPA memuat pula pokok-pokok persoalan Agraria
lainnya yang harus diselesaikan yang disebut Agrarian Reform Indonesia
(Reforma Agraria Indonesia) yang meliputi delapan program, yaitu:
1. Pembaruan Hukum Argaria.
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah.
3. Mengakhiri pengisapan feodal secara berangsur-angsur.
4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-
hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah.
5. Perencanaan persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaan bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu secara berencana
sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.
6. Perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah.
7. Pencegahan terhadap usaha-usaha di lapangan agraria yang bersifat
monopoli swasta, sedang usaha pemerintah yang bersifat monopoli hanya
dapat diselenggarakan dengan undang-undang.
8. Perlindungan terhadap kerusakan, pemeliharaan tanah, dan penambahan
kesuburannya, dengan lain perkataan perlindungan terhadap kerusakan
lingkungan.

8. 8
Program yang keempat yang disebutkan di atas dinamakan land reform atau
land reform dalam arti sempit, sedangkan program-program lainnya disebut
Agrarian Reform atau land reform dalam arti luas.Boedi Harsono menyatakan
bahwa land reform dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan dalam
rangka Agrarian Reform.Land reform meliputi perombakan mengenai pemilikan
dan penguasaan atas tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan
dengan pengusahaan tanah. R. Soeprapto menyatakan bahwa land reform berarti
perombakan sistem penguasaan dan pemilikan tanah pertanian disesuaikan
dengan batas kemampuan manusia untuk mengerjakan sendiri tanahnya, dengan
memerhatikan keseimbangan antara tanah yang ada dan manusia yang
membutuhkan.
Bachsan Mustofa menyatakan bahwa Land Reform berarti perubahan sistem
pemilikan dan penguasaan tanah yang lampau diubah dengan sistem tata
pertanahan baru yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan
masyarakat yang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonominya.1[3] Land
reform adalah perubahan secara mendasar mengenai penguasaan dan pemilikan
tanah dari sistem yang lama sebelum berlakunya UUPA ke sistem yang baru
menurut UUPA.
2. TUJUAN LANDREFORM
Landreform sebagai pelaksana dari berjalannya hukum agraria nasional tidak
serta merta dilaksanakan tanpa dilandasi sebuah tujuan yang mendasar. Beberapa
ahli mengungkapkan tujuan dari landreform, diantaranya:
Menurut Efendi Perangin, bahwa tujuan landre form yang diselenggarakan di
Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani
penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan
pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila."
Landreform merupakan upaya dalam melakukan perubahan pada proses
pemilikan atas tanah dan pelaksanaannya berkaitan erat dengan kemauan politik
suatu negara, sehingga World Bank juga memberikan pengertian mengenai
landreform dalam berbagai pola penguasaan dan pemilikan tanah diberbagai
masyarakat. Bahwa pada dasarnya pola ini ada karena berbagai faktor, yaitu: (1)
sistem dan situasi politik; (2) struktur ekonomi; (3) sistem sosial; (4) sistem
hukum; (5) situasi demografi; (6) sistem pertaniaanya; (7) basis sumber daya
nasional masing-masing.
Menurut Russel King, bahwa tujuan diadakannya landreform adalah
a. Untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah; ada dua dimensi untuk
tujuan ini; pertama, adanya usaha untuk menciptakan pemerataan hak atas
tanah di antara para pemilik tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan insentif,
yaitu dengan redistribusi tanah; kedua, untuk mengurangi perbedaan
pendapatan.
b. Untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah.

9. 9
Tujuan Landreform menurut Michael Lipton dalam Arie S. Hutagalung (1985)
adalah:
1. Menciptakan pemerataan hak atas tanah diantara para pemilik tanah. Ini
dilakukan menggunakan usaha yang intensif yaitu dengan redisribusi tanah,
untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara petani besar dan kecil yang
dapat merupakan usaha untuk memperbaiki persamaan diantara secara
menyeluruh. petani
2. Untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah. Dengan
ketersediaan lahan yang dimilikinya sendiri maka petani akan berupaya
meningkatkan produktivitasnya terhadap lahan yang diperuntukkan untuk
pertanian tersebut, kemudian secara langsung akan mengurangi jumlah petani
penggarap yang hanya mengandalkan sistem bagi hasil yang cenderung
merugikan para petani.
Sedangkan menurut R. Soeprapto tujuan diadakan land reform di Indonesia,
yaitu :
a. Pemerataan penguasaan/pemilikan tanah pertanian untuk meratakan hasil
produksinya.
b. Mengakhiri sistem kapitalisme dan feodalisme dalam penguasaan, pemilikan,
pengusahaan di bidang keagrariaan. dan
c. Meningkatkan produksi pertanian.
d. Meningkatkan taraf hidup petani dan rakyat pada umumnya.
e. Meningkatkan harga diri para penggarap dan meningkatkan gairah kerja.
f. Menghilangkan jurang pemisah golongan (petani) kaya dan miskin.
Antara beranjak dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa landreform memiliki
tujuan umum dan khusus dari program landreform, yaitu:
1) Tujuan umum, landreform memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan
rakyat secara adil dan makmur sesuai dengan dasar negara republik
Indonesia.
Tujuan khusus, tujuan landreform terbagi menjadi 3:
1) Tujuan Sosial Ekonomis
Dapat Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak
milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada Hak Milik dan Memperbaiki
produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan
dan taraf hidup rakyat.
2).Tujuan Sosial politis dengan cara Mengakhiri sistem tuan tanah,
menghapuskan pemilikan tanah yang luas dan Mengadakan pembagian yang
adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan
maksud ada pembagian yang adil pula.

10. 10
3) Tujuan Mental Psikologis dengan Meningkatkan kegairahan kerja bagi para
petani.
Sesuai dengan tujuan land reform yaitu untuk memperbaiki kehidupan rakyat
dan khususnya rakyat tani, maka tujuan utama. Dan pada dasarnya tujuan dari
diadakannya land reform adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup
para petani penggarap sebagai landasan atau menyelenggarakan prasyarakat
pembangunan untuk ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila.
3. LANDASAN HUKUM LANDREFORM
Adapun yang menjadi landasan hukum. pelaksanaan Land reform di Indonesia
adalah diantaranya:
1. Landasan Ideal yaitu Pancasila.
Konsep keadilan sebagaimana yang dijelaskan oleh Aristoteles dan para
pemikir sesudahnya, demikian juga konsep keadilan sosial yang tercantum
dalam sila ke-5 pancasila, memang tidak mudah untuk dipahami, terlebih bila
harus dihadapkan pada kasus yang konkrit. Bagi Indonesia sesuai dengan
Falsafah Pancasila, maka paling tepat kiranya untuk menerapkan asas
keadilan sosial. Keadilan itu sendiri bersifat universal, jauh didalam lubuk
hati setiap orang, adal kesepakatan tentang sesuatu yang dipandang sebagai
adil dan tidak adil itu.
Dalam pengertian keadilan, pada umumnya diberi arti sebagai keadilan
"membagi" atau distributive justice" yang secara sederhana menyatakan
bahwakepada setiap orang diberikan bagian atau haknya sesuai dengan
kemampuan atau jasa dan kebutuhan masing- masing. Namun perlu dipahami
bahwa keadilan itu bukanlah hal yang statis, tetapi sesuatu proses yang
dinamis dan senantiasa bergerak diantara berbagai faktor, termasuk termasuk
equality atau persamaan hak itu sendiri.
2. Landasan Operasional UUPA No. 5/1960.
Sebagaimana yang disinggung dimuka, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 itu telah
dijabarkan lebih lanjut didalam Pasal 2 ayat 2 dan 3 Undang- undang Nomor
5 tahun 1960 (UUPA), terutama tentang pengertian "dikuasai negara yaitu
member wewenang kepada negara untuk:
a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
b) Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang
angkasa. Sementara wewenang tersebut harus digunakan untuk mencapai
sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan
dan kemerdekaan dalam negara hukum Indonesia yang merdeka,
berdaulat, adil dan makmur. Payung bagi pelaksanaan landreform di
Indonesia adalah UUPA (Undang-undang Pokok Agraria, UU No.

11. 11
5/1960) dan UUPBH (Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil, UU No.
2/1960). Diperlukan waktu 12 tahun, sejak tahun 1948 ketika panitia
persiapan dibentuk, untuk menghasilkan kedua undang-undang tersebut.
Dengan lahirnya Undang-undang Pokok Agraria atau yang kita kenal
dengan. sebutan UUPA maka UUPA menempati posisi yang strategis
dalam sistem hukum nasional Indonesia, karena UUPA mengandung
nilai- nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan
kehidupan yang berprikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Nilai-nilai
tersebut dicerminkan oleh :
 Tanah dalam tataran paling tinggi dikuasai oleh negara dan digunakan
sebesar-besar kemakmuran rakyat
 Pemilikan/penguasaan tanah yang berkelebihan tidak dibenarkan
 Tanah bukanlah komoditas ekonomi biasa oleh karena itu tanah itu tanah
tidak boleh diperdagangkan mencari keuntungan itu tanah tidak boleh
semata-mata untuk
 Setiap warga memiliki/menguasai negara yang tanah diwajibkan
mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memelihara sesuai dengan
asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan prosuktivitas sumber daya
alam
 Hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi persayaratan yang
ditetapkan. Wewenang yanng bersumber dari hak menguasai negara
meliputi tanah yang sudah. dilekati oleh sesuat hak atau bekas hak
perorangan, tanah yang masih ada hak ulayat dan tanah negara. Menurut
Imam Soetiknjo, hak menguasai negara yang meliputi tanah dengan hak
perorangan adalah bersifat pasif, dan menjadi aktif apabila tanah tersbeut
dibiarkan tidak diurus/diterlantarkan.
Terhadap tanah yang tidak dipunyai oleh seseorang/badan hukum dengan
hak apapun dan belum dibuka maka hak menguasai negara bersifat aktif.
Dalam landreform lingkupnya ketentuan dengan masalah tersebut diatas
mengisyaratkan meskipun UUPA mengakui adanya tanah kepemilikan tanah
secara perseorangan, tetapi perlakuan terhadap hak- hak tersebut harus
memperhatikan kepentingan masyarakat, dan ini merupakan kewajiban bagi
pemegang hak tersebut. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip
landreform seagaimana yang tercantum antara lain dalam Pasal 7, 10 dan 17
UUPA.
3. Landasan Konstitusional:
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Secara konstitusional pengaturan masalah
prekonomian didalamnya termasuk ekonomi sumber daya alam (SDA) di
Indonesia telah diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut dapat kita lihat dalam
Pasal 33 UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi:
(1) Prekonomian disusun sebagai usaha bersama kekeluargaan. berdasarkan
atas asas
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

12. 12
(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.
(4) Prekonomian nasional diselengarakan berdasarkan atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang- undang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 33 nampak jelas bahwa dalam rangka
meningkatkan kemakmuran rakyat peranan negara sangat diperlukan. Ikut
campurnya negara dalam urusan kesejahteraan rakyat sebagaimana ketentuan
dimaksud mengindikasikan bahwa dalam konstitusi kita dianut sistem negara
welfarestate. Hal ini sekaligus menunjukan bahwa masalah ekonomi, bukan
hanya monopoli ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar semata-
mata tetapi juga diperlukan peranan negara, terutama yang berkaitan dengan
bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Khusus mengenai
pembangunan hukum agraria dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 33 ayat 3
yang menyebutkan:
"Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai ole
negara dan dipergunakan kemakmuran rakyat." sebesar-besar
Lebih lanjut pengaturan masalah agraria yang didalamnya termasuk dalam
pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. dengan
demikian secara historis dapat dijelaskan bahwa sebenarnya upaya pengaturan
pertanahan (yang didalamnya terdapat program landreform) di Indonesia telah
dimulai sejak indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
4. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan Land Reform
a. Undang-undang No. 56 PP. Tahun 1960 tentang penerapan batas luas
Tanah pertanian.
b. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 yang telah diubah menjadi
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang pelaksanaan
pembagian tanah dan pemberian Ganti Rugi.
c. Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
d. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1960 yang diganti dengan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. 0BJEK LANDREFORM
Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap
orang atau badan hukum.
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian menyatakan bahwa tanah-tanah
yang akan dibagikan sebagai Obyek landreform adalah Tanah – tanah yang

13. 13
dikuasai negara sebagai obyek pengaturan penguasaan tanah (obyek landreform)
yang akan didistribusikan kepada para petani penggarap, yaitu :
a) Tanah kelebihan batas maksimum, yaitu tanah yang melebihi batas
ketentuan yang boleh dimiliki oleh seseorang atau satu keluarga. Luas batas
maksimum ditentukan per daerah tingkat II dengan memperhatikan faktor
jumlah penduduk, luas daerah, dan sebagainya. Daerah tersebut dibagi
menjadi daerah yang tidak padat dengan pemilikan maksimum 20 hektare,
cukup padat maksimum 9 hektare dan sangaat padat maksimum
pemilikannya 6 hektare.
b) Tanah absentee, yaitu tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di
luar kecamatan letak tanah dan kecamatan tersebut letaknya tidak
berbatasan.
c) Tanah bekas swapraja, yaitu tanah bekas wilayah kerajaan atau kesultanan,
yang dengan UUPA beralih menjadi tanah negara Republik Indonesia
d) Tanah negara lainnya yang merupakan tanah pertanian yang telah digarap
rakyat yang ditegaskan oleh Menteri (sekarang Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN) sebagai obyek landreform adalah :
e) Tanah yang terkena UU No. 1 Tahun 1958, yaitu tanah partikelir dan hak
eigendom lebih 10 bouw yang di jaman penjajahan dimiliki tuan – tuan
tanah
f) Tanah bekas perkebunan (bekas hak erfpacht atau HGU)
g) Tanah bekas hak ulayat masyarakat hukum adat, bekas tanah kehutanan, dan
tanah negara bebas
5. PROGRAM LANDRE FORM
Program landreform dalam penguatan tanah pertanian di Indonesia meliputi:
a. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas Pemilikan
dan penguasaan tanah yang melampaui batas merugikan kepentingan umum,
karena terbatasnya persediaan tanah pertanian, khususnya didaerah yang
padat penduduknya hal itu menyebabkan menjadi sempitnya kalau tidak
dapat dikatakan hilangnya sama sekali kemungkinan bagi banyak petani
untuk memiliki tanah sendiri seperti yang diatur dalam Undang-Undang No
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria pasal 7 dan
pasal 17
b. Larangan pemilik tanah secara absentee. Diartikan sebagai pemilikan tanah
yang letaknya di luar daerah tempat tinggal pemiliknya. Diatur dalam pasal 3
Peraturan Pemerintahan No 224 Tahun 1962 dan pasal 1 Peraturan
Pemerintah No 41 Tahun 1964. Mlarang pemilik tanah pertanian oleh orang
yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya dan
pengukuran yang diatur asal pemilik tanah masih dapat mengerjakan tanah
secara efisien.
c. Redistribusi tanah tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah tanah
yang terkena absentee, tanah bekas swapraja dan tanah negara lainnya
d. Pengaturan mengenai pengembalian dan penebusan tanah - tanah pertanian
yang digadaikan Gadai adalah hubungan hukum antara seorang dengan tanah
kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama

14. 14
uang gadai itu belum dikembalikan, maka tanah tersebut dikuasai oleh
"pemegang gadai", selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang
gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut "penebusan kembali
tanahnya" tergantung pada kemauan dan kemampuan menggadaikan. pemilik
tanah yang
e. Pengaturan kembali perjajian bagi hasil tanah pertanianSebagaimana
diketahui, yang dimaksudkan dengan Perjanjian Bagi Hasil menurut UU No.
2 Tahun 1960 adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik tanah dengan
seseorang atau badan hukum yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian
mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk
menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, yang hasilnya dibagi
antara kedua belah pihak menurut imbalan yang disetujui sebelumnya. UU
No. 2 Tahun 1960 yang bertujuan untuk memperbaiki nasib para penggarap
tanah milik pihak lain, jika benar-benar dilaksanakan akan mempunyai efek
yang sama dengan penyelenggaraan redistribusi tanah kelebihan dan tanah
absentee terhadap penghasilan para petani penggarap. Mereka akan menerima
bagian yang lebih besar dari hasil tanahnya.
f. Penetapan batas minimum kepemilikan tanah pertanian disertai larangan
untuk melakukan perbuatan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan
pemilikan tanah - tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau
kecil
g. Untuk mempertinggi taraf hidup petani, kepada mereka perlu diberikan tanah
garapan yang cukup luasnya. Oleh karena itu, maka pasal 17 UUPA selain
luas maksimum menghendaki juga pengaturan tentang luas minimumnya.
Berhubungan dengan itu dalam pasal 8 UU UU No. kepada 56/Prp/1960
diperintahkan Pemerintah untuk mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap
petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimal 2 ha. Menurut
penjelasannya, 2 ha tanah pertanian itu bisa berupa sawah, tanah kering atau
sawah dan tanah kering. Ditetapkannya luas minimum tersebut tidak berarti
bahwa orang-orang yang mempunyai tanah kurang dari 2 ha akan diwajibkan
untuk melepaskan tanahnya. 2 ha itu merupakan tujuan yang harus
diusahakan tercapainya secara berangsur-angsur (pasal 17 ayat 4 UUPA).

15. 15
BAB III
KESIMPULAN
Dari uraian aspek pelaksanaan landreform di atas, dapat disimpulkan bahwa
kebijakan dan pelaksanaan landreform dipengaruhi oleh hukum agrarian pada
masing-masing rezim. Landreform sebagai inti reforma agraria masih
membutuhkan perhatian yang serius. Penegakan dan penguatan hak petani
terhadap penguasaan lahan merupakan hasil dari produk hukum dan kebijakan
pemerintah yang sedang berkuasa. Dari sisi hukum, dukungan tersebut cukup,
meskipun beberapa produk hukum bersifat negatif. Namun dari sisi tindakan nyata
pemerintah sampai saat ini tidak terlalu menggembirakan. Semenjak digulirkan di
awal tahun 1950-an sampai saat ini, landreform dan pemberian lahan kepada petani
tidak pernah berhasil dilaksanakan secara cukup.
Prinsip pokok yang harus menjadi landasan dalam pemanfaatan tanah
adalah prioritas penggunaan, yaitu: pertama untuk kepentingan umum, kedua
negara, dan ketiga baru untuk masyarakat. Namun semasa Orde Baru, makna
“kepentingan umum” sering dibiaskan dan dijadikan tameng untuk mengakuisisi
sebidang tanah, baik itu milik negara maupun pribadi. Dalam kejadian ini, petani
tidak menjadi prioritas.
Agar diperoleh hasil yang optimal, maka program landreform harus
dilaksanakan dengan kesiapan unsur-unsur pembaruan agraria yang lain.
Redistribusi lahan di satu wilayah hanya akan meningkatkan kesejahteraan, jika
disiapkan unsur-unsur lain seperti infrastruktur, bentuk-bentuk usaha yang akan
dikembangkan oleh masyarakat, dukungan permodalan untuk usahatani, serta
teknologi dan pasar. Pelaksanaan landreform yang terlepas dari konteks pembaruan
agraria hanya akan menghasilkan anarkhi, konflik, penelantaran tanah dan
maraknya jual beli lahan yang bisa saja akan memperparah ketimpangan. Karena
itu, jika satu wilayah akan menjalankan landreform maka seluruh pihak harus
mendukung dan siap dengan kebijakan dan peranannya masing-masing.

16. 16
DAFTAR PUSTAKA
Syahyuti.2017."Kendala pelaksanaan landreform di Indonesia".
https://media.neliti.com/media/publications/17977-ID-land-reform-
indonesia.pdf, diakses pada 13 November 2023 pada pukul 13.08 WITA.
Sayap.Bening.Law.Office.2022 "Dasar Hukum pelaksanaan landreform di
Indonesia". https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-dasar-hukum-pelaksanaan-
landreform-di-indonesia. Diakses pada tanggal 14 November 2023 pada pukul
10.09 WITA
DPC.PERADI.TASIKMALAYA.2022."Asas Landreform dalam Hukum Agraria".
https://peradi-tasikmalaya.or.id/asas-landreform-dalam-hukum-agraria/
diakses pada tanggal 14 November 2023 12.32 WITA
Hartini.Wiwin.2005 http://lib.unnes.ac.id/532/1/1191.pdf diakses pada 15 November
2023 pada pukul 16.00 WITA