Perspektif Kritis BappedaLitbang Terhadap Peran Inspektorat Selaku APIP

1. KRITIK:
Inspektorat memiliki peran strategis ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan
intern, yang hingga kini dirasa masih belum optimal. Bagaimanapun peran inspektorat begitu penting guna
memastikan tugas-tugas Perangkat Daerah dapat terlaksana secara taat asas berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan kedudukan Inspektorat selaku Aparatur Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) yang berfungsi mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management),
pengendalian (control) dan tata kelola pemerintahan (governance) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pembinaan dan pengawasan intern adalah
efektivitas peran APIP menjalankan pengayaan proses bisnis sehingga mampu memberi nilai tambah bagi perangkat
daerah lainnya agar suskses melaksanakan tugas-tugas pokok instansional. BappedaLitbang sebagai salah satu
Perangkat Daerah yang mempedomani Permendagri No. 17 Tahun 2016 dan Permendari No. 6 Tahun 2017, saat
ini masih menemui tantangan pelaksanaan tugas pokok dalam hal optimalisasi kinerja penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah (RKPD, RPJMD/RPD, RPJPD), pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
pembangunan (input data SIPD), serta pelaporan inovasi Perangkat Daerah (IGA).
SARAN:
Tantangan yang dihadapi sebagaimana dimaksud ini, berkaitan erat dengan kepatuhan instansi dalam
memenuhi permintaan data statistik sektoral secara lengkap, akurat dan tepat waktu. Inspektorat Daerah
dengan peran strategisnya tersebut, seyogyanya mampu membantu mengkondisikan dukungan peran bagi
terwujudnya tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menyediakan data statistik sektoral, melalui optimasi
fungsi-fungsi berikut:
1) Pengawasan dan Evaluasi
Inspektorat bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah
dalam menyediakan data perencanaan pembangunan. Mereka memastikan bahwa perangkat daerah
memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.
2) Audit
Inspektorat dapat melakukan audit terhadap sistem dan proses perangkat daerah terkait penyediaan data
perencanaan pembangunan. Audit ini bertujuan untuk menemukan potensi kelemahan atau pelanggaran yang
dapat menghambat kepatuhan perangkat daerah.
3) Penyuluhan dan Bimbingan

2. Inspektorat juga berperan dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada perangkat daerah, terkait tata
cara penyediaan data perencanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
Hal ini membantu perangkat daerah untuk memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
4) Rekomendasi Perbaikan
Jika Inspektorat menemukan adanya ketidaksesuaian atau masalah dalam penyediaan data perencanaan
pembangunan, mereka dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada perangkat daerah. Rekomendasi ini
dapat berupa langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan perangkat daerah.
5) Pelaporan
Inspektorat juga bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada instansi yang
berwenang, seperti kepala daerah atau badan pengawas lainnya, bahkan bila perlu dapat menerbitkan publikasi
daftar skor kepatuhan perangkat daerah. Laporan dan publikasi ini, selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar
untuk pengambilan keputusan dan tindakan perbaikan.
Dengan menjalankan secara optimal sejumlah fungsi tersebut, diharapkan Inspektorat dapat membantu
mendorong kepatuhan perangkat daerah dalam menyediakan data perencanaan pembangunan. Hal ini penting guna
memastikan perencanaan pembangunan dilakukan dengan baik tepat guna, dan berhasil guna sehingga mendukung
sukses pembangunan daerah.--