Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada ibu-ibu RT di Kalurahan Klitren, Yogyakarta. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah, menghapus, dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama wanita. Bentuk-bentuk kekerasan yang diatur meliputi fisik, psikis,

1. 1
Sosialisasi UU PKDRT Pada Ibu RT di Kalurahan Klitren Yogyakarta
SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (PKDRT)
Disampaikan oleh :
Rizqie Auliana, M.Kes
Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) Cabang Yogyakarta
bersama
Tim Kajian Wanita Jurusan Pendidikan Teknik Boga
Universitas Negeri Yogyakarta
16 Juli 2007

2. 2
Sosialisasi UU PKDRT Pada Ibu RT di Kalurahan Klitren Yogyakarta
Mengatasi meningkatnya jumlah kekerasan dalam rumah tangga
maka dibuatlah UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yang telah disahkan dan
diberlakukan pada tanggal 22 September 2004. Kekerasan dalam rumah
tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama wanita,
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampas
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Sedangkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan
yang diberikan Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari penjelasan ini
tampak jelas bahwa undang-undang ini merupakan salah satu upaya
perlindungan bagi kaum wanita. (Kementrian Pemberdayaan Perempuan,
2004).
Lahirnya undang-undang PKDRT dimaksudkan sebagai upaya
perlindungan terhadap seseorang terutama wanita dari tindak kekerasan
dalam rumah tangga dan dapat menjadi landasan hukum bagi upaya-
upaya pencegahan dan penindakan tindak kekerasan dalam rumah
tangga. Selama ini korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak
dialami oleh wanita (istri) dan anak serta meninggalkan derita traumatis
yang sangat besar. Undang-undang PKDRT telah disusun dalam bentuk
buku yang dapat menjadi pegangan bagi masyarakat untuk tetap
menjaga keutuhan rumah tangga dan sebagai jaminan memperoleh
keamanan. Dasar diberlakukannya undang-undang PKDRT adalah
meningkatnya jumlah korban yang berasal dari kaum wanita dan adanya
hak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala kekerasan bagi setiap
warga negara.

3. 3
Sosialisasi UU PKDRT Pada Ibu RT di Kalurahan Klitren Yogyakarta
1) Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah
tangga.
2) Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang
diberikan Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi
korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari penjelasan ini tampak jelas
bahwa undang-undang ini merupakan salah satu upaya perlindungan bagi
kaum wanita.
3) Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman
kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
Lahirnya undang-undang PKDRT dimaksudkan sebagai upaya
perlindungan terhadap seseorang terutama wanita dari tindak kekerasan dalam
rumah tangga dan dapat menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya
pencegahan dan penindakan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selama ini
korban kekerasan dalam rumah tangga memang lebih banyak dialami oleh
wanita (istri) dan anak serta meninggalkan derita traumatis yang sangat besar.
Undang-undang PKDRT telah disusun dalam bentuk buku yang dapat menjadi
pegangan bagi masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dan
sebagai jaminan memperoleh keamanan. Dasar diberlakukannya undang-
undang PKDRT adalah meningkatnya jumlah korban yang berasal dari kaum
wanita dan adanya hak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala
kekerasan bagi setiap warga negara.

4. 4
Sosialisasi UU PKDRT Pada Ibu RT di Kalurahan Klitren Yogyakarta
TUJUAN PKDRT
Tujuan yang diharapkan dari disahkannya undang-undang PKDRT adalah:
1) Mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2) Mewujudkan perlindungan hukum bagi korban
3) Memberikan sanksi atau penjeratan hukum terhadap para pelaku kekerasan
dalam rumah tangga
4) Mewujudkan keutuhan, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga.
Sedangkan bila diamati maka perspektif yang dihasilkan undang-undang
PKDRT sebagai hal baru sangat luas dan mencakup tiga prinsip yang belum ada
dalam undang-undang sebelumnya, yaitu a) perlindungan dan penegakan hak
asasi manusia, b) kesetaraan dan keadilan jender dan c) relasi sosial yang
imbang dan perlindungan atas korban (Munir, L.Z., 2005 dalam
www.kompas.com./9/03/2006).
Lingkup rumah tangga yang dimaksud terdiri dari :
1) Suami, istri, dan anak.
2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan no 1 karena
hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang
menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah
tangga tersebut.
BENTUK-BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Dalam pasal 5 undang-undang PKDRT ini ditetapkan bahwa setiap
orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam
lingkup rumah tangganya dengan berbagai cara, sehingga bentuk kekerasan
yang ada dibedakan menjadi :
1) Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh
sakit, atau luka berat.
2) Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa

5. 5
Sosialisasi UU PKDRT Pada Ibu RT di Kalurahan Klitren Yogyakarta
tidak percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak
berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3) Kekerasan seksual, meliputi : a) Pemaksaan hubungan seksual yang
dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga
tersebut. b) Pemaksaan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan
tertentu.
4) Penelantaran rumah tangga, mencakup :
a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,
atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
b) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang
untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban
berada di bawah kendali orang tersebut.
DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
1) Dampak medis : keluarga yang mengalami kekerasan domestik akan pergi
ke ruang gawat darurat 6 kali lebih banyak dengan mereka yang tidak
mengalaminya, dan pergi ke dokter 8 kali lebih banyak dari mereka yang
tidak mengalami, tentu saja biaya kesehatan yang dibutuhkan menjadi lebih
besar.
2) Dampak emosional : yang bisa muncul adalah depresi, penyalahgunaan
obat dan alkohol, kecemasan, percobaan bunuh diri, keadaan stres pasca
trauma, rendahnya kepercayaan diri.
3) Dampak secara profesional : kinerja yang buruk, lebih banyak waktu yang
digunakan untuk mengatasi persoalan, antara lain karena membutuhkan
pendampingan (konseling), ketakutan kehilangan pekerjaan dan sementara
bekerja korban terus menerus mendapat kekerasan.

6. 6
Sosialisasi UU PKDRT Pada Ibu RT di Kalurahan Klitren Yogyakarta
4) Dampak pribadi : anak-anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan
mempunyai peluang lebih besar bahwa hidupnya akan dibimbing oleh
kekerasan, sehingga peluang terjadinya kekejaman pada anak menjadi
lebih tinggi, dan anak-anak bisa menjadi trauma sehingga muncul perilaku
antisosial dan depresi.
KETENTUAN PIDANA HUKUM
1) Kekerasan fisik :
a) Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga
dapat dikenai denda paling banyak Rp. 15 juta atau pidana penjara
paling lama 5 tahun.
b) Jika korban sakit keras atau luka berat maka denda paling banyak Rp.
30 juta atau pidana penjara paling lama 10 tahun.
c) Jika korbannya meninggal maka keluarga bisa menuntut denda paling
banyak Rp 45 juta atau pidana penjara 15 tahun.
d) Sedangkan jika kekerasan suami terhadap istri tanpa menimbulkan
penyakit atu halangan untuk tetap bekerja maka dikenai denda paling
banyak Rp. 5 juta atau pidana penjara 4 tahun.
2) Kekerasan psikis :
a) Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga
dapat dipidana penjara maksmal 3 tahun atau denda maksimal Rp. 9
juta.
b) Apabila kekerasan psikis dilakukan suami terhadap istri tanpa
menimbulkan penyakit atu halangan untuk tetap bekerja maka dikenai
denda paling banyak Rp. 3 juta atau pidana penjara maksimal 4 bulan.
3) Kekerasan seksual :
a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual akan
dikenai pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal Rp.
36 juta.

7. 7
Sosialisasi UU PKDRT Pada Ibu RT di Kalurahan Klitren Yogyakarta
b) Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah
tangganya melakukan hubungan seksual dapat dikenai pejara
maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp.12 juta dan maksimal Rp.
300 juta.
c) Jika kekerasan seksual ini meninggalkan gangguan jiwa, luka yang
tidak sembuh, keguguran maka pidana penjara paling lama 20 tahun
atau denda minimal Rp. 25 juta dan maksimal Rp. 500 juta.
4) Sedangkan setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup
rumah tangganya dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun dan
denda paling banyak Rp. 15 juta.
KEMANA MINTA TOLONG ?
1) Keluarga
2) Teman atau tetangga
3) Kepolisian
4) Pemerintah daerah atau perangkat desa
5) Lembaga sosial
6) Dokter atau pelayanan medis.
-----Wanita itu bintangnya langit dan bintangnya kegelapan-----