Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan dan proses pembentukan katalog elektronik, termasuk jenis, definisi, dan kriteria katalog elektronik nasional, sektoral, dan lokal; alur proses pra-katalog, penayangan produk, e-purchasing, pengelolaan, dan evaluasi katalog; serta tugas dan kewenangan terkait pengelolaan katalog elektronik lokal.

1. KATALOG ELEKTRONIK
Lulu Haryani
Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

2. Beberapa Ketentuan
Terkait Katalog Elektronik
Pasal 38
Pasal 50
Pasal 70
Pasal 72
(1) Metode pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa
Lainnya terdiri atas :
a. E-purchasing
b. Pengadaan Langsung
c. Penunjukan Langsung
d. Tender Cepat
e. Tender
(7) Tender sbgmn dimaksud pada ayat (1) huruf
e dilaksanakan dlm hal tidak dpt
menggunakan metode pemilihan Penyedia
sbgmn dimksud pada ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf d.
(5) Pelaksanaan e-purchasing
wajib dilakukan untuk
barang/jasa yang
menyangkut pemenuhan
kebutuhan nasional
dan/atau strategis yang
ditetapkan oleh menteri,
kepala Lembaga, atau kepala
daerah.
(1) Pengadaan barang/jasa secara
elektronik dengan
memanfaatkan E-marketplace
(2) E-marketplace Pengadaan B/J
menyediakan infrastruktur teknis
dan layanan dukungan transaksi
bagi K/L/PD dan penyedia
berupa :
a. Katalog Elektronik;
b. Toko Daring; dan
c. Pemilihan Penyedia.
(1) Katalog elektronik dapat
berupa katalog elektronik
nasional, katalog elektronik
sektoral, dan katalog
elektronik lokal
(3) Pemilihan produk yang
dicantumkan dalam katalog
elektronik dilaksanakan oleh
Kementerian /
Lembaga/Pemerintah Daerah
atau LKPP.
PERPRES NO 16 TAHUN 2018

3. Jenis, Definisi dan Kriteria Katalog Elektronik
2
KATALOG ELEKTRONIK
NASIONAL
03
02
01
KATALOG ELEKTRONIK
SEKTORAL
KATALOG ELEKTRONIK
LOKAL
disusun dan dikelola
oleh LKPP
Disusun dan dikelola
oleh
Kementerian/Lembaga
Disusun dan dikelola
oleh
Pemerintah Daerah
Dibutuhkan K/L/PD
Standar/Distandarkan
Bersifat Berulang
Dibutuhkan K/L
Standar/Distandarkan
Bersifat Berulang
Dibutuhkan OPD
Standar/Distandarkan
Bersifat Berulang
Definisi Kriteria
Definisi Kriteria
Definisi Kriteria

4. PROSES PEMILIHAN
PENYEDIA
TERKONSOLIDASI
PROSES
PENGADAAN
HARGA PRODUK STANDAR /
TIDAK TERDAPAT
VARIASI HARGA
MEMOTONG RANTAI DISTRIBUSI
MENGHEMAT
BIAYA ADMINISTRASI
PROSES PEMILIHAN
PENYEDIA
MENGHEMAT WAKTU
PROSES PEMILIHAN
PENYEDIA
MENGHEMAT
PENGGUNAAN SDM
DALAM PROSES
PEMILIHAN PENYEDIA
SATKER
DAPAT MEMESAN BARANG
KAPANPUN
DAN DIMANAPUN
TANPA HARUS MENUNGGU
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA
IMPORTIR 100%
DISTRIBUTOR 120%
RETAILER 144%
RP. 1.000.000
X
4378 SATKER
X
10 KALI LELANG
43.78 M
Manfaat E-Purchasing melalui E-Katalog

5. Katalog Elektronik Lokal

6. 01 02
03
04
Assessment
dan Proses
Pra Katalog
Penayangan
Produk
Transaksi e-
Purchasing
Pengelolaan
Katalog
www.e-katalog.lkpp.go.id
05
Evaluasi
Katalog
Alur Proses Katalog Elektronik Lokal

7. TAHAPAN AWAL PROSES PEMBENTUKAN
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
• Surat Kepala Daerah
kepada Kepala LKPP
PERMOHONAN
• Melakukan penilaian
berdasarkan kriteria
• Identifikasi produk yang
akan menjadi pilot project
ASSESMENT
• Penandatanganan MoU
Kepala LKPP dengan
Kepala Daerah
MoU
www.e-katalog.lkpp.go.id

8. Jenis
Kelengkapan Usulan:
Waktu
Ref Harga/HPS
Informasi
Produk
(Lokal/Import)
Syarat Penyedia
Kontrak
Katalog
Review
Pemilihan
Penyedia
Pemilihan
Penyedia
Pembentukan/
Penugasan
Pokja
Evaluasi
Kelayakan
Produk
Usulan
Produk
www.e-katalog.lkpp.go.id
Alur Proses Pra-Katalog
(Katalog Elektronik Lokal)
Kepala OPD
Anggota
UKPBJ/ASN
Kepala UKPBJ
membentuk
Pokja yang terdiri
dari personil:
Agen
Pengadaan
Kepala UKPBJ
Tender
Metode :
Non- Tender
Kelompok Kerja
Tahapan
Prosedur
Pemilihan:
Kepatuhan
terhadap
Dokumen
Pemilihan
Kepala UKPBJ
Kontrak Katalog
Penandatangan
Dokumen :
Lampiran
Kontrak
Kepala Daerah
Kepala Daerah/
Sekda
Mengevaluasi
kelayakan
barang/jasa
yang diusulkan
untuk masuk ke
dalam Katalog
Elektronik Penyiapan dokumen
kontrak dilaksanakan
oleh UKPBJ

9. www.e-katalog.lkpp.go.id
Alur Proses
Penayangan Dalam Katalog Elektronik
Penyedia
Input Produk
Verifikasi
Input
Dan Approval
Proses
Pengaktifan Kontrak
Di Sistem Aplikasi
Produk Tayang
Kontrak Katalog
dan
SK Penetapan Produk

10. www.e-katalog.lkpp.go.id
Alur Proses e-Purchasing

11. www.e-katalog.lkpp.go.id
Alur Proses
Pengelolaan Katalog Elektronik
• Penyesuaian Harga
• Pengganti produk discontinue
• Masa berlaku kontrak
(perpanjangan)
• Data administrasi pada
kontrak
• Data-data lain yang tertera
pada kontrak (co: stok obat)
• Perubahan/update data info
produk pada laman e-
Katalog: spesifikasi,
lampiran, gambar, masa
berlaku produk, dll
Surat
permohonan
Perubahan
Klarifikasi
dan/atau
Negosiasi
Adendum
Kontrak & SK
Penetapan
Penayangan
Pada
Katalog
• Alur dengan Adendum Kontrak Katalog:
• Alur tanpa Adendum Kontrak Katalog:
Surat permohonan
perubahan
Klarifikasi
Penayangan pada
Katalog

12. -
B
A
www.e-katalog.lkpp.go.id
Alur Proses Evaluasi
Evaluasi
Komoditas/
Produk
Tindak
Lanjut
Aduan
1
Data Transaksi
e-Purchasing
Pengolahan
Data Transaksi
2
Pembuatan
Laporan Hasil
Evaluasi
3
Keputusan/arahan
pimpinan atas suatu
komoditas/produk
4
1 Satker/Masyarakat/Penyedia
menyampaikan aduan melalui
aplikasi katalog atau melalui surat
Penelahaan Aduan
2
Proses
Klarifikasi
Aduan
3
Rekomendasi Tindak
Lanjut Aduan
4

13. PENERAPAN SANKSI PENYEDIA
(Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2018, Pasal 36)
Fase Jenis Pelanggaran Sanksi
Pra
Katalog
• Menyampaikan dokumen palsu
• Bersekongkol dalam
menyampaikan harga penawaran
• KKN
• Digugurkan dalam
pemilihan
• Daftar Hitam 2 tahun
Mengundurkan diri atau tidak
menandatangani Kontrak Katalog
Daftar Hitam 1 tahun
E-purchasing
Melanggar Surat Pesanan
Penghentian sementara
dalam sistem transaksi e-
Purchasing selama 6 bulan
Melanggar Kontrak Katalog
Penurunan pencantuman
dari katalog elektronik
selama 1 tahun
*Penetapan sanksi dilakukan atas usulan Pokja Pemilihan/PP/Agen Pengadaan dan/atau PPK
www.e-katalog.lkpp.go.id

14. Kepala
Daerah
Sekretaris
Daerah
UKPBJ
Riset
Produk
Pemilihan
Penyedia
Kontrak
Katalog
Pengelolaan
Katalog
Evaluasi
APIP
Probity
Advice/Audit
www.e-katalog.lkpp.go.id
Fungsi dalam Organisasi
Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal

15. 7
Tugas & Kewenangan
Kepala Daerah
• melakukan evaluasi/kajian terhadap usulan barang/jasa:
• menetapkan pemenang proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan
negosiasi/tanpa negosiasi dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000.000,00;
• melakukan perikatan Kontrak Katalog;
• melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kontrak Katalog;
• melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kontrak Katalog;
• memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada Penyedia
Dalam pelaksanaan Tugas & Kewenangan Kepala Daerah dapat mendelegasikan sebagian/seluruh kepada Sekretaris Daerah/pejabat satu tingkat
dibawahnya
www.e-katalog.lkpp.go.id

16. 7
Tugas & Kewenangan
Kepala UKPBJ
Dalam pelaksanaan Tugas & Kewenangan UKPBJ dapat membentuk Tim
a) Membentuk Kelompok Kerja Pemilihan
b) Melakukan reviu hasil pemilihan yang dilakukan Pokja Pemilihan
c) Menayangkan daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah
ketersediaan pada Katalog
d) Menyelenggarakan kesekretariatan pengelolaan Katalog Sektoral
e) Mengusulkan sanksi terhadap pelanggaran Kontrak Katalog
f) Pelaksanaan tugas lain
www.e-katalog.lkpp.go.id

17. Ketentuan Lain
Katalog Elektronik Lokal dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah lain,
Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD/ BLU/BLUD/PTN-BH setelah mendapat
persetujuan dari Kepala Daerah pengelola Katalog Elektronik Lokal yang bersangkutan.
Dalam hal belum terbentuk UKPBJ, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menunjuk
pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan
Kepala UKPBJ.

18. Alur Proses Pra-Katalog
Aplikasi e-Catalogue V.5

19. Beranda e-Catalogue v.5

20. Persiapan Pembuatan Komoditas
a) SK Pokja
b) ST Personel yang akan menjadi admin aplikasi Katalog Elektronik Lokal
c) Surat Usulan Pembukaan Komoditas
d) Dokumen hasil review usulan
e) Dokumen Pemilihan Penyedia
f) Dokumen rancangan kontrak untuk penyedia
www.e-katalog.lkpp.go.id
g) Kriteria spesifikasi barang/jasa yang akan diinputkan oleh penyedia

21. www.e-katalog.lkpp.go.id
Alur Proses
Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik
Penyedia
Menyampaikan
Penawaran
Verifikasi
Penawaran
Proses
Negosiasi
Penandatangan
Kontrak dan
Penayangan Produk
Pengumuman
Penawaran

22. www.e-katalog.lkpp.go.id

23. Provinsi/Kementerian yang menjadi target implementasi katalog lokal/sektoral,
dibagi menjadi 2 kelompok :
Tahun 2019
Provinsi : Lampung, Papua Barat, Kaltim, Sumsel
Kementerian : Kementan, Kementerian PUPR,
Kemendikbud
Tahun 2019
Provinsi : Aceh, Maluku, Jatim, Jabar, Jateng,
Bangka Belitung, Kalbar, Sumut, Sumbar,
Sulsel, Kementerian : Kementerian Kesehatan,
Kementerian Perhubungan
Belum memulai proses pembentukan
katalog lokal/sektoral
1
Tahun 2020
Provinsi : Kepri, Jambi, Bengkulu, Banten, DIY,
Bali, NTT, Papua, Kalimantan Utara, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Sulut, Sulteng,
Sulbar, Sultara, Maluku Utara
2
Sudah/sedang melaksanakan proses
pembentukan katalog lokal/sektoral
Tahun 2019 - 2020
Provinsi : Riau, DKI Jakarta, NTB, dan
Gorontalo
www.e-katalog.lkpp.go.id

24. LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Gedung LKPP Lantai 6, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta
dit.katalog@lkpp.go.id (021) 2993 5577 atau 144
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM KATALOG
www.lkpp.go.id