Materi Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdf

1. PENINGKATAN KUALITAS
BELANJA DALAM
RANGKA PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL
Disampaikan pada:
Coaching Clinic Implementasi Katalog Lokal
Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Sumatera Barat

2. Agenda:
Kebijakan terkait Katalog Lokal di Pemerintah Daerah
Latar Belakang
Tahapan dan Action Plan Implementasi Katalog Lokal di Pemerintah Daerah
Implementasi Katalog Lokal
Kumpulan Tanya Jawab Katalog Elektronik
Tanya Jawab Implementasi Katalog Elektronik
01
02
03

3. LATAR BELAKANG 01

4. LATAR BELAKANG
4
PERPRES No 12 TAHUN 2021
PASAL 65
Ayat 2 dan
ayat 6 Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan
usaha kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan
koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan koperasi
dalam katalog elektronik.
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil
serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri
Peraturan LKPP No 9 TAHUN 2021
PASAL 10
Ayat 4
Katalog Elektronik Lokal dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5. LATAR BELAKANG
5
SEB LKPP dan Kemendagri No 1 TAHUN 2022
Butir 4
Huruf a dan
Huruf b
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa
serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah dengan:
a. membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog elektronik lokal;
b. mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal
Keputusan Kepala LKPP No 43 TAHUN 2022
Diktum 1 Memberikan penetapan persetujuan kepada seluruh Pemerintah Daerah yang
belum mendapatkan penetapan persetujuan pengelolaan katalog elektronik lokal

6. Halaman 6
Kompas.com (1/3/2019)
Detik.com (4/3/2019)

7. IMPLEMENTASI KATALOG LOKAL 02

8. TAHAPAN IMPLEMENTASI KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
KEBIJAKAN LAMA
1. Usulan Produk
2. Pengecekan Ketersediaan
Etalase
3. Penelaahan Produk
4. Pembuatan Etalase Produk
5. Pembentukan Verifikator
Katalog
6. Verifikasi
7. Penetapan Hasil Verifikasi
8. Kontrak Katalog
9. Penayangan
KEBIJAKAN BARU
1. Usulan Produk
2. Pengecekan Ketersediaan
Etalase
3. Penelaahan Produk
4. Pembuatan Etalase Produk
5. Pembentukan Verifikator
Katalog
6. Verifikasi
7. Persetujuan Hasil Verifikasi
8. Kontrak Katalog
9. Penayangan
Note: Untuk Etalase Produk yang sudah disediakan oleh LKPP (Etalase Sudah Tersedia) maka Pengelola Katalog Elektronik dapat langsung memulai proses
Pencantuman Barang/Jasa

9. PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR
Anggota UKPBJ ASN/TNI/POLRI Personel Lainnya
Tugas Verifikator adalah melakukan verifikasi terhadap seluruh syarat dan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengumuman
Pendaftaran.
Apabila terdapat inputan/data penawaran yang tidak lengkap, maka
Verifikator dapat meminta Peserta (Pelaku Usaha) untuk memperbaiki/
melengkapi kembali.
Ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) :
1. Pimpinan Tinggi Madya pada Pemerintah Provinsi;
2. Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kab/Kota.

10. PROSES VERIFIKASI PADA APLIKASI KATALOG ELEKTRONIK
Verifikasi Dokumen Penawaran
Verifikasi Produk
Verifikasi Distributor/Reseller/
Pelaksana Pekerjaan/Pengirim
Barang

11. 01
LKPP akan memberikan akun untuk
Verifikator sesuai SK
02
03 LKPP/Pemda dapat memberikan pelatihan
penggunaan aplikasi Katalog Elektronik.
04 Verifikator mengunggah Pengumuman ke
dalam aplikasi Katalog dengan format
Pengumuman yang telah disediakan oleh
LKPP.
Verifikator dapat mempelajari penggunaan
aplikasi Katalog melalui guideline yg telah
disediakan
AKUN KATALOG ELEKTRONIK

12. Contoh SK Tim Verifikator

13. ETALASE KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
Evaluasi
Usulan
Etalase
Produk
Pengecekan
Ketersediaan
Etalase Secara
Mandiri
Etalase Produk
Belum Tersedia
Etalase Produk
Sudah Tersedia
Usulan
Penayangan
Persetujuan
Hasil
Verifikasi
Penelaahan
Produk
Pembentukan
Verifikator
Pembuatan
Etalase Produk
Verifikasi
Pembentukan
Verifikator
Kontrak Katalog
Diterima
Dikembalikan
Selesai
Disetujui
Tidak
Disetujui
Keterangan:
1. Jalur “Hijau” : Alur Proses Katalog Lokal yang akan datang
2. Jalur “Merah” : Alur proses eksisting. Masih tetap berlangsung untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya variasi koleksi Etalase Produk dari Pengelola Katalog Lokal yang sudah/masih
eksis. Apabila Etalase Produk dengan berbagai variasi telah tersedia, maka jalur “Merah” ini akan diberhentikan/ditiadakan

14. ETALASE KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
Etalase
Konstruksi
HotMix
Aspal
Material
Bangunan
Etalase
Service
Kendaraan
Mobil
Kendaraan
lainnya
Motor
Etalase
Seragam
Dinas
Sekolah
Etalase
Jasa Kebersihan
Perkantoran
Fasiitas
Lainnya
Etalase
Jasa Keamanan
Fasiitas
Lainnya
Perkantoran
Etalase
Makan Minum
Jamuan Rapat
Jamuan Pimpinan
Jamuan Diklat

15. CONTOH PENGECEKAN KETERSEDIAAN ETALASE PRODUK
• Klik "Etalase Produk" pada sisi kiri atas tampilan layar. Lalu, arahkan kursor ke "Etalase Produk
Sektoral/Lokal" dan pilih ”Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah" yang dituju. Selanjutnya akan
terbaca "Nama Etalase Produk" yang telah tersedia (misal: Makan-Minum)
• Ketersediaan Etalase ini menunjukkan bahwa “Toko” siap diisi dengan produk-produk yang akan
dijajakan oleh Penyedia Katalog.

16. PENCANTUMAN BARANG/JASA
Calon
Penyedia
Verifikator
Menteri/Kepala
Lembaga
Pejabat Tinggi Madya
(Delegasi)
Kepala UKPBJ
Buat Akun SPSE
Isi SIKaP
Pengumuman
Pendaftaran
Pendaftaran
Pemasukan
Penawaran
Verifikasi Bukti
Dokumen
Laporan Hasil
Verifikasi
Penetapan
Hasil Verifikasi
Khusus Penyedia
yang belum punya
akun
• Tidak ada Negosiasi Harga
• Proses pendaftaran tanpa Batas Waktu batch
• Bila perlu dapat dilakukan Verifikasi Lapangan
Proses Pendaftaran dan
Verifikasi dilakukan pada
Aplikasi Katalog Elektronik

17. TANYA JAWAB KATALOG ELEKTRONIK 03

18. Apa perbedaan Katalog
dengan Toko Daring
(Bela Pengadaan)?
QA
LKPP
Belanja barang/jasa di
e-katalog tidak dibatasi nilai
Pengadaan.
Sedangkan belanja pada Toko
Daring (Bela Pengadaan)
maksimal Rp200juta.

19. e-Purchasing
Ritel
Darin
g
Katalog Elektronik
Toko Daring
Market
place
Marke
tplace
Bela
Pengadaan
Market
place
Surat Pesanan
Market
place
Market
place
Ritel
Darin
g
Katal
og
Lokal
Katal
og
Sektor
al
Katalog
Nasion
al
Bela
Pengadaan
12
LKPP

20. Apakah boleh pelaku
usaha lokal terdaftar di
Katalog Lokal dan di
Toko Daring (Bela
Pengadaan)?
QA
LKPP
Pada prinsipnya tidak dilarang,
karena katalog lokal merupakan
cara Pemerintah membantu agar
UKM diberdayakan. Sedangkan
UKM yang mendaftar di Bela
Pengadaan di marketplace dapat
menambah peluang pangsa pasar
yang lebih luas dibeli oleh
pemerintah dan non-pemerintah

21. Apakah boleh
Pemerintah Daerah
mengusulkan
komoditas baru diluar
yang telah ada di
LKPP?
QA
LKPP
Boleh, Pemda dapat
mencantumkan barang/jasa untuk
masuk dalam katalog dengan
mengikuti ketentuan yang ada. Dan
untuk komoditas baru maka perlu
dipersiapkan telaah.
Namun untuk komoditas yang
telah ada di LKPP atau telah dibuat
Pemda lain maka tidak perlu dibuat
telaah kembali

22. Bagaimana jika
komoditas yang akan
dicantumkan dalam
Katalog sudah ada di
Toko Daring/Bela
Pengadaan?
QA
LKPP
Sesuai Perlem 9/2021 bahwa,
barang/jasa yang telah ditayangkan
di Toko Daring tidak dapat
ditayangkan pada Katalog
Elektronik dalam hal:
a. spesifikasi yang sama;
b. penjual/penyedia yang sama;
c. wilayah jual sama; dan
d. syarat dan ketentuan yang sama

23. Apakah jumlah tim
Verifikator harus gasal?
QA
LKPP
LKPP tidak mengatur berapa
jumlah personel verifikator
termasuk harus gasal. Hal ini
dikembalikan kepada pengelola
yang disesuaikan dengan kondisi
dan kebutuhan masing-masing.

24. Apakah Penyedia
Katalog dapat diikuti
oleh usaha orang
perorangan?
QA
LKPP
Penyedia katalog dapat berbentuk
badan usaha atau orang
perorangan.
Namun pelaku usaha orang
perorangan juga harus memenuhi
persyaratan berusaha seperti
memiliki NIB dll.

25. Apakah Pelaku Usaha
UKM harus berdomisili
di Kab/Kota setempat?
QA
LKPP
Sebagaimana tujuan dari katalog
lokal adalah memberdayakan dan
memberikan kesempatan kepada
pelaku usaha UKM lokal menjadi
mitra pemerintah daerah maka
idealnya katalog lokal
mengutamakan pelaku usaha di
kab/Kota setempat

26. Apakah boleh Pemda
membeli katalog lokal
dari Pemda sebelah?
QA
LKPP
Sesuai dengan semangat
pemerintah untuk memberikan
kesempatan berusaha yang seluas-
luasnya, saat ini penyedia yang
telah melakukan kontrak katalog
lokal dapat dibeli oleh Pemda lain
tanpa perlu MoU dengan Pemda
tsb.

27. KATALOG LOKAL ANTAR PEMDA
Makan Minum
Service Kendaraan
Jasa Keamanan
KATALOG LOKAL
KABUPATEN“B”
Jasa Kebersihan
Konstruksi
Mebeluair
Seragam

28. TIME LINE IMPLEMENTASI KATALOG LOKAL
PEMERINTAH KOTA PADANG
No. AKTIFITAS
Time line
Ket
Maret (Minggu ke) April (Minggu ke)
I II III IV I II III IV
Penetapan Pemda Penyelenggara Katalog Lokal (SK Kepala LKPP No 43 Tahun 2022)
1 Cek Ketersediaan Etalase Produk di https://e-katalog.lkpp.go.id
2
Pemda Menetapkan SK Tim Verifikator
3
Pengajuan User Verifikator ke LKPP
Pemda Melakukan Penelaahan Komoditas Katalog Lokal *
4. Pengumuman dan Pendaftaran Pencantuman Produk
5. Verifikasi berkas pendaftar
6. Penyedia On Boarding masuk Katalog Lokal
7. Proses Penayangan pada Aplikasi Katalog Lokal
8. Mendorong SKPD untuk Transaksi Komoditas yang sudah tayang pada katalog lokal

29. NARAHUBUNG
KATALOG LKPP
NARAHUBUNG WILAYAH SUMATERA BARAT:
• Hilman Fazri : 0812 9098 3329
• Andi Rannualdi : 0852 8046 4886
• Mega Chandra Sera : 0857 2535 7799
• Wuri Setianingrum : 0813 1272 5488

30. NARAHUBUNG
KATALOG LKPP
NARAHUBUNG WILAYAH SUMATERA BARAT:
• Hilman Fazri : 0812 9098 3329
• Andi Rannualdi : 0852 8046 4886
• Mega Chandra Sera : 0857 2535 7799
• Wuri Setianingrum : 0813 1272 5488

31. Akhir Presentasi
Terima Kasih
www.LKPP.go.id