Kebijakan Pengembangan SDM Kesehatan Di Indonesia

1. 2. Kebijakan pengembangan
SDM Kesehatan di Indonesia

2. Sistem Kesehatan Nasional
HRH
Logistic,
Devices, &
Nutrition
Research &
Development
Community
Empowerment
Health Care
Sevices
Regulation & IMS
Financing
Health
Status
HRH=Human Resource for Health

3. HR-planning
Initiation-
Orientation
attraction
T&D
Performance
Appraisal
Reward-
Punishment
selection
Career
Develop-
ment
Lay-off
Turnover
Job security &
Comfort ability
Strategic vision and mission

4. Perencanaan Kebutuhan dan Pengembangan
SDMK
•Perencanaan SDMK merupakan upaya untuk
menentukan jenis, jumlah, kualifikasi, dan distribusi
tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan
pembangunan kesehatan.
•Mencakup rencana kebutuhan SDMK dan rencana
pengembangan SDMK

5. Rencana Kebutuhan & Pengembangan SDM
Kesehatan (1)
Kebutuhan SDMK
•ABK Kesehatan (dihitung dengan berbagai metode,
misalnya WISN)
•Standar Ketenagaan Minimal (berdasarkan regulasi)
•Proyeksi kebutuhan tenaga kesehatan terhadap
jumlah penduduk (berdasarkan rasio dengan
memperhatikan beban penyakit)

6. Rencana Kebutuhan & Pengembangan SDM
Kesehatan (2)
Pengembangan SDMK
• Identifikasi tujuan dan sasaran pengembangan SDMK
(berdasarkan visi stratejik)
• Identifikasi kondisi lingkungan stratejik (berdasarkan analisis
stratejik lingkungan eksternal dan internal)
• Pemetaan pemangku kepentingan terkait pengembangan
SDMK (menggunakan stakeholder analysis)
• Penyusunan rencana pengambangan SDMK (sebagai output
dari analisis pengembangan SDMK)

7. Pengadaan SDMK
• Mencakup pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.
• Sub komponen merupakan fungsi produksi yang menjadi hulu dari
pengelolaan SDMK dan sangat berhubungan dengan kuantitas dan
kualitas SDMK di lapangan.
• Upaya peningkatan kualitas SDMK secara berkelanjutan dilakukan
melalui pelatihan pre-service (pra-jabatan) dan in-service yang
terakreditasi baik program maupun institusinya.

8. Pendayagunaan SDMK
• Mencakup berbagai upaya pemerataan dan pemanfaatan serta
pengembangan sumber daya SDMK.
• Distribusi SDMK diikuti dengan kebijakan retensi
• Pemberian insentif finansial dan non finansial untuk mendorong motivasi
kerja dan produktifitas
• Penerapan pola karir untuk mendukung pemanfaatan SDMK
• Pengembagan kompetensi dalam rangka pendidikan profesi berkelanjutan

9. Pembinaan dan pengawasan mutu SDMK
• Kaitan terutama dengan praktik profesi.
• Untuk praktik profesi, upaya ini dilakukan melalui uji kompetensi,
sertifikasi, registrasi, dan pemberian izin praktik/izin kerja bagi tenaga
kesehatan yang memenuhi syarat.
• Pembinaan dan pengawasan SDMK juga dilakukan melalui penerapan
pola karir, remunerasi dan sistem penggajian yang memungkinkan
untuk hidup layak sesuai dengan tata nilai di masyarakat dan bekerja
secara profesional sesuai beban tugas.

10. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan
Pengembangan SDM Kesehatan
• Pemantauan dan evaluasi pengembangan SDMK mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah bidang kesehatan, Rencana
Pengembangan Tenaga Kesehatan (RPTK) dan kesepakatan para
pemangku kepentingan yang tergabung dalam Koordinasi dan
Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan.
• RPTK disusun untuk menciptakan sinergisme dan saling mendukung
serta melengkapi, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, dalam
upaya pengembangan SDMK di Indonesia.

11. Kebijakan Pengembangan SDM Kesehatan
• Keterlibatan banyak stakeholder dalam
pengembangan SDM Kesehatan di Indonesia
• Kebijakan terdiri dari 3 level:
• Pusat
• Provinsi
• Kabupaten/Kota

12. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan
SDM Kesehatan