Electric Vehicle Forum 2022- Idoan Marciano, Energy Technology dan EV Analyst...
PLN presentation permohonan perizinan plts atap on grid
1. 28 Maret 2024
PT. PLN (Persero)
Perusahaan Listrik Negara
PERMOHONAN
PERIZINAN
PEMASANGAN PLTS
ATAP ON GRID
MELALUI
PLN MOBILE
2. PLN siap melayani permohonan PLTS Atap On Grid, tim PLN bergerak cepat untuk memastikan
Permen ESDM nomor 2 tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik.
Kesiapan PLN Implementasi
Kesiapan Sistem Administrasi
Untuk Pelanggan Eksisting
Pengiriman Usulan Kuota per
Sistem Paling Lambat 31 Apr
2024
Clustering per Unit 10 Hari
setelan penetapan
Penetapan Kuota pada
Aplikasi PLN Mobile
paling lambat Juni 2024
Sosialisasi Revisi Permen
PLN Siap
melaksanakan
PERMEN PLTS Atap
No. 2 Tahun 2024
Penyusunan Peraturan
Pelaksanaan Turunan
Revisi Permen
3. Pelanggan dapat menyambung PLTS Atap on grid Sistem PLN melalui Mekanisme
perijinan dan penyambungan yang dapat diusulkan melalui PLN Mobile untuk
memudahkan calon pelanggan.
PERMOHONAN
PERSETUJUAN PERIZINAN
PERJANJIAN JUAL BELI
TENAGA LISTRIK PENYAMBUNGAN
Pelanggan memasukkan
permohonan via Aplikasi PLN
Mobile
Aplikasi secara otomatis akan
menghitung Kuota PLTS Atap
secara otomatis berdasarkan
idpel yang diinput dan summary
kuota terbuka untuk diakses
Publik di PLN Mobile
o PLN Unit akan melakukan
Pengecekan Kelengkapan Berkas
dalam waktu 7 Hari sesuai dengan
Lampiran II Permen ESDM No 2
tahun 2024
✓ Dokumen Permohonan (Lampiran
II Permen ESDM 26/2021)
✓ Single Line Diagram
✓ Spesifikasi teknis peralatan
(modul solar panel dan inverter)
o Selanjutnya jawaban perizinan ke
pelanggan maksimal 30 hari
kalender via email terdaftar di
aplikasi PLN Mobile
Penandatanganan oleh Pelanggan
dengan klausul sesuai ketentuan
Permen ESDM Nomor 2 Tahun
2024
PLN Unit menyambung
Advanced Meter Untuk
Pelanggan PLTS Atap On
Grid
4. Paduan Install dan Login PLN Mobile
Install Aplikasi di IOS
Store atau App Store
Terdapat beberapa metode pada saat
log in ke New PLN Mobile:
• Menggunakan No HP
• Menggunakan Metode Lain
Pilih salah satu metode untuk
Log In ke Akun New PLN Mobile,
Atau pilih “Daftar Sekarang”
bagi yang belum memiliki akun
Tampilan Menu Utama Aplikasi
New PLN Mobile
5. Pengajuan perizinan pemasangan PLTS Atap On Grid melalui PLN Mobile
Pengajuan
Perizinan
Note : Menu Pengajuan Perizinan saat ini belum bisa diakses di PLN Mobile karena masih dalam proses pengembangan
Pengecekkan otomatis dari
KUOTA yang tersedia
6. Permohonan Pelanggan via PLN Mobile akan otomatis masuk pada
Back Office PLN Unit untuk selanjutnya diproses persetujuan
Permohonan diajukan
oleh Pelanggan
PLN UP3 melakukan
verifikasi berkas
PLN UID melakukan
persetujuan perizinan
*) Apabila berkas tidak lengkap dan sesuai, permohonan ditolak
untuk dilengkapi pelanggan Kembali dan argo kembali ke 0 hari
SLA 30 HARI
SLA 7 HARI*
8. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
KETENTUAN REGULASI
SERTIFIKASI INSTALASI PLTS
Bandung, 28 Maret 2024
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
9. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
PENERAPAN REGULASI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN
UU 30/2009
(KETENAGALISTRIKAN)
PP NO. 14 TAHUN 2012
(KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK)
PP NO. 62 TAHUN 2012
(USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK)
Setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan
Keselamatan Ketenagalistrikan
Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
wajib memenuhi ketentuan Standar
Nasional Indonesia
Setiap tenaga teknik dalam usaha
ketenagalistrikan wajib memiliki
Sertifikat Kompetensi Tenaga
Teknik Ketenagalistrikan
Setiap badan usaha penunjang tenaga listrik
wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha
sesuai (klasifikasi dan kualifikasi)
Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi
wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi
UU 30/2009
Tentang
Ketenagalistrikan
jo. UU 6/2023
SNI
SLO
LH
K2
SBU
SKTTK
Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi
ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan
di bidang Lingkungan Hidup
UU 6/2023
(PENETAPAN PERPUCIPTA
KERJAMENJADI UU)
PP NO. 05 TAHUN 2021
(PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO)
PP NO. 25 TAHUN 2021
(PENYELENGGARAAN DI BIDANG
ESDM)
2
PERMEN ESDM NO 05 TAHUN 2021
(STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL)
PERMEN ESDM NO 06 TAHUN 2021
(STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN)
PERMEN ESDM NO 7 TAHUN 2021
(STANDARDISASI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN PEMBUBUHAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA
DAN/ATAU TANDA KESELAMATAN)
PERMEN ESDM NO 10 TAHUN 2021
(KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN)
PERMEN ESDM NO 11 TAHUN 2021
(PELAKSANAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN)
PERMEN ESDM NO 12 TAHUN 2021
(KLASIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK)
• Andal dan aman bagi instalasi • Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya • Ramah lingkungan
Petunjuk Teknis
Pelaporan Mata Uji
Sertifikasi Instalasi
Tenaga Listrik
10. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
KRONOLOGI PELAKSANAAN SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK
3
Pemilik
Instalasi
Pelaksana
SLO
PLN PLN
Pelanggan PLN PLN
Swasta Pemerintah
Pemilik
Instalasi
Pelaksana
SLO
PLN
PLN
Pelanggan PLN
Swasta
Permen Pertambangan dan
Energi 01P/40/M.PE/1990
Permen ESDM 05/2014
Permen ESDM 10/2016
Permen ESDM 38/2018
Permen ESDM 0045/2005
Permen ESDM 0046/2006
UU No. 15 / 1985 UU No. 30 / 2009
Pemilik
Instalasi
Pelaksana
SLO
PLN PLN
Pelanggan PLN LIT
Swasta LIT
Pelaksanaan SLO wajib disaksikan
Pemerintah
Pemilik
Instalasi
Pelaksana
SLO
PLN
LIT
Pelanggan PLN
Swasta
Pengawasan Pelaksanaan SLO oleh
Pemerintah secara online dan uji
petik inspeksi lapangan
JIL, 2013 MK, 2015
PP 10/1989
PP 14/2012 jo PP 23/2014
PP 62/2012
UU No. 6 / 2023
PP 05/2021
PP 25/2021
Permen ESDM
12/2021
11. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
SERTIFIKAT LAIK OPERASI
4
Pasal 44 ayat (4)
Setiap instalasi
tenaga listrik yang
beroperasi wajib
memiliki sertifikat
laik operasi
Pasal 54 ayat (1)
Setiap orang yang mengoperasikan
instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat
laik operasi dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 tahun dan
denda paling banyak Rp 500 juta.
Berdasarkan UU No. 30/2009
tentang Ketenagalistrikan
a. “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik
operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda
paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah” . (Frasa pidana Penjara
paling lama 5 (lima) tahun dihilangkan).
b. Jika PLN tetap mengalirkan listrik untuk instalasi rumah tangga dan terjadi
kebakaran akibat ketiadaan SLO maka PLN – lah yang bertanggungjawab atas
dampak kerugian yang timbul.
Kesimpulan Putusan MK:
1. Memperkuat Pemberlakuan kewajiban kepemilikan SLO pada instalasi tenaga listrik
2. PLN bertanggung jawab dampak kerugian yang timbul, jika menyambungkan listrik
konsumennya tanpa memiliki SLO
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.
58/PPU-XII/2015 tanggal 22 September 2015
2009
2015
2020
Pasal 44 ayat (4)
Setiap instalasi tenaga listrik yang
beroperasi wajib memiliki sertifikat
laik operasi
Pasal 54
ayat (1), Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga
listrik tanpa sertifikat laik operasi yang mengakibatkan
timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
ayat (2), Dalam hal instalasi listrik rumah tangga masyarakat
dioperasikan tanpa sertifikat laik operasi, dampak yang timbul
akibat ketiadaan sertifikat laik operasi menjadi tanggung
jawab penyedia tenaga listrik.
Berdasarkan UU No. 6/2023
Sertifikat Laik Operasi
12. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
KEWENANGAN SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK PASCA UU CIPTA KERJA DAN PERATURAN
PELAKSANAANNYA
5
Permohonan Pemeriksaan dan
Pengujian
Registrasi Penerbitan
(6) Sertifikat laik operasi diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya atau lembaga inspeksi Teknik yang diakreditasi oleh Menteri.
(7) Sertifikat laik operasi wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri.
(8) Permohonan nomor registrasi dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi instalasi tenaga listrik diatur
dengan Peraturan Menteri.
(4) Setiap instalasi tenaga listrik
yang beroperasi wajib
memiliki sertifikat laik
operasi.
(5) Sertifikat laik operasi
diperoleh melalui sertifikasi
instalasi tenaga listrik.
(1) Kode KBLI/KBLI terkait,
judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter
Risiko, tingkat Risiko,
Perizinan Berusaha,
jangka waktu, masa
berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha Untuk
menunjang kegiatan
usaha tercantum dalam
Lampiran I.
(2) Persyaratan dan/atau
kewajiban Perizinan
Berusaha untuk
menunjang kegiatan
usaha tercantum dalam
Lampiran II.
PP 05/2021, Pasal 43 PP 25/2021, Pasal 49
Lampiran 1.4.B.10 PP 05/2021
13. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SLO)
6
INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
INSTALASI PEMANFAATAN
TENAGA LISTRIK
PEMBANGKIT
TRANSMISI
DISTRIBUSI
PEMANFAATAN TR
✓ Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
(IUPTLU), Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan
Umum (IUPTLS) atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga
listrik tegangan tinggidan tegangan menegah;
✓ Lokasi instalasi;
✓ Jenis dan kapasitasinstalasi;
✓ Gambar instalasi dan tata letak yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa
konsultasi dan/atau badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan
tenaga listrik yang memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
(IUJPTL)*;
✓ Diagram satu garis yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultasi
tenaga listrik badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan tenaga
listrik yang memiliki IUJPTL*;
✓ Spesifikasi teknik peralatan utamainstalasi; dan
✓ Standar yangdigunakan.
PERSYARATAN:
✓ Identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
✓ Lokasi instalasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;
✓ Jenis dan kapasitas instalasi;
✓ Gambar instalasi dan/atau diagram satu garis*; dan
✓ Peralatan yang dipasang.
INSTALASI PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK,
INSTALASI
PEMANFAATAN TENAGA
LISTRIK TEGANGAN
TINGGI DAN TEGANGAN
MENENGAH
INSTALASI
PEMANFAATAN TENAGA
LISTRIK TEGANGAN
RENDAH
Berdasarkan Lampiran PP No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Resiko
Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi
wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
PEMANFAATAN TT
PEMANFAATAN TM
Keterangan:
• Kelengkapan data gambar instalasi dan/atau diagram satu garis tercantum dalam Nomor
Indentitas Instalasi (NIDI). Berdasarkan Lampiran Permen ESDM No. 05 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor energi dan Sumber Daya Mineral
14. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
PELAKSANA SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK
7
Penerbitan SLO
dalam hal sertifikasi instalasi
penyediaan tenaga listrik dan instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan
tinggi dan tegangan menengah
dilakukan oleh Lembaga Inspeksi
Teknik belum terakreditasi.
dalam hal sertifikasi instalasi
penyediaan tenaga listrik dan instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan
tinggi dan tegangan menengah
dilakukan oleh Lembaga Inspeksi
Teknik terakreditasi.
LIT
Terakreditasi
Menteri melalui
Dirjen
LIT terakreditasi /
belum
terakreditasi*
96
*Informasi Daftar Lembaga Inspeksi Teknik selengkapnya dapat dilihat di siujang.esdm.go.id
sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga
listrik tegangan rendah dilakukan oleh
Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan
Rendah.
LIT TR
LIT TR*
16
Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan bukti pengakuan formal
suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian
persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik operasi
SLO tidak berlaku apabila terdapat: perubahan kapasitas,
perubahan instalasi, direkondisi, atau direlokasi.
SLO yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang
setelah melalui sertifikasi ulang
Instalasi pembangkit tenaga listrik
Instalasi transmisi dan distribusi tenaga listrik
Instalasi pemanfaatan tenaga listrik TT dan TM
Instalasi pemanfaatan tenaga listrik TR
5 tahun
10 tahun
10 tahun
15 tahun
MASA BERLAKU SLO
Permen ESDM 12/2021
CONTOH
CONTOH
15. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
Permohonan
Sertifikasi
Pemeriksaan dan
Pengujian
Pembuatan dan
Pengiriman Laporan
Evaluasi dan
Registrasi
Penerbitan SLO
SLO
Permohonan
Sertifikasi
Pengiriman Data
Registrasi
Penerbitan Surat
Keterangan
SLO
• Pemohon Daftar atau Login di SIUJANG
GATRIK
• Pemohon membuat permohonan SLO dengan
melengkapi persyaratan, melengkapi NIDI
dan dipastikan instalasi tenaga listrik telah
terpasang serta siap untuk dilakukan
sertifikasi.
• Pemohon memilih LIT dan mengajukan
jadwal pemeriksaan pengujian
▪ LIT memverifikasi data awal permohonan
dan dapat berkoordinasi dengan pemohon
terkait administrasi serta rencana jadwal
pemeriksaan dan pengujian instalasi..
▪ LIT menugaskan TT dan melakukan
pemeriksaan dan pengujian sesyuai item
uji di Permen 12/2021
▪ TT membuat laporan hasil pemeriksaan dan
pengujian di SIUJANG GATRIK
▪ PJT memeriksa laporan yang dibuat oleh TT
dan jika telah sesuai diajukan untuk
registrasi
▪ Ditjen Gatrik melakukan evaluasi terhadap
permohonan registrasi SLO dan/atau
penerbitan SLO dari LIT, jika sesuai SLO
akan deregister (LIT akreditasi) atau
diterbitkan (LIT non akreditasi)
SURAT KETERANGAN PEMENUHAN
KETENTUAN WAJIB SLO
• Pemohon Daftar atau Login di SIUJANG
GATRIK
• Pemohon input data permohonan registrasi
dokumen pemenuhan ketentuan wajib SLO di
Menu Layanan SLO dengan melengkapi
dokumen persyaratan serta memiliki Nomor
Identitas Instalasi (NIDI)
▪ Pemohon kirim data permohonan
registrasi dokumen pemenuhan ketentuan
wajib SLO kepada Ditjen Gatrik
▪ Ditjen Gatrik melakukan evaluasi
permohonan registrasi dokumen
pemenuhan ketentuan wajib SLO, jika telah
sesuai, nomor register terbit
https://siujang.esdm.go.id/
TATA CARA PERMOHONAN
TATA CARA PERMOHONAN
16. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK
9
▪ Pemeriksaan
Dokumen
▪ Pemeriksaan
Kesesuaian
Desain
▪ Pemeriksaan
Visual
▪ Evaluasi Hasil Uji
Peralatan dan
Sistem
▪ Pengujian Unit
▪ Pemeriksaan
Dampak
Lingkungan
▪ Pemeriksaan
Pengelolaan
Sistem Proteksi
Korosif
▪ Pemeriksaan
Dokumen
▪ Pemeriksaan
Kesesuaian
Desain
▪ Pemeriksaan
Visual
▪ Evaluasi Hasil
Uji Peralatan
dan Sistem
▪ Pengujian Unit
▪ Pemeriksaan
Dampak
Lingkungan
▪ Pemeriksaan
Dokumen
▪ Pemeriksaan
Kesesuaian
Desain
▪ Pemeriksaan
Visual
▪ Evaluasi Hasil
Uji Peralatan
dan Sistem
▪ Pengujian
Sistem
▪ Pemeriksaan
Dokumen
▪ Pemeriksaan
Kesesuaian
Desain
▪ Pemeriksaan
Visual
▪ Evaluasi Hasil
Uji Peralatan
dan Sistem
▪ Pengujian
Sistem
▪ Pemeriksaan
Dokumen
▪ Pemeriksaan dan
Pengujian
(Pemeriksaan visual
dan Pengujian)
Pembangkit
Transmisi
Distribusi
Pemanfaatan
TT & TM Pemanfaatan
TR
17. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PLTS
L a m p i r a n P e r m e n E S D M N o . 1 2 / 2 0 2 1
18. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| 11
KETENTUAN SERTIFIKASI INSTALASI PLTS ATAP (Permen ESDM 02/2024)
Dinyatakan Telah memenuhi SLO dengan Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan ketenagalistrikan dari
pemilik instalasi tenaga listrik dan Badan Usaha dilengkapi dengan dokumen berupa:
a. sertifikat produk;
b. garansi pabrikan yang masih berlaku;
b. hasil uji komisioning dari teknisi distributor; atau
c. dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik.
IUPTLS & SLO
01
Kapasitas > 500 kW
Terhubung dalam 1(satu)
sistem instalasi tenaga listrik
Lapor & SLO
02
Kapasitas ≤ 500 kW
Kontrol panel menjadi 1 bagian
terpisahkan
Lapor & Telah memenuhi SLO
03
Kapasitas ≤ 500 kW
Kontrol panel menjadi 1 bagian
tidak terpisahkan
Laporan kepada Menteri atau gubernur
19. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| 12
NARASI KETENTUAN WAJIB SLO
Sistem PLTS Atap dapat mengajukan Surat Keterangan Pemenuhan Ketentuan Wajib Sertifikat Laik Operasi
Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Total Kapasitas sampai dengan 500 KW
Sesuai Pasal 25 ayat (1) Permen ESDM 02 Tahun 2024, tentang Sistem PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga
Listrik Pemegang IUPTLU, untuk mendapat Surat Keterangan Pemenuhan Ketentuan Wajib SLO, maka Sistem PLTS Atap
dengan total kapasitas sampai dengan 500 kW (lima ratus kilowatt) dengan spesifikasi teknis kontrol panel menjadi 1
(satu) bagian tidak terpisahkan dan dapat dioperasikan secara plug and play yang memenuhi ketentuan:
1) kondisi Sistem PLTS Atap menggunakan:
a) satu inverter; atau
b) lebih dari satu inverter dengan total kapasitas lebih kecil dari 10 kW (sepuluh kilowatt),
1) Rangkaian modul surya dalam satu bagian konstruksi bangunan yang sama;
2) Sistem PLTS Atap dalam pembumian yang sama; dan
3) Sistem PLTS Atap melayani satu instalasi pemanfaatan yang sama.
Jika salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka instalasi PLTS Atap wajib memenuhi
ketentuan K2 melalui Sertifikasi instalasi oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) untuk memperoleh
SLO.
20. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| 13
PERSYARATAN UJI KOMISIONING SISTEM PLTS ATAP
✓ Sistem PLTS Atap yang termasuk kategori wajib SLO dianggap telah memenuhi persyaratan minimum komisioning.
✓ Sistem PLTS Atap yang termasuk kategori memenuhi pemenuhan ketentuan wajib SLO maka:
No. Persyaratan Komisioning
Kapasitas (kWp)
<10 10 s.d. 100 100 s.d. 500
1 Dokumen pemenuhan ketentuan wajib SLO yaitu surat pernyataan yang
dilengkapi dengan dokumen berupa:
• sertifikat produk;
• garansi pabrikan yang masih berlaku;
• hasil uji komisioning dari teknisi distributor atau Badan Usaha; atau
• dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik.
2 Dilakukan uji fungsi gawai sakelar dan gawai proteksi arus lebih
3 Uji Anti Islanding Sistem PLTS Atap dan sinkron dengan jaringan
4 Dilakukan uji tahanan pembumian dan tahanan isolasi sistem
5 Minimal komisioning Sistem PLTS Atap terhadap pemeriksaan kesesuaian
desain, pemeriksaan visual, uji peralatan dan sistem, pengujian unit
merujuk pada mata uji sertifikasi instalasi pembangkit listrik tenaga surya.
Mata uji sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait sertifikasi
ketenagalistrikan.
- -
21. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
BANGUNAN YANG MENGGUNAKAN
PEMBANGKIT KEPENTINGAN SENDIRI
BANGUNAN TANPA PEMBANGKIT
KEPENTINGAN SENDIRI
IUPTLS/Laporan
Berdasarkan kapasitas (PP 25/2021)
• Kapasitas total > 500 kW → IUPTLS
• Kapasitas total ≤ 500 kW → Laporan
Sertifikat Laik Operasi (SLO)
Berdasarkan kapasitas (PP 25/2021)
• Kapasitas total > 500 kW → SLO
• Kapasitas total ≤ 500 kW → Dokumen
Pemenuhan Ketentuan Wajib SLO
Sertifikat Laik Operasi (SLO) instalasi
pemanfaatan tenaga listrik untuk
instalasi bangunan (TR/TM/TT)
Sertifikat Laik Operasi (SLO)
instalasi pemanfaat tenaga listrik
untuk instalasi bangunan
(TR/TM/TT)
14
PERIZINAN DAN SERTIFIKASI INSTALASI LISTRIK PADA BANGUNAN
- Genset / PLTS Atap wajib memiliki
IUPTLS/Laporan
- Genset / PLTS Atap wajib memiliki SLO /
Dokumen Pemenuhan Ketentuan Wajib SLO
Instalasi listrik
bangunan wajib
memiliki SLO
2
1
4
22. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| 15
TATA CARA PERMOHONAN REGISTRASI DOKUMEN PEMENUHAN KETENTUAN WAJIB SLO
PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI S.D. 500 kW
https://siujang.esdm.go.id/
Pemohon LOGIN
sebagai pengguna di
SI UJANG GATRIK
Pemohon DAFTAR akun
menggunakan email yang
valid untuk aktivasi dan
terima notifikasi setiap
layanan
Surat Keterangan Pemenuhan Ketentuan Wajib SLO
Pemohon melakukan perbaikan data
Pemohon input data permohonan
registrasi dokumen pemenuhan
ketentuan wajib SLO di Menu Layanan
SLO dengan melengkapi dokumen
persyaratan serta memiliki Nomor
Identitas Instalasi (NIDI)
Sudah
punya akun
Belum
punya akun
Pemohon kirim data permohonan
registrasi dokumen pemenuhan
ketentuan wajib SLO kepada Ditjen
Gatrik
Ditjen Gatrik melakukan evaluasi
permohonan registrasi dokumen
pemenuhan ketentuan wajib SLO
Penerbitan Nomor Register Dokumen
Pemenuhan Ketentuan Wajib SLO
Sesuai
Tidak
sesuai
CONTOH
23. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
Registrasi SLO ditolak, apabila permohonan registrasi SLO tidak lengkap dan sesuai.
Teguran Tertulis, Teguran kesatu: paling lama 2 bulan; Teguran kedua: paling lama 1 bulan; Teguran ketiga: paling lama 2 minggu
Pembekuan Kegiatan Sementara, Teguran tertulis 3 kali: pembekuan kegiatan sementara. Paling lama 6 bulan, namun
sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dapat memenuhi kewajibannya.
Denda Administratif, Dalam jangka waktu paling lama 6 bulan tidak melaksanakan kewajiban.
Pencabutan Sertifikat Akreditasi, Dalam jangka waktu paling lama 3 bulan tidak membayar denda dan/atau tidak
melaksanakan kewajiban.
S
A
N
K
S
I
Evaluasi kelengkapan
permohonan
registrasi SLO
Temuan Evaluasi Temuan
Kategori Temuan
• Jika temuan minor,
perlu perbaikan
• Jika temuan mayor,
evaluasi kategori
temuan → Sanksi
Menugaskan IK/ staff
melakukan
pengawasan
Melakukan
pengawasan
berdasarkan data
uji petik SLO
Uji petik lapangan
dan pemeriksaan
LIT non TR
Temuan
Berdasarkan laporan
yang diterima, bukti
indikasi pelanggaran,
dan/atau informasi
kejadian bencana,
kecelakaan, atau
gangguan
Menugaskan IK
Uji petik lapangan
dan verifikasi
laporan
Temuan
Pengawasan
Online
Inspeksi
Lapangan
Laporan
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
RUTIN
INSI-
DENTIL
PENGAWASAN DITJEN
GATRIK
(Sesuai Lampiran II, PM
ESDM 5/2021)
SKEMA PENGAWASAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN
INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN MENENGAH
16
Sesuai PM ESDM 12/2021
24. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral|
PENGAWASAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI
17
Permohonan Sertifikasi
Evaluasi
Dokumen
Pemeriksaan dan
Pengujian
Pembuatan
Laporan
Registrasi Penerbitan
SLO
VIA ONLINE
SLO
Uji Petik Pendampingan
Pemeriksaan dan Pengujian
Uji Petik Inspeksi
Lapangan Pasca Terbit
Pengawasan DJ Gatrik dilakukan untuk memastikan pemeriksaan dan pengujian LIT sesuai dengan ketentuan
pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik baik secara langsung maupun melalui post audit setelah terbit SLO
INSTALASI
BEROPERASI
Evaluasi pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik:
❑ Pemeriksaan dokumen administratif / data umum instalasi
❑ Pemeriksaan kesesuaian data mata uji sertifikasi instalasi tenaga listrik
❑ Pemeriksaan kondisi fisik instalasi
25. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| 18
ILUSTRASI KETENTUAN SLO (1/3)
Ilustrasi 1
Dalam 1 area terdapat beberapa PLTS Atap dengan
masing-masing sistem (ID Pelanggan) s.d 500 kWp
Memenuhi SLO
10 kWp
50 kWp
100 kWp 10 kWp
50 kWp
100 kWp
Ilustrasi 2
Dalam 1 area terdapat beberapa PLTS Atap dalam 1
sistem (ID Pelanggan) dengan satu/masing-masing
kontrol panel
Wajib SLO
26. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| 19
ILUSTRASI KETENTUAN SLO (2/3)
Ilustrasi 4
1. 1 kWh meter untuk PLTS Atap s.d 500 kWp
Memenuhi SLO
2. 1 kWh meter untuk charger EV
Wajib SLO (SLO Pemanfaatan)
Ilustrasi 3
PLTS Atap & PLTS ground mounted dalam
1 sistem (ID Pelanggan)
Wajib SLO
50 kWp
10 kWp
10 kWp
27. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| 20
ILUSTRASI KETENTUAN SLO (3/3)
Ilustrasi 6
Terdapat 2 PLTS Atap dalam 2 bangunan terpisahkan
dan dalam 1 sistem (ID Pelanggan)
Wajib SLO
Ilustrasi 5
Terdapat 2 PLTS Atap dalam 1 bangunan dan dalam
1 sistem (ID Pelanggan) s.d 500 kWp
Memenuhi SLO
50 kWp
10 kWp
28. gatrik.esdm.go.id | @infogatrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| 21
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta. 12950
Terima kasih
www.gatrik.esdm.go.id
Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan
@infogatrik
@infogatrik
Info gatrik
Ikuti kami di akun media sosial:
30. www.pln.co.id
Executive Summary
• Bauran Energi sudah diterapkan dan ada di PLN UID Jawa Barat dapat dilihat bahwa jumlah Total Pembangkit yang dimiliki
7.241 MW , yang terdiri dari 4.363 MW(60,26%) pembangkit non EBT dan 2.878 MW (39,74%) pembangkit EBT
• PLN UID Jawa Barat mendukung penuh penggunaan energi baru terbarukan salah satunya adalah implementasi PLTS Atap
di pelanggan.
• Pada Maret 2024 Jumlah Pelanggan PLTS Atap di UID Jawa Barat sudah mencapai 1.461 pelanggan dengan total kapasitas
46.985 kWp, Penambahan Pelanggan di tahun 2024 ini telah mencapai 80 pelanggan dengan kapasitas inverter mencapai
12.906 kWp
• Energi ekspor yang dikirim pelanggan ke PLN mencapai 596 MWh, sedangkan energi impor dari PLN ke pelanggan adalah
344.798 MWh
• Sebanyak 254 pelanggan dengan kapasitas PLTS Atap sebesar 143,24 MW sudah disetujui namun belum masuk ap2t.
• Total pelanggan yang di lakukan kajian sejak pertengahan tahun 2022 sebanyak 597 permohonan dan sudah disetujui
sebanyak 506 pelanggan.
• Saat ini sedang dilakukan verifikasi untuk 30 permohonan dan ada 58 pelanggan yang perlu di lengkapi data ulang oleh
pemohon untuk proses verifikasi.
33. www.pln.co.id
PLTS ATAP DI UID JABAR samapai Maret 2024
Pelanggan PLTS Atap per bulan
10 Terbesar Kapasitas Inverter PLTS Atap PLN UID Jabar
1.461
Pelangggan
PLTS Atap
46.985
kWp
Kapasitas
Inverter
Penambahan
di tahun 2024
80 plg /
12.906 kWp
Disetujui → 236.095 kVA / 507 Plg
Verifikasi → 14.982 kVA / 33 Plg
Review Ulang →73.474 kVA / 58 Plg
DAFTAR PERMOHONAN PLTS ATAP PER STATUS
DAFTAR PERMOHONAN PLTS ATAP PER TARIF
FEB 2023
MAR
2023
APR 2023 MEI 2023
JUNI
2023
JULI 2023 AGS 2023
SEPT
2023
OKT 2023
NOV
2023
DES 2023 JAN 2024 FEB 2024
MAR
2024
Jumlah Pelanggan 1,233 1,248 1,263 1,276 1,289 1,302 1,320 1,337 1,351 1,365 1,381 1,396 1,410 1,461
Daya Kontrak 182,401 194,080 330,051 345,459 370,170 382,516 383,705 393,099 399,135 413,741 418,662 461,445 546,951 639,249
Kapasitas Inverter 22,789 24,444 25,747 26,998 27,605 28,664 28,875 29,336 30,247 32,877 34,079 39,118 46,364 46,985
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
Jumlah Pelanggan dan Kapasitas Inverter
Jumlah Pelanggan Daya Kontrak Kapasitas Inverter
NO NAMA PELANGGAN TARIF DAYA INVERTER
1 PT INDO KORDSA - 1, TBK I3P 28.000.000 3.720.000
2 PT COCA COLA AMATIL IND B I3 21.823.000 2.650.000
3 INDO-RAMA SYNTHETICS TBK I4 32.475.000 2.572.000
4 PT CHEMCO HARAPAN N I3 5.060.000 2.356.000
5 PT SOFTEX INDONESIA I3 16.110.000 2.310.000
6 PT AT INDONESIA I3 16.110.000 1.760.000
7 PT MITSUBISHI MOTORS KYI I3 11.418.000 1.600.000
8 PT DNP INDONESIA I3 9.526.000 1.397.000
9 PT NOREE PAPER I3 2.770.000 1.200.000
10 PT TIRTA INVESTAMA I3 6.930.000 1.151.280
No Tarif
Permohonan Disetujui Proses Review Review Ulang
PLG kVA PLG kVA PLG kVA PLG kVA
1 B 132 44,358 104 40,100 13 2,378 14 1,860
2 I 219 282,692 175 194,297 10 14,982 33 71,413
3 P 13 765 11 609 1 116 0 0
4 R 202 863 183 622 8 40 11 201
5 S 35 817 34 667 1 150 0 0
UID 601 329,495 507 236,295 33 17,666 58 73,474
34. www.pln.co.id
PLTS Atap di Jawa Barat s.d Feb 2024
Ekspor Impor kWh Pelanggan PLTS Atap per bulan
596 MWH
Energi Ekspor
PLTS Atap
FEB 2023 MAR 2023 APR 2023 MEI 2023 JUNI 2023 JULI 2023 AGS 2023 SEPT 2023 OKT 2023 NOV 2023 DES 2023 JAN 2024 FEB 2024
ENERGI EKSPOR KUM (MWH) 364 502 816 944 1,092 1,278 1,523 1,780 2,007 2,126 197 384 596
ENERGI IMPOR KUM (MWH) 121,741 171,986 223,498 297,370 367,021 442,757 522,314 606,616 697,313 790,359 83,902 210,263 344,798
DAYA TERSAMBUNG (KVA) 182,401 194,080 330,051 345,459 370,170 382,516 383,705 393,099 399,135 413,741 418,662 461,445 546,951
364 502 816 944 1,092 1,278 1,523 1,780 2,007 2,126 197 384 596
121,741
171,986
223,498
297,370
367,021
442,757
522,314
606,616
697,313
790,359
83,902
210,263
344,798
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
Energi Ekspor Impor dan Daya Tersambung
344.798 MWH
Energi Impor
PLTS Atap
35. www.pln.co.id
PLTS ATAP di UID JAWA BARAT
No Unit
Permohonan Disetujui Proses Review Review Ulang
PLG kVA PLG kVA PLG kVA PLG kVA
1 BDG 107 36,848 96 36,189 3 205 8 454
2 CKG 72 93,373 63 51,482 2 1,400 7 40,491
3 KRW 64 79,736 55 60,204 4 11,485 5 8,047
4 BKS 56 3,532 46 3,244 3 73 6 195
5 BGR 62 34,376 49 29,136 8 362 5 4,877
6 GPI 34 13,037 32 9,305 0 0 2 3,732
7 CRB 23 5,193 18 3,774 0 0 5 1,419
8 CMI 21 1,231 18 441 0 0 2 750
9 PWK 22 18,392 17 11,298 0 0 5 7,093
10 DPK 61 6,889 52 5,653 5 701 4 536
11 SKI 20 18,116 15 12,516 0 0 4 3,600
12 CJR 11 3,243 8 1,553 0 0 3 1,690
13 MJA 8 3,210 7 3,205 1 5 0 0
14 IDM 6 1,082 5 1,032 1 50 0 0
15 SMD 24 9,908 20 6,936 2 2,384 2 588
16 TSK 5 24 4 18 1 6 0 0
17 GRT 1 110 1 110 0 0 0 0
UID 597 328,300 506 236,095 30 16,671 58 73,474
84.76% 5.03% 9.72%
1. Total seluruh permohoan PLTS Atap UID Jabar
sebanyak 1715 pelanggan dengan kapasitas
PLTS Atap sebesar 264,98 MW pelanggan
2. Yang sdh diremajakan di ap2t sebanyak 1.461
pelanggan dengan total kapasitas 46.985
kWp.
3. Sebanyak 254 pelanggan dengan kapasitas
PLTS Atap sebesar 143,24 MW sudah
disetujui namun belum masuk ap2t.
4. Total pelanggan yang di lakukan kajian sejak
pertengahan tahun 2022 sebanyak 597
permohonan dan sudah disetujui sebanyak
506 pelanggan.
5. Saat ini sedang dilakukan verifikasi untuk 30
permohonan dan ada 58 pelanggan yang
perlu di lengkapi data ulang oleh pemohon
untuk proses verifikasi.
36. www.pln.co.id
Persiapan Implementasi Permen ESDM No 2 Tahun 2024
1. Memastikan permohonan pelanggan (tanggal surat
diterima PLN) s/d 04 Maret 2024 tetap diproses namun
menggunakan mekanisme Permen ESDM Nomor 2 Tahun
2024 (tanpa kompensasi ekspor, tanpa biaya paralel, dan
tidak dikenakan biaya ganti meter)
2. Menyampaikan ke pelanggan yang baru akan bermohon
PLTS Atap selanjutnya untuk mengajukan permohonan dj
bulan Juli 2024.
3. Menunggu/berkoordinasi terkait perubahan aturan internal
terkait Permen ESDM No 2 Tahun 2024
4. Pelanggan yang sudah mendapat persetujuan sebelum 31
Januari 2024 (Permen diundangkan) namun belum
beroperasi maka berlaku mekanisme kompensasi kWh
ekspor, berlaku biaya paralel, dan berlaku biaya
penggantian meter
38. www.pln.co.id
TINJAUAN TEKNIS
1. Aliran daya listrik yang dihasilkan PLTS
2. Tegangan pada rel/ busbar PLTS
3. Pembebanan pada penghantar/ kabel yang digunakan
4. Nilai arus hubung singkat pada setiap rel/busbar
5. Dampak harmonisa/ nilai THD dari pemasangan PLTS
6. Dampak intermittent PLTS ke sistem
Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) adalah sistem pembangkit listrik yang menggunakan energi
matahari untukmenghasilkan energi listrik melalui panel fotovoltaik. Energi matahari hanya ada pada
siang hari, sehingga pemanfaatan energi matahari hanya pada siang hari.
Oleh karena itu Jika Sistem ini dikoneksuikan ke Jaringan PLN yang perlu diperhatikan dan dilakukan
oleh PLN adalah melakukan Analisis :
39. www.pln.co.id |
Undetected Island
❑ Aliran daya dari PLTS ATAP pada saat system PLN off (Gangguan / Pemeliharaan )
➢ Berpotensi terjadi kecelakaan kerja pada saat Petugas melakukan pekerjaan pada
penghantar yang masih bertegangan
❖ Antisipasi :
1. Inverter yang terpasang harus ada fitur anti islanding → SPLN D3.022-2: 2012
Kemampuan sistem PV untuk tidak beroperasi dan memutus hubungan
(unintended island) terhadap jaringan milik PLN pada saat tidak ada tegangan dari
sisi PLN
2. Pada saat akan melakukan on grid, maka harus ada hasil commissioning yang
menyatakan bahwa anti islanding bekerja sebagaimana mestinya
Waktu lepas (clearing time) maksimal 2 detik (sesuai dengan SPLN D5.005-1: 2015)
41. www.pln.co.id
Penurunan Faktor Daya / Cos Phi
• Dari hasil simulasi menggunakan Aplikasi, masuknya PLTS ATAP ke jaringan PLN Dapat
Menurunkan cos phi
• Penurunan faktor daya ini menyebabkan pemanfaatan jaringan PLN tidak optimal
(memasok daya reaktif tetap, namun mengalami penurunan pemanfaatan daya aktif)
• Setting cos phi pada inverter harus disesuikan dengan hasil Analisa yang dilakukan
oleh PLN sehingga cos phi PLN tetap terjaga dengan baik.
42. www.pln.co.id
Harmonisa
• Distorsi harmonik total (THD) maksimum pada setiap titik sambung dalam kondisi
operasi normal dan pada kondisi keluar terencana dan tidak terencana harus
memenuhi batas distorsi harmonik tegangan
• Batas distorsi harmonic sesuai grid code sbb :
• PLN melakukan simulasi menggunakan Aplikasi terkait dampak PLTS ATAP terhadap
harmonisa
• Spesifikasi inverter harus mendukung THD < 3%
47. Permen ESDM No. 2/2024
Tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan
Tenaga Listrik Pemegang IUPTLU
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 28 Maret 2024
Direktur Aneka EBT
Simantaps
48. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Urgensi Revisi
Permen ESDM No. 26/2021 menjadi Permen ESDM No. 2/2024
Pembatasan Kapasitas
Adanya pengaduan masyarakat terkait pembatasan kapasitas PLTS
Atap (pembatasan kapasitas oleh PLN tidak sesuai dengan regulasi)
02
Target Tidak Tercapai
Penambahan kapasitas terpasang PLTS Atap belum sesuai dengan
target yang ditetapkan
01
Bauran EBT
Dapat meningkatkan bauran EBT melalui program PLTS Atap
04
Tata Kelola
Belum terpenuhinya tata kelola dan tata waktu persetujuan
permohonan PLTS Atap oleh PT PLN (Persero)
03
2
Green Product
Adanya tuntutan green product dari konsumen yang harus segera dipenuhi
industri secara cepat agar produknya tetap kompetitif di tingkat global
05
49. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Industri
204
Rumah Tangga
5,859
Bisnis
1,767
Sosial
564
Pemerintah
252
Layanan Khusus
18
Capaian PLTS Atap
3.004 Pelanggan
18,85 Mwp
Banten
Pelanggan terbanyak
1.410 Pelanggan
46,36 Mwp
Jawa Barat
Kapasitas terbesar
609
1,673
3,007
4,794
6,522
8,491
8,575
8,664
2.0
6.5
21.4
48.8
80.5
141.1
149.2
166.4
2018 2019 2020 2021 2022 2023 JAN-
24
FEB-
24
PENAMBAHAN PER TAHUN
Pelanggan Kapasitas (MWp)
8.664
Pelanggan
166,41
MWp
Pengguna
PLTS Atap
8.664 Pelanggan
166,41 Mwp
s.d Februari 2024
Industri
98.94
Rumah
Tangga
21.13
Bisnis
21.92
Sosial
13.94
Pemerintah
10.23
Layanan Khusus
0.27
3
50. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Substansi Perubahan (1/3)
Substansi
Semula
(Permen ESDM No. 26 Tahun 2021)
Menjadi
(Permen ESDM No 2 Tahun 2024)
Kapasitas
PLTS Atap
Kapasitas sistem PLTS Atap dibatasi paling
tinggi 100% (seratus persen) dari daya
tersambung Pelanggan PLTS Atap
Sistem PLTS Atap yang akan dipasang oleh calon Pelanggan PLTS Atap,
kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan calon Pelanggan PLTS Atap dan
mengikuti kuota pengembangan PLTS Atap (Tidak ada batasan kapasitas)
Kuota
Kapasitas
PLTS Atap
Tidak diatur • Pemegang IUPTLU wajib menyusun kuota pengembangan Sistem PLTS Atap
untuk setiap Sistem Tenaga Listrik, disusun untuk jangka waktu 5 tahun
yang dirinci untuk setiap tahun
• Usulan kuota pengembangan Sistem PLTS Atap tahun 2024 - 2028,
disampaikan paling lambat 3 bulan sejak Permen ini diundangkan.
• Berdasarkan penetapan kuota pengembangan Sistem PLTS Atap, Pemegang
IUPTLU menyusun kuota pengembangan Sistem PLTS Atap berdasarkan
clustering.
• Kuota pengembangan Sistem PLTS Atap berdasarkan clustering harus
dipublikasikan melalui laman, aplikasi, dan/atau media sosial resmi
Pemegang IUPTLU, dalam jangka waktu paling lambat 10 hari kerja sejak
kuota pengembangan Sistem PLTS Atap ditetapkan
Meter yang
digunakan
• Meter kWh ekspor impor
• Biaya pengadaan meter kWh eskpor
impor ditanggung Pelanggan PLTS Atap
▪ advanced meter untuk kepentingan analisis data PLTS Atap Pelanggan oleh
PT PLN (Persero)
▪ Biaya pengadaan advanced meter ditanggung oleh Pemegang IUPTLU
4
51. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Substansi Perubahan (2/3)
Permen ESDM No. 2 Tahun 2024
Substansi
Semula
(Permen ESDM No. 26 Tahun 2021)
Menjadi
(Permen ESDM No 2 Tahun 2024)
Meter yang
digunakan
• Meter kWh ekspor impor
• Biaya pengadaan meter kWh eskpor
impor ditanggung Pelanggan PLTS Atap
▪ advanced meter untuk kepentingan analisis data PLTS Atap Pelanggan
oleh PT PLN (Persero)
▪ Biaya pengadaan advanced meter ditanggung oleh Pemegang IUPTLU
Pengaturan
Ekspor Energi
Listrik
Ketentuan perhitungan ekspor impor listrik
100% dan Perhitungan selisih lebih sebagai
pengurang tagihan listrik bulan berikutnya
sebagaimana berlaku selama 6 (enam) bulan
Nilai kelebihan energi listrik dari sistem PLTS Atap Pelanggan ke Jaringan
Pemegang IUPTLU tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah tagihan
listrik Pelanggan (secara teknis energi listrik tetap mengalir ke grid dan
dicatat, namun secara komersial tidak diperhitungkan)
Mekanisme
Permohonan
• Calon Pelanggan PLTS Atap dapat
mengajukan permohonan tanpa periode
waktu
• Pemegang IUPTLU berkewajiban
memberikan persetujuan atau penolakan
paling lama 5 hari kerja atau 12 hari kerja
jika ada perubahan PJBL sejak
permohonan diterima
▪ Calon Pelanggan PLTS Atap dapat mengajukan permohonan PLTS Atap
setiap periode bulan Januari dan Juli.
▪ Pemegang IUPTLU berkewajiban memberikan persetujuan atau
penolakan paling lama 30 hari kalender sejak batas periode permohonan
berakhir. Apabila Pemegang IUPTLU tidak memberikan persetujuan atau
penolakan dalam jangka waktu tersebut, Melalui Peraturan Menteri ini
berlaku sebagai pemberitahuan persetujuan Pemegang IUPTLU kepada
calon Pelanggan PLTS Atap. Menteri melalui Direktur Jenderal EBTKE
menyampaikan pemberitahuan persetujuan kepada Pemegang IUPTLU.
Biaya
Kapasitas
Sistem PLTS Atap dari golongan tarif untuk
keperluan industri, dikenai biaya kapasitas
(capacity charge) yang merupakan bagian
dari biaya operasi paralel.
Sistem PLTS Atap untuk semua golongan tarif pelanggan tidak dikenakan
biaya operasi paralel
5
52. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Substansi Perubahan (3/3)
Substansi
Semula
(Permen ESDM No. 26 Tahun 2021)
Menjadi
(Permen ESDM No. 2 Tahun 2024)
Penugasan ke PT
PLN (Persero)
membangun aplikasi penggunaan Sistem
PLTS Atap berbasis digital yang terintegrasi
dengan sistem SCADA atau smart grid
distribusi paling lambat 6 bulan sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan
▪ aplikasi sistem pelayanan dan pelaporan terintegrasi Sistem PLTS Atap
secara elektronik untuk pelanggan PT PLN (Persero);
▪ penyusunan peta jalan pembangunan aplikasi penggunaan Sistem PLTS
Atap berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem SCADA atau smart
grid distribusi wajib tersedia paling lambat 3 bulan sejak Peraturan
Menteri diundangkan kemudian dilanjutkan dengan aplikasi
penggunaan Sistem PLTS Atap berbasis digital yang terintegrasi dengan
sistem SCADA atau smart grid distribusi; dan
▪ membangun infrastruktur penunjang Sistem PLTS Atap.
Kompensasi
penugasan
kepada PT PLN
(Persero)
Tidak diatur biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini
sebagai dampak masuknya sistem PLTS Atap diperhitungkan dalam biaya
pokok penyediaan PT PLN (Persero) sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemanfaatan
Nilai Ekonomi
Karbon
Ketentuan mengenai kepemilikan karbon
dan mekanisme bisnis perdagangan karbon,
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
▪ Nilai ekonomi karbon dari penggunaan Sistem PLTS Atap dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
▪ Dalam hal belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan,
nilai ekonomi karbon dari penggunaan Sistem PLTS Atap menjadi milik
Pemerintah.
6
53. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Periode
Permohonan PLTS
Atap setiap Bulan
Januari dan Juli.
Jangka waktu
permohonan selama
30 hari kalender
Pendaftaran oleh
Calon Pelanggan
▪ IUPTLS:
Kap.inverter >500 kW
▪ Laporan instalasi PLTS
Atap:
Kap. Inverter s.d 500kW
Pembangunan &
Pemasangan PLTS Atap
oleh Badan Usaha yang
telah terdaftar di Ditjen
Ketenagalistrian
(siujang.esdm.go.id)
▪ SLO (kapasitas >500kW atau ≤500 KW tetapi kontrol panel
menjadi 1 bagian terpisahkan)
▪ Pemenuhan kewajiban SLO (No.registrasi Menteri) →
kapasitas ≤ 500 KW dengan kontrol panel menjadi 1 bagian
tidak terpisahkan
▪ Dalam hal calon Pelanggan PLTS Atap:
a. belum memiliki SLO paling lambat 6 bulan sejak
mendapatkan persetujuan dari Pemegang IUPTLU; atau
b. belum memiliki nomor registrasi dari Menteri lambat 3
bulan sejak mendapatkan persetujuan dari Pemegang
IUPTLU, Pemegang IUPTLU membatalkan persetujuan
Instalasi
advanced meter
dan biaya
ditanggung
oleh Pemegang
IUPTLU
Prinsip Pendaftaran
adalah First in First Serve
▪ Jangka waktu penerbitan surat
pemberitahuan selama 30 hari kalender
setelah batas akhir periode pendaftaran.
▪ Apabila setelah 30 hari kalender dari
batas akhir permohonan tidak ada
pemberitahuan maka dianggap
permohonan disetujui
Verifikasi oleh
Pemegang IUPTLU
Verifikasi Perizinan SLO
Pengumuman Pemasangan Instalasi
Advanced meter
2 3 4 5 6 7
1
Mekanisme Pengajuan Permohonan Pemasangan PLTS Atap
7
54. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Persyaratan Permohonan Pemasangan PLTS Atap
Administrasi
• Nomor Identitas Pelanggan
PLTS Atap
• Nama Pelanggan PLTS Atap
• Nomor Induk
Kependudukan
• NPWP
• Alamat Pelanggan PLTS
Atap
• Besaran daya terpasang (VA)
• Badan Usaha yang ditunjuk
• Diagram satu garis
• Rencana operasi
(khusus untuk pelanggan
industri)
Data Teknis
• Dokumen perencanaan
informasi data sheet
proteksi inverter dan fungsi
Anti Islanding, informasi
over/under frekuensi
• Data proyeksi produksi
kWh Sistem PLTS Atap
• Dokumen proyeksi beban
harian
• Dokumen analisis hubung
singkat
• Dokumen kajian load flow
• Dokumen dampak
harmonisa
• Dokumen kajian stabilitas
• Dokumen pengaturan basis
data prakiraan cuaca
Data Teknis Lainnya
8
55. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Perizinan PLTS Atap
Dinyatakan Telah memenuhi SLO dengan Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan
ketenagalistrikan dari pemilik instalasi tenaga listrik dan Badan Usaha dilengkapi dengan dokumen berupa:
a. sertifikat produk;
b. garansi pabrikan yang masih berlaku;
c. hasil uji komisioning dari teknisi distributor; atau
d. dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik.
IUPTLS & SLO
01
Kapasitas > 500 kW
Terhubung dalam 1(satu)
sistem instalasitenaga listrik
Lapor & SLO
02
Kapasitas ≤ 500 kW
Kontrol panel menjadi 1 bagian
terpisahkan
Lapor & Telah memenuhi SLO
03
Kapasitas ≤ 500 kW
Kontrol panel menjadi 1 bagian
tidak terpisahkan dapat
dioperasikan secara plug and play
Laporan kepada Menteri atau gubernur
Sistem PLTS Atap dengan total kapasitas Inverter dan Mikro Inverter di bawah 10 kW dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib SLO
9
56. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Mekanisme Pengajuan Kuota PLTS Atap
Pengajuan Kuota
Sistem PLTS
Atap
Evaluasi kuota
sistem PLTS Atap
Penetapan kuota
sistem PLTS Atap
Penyusunan kuota
clustering PLTS Atap
Pelaporan kuota
clustering PLTS Atap ke
Dirjen Ketenagalistrikan
tembusan ke Dirjen EBTKE
Publikasi kuota
clustering PLTS
Atap
Pemegang IUPTLU
KESDM
(Dirjen Ketenagalistrikan
& Dirjen EBTKE)
Pemegang IUPTLU
Pemegang IUPTLU
KESDM
(Dirjen Ketenagalistrikan)
Maks.3 bulan sejak
Permen diundangkan
1bulan sejak kuota disusulkan
10 hari kerja sejak kuota ditetapkan
▪ Pemegang IUPTLU wajib mengusulkan kuota sistem
PLTS Atap selama 5 tahun yang dirinci setiap tahun
kepada KESDM
▪ KESDM akan melakukan evaluasi dan menetapkan
usulan kuota PLTS Atap yang akan diajukan oleh
Pemegang IUPTLU
▪ Pemegang IUPTLU melaporkan kuota PLTS Atap
berdasarkan clustering (sistem tenaga Listrik pada
unit pelayanan Pelanggan Pemegang IUPTLU)
mengacu pada kuota yang telah ditetapkan KESDM
▪ Pemegang IUPTLU harus mempublikasikan kuota
clustering melalui laman, aplikasi, dan/atau media
sosial resmi Pemegang IUPTLU
▪ Pemegang IUPTLU dapat mengajukan perubahan
kuota. Mekanisme dan tata cara usulan perubahan
kuota mengikuti tata cara usulan kuota sistem PLTS
Atap.
▪ Apabila kuota PLTS Atap pada akhir tahun berjalan
masih tersedia, kuota yang masih tersedia menjadi
tambahan kuota PLTS Atap pada tahun berikutnya.
10
57. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Timeline Permen ESDM NO 2 Tahun 2024
Juli
Permohonan PLTS Atap
Pelanggan mengajukan
permohonan PLTS Atap ke
Pemegang IUPTLU
Mei
Penetapan Kuota
ESDM menetapkan Kuota
Sistem PLTS Atap
Agustus
Pengumuman
Hasil
Pemberitahuan persetujuan
permohonan PLTS Atap
Pelanggan
April
Pengusulan Kuota
Pemegang IUPTLU
mengusulkan Kuota Sistem ke
ESDM paling lambat 3 bulan
setelah permen diundangkan
31 Januari
Permen PLTS Atap
diundangkan
Permen PLTS Atap
M2 Mei
Kuota
Clustering
Pengumuan Kuota Clustering
di web atau media sosial resmi
emegang IUPTLU
11
58. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Aplikasi Pelayanan Dan Pelaporan PLTS Atap (SIMANTAPS)
• Aplikasi web-based dan dapat diakses melalui url
“ebtke.esdm.go.id/simantaps”
• Aplikasi ini untuk Pelanggan di wilayah usaha Non-PLN
Aplikasi SIMANTAPS ini akan diintegrasikan dengan sistem
pelayanan yang dibangun oleh PLN
halaman utama yang digunakan untuk masuk ke sistem oleh
pemilik login (EBTKE, Wilus, Pelanggan)
Beranda
Pendaftaran
calon pelanggan dapat menggunakannya untuk
mendaftarkan diri menjadi user sistem
Informasi
- dasar hukum Permen ESDM 26/2021
- informasi proses bisnis secara ringkas
FAQ
Daftar pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan terkait
PLTS Atap
Hubungi Kami
informasi kontak kementerian ESDM dalam pelayanan aduan
atau informasi PLTS Atap
MENU PADA APLIKASI
12
59. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Ketentuan Peralihan
▪ Pelanggan PLTS Atap harus melaporkan kepada Pemegang IUPTLU dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagalistrikan (mengurus perizinan dan SLO) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan
Menteri ini diundangkan.
▪ Bagi Pelanggan yang telah melapor dan memenuhi ketentuan tersebut, maka sistem PLTS Atapnya dinyatakan telah
sesuai dan berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
▪ Bagi Pelanggan PLTS Atap yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka Pemegang IUPTLU akan menyampaikan
surat pemberitahuan pemutusan sistem PLTS Atap dari jaringan Pemegang IUPTLU dan kewajiban pembayaran pinalti
kepada Pemegang IUPTLU.
PLTS Atap yang sudah beroperasi tetapi belum dilaporkan ke Pemegang IUPTLU
Mekanisme perhitungan ekspor impor energi listrik dan ketentuan biaya kapasitas (capacity charge), dinyatakan tetap
berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak mendapatkan persetujuan dari Pemegang IUPTLU
PLTS Atap yang sudah beroperasi dan sudah mendapatkan persetujuan Pemegang IUPTLU
PLTS Atap Yang Sudah Beroperasi Sebelum Permen Terbit
13
60. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Ketentuan Peralihan
Permohonan PLTS Atap Yang Sedang Berproses Sebelum Permen Terbit
Mekanisme perhitungan ekspor impor energi listrik dan ketentuan biaya kapasitas (capacity
charge), dinyatakan tetap berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak mendapatkan
persetujuan dari Pemegang IUPTLU
Calon Pelanggan PLTS Atap yang sudah mendapatkan Persetujuan Pemegang IUPLTU namun
PLTS Atap belum beroperasi
Pengaturan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ESDM No 2 Tahun 2024
Calon Pelanggan PLTS Atap yang sedang berproses dan belum mendapatkan persetujuan dari
Pemegang IUPTLU
14
61. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Pembinaan dan Pengawasan Program PLTS Atap
Direktur Jenderal EBTKE dan/atau Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa:
Pusat Pengaduan Sistem PLTS Atap sudah dibentuk dan telah disediakan
kanal pengaduan terkait PLTS Atap melalui laman LINTAS EBTKE
05
Penerapan standar dan mutu pembangunan dan
pemasangan Sistem PLTS Atap
06
Penerapan standar dan mutu pemeriksaan dan
pengujian Sistem PLTS Atap
07
Pelaksanaan pelaporan Sistem PLTS Atap
08
Pelaksanaan pembangunan dan/atau persetujuan
aplikasi penggunaan Sistem PLTS Atap berbasis
digital yang dibuat oleh Pemegang IUPTLU
01
Penerapan keselamatan ketenagalistrikan
02
Penerapan standar dan mutu Sistem PLTS Atap
03
Pelaksanaan permohonan pembangunan dan
pemasangan Sistem PLTS Atap
04
Pemenuhan persyaratan perizinan
15
62. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Terima Kasih
www.esdm.go.id
Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral
@KementerianESDM
@kesdm
KementerianESDM
