Implementasi Permen 31 2009 : "PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO"

7,480 views

Published on

Published in: Business
5 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
351
Comments
5
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Implementasi Permen 31 2009 : "PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO"

  1. 1. PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN Lembang, 17 Desember 2010
  2. 2. LANDASAN HUKUM TERKAIT JUAL BELI TENAGA LISTRIK UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Per aturan Menteri ESDM Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara P erijinan U saha K etenagalistrikan Lintas P rovinsi atau yang T erhubung dengan JTN Per aturan Menteri ESDM Nomor 002 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah Pe raturan Menteri ESDM Nomor 001 Tahun 2 006 sebagaimana telah diubah dengan Per aturan Menteri ESDM Nomor 004 Tahun 2007 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa -m enyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Per aturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 200 9 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik o leh PT PLN (Persero) d ari Koperasi a tau Badan Usaha Lain Kep utusan Menteri ESDM Nomor 1122 K/30/MEM/2002 tentang Pedoman Pengusahaan Pembangkit TenagaListrik Skala Kecil Tersebar PP Nomor 10 Tahun 1989 PP Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1989 PP Nomor 26 Tahun 2006 Perubahan Kedua PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Per aturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 200 9 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi PP Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi Per aturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 200 9 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik o leh PT PLN (Persero) d ari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
  3. 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN <ul><li>HARGA JUAL TENAGA LISTRIK </li></ul><ul><ul><li>Pasal 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan antara lain adalah penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasal 33 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Harga jual tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah. </li></ul></ul></ul>
  4. 4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK <ul><li>PEMBELIAN TENAGA LISTRIK </li></ul><ul><ul><li>- Pasal 11 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pelelangan umum. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pembelian tenaga listrik dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam hal pembelian tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang dan energi setempat lainnya, pembelian kelebihan tenaga listrik, sistem setempat dalam kondisi krisis penyediaan listrik, penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di tempat yang sama, . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>- Pasal 32A </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Harga beli tenaga listrik harus mendapatkan persetujuan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. </li></ul></ul></ul>
  5. 5. POKOK-POKOK PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO) DARI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN SKALA KECIL DAN MENENGAH ATAU KELEBIHAN TENAGA LISTRIK <ul><li>PT PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah dengan kapasitas sampai dengan 10 MW atau kelebihan tenaga listrik ( excess power ) dari BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. </li></ul><ul><li>Harga pembelian tenaga listrik ditetapkan sebagai berikut: </li></ul><ul><li>a. Rp 656/kWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan Menengah; </li></ul><ul><li>b. Rp 1.004/kWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan Rendah. </li></ul><ul><li>F merupakan faktor insentif sesuai dengan lokasi pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dengan besaran sebagai berikut: </li></ul><ul><li>a. Wilayah Jawa dan Bali, F = 1; </li></ul><ul><li>b. Wilayah Sumatera dan Sulawesi, F = 1,2; </li></ul><ul><li>c. Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, F = 1,3; </li></ul><ul><li>d. Wilayah Maluku dan Papua, F = 1,5. </li></ul><ul><li>Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dipergunakan dalam kontrak jual beli tenaga listrik tanpa negosiasi dan persetujuan harga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. </li></ul><ul><li>PT PLN (Persero) dapat melakukan pembelian tenaga listrik dengan harga melebihi harga sebagaimana dimaksud dalam butir 2, didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PT PLN (Persero) dan wajib mendapatkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. </li></ul><ul><li>Guna mempercepat proses transaksi jual beli tenaga listrik, PT PLN (Persero) wajib membuat standar kontrak jual beli tenaga listrik. </li></ul>
  6. 6. HARGA BELI TENAGA LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO) DARI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN SKALA KECIL DAN MENENGAH ATAU KELEBIHAN TENAGA LISTRIK Keterangan: TM : Tegangan Menengah. TR : Tegangan Rendah. WILAYAH FAKTOR INSENTIF HARGA di TM (Rp/kWh) HARGA di TR (Rp/kWh) Jawa dan Bali 1 656 1.004 Sumatera dan Sulawesi 1,2 787 1.205 Kalimantan, NTB dan NTT 1,3 853 1.305 Maluku dan Papua 1,5 984 1.506
  7. 7. PERBANDINGAN KONDISI SEBELUM DAN SESUDAH TERBITNYA PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 31 TAHUN 2009 Jumlah Pembangkit Kapasitas Total (kW) Sebelum terbit 29 79.128 Sesudah terbit 23 106.662
  8. 8. IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 31 TAHUN 2009 14.100 5 PLN Wilayah Suluttenggo 7. 3.162 2 PLN Wilayah NTB 8. 2.400 3 Tahap Konstruksi 66.300 7 PLN Wilayah Sumatera Utara 3. 104.262 20 Tahap Financial Close 1.900 2 PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten 1. 500 1 PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY 2. 500 1 PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY 6. 5. 4. NO. 12.700 4 PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten 7.500 1 PLN Wilayah Sumatera Barat KAPASITAS TOTAL (kW) JUMLAH PEMBANGKIT WILAYAH
  9. 9. TERIMA KASIH Website : www.esdm.go.id www.djlpe.esdm.go.id

×