agama islam di indonesia

1. MAKALAH PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK
Memahami Karakteristik dan Perbedaan Individu Peserta Didik Pada Usia
Sekolah Menengah (Remaja)
“Perkembangan Emosi”
Dosen Pembimbing :
Defni Satria, M.Pd
Disusun Oleh :
Kelompok 3
Indah Syafitri (1805111023)
Nur Aisyah (1805110972)
Rivaldo (1805124722)
PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU
2018/2019

2. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan
karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul
“Perkembangan Emosi” ini dengan baik. Serta kami juga berterimakasih kepada
Ibu Defni Satria, M.Pd selaku dosen mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang
telah memberikan kepercayaaan untuk menyelesaikan makalah ini. Makalah ini
diharapkan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi para pembaca.
Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari kata
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang
membangun dari pembaca untuk menyempurnakan makalah ini. Atas kritik dan
sarannya, penulis ucapkan terimakasih.
Pekanbaru, 08 Maret 2019
Penulis

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
BAB 1 PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Rumus Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 3
1.3 Tujuan Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BAB II PEMBAHASAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1 Pengertian Emosi........... .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 4
2.2 Hubungan Antara Emosi dan Tingkah Laku...................... . . . . . . ...... 5
2.3 Karakteristik Perkembangan Emosi Remaja............. . . . . . . . . . ........ 5
2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Emosi.................... 8
2.5 Perbedaan Individual dalam Kemampuan atau Perkembangan Emosi.. 9
2.6 Upaya Pertumbuhan Emosi Remaja dan Implikasinya dalam
Penyelenggaraan Pendidikan........................................................................ 9
BAB III PENUTUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
3.1 Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2 Saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DAFTAR PUSTAKA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dewasa ini banyak peserta didik pada usia sekolah

5. 2
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam makalah ini
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penjelasan tentang sumber hukum dalam islam?
2. Bagaimana fungsi hukum islam dalam kehidupan bermasyarakat?
3. Bagimana kontribusi umat islam dalam perumusan sistem hukum nasional?
1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan makalah ini adalah
sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan penjelasan tentang sumber hukum dalam islam
2. Mendeskripsikan fungsi hukum islam dalam kehidupan bermasyarakat
3. Mendeskripsikan kontribusi umat islam dalam perumusan sistem hukum
nasional

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Sumber Hukum Islam
Sumber hukum islam merupakan aturan/hukum yang diturunkan Allah
SWT kepada Nabi Muhammad untuk mengatur seluruh aspek kehidupan.
Sumber utama dalam tatanan hukum Islam ialah Al-Qur’an dan Al-Sunnah.
Sedangkan sumber yang kedua adalah Ijma’, Qiyas, dan Ijtihad. Semua sumber
hukum islam itu berasal dari perintah-perintah hukum dalam Al-Qur’an dan Al-
Sunnah Rasulullah SAW. Hukum Islam kategori syariat bersifat konstan, tetap,
maksudnya tetap berlaku di sepanjang jaman, tidak mengenal perubahan dan tidak
boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisilah yang
menyesuaikan.Oleh karena itu, kekuatan final bagi semua aktivitas nalar
sehubungan dengan pengembangan syari’ah itu tanpa kecuali harus bersumber dari
Al-Qur’an. Bahkan setiap hadist yang bertentangan dengan Al-Qur’an dianggap
palsu.
 Al-Qur’an
Al-qur’an berasal dari kata qira’ah, artinya “bacaan”, yaitu kitab suci yang
diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad (Q.S. Al-Qiyamah: 18). Dari
berbagai sumber, dapat disimpulkan Al-Qur’an adalah firman Allah yang
diturunkan kepada Muhammad, memiliki kemukjizatan lafal, membacanya bernilai
ibadah, diriwayatkan secara mutawatir, tertulis dalam mushaf; dimulai dari surah
al-Fatihah dan diakhiri surah al-Nas. Pandangan lain, menyebutkan Al-Qur’an
adalah kalam Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya dengan perantaraan Malaikat
jibril ke dalam hati Rasulullah SAW.
Al – Qur’an berfungsi sebagai pembeda ( al-furqon), yakni membedakan
antara yang benar dan yang salah serta antara yang hak dan yang batil.
Allah SWT telah menurunkan Al-Qur’an kepada Rasulullah secara bertahap
sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. (Surat Al-Anbiya ayat 107) :
”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alam.”
Sebagai wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bagi
seluruh umat manusia, al- Qur’an adalah wahyu ilahi yang paling baik dan yang
paling indah dan merupakan firman Allah yang mengandung hikmah. Al-Qur’an
adalah kitab suci agama islam yang tidak terlalu pendek dan tidak pula terlalu
panjang. Al-Qur’an berisikan 114 surah, didalamnya berisi 86.430 kata dan

7. 4
323.760 huruf hijaiyah. Seluruhnya berjumlah 6.666 ayat. Untuk memudahkan
membacanya, Al-Qur’an dibagi menjadi 30 Juz.
Al-Qur’an diturunkan secara berangsur rangsur dalam masa 22 tahun,2 bulan,
dan 22 hari. Al-Qur’an yang turun selama itu secara berangsur angsur tidak
sekaligus, berdasarkan kebutuhan dan untuk memberikan pemecahan masalah
yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Wahyu Al-Qur’an yang pertama turun
dimulai malam hari tanggal 17 Ramadhan tahun 41 dari kelahiran nabi SAW.
Wahyu yang pertama turun adalah surah Al-‘alaq : 1-5 yang maksunya sebagi
berikut.” Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang Maha Menciptakan. Dia telah
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha
Pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan Al-Qalam (pena). Dia telah
mengajarkan manusia apa saja yang tidak diketahuinya. Sementara itu, wahyu Al-
Qur’an yang terakhir adalah surah Al-Maidah : 3. Ayat ini turun pada tanggal 9
Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah ketika Nabi berusia 63 tahun.
 Al-Hadist
 Ijma’
Ijtihad berarti “mencurahkan segala kemampuan” dan “memikul beban”.
Secara terminologi berarti mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum
syara’ (Hukum Islam) tentang suatu masalah dari sumber (dalil) hukum yang
tafsili/rinci (Al-Qur’an dan sunnah).
 Qiyas
2.2 Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat
1. Memelihara kemaslahatan Agama.
Agama islam harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak
bertanggung jawab yang hendak merusak akidah, ibadah akhlaknya.
2. Memelihara Jiwa.
Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam hukuman
qishash (pembalasan yang seimbang).
3. Memelihara Akal 
Selain menerima semua hukum Islam, Islam juga memerintahkan agar
manusia senantiasa berpikir dengan akalnya agar dapat menemukan kebenaran
yang haqiqi.
4. Memelihara keturunan 
Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina.
5. Memelihara harta benda 
Pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun islam juga
mengakui hak pribadi seseorang.
2.3 Kontribusi Umat Islam dalam Perumusan Sistem Hukum Nasional
 Lahirnya UUD 1945

8. 5
“Dilihat dari segi naskah dan isinya, UUD 1945 tidak bertentangan dengan
islam (islami), sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Subardja, bahwa
kedudukan agama dalam UUD 1945 cukup mantap dan terhormat, suasana
keagamaan di Indonesia cukup baik dan “semarak”, ibadah dapat dilaksanakan
tanpa ada rintangan dari pemerintah, bahkan memberi jaminan dan dorongan.”
(Ahmad Subardja, 1995)
“Teuku Muhammad Radhi mengemukakan, salah satu syarat agar hukum
dapat berlaku dengan baik dalam masyarakat antara lain, hukum tersebut harus
sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Bisa dipahami bila masyarakat
Indonesia yang mayoritas islam menghendaki agar dalam penyusunan hukum
nasional hendaknya memperhatikan Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan
Hukum.
Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai
dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD 1945. Dalam Piagam
Jakarta, redaksi sila pertama Pancasila adalah “Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
• Intruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 (Pedoman Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1980) tentang Perjanjian Bagi Hasil.
• Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan
• Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama
• Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji
• Undang-Undang Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat
• Undang-undang tentangWakaf Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf
• Undang-undang Tentang Perbankan Syari'ah. Undang-Undang Nomor 10
Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan Islam.” (Teuku Muhammad Radhi, 1983)
 Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974
 Peradilan Agama dan Pengelolaan Zakat
Pemerintahan Islam didirikan atas dasar musyawarah (demokrasi). Dalam
hal ini Allah menegaskan: “Dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan
musyawarah antara mereka” (Q.S: 42:38).

9. 6
Demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu demos(rakyat) dan
kratos(kekuasaan) yang berarti kekuasaan oleh rakyat. Karena itu demokrasi
merupakan suatu system politik dimana para anggotanya saling memandang antara
satu dengan yang lainnya sebagai orang yang sama dari segi politik, mereka
bersama-sama berdaulat. (Syukron Kamil, 2002,16).
Sebuah Negara modern mempunyai suatu system politik yang demokratis
hingga tingkat dimana pembuat-pembuat kebijakannya yang paling mempengaruhi
ditentukan oleh pemilihan umum yang adil, jujur diadakan secara berkala, para
kandidat secara bebas bersaing untuk memperoleh suara terbanyak dan praktis
semua penduduk yang telah memenuhi syarat dapat menyatakan pendapatnya.
Dalam penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam,
banyak perhatian diberikan kepada beberapa aspek khusus dari ranah social dan
politik.Demokrasi Islam dianggap sebagai mengukuhkan konsep Islam yang sudah
lama berakar, yaitu musyawarah (syuro), persetujuan (ijmak), dan penilaian
interpretative yang mandiri (ijtihad). Seperti banyak konsep dalam tradisi politik
barat, istilah-istilah ini tidak terlalu dikaitkan dengan pranata demokrasi dan
banyak mempunyai konteks dalam wacana muslim dewasa ini. Perlunya
musyawarah merupakan konsekuensi politik kekhalifahan manusia. Masalah
musyawarah ini dengan jelas disebutkan dalam Al-Qur’an surat 42:38 (yang sudah
disebutkan sebelumnya), yang isinya perintah kepada para pemimpin dalam
kedudukannya dalam menyelesaikan urusan mereka yang dipimpin dnegan cara
musyawarh dengan demikian tidak akan terjadi kesewenangan dari seorang
pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Perwakilan rakyat dalam sebuah
Negara Islam tercermin dalam doktris musyawarah (syuro) hal ini disebabkan
menurut ajaran Islam setiap muslim dewasa dan berakal sehat, baik pria maupun
wanita adalah khalifah dibumi. Dalam bidang politik umat Islam mendelegasiakan
kekuasaannya kepada penguasa dan pendapat mereka harus di perhatikan dalam
menangani masalah Negara.
Islam telah memberi contoh kepada semua bangsa, bahwa rakyatlah sebagai
badan konstitusi tertinggi.Merekalah yang menentukan dan mengangkat kepada
Negara, sebagaimana mereka berhak mencabut kekuasaannya apabila Negara

10. 7
benar-benar sudah menyeleweng, tapi harus konstitusional. Mereka berhak
memilih pemimpin dari golongan mana saja dan siapa saja yang mereka sukai
dengan cara musyawarah(demokrasi).
Disamping musyawarah ada hal lain yang sangat penting dalam masalah
demokrasi, yakni konsesus atau ijma’. Selama ini ijma’(konsesus) telah lama
diterima sebagai konsep resmi pengesahan hokum Islam. Konsesus memainkan
peranan yang menentukan dalam perkembangan hukum Islam dan memberikan
sumbangan sangat besar pada tafsir hukum. Namun hamper sepanjang sejarah
Islam konsesus menjadi salah satu sumber hukum Islam cenderung dibatasi pada
konsesus cendekiawan, sedangkan konsesus rakyat kebanyakan mempunyai makna
yang kurang begitu penting dalam kehidupan umat Islam. Dalam pengertian yang
lebih luas konsesus dan musyawarah sering di pandang sebagai landasan yang
efektif bagi demokrasi Islam modern.Konsep konsesus memberikan dasar bagi
penerimaan system yang mengakui suara mayoritas.
Selain syuro dan ijma’ ada konsep yang sangat penting dalam proses
demokrasi islam yakni ijtihad. Bagi para pemikir muslim, upaya ini merupakan
langkah kunci menuju penerapan perintah Tuhan disuatu tempat atau waktu. Pada
prinsipnya semua aspek yang menyangkut hak-hak asasi manusia yang mengarah
pada kebaikan dan kemaslahtan umat manusia adalah menjadi hak-hak asasi
manusia dalam islam.
Dalam konteks modern, ijtihad dapat berbentuk seruan untuk melakukan
pembaharuan radikal. Dalam hal ini Altaf Gautar mengatakan bahwa dalam Islam
kekuasaan berasal dari kerangka Al-Qur’an bukan dari sumber lain. Tugas para
cendikiawan muslim saat ini adalah melakukan Ijtihad Universal disemua
tingkatan. Prinsip-prinsip Islam itu bersifat dinamis.Pendekatan kitalah yang
menjadi statis.Oleh karena itu, sudah selayaknya saat ini dilakukan pemikiran
ulang yang mendasar untuk membuka jalan bagi munculnya eksplorasi, inovasi dan
kreatifitas.
Ijma’ dan syuro merupakan satu kesatuan yang saling menyempurnakan
dalam system konstitusi apa lagi pada masa kini. Syuro dan ijma’ mempunyai
hubungan yang sangat erat, karena keduanya memerlukan ijtihad.Ijma’ merupakan

11. 8
kumpulan dari berbagai ijtihad yang mengeluarkan banyak pendapat secara
dialogis dimusyawarahkan.Bersama untuk menghasilkan suatu kesepakatan dan
meluruskan adanya perbedaan.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari
agama Islam. Konsepsi Hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan
oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan
manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan
Tuhan, dan hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri. Apabila
umat Islam Indonesia mau melakukan pengkajian hukum Islam, maka kontribusi
umat Islam dalam perumusan hukum nasional yang bernafaskan hukum Islam
semakin besar. Di samping itu, berbagai problematika hukum Islam yang muncul
dalam kehidupan sosial dapat dipecahkan dengan tepat.
3.1 Saran
Materi ini diharapkan masyarakat dapat secara kritis dalam mengkaji dan
menelaah hukum Islam dalam kehidupan. Sebaiknya masyarakat juga lebih dalam
lagi mempelajari isi kandungan Al-Quran supaya menghindari kekeliruan dalam
mengambil kesimpulan mengenai hukum Islam, apalagi di zaman seperti sekarang
ini, banyak sekali hal-hal yang seharusnya aneh namun dianggap sebagai trend.

12. 9
DAFTAR PUSTAKA
Bakhtiar, Nurhasanah. 2017. Pendidikan Agama Islam di Perguruan
Tinggi.Yogyakarta : Aswaja Pessindo.
Mawardi.2010. Pendidikan Agama Islam.Pekanbaru : Unri Press.
Malik, Abduh, dkk. 2009. Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama
Islam.Jakarta : Departemen Agama.
Awaluddin dan Basri. 2009. Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum
untuk Pengembangan Kepribadian. Pekanbaru : Pusat Pengembangan
Pendidikan Universitas Riau.
Alim, Muhammad. 2010. Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam.
Yogyakarta : LKiS Yogyakarta.