Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Materi optimalisasi desa kel siaga aktif dimasa pandemi2020
Similar to Materi optimalisasi desa kel siaga aktif dimasa pandemi2020 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Materi optimalisasi desa kel siaga aktif dimasa pandemi2020
- 1. DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN
- 2. DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF 2 Kepmenkes 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
- 3. PENGERTIAN Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Penduduknya ... • dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar • mengembangkan UKBM • melaksanakan surveilans berbasis masyarakat • Melaksanakan kedaruratan kesehatan dan • Melaksanakan penanggulangan bencana, • penyehatan lingkungan • menerapkan PHBS
- 4. Mempercepat terwujudnya Masyarakat desa dan kelurahan yang PEDULI, TANGGAP dan MAMPU mengenali serta mengatasi permasalahan kesehatan yang DIHADAPI secara MANDIRI, sehingga derajat kesehatannya meningkat TUJUAN DESA dan KELURAHAN SIAGA AKTIF …dari PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT, maka TERBENTUK DESA DAN KELURAHAN SIAGA…
- 5. MANFAAT Desa dan Kelurahan SIAGA Bagi Masyarakat: MUDAH mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi keluarga 1 Bagi Kepala Desa/ Kelurahan: Meningkatnya STATUS KESEHATAN Masyarakat 2 Bagi Tokoh Masyarakat/Ormas: Meningkatnya UPAYA PEMBERDAYAAN dan PENGGERAKAN masyarakat dibidang KESEHATAN 3
- 6. 6 Desa/Kelurahan Siaga Aktif Unsur -Unsur
- 8. KRITERIA Suatu desa/kelurahan dapat dikatakan sebagai desa dan kelurahan siaga aktif dengan adanya: 1. Forum desa/kelurahan yang membahas permasalahan kesehatan setempat 2. KPM/Kader kesehatan 3. Kemudahan akses pelayanan kesehatan 4. Posyandu dan UKBM yang secara aktif menyelenggarakan upaya kesehatan 5. Dukungan dana dari Pemerintah desa dan sumber lainnya, antara lain swadaya dan dunia usaha 6. Peran serta aktif masyarakat dan ormas 7. Peraturan kepala desa/Bupati/Walikota yang mendukung 8. Pembinaan PHBS rumah tangga DITUJUKAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA AKTIF SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT
- 9. Indikator Desa/Kelurahan Siaga Aktif 1. Keberadaan dan keaktifan Forum Desa dan Kelurahan 2. Adanya kader Pemberdayaan Masyarakat/kader kesehatan dan keluarga siaga aktif 3. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau memberikan pelayanan setap hari 4. Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan penanggulangan bencana dan kegawat daruratan kesehatan, surveilans berbasis masyarakat serta penyehatan lingkungan 5. Adanya pendanaan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dari APBDes atau anggaran kelurahan, masyarakat dan dunia usaha 6. Adanya peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan kesehatan di Desa dan Keluarga Siaga Aktif 7. Adanya peraturan di desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga aktif 8. Adanya pembinaan PHBS di rumah tangga Kepmenkes Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
- 10. PENTAHAPAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF Desa Siaga Aktif Pratama Desa Siaga Aktif Madya Desa Siaga Aktif Purnama Desa Siaga Aktif Mandiri
- 11. KRITERIA PENTAHAPAN DESA/ KELURAHAN SIAGA AKTIF PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI 1 Forum Desa/ Kelurahan Ada, belum berjalan Berjalan, belum rutin setiap Triwulan Berjalan rutin setiap Triwulan Berjalan setiap Bulan 2 Kader Pemberdayaan Masyarakat Minimal 2 orang Ada 3-5 orang Ada 6-8 orang Ada 9 orang atau lebih 3 Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar Ya Ya Ya Ya 4 Posyandu & UKBM Posyandu Ya, UKBM lainnya tidak aktif Posyandu & 2 UKBM lainnya aktif Posyandu & 3 UKBM lainnya Posyandu & 4 UKBM lainnya aktif 5 Dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di Desa/ Kelurahan Ada dana dari Pemerintah Desa/ Kelurahan Belum ada dana dari sumber lain Ada dana dari Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Satu sumber dana lainnya Ada dana dari Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Dua sumber dana lainnya Ada dana dari Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Dua sumber dana lainnya 6 Peran serta masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan Ada peran serta aktif masyarakat Tidak ada peran serta aktif ormas Ada peran serta aktif masyarakat Peran serta aktif satu ormas Ada peran serta aktif masyarakat Peran serta aktif satu ormas Ada peran serta aktif masyarakat Peran serta aktif satu ormas 7 Peraturan Kepala Desa/ Bupati/ Walikota Belum ada Ada. Belum direalisasikan Ada. Sudah direalisasikan Ada. Sudah direalisasikan 8 Pembinaan PHBS di Rumah Tangga Pembinaan PHBS kurang dari 20% rumah tangga yang ada Pembinaan PHBS minimal 20% rumah tangga yang ada Pembinaan PHBS minimal 40% rumah tangga yang ada Pembinaan PHBS minimal 70% rumah tangga yang ada
- 12. DATA STRATA DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020 2020 PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI 9 60 24 0 64,52% 25,81% 9,68%
- 13. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan COVID 19 Adalah segala upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat agar berdaya dan mampu berperanserta mencegah penularan COVID 19 pendamping
- 14. Peran Puskesmas Dengan Pemberdayaan Desa/Kelurahan Siaga Covid-19 Puskesmas BERSAMA aparat Desa/Kelurahan/RT-RW bekerjasama dalam memantau pelaksanaan prevensi, deteksi dan respon pandemic COVID-19 di individu, keluarga dan masyarakat INDIVIDU dan KELUARGA Penerapan etika batuk/bersin, PHBS (CTPS, meningkatkan imunitas dengan makan gizi seimbang, vitamin, istrahat cukup, olahraga, tdk merokok ) MASYARAKAT Physical distancing, PSBB Sanitasi lingkungan Bagi masyarakat yg tidak memungkinkan untuk isolasi di rumah secara mandiri • Peran Masyarakat: pemanfaatan dan pemeliharaan rumah isolasi, • Peran Aparat Desa/ RT/RW: perencanaan, sosialisasi dan tata kelola masyarakat yang terdampak • Peran Puskesmas: KIE, pemantauan kesehatan kasus COVID, rujukan jika diperlukan 1 2 3 Penelusuran Kontak Erat (contact tracing) 4 RUMAH ISOLASI
- 15. STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat Penguatan dan peningkatan advokasi Kemitraan dan pastisipasi lintas sektor Pemanfaatan potensi dan sumber daya Integrasi program
- 16. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 Musyawarah masyarakat RT/RW/Desa Cari kemungkinan faktor penyebab penularan dan potensi wilayah Pendataan kesehatan warga Sosialisasi hasil pendataan dan kemungkinan faktor penyebab penularan Sosialisasi kebijakan dan program pemerintah dalam pencegahan COVID-19 Faktor Perilaku: tidak melakukan PHBS/CTPS Non Perilaku: Lingkungan Mendata potensi: SDM, dana, sarana prasarana Mendata kesehatan seluruh warga termasuk warga yang berisiko tinggi Mendata warga yang kluar masuk wilayah Menghimbau warga utk menginformasikan jika ada orang asing atau warga yang datang dari wilayah yang terjangkit COVID-19 yang masuk ke wilayah Menyepakati kegiatan
- 17. Menyusun rencana kegiatan Pelaksanaan kegiatan Keberlangsungan kegiatan (pemantauan dan evaluasi) • Sampaikan informasi ttg COVID-19 (penyebab, cara penularan, pencegahan) • Edukasi ttg cara-cara pencegahan COVID-19 (etika batuk/bersin, cara CTPS, cara menggunakan masker) • Sarana edukasi: pengeras suara, saluran komunikasi elektronik (group whats app, dll) • Jadwal pelaksanaan, sasaran, rencana anggaran dan PJ • Dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakanbersama • Kegiatan dicatat dan dilaporkan menggunakan format laporan kegiatan • Dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pengurus RT/RW/Desa dan pendamping teknis (Puskesmas) untuk menjamin kesinambungan pemberdayaan masyarakat • Dilakukan melalui kegiatan pemantauan serta evaluasi, sosialisasi, penerbitan peraturan local, pertemuan berkala Tahapan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19
- 18. PERAN Dalam Pencegahan COVID 19 Ketua RW/RT Tokoh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat Sistem Keamanan Lokal Kader Kesehatan a. Berkoordinasi dengan perangkat RW/RT b. Menganjurkan warga menerapkan protokol kesehatan c. Bersama Puskesmas/tenaga kesehatan di wilayahnya mengedukasi warga d. Memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan 1. Berkoordinasi dengan forum kerukunan umat beragama memantau perkembangan penanganan COVID-19 Melakukan jadwal peribadatan dan informasi beribadah mengacu prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru 2. Menyampaikan informasi mengenai COVID-19 kepada warga melalui kegiatan keagamaan, kebudayaan atau kemasyarakatan 3. Bekerjasama dengan Ketua RW/RT dan Kepala Desa/Lurah dalam mengedukasi warga 1. Bersama Ketua RW/RT membuat jadwal siskamling 2. Membantu penegakan disiplin masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan 3. Bekerjasama pengamanan desa lainnya dalam penegakan keamanan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru 1. Membantu Ketua RW/RT kepada keluarga terdampak COVID-19 2. Menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga sekitar 3. Mendorong partisipasi warga untuk melakukan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah dan lingkungannya 4. Bekerjasama dengan Puskemas
- 19. 1. Menjaga jarak fisik (physical distancingMembantu aparat RT/RW/Desa dalam melakukan upaya pencegahan COVID-19 2. Saling mengingatkan sesame warga untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan Membantu pemenuhan logistik bagi warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah 3. Jika merasa sakit, segera melapor kepad Ketua RT/RW/Kepala Desa dan Petugas Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan (menggunakan transportasi pribadi, pakai masker saat keluar rumah dsb) Peran Masyarakat
- 20. PROTOKOL KESEHATAN PERLINDUNGAN KESEHATAN INDIVIDU ATTITUDE KESADARAN DIRI Perilaku hidup bersih dan sehat memperhatikan kelompok rentan Segera mandi dan berganti pakaian setelah berpergian Kepkes No. HK.01.07/Menkes/382/2020 ttg Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tmpat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
- 21. Detect (Unsur Penemuan Kasus) • Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilak ukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. • Melakukan pemantauan kondisi Kesehatan terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum. Respon: Bila ada yang positif covid + Tracing /pelacakan kontak, Lokalisir daerah terkontaminasi, Desinfeksi, Test PCR/Rapid Test, Penanganan penderita PROTOKOL KESEHATAN PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT (Unsur Pencegahan)
- 22. KEL/ MASYARAKAT MAMPU KENALI MASALAH KESEHATAN SADAR, TAHU, MAMPU UNTUK MEMELIHARA, MENCEGAH, MENANGGULANGI & TINGKATKAN KESEHATANNYA FORUM MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN SURVEILANS BERBASIS MASY DESA SIAGA DESA SEHAT KECAMATAN SEHAT IMPLEMENTASI PERAN KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN DESA SIAGA AKTIF PEMETAAN MASALAH Community Organization Community FUND Community Material Community Knowledge Community Technologyl Wadah masyarakat dalam penyampaian aspirasi kesehatan untuk koordinas, integrasi, singkronisasi, simplifikasi PRIORITAS PERENCANAAN di desa / kelurahan SASARAN : • Individu • Keluarga • Masyarakat • Kelompok KOLABORASI PENTAHELIX FORUM KOTA/ KAB SEHAT Wadah masyarakat salurkan aspirasi & partisipasi menentukan arah, prioritas perencanaan pembangunan wilayah yg mengintegrasikan berbagai aspek MASY TATANAN SEHAT • UKM ESENSIAL • UKBM PENGEMBANGAN MASYARAKAT MANDIRI HIDUP SEHAT • PROGRAM PRIORITAS
Editor's Notes
- Pelayanan Kes Dasar: Pelayanan kes ibu hamil Pelayanan kes ibu menyusui Pelayanan kes utk anak Penemuan & penanganan penderita penyakit Pemberdayaan Masy: Mengembangkan Usaha Kes Bersum-berdaya Masy (Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, Dana Sehat, Suami Siaga, dll) Mendorong Survailans (Pengamatan/ Pemantauan, Pelaporan Cepat, Pencegahan & penanggulangan, Pelaporan Kematian) PHBS: Pengetahuan & kesadaran masy, kewaspadaan & kesiapsiagaan masy, kel sadar gizi & PHBS, kes lingk, kemampuan masy mandiri dlm bid kes.
- Contoh selanjutnya intervensi kesehatan dalam strategi promotif dan preventif dengan mempertimbangkan bio psiko sosio kultural adalah : Tradisi Mengawinkan Anak Setelah menginak umur 15 Tahun - Grobogan Masyarakat di wil kerja Puskesmas Kradenan I mengharuskan anak perempuannya segera menikah jika sudah menginjak umur 15 tahun. Anak perempuan diyakini tidak akan mendapatkan jodoh jika belum menikah sampai dengan umur 20 tahun Fenomena perkawinan anak di bawah umur 20 tahun menjadi faktor risiko terjadinya komplikasi saat kehamilan dan persalinan, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Hal ini disebabkan karena belum matangnya fungsi reproduksi di umur tersebut. Gangguan kehamilan yang terjadi juga bisa berpengaruh terhadap kualitas anak yang dilahirkan. Anak dari hasil perkawinan dini cenderung kurang gizi, stunting, BBLR, dan rentan lahir prematur. data kesehatan puskesmas Kradenan 1 juga menyebutkan Hanya 27.10% ibu hamil yang memeriksa kandungan pada trimester 1 (K1) Terdapat 28 kehamilan beresiko tinggi dengan rincian 24% ibu hamil anemia dan 15% ibu hamil KEK. Beberapa intervensi yang dilakukan antara lain : Membentuk generasi emas kradenan (GEMAS) antara kesehatan dengan dinas kependudukan, Keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) sosialisasi kesehatan reproduksi dan program pendewasaan usia pernikahan kepada siswa-siswi yang masih sekolah, selanjutnya akan ditunjuk sebagai konselor sebaya. Bekerjasama dengan KUA untuk memberlakukan Kartu Nikah Sehat sebagai salah satu syarat administrasi menikah. Perubahan pasca setelah 1 tahun intervensi menunjukkan data : Cakupan K1 menjadi sebesar 71,74% Persetase ibu hamil anemia menjadi sebesar 23% Persentase ibu hamil KEK menjadi sebesar 12%
- Sesuai Permenkes No. 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pemberdayaan Masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. Terkait dengan Covid-19, pemberdayaan masyarakat tersebut ditujukan kepada upaya-upaya pencegahan Covid-19 di masyarakat Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat tersebut dilakukan dengan tahap: a. Pendataan kesehatan warga b. Identifikasi fajtor penyebab penularan dan potensi wilayah yang dimiliki c. musyawarah masyarakat di RT/RW/desa/kelurahan; d. Menyusun rencana kegiatan e. pelaksanaan kegiatan; dan f. Keberlangsungan kegiatan termasuk didalamnya adalah pemantauan dan evaluasi
- Puskesmas bersama aparat Desa/Kelurahan/RT-RW bekerjasama dalam memantau pelaksanaan prevensi, deteksi dan respon selama pandemi Covid-19 di individu, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individu dan keluarga : Puskesmas memberikan KIE terkait penerapan etika batuk/bersin, PHBS (CTPS, meningkatkan imunitas dengan makan gizi seimbang, vitamin, istrahat cukup, olahraga, tidak merokok ) Pada tingkat masyarakat : Memberikan KIE dan mengingatkan masyarakat untuk melakukan physical distancing, PSBB Menjaga sanitasi lingkungan Melakukan kontak erat (contact tracing) bersama masyarakat Memantau kesehatan masyarakat yang melakukan isolasi mandiri baik di rumah sendiri atau di rumah isolasi.
- Strategi pemberdayaan masyarakat meliputi: peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi; peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakan masyarakat; pengembangan dan pengorganisasian masyarakat; penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan; peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta; peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal; dan pengintegrasian program, kegiatan, dan/atau kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat
- a. Berkoordinasi dengan perangkat RW/RT terkait upaya pencegahan COVID-19 seperti: Mengorganisir kegiatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 seperti pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah, menggalang donasi untuk mendukung keluarga yang melakukan isolasi mandiri, menyediakan sarana CTPS, membantu warga yang kurang mampu/sakit/lansia yang tidak memiliki keluarga Memfasilitasi dan mendorong keaktifan perangkat RW/RT, Toga/Toma, Kader, sistem keamanan lokal, relawan desa lawan COVID-19 dan kelompok potensial warga lainnya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 Melakukan pemantauan mobilitas warga yang keluar masuk wilayahnya Menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas kesepakatan masyarakat b. Menganjurkan warga untuk menerapkan protokol kesehatan c. Bersama Puskesmas/tenaga kesehatan di wilayahnya mengedukasi warga tentang: Upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam masa adaptasi kebiasaan baru Isolasi mandiri di rumah, khususnya yang memiliki riwayat kontak erat Agar tidak memberi stigma buruk kepada ODP, PDP atau positif COVID-19 d. Memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan
- 6. Masyarakat Menjaga jarak fisik (physical distancing): Dilarang berdekatan dengan orang atau mengatur jarak minimal 1-2 meter Hindari transportasi publik Tetap berada di rumah saja Bekerja, ibadah dan belajar dari rumah Menerapkan etika batuk Melakukan CTPS Menggunakan masker jika sakit Hindari berkumpul massal/berkerumun Hindari bepergian keluar kota/luar negeri Jika anda sakit, dilarang mengunjungi orang tua/lanjut usia Membantu aparat RT/RW/Dusun dalam melakukan upaya pencegahan COVID-19 Saling mengingatkan sesame warga untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan Membantu pemenuhan logistik bagi warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah Jika merasa sakit, segera melapor kepad Ketua RT/RW/Kepala Desa dan Petugas Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan (menggunakan transportasi pribadi, pakai masker saat keluar rumah dsb) 7. Posyandu
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tmpat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, bahwa masyarakat perlu berpartisipasi untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) dengan menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari Protokol kesehatan tersebut adalah perlindungan kesehatan individu dan masyarakat. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui hidung, mulut dan mata dengan beberapa tindakan, seperti: Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus). Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum. Hal lain kita perlu perhatikan yaitu kelompok rentan, perilaku hidup bersih dan sehat serta desinfeksi peralatan yang digunakan. Kita tentunya harus terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat agar tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan ini, sehingga diharapkan akan timbul perilaku serta kebiasaan untuk hidup bersih dan sehat.
- Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut: Unsur pencegahan (prevent) Kegiatan promosi kesehatan (promote) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream. Kegiatan perlindungan (protect) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya. B. Unsur penemuan kasus (detect) Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum. C. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (respond) Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.